Friday, January 29, 2010

Terbang Perdana Sukhoi PAK-FA




MOSCOW - Sebuah jet tempur baru Rusia, yang dibuat secara sangat rahasia sebagai bagian dari rencana modernisasi peralatan militer, sukses melakukan terbang perdana, Jumat (29/1).

Jet generasi keenam buatan pabrik Sukhoi dan terkenal dengan sebutan PAK FA itu melakukan penerbangan lebih dari 45 menit di pangkalan Komsomolsk-on-Amur di wilayah Timur Jauh, Rusia. "Penerbangan itu berjalan sukses. Peristiwa ini berlangsung 47 menit. Semua hal yang ditetapkan untuk penerbangan pertama berhasil diselesaikan," kata juru bicara Sukhoi, Olga Kayukova, kepada kantor berita Rusia, Interfax.

Interfax mengatakan, jet baru itu memiliki kemampuan terbang lama dengan kecepatan melampaui kecepatan suara dan mampu menyerang sasaran yang berbeda dalam waktu bersamaan.

Rusia sedang memperbarui peralatan militernya. Untuk sebagian peralatan perang, Angkatan Udara Rusia masih menggunakan banyak peralatan dari era Soviet dan sudah sering mengalami kecelakaan.

Menurut Interfax, pesawat tempur baru yang mulai dibuat sejak tahun 1990-an itu dijadwalkan sudah sepenuhnya dapat menjadi peralatan pasukan tempur pada tahun 2015.

Sumber : KOMPAS

PT DI Rakit Kerangka Helikopter Pesanan Eropa



BANDUNG - PT Dirgantara Indonesia pada Januari ini memulai pembuatan kerangka helikopter pesanan perusahaan pabrikan helikopter asal Eropa, Eurocopter. Pesanan berjumlah 125 unit itu ditargetkan bisa dipenuhi sampai 2020.

Permulaan kerja itu ditandai dengan perakitan awal di hanggar PT DI, Rabu (27/1) di Bandung. Hadir dalam acara itu Vice President Airframe Eurocopter (EC) Andreas Stoeckle, President Director Eurocopter Indonesia Henry Stell, dan Direktur Utama PT DI Budi Santoso.

Dalam kerja sama itu, PT DI akan mengerjakan bagian kerangka (airframe) yang terdiri atas ekor (tailboom) dan badan (fuselage) dari helikopter jenis Super Puma keluaran terbaru, EC 725 dan EC 225. ”Kesepakatan produksi dengan EC telah ditandatangani pada 2008. Kerja sama ini sendiri dirintis sejak 1978,” kata Budi.

Pada 1978, PT DI yang masih bernama Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN) menjalin kerja sama dengan pabrik helikopter Eropa untuk merakit helikopter Puma NAS 330. Kerja sama itu berlanjut dengan pembuatan kerangka helikopter Super Puma NAS 332 sejak 1981. Helikopter EC 725 dan EC 225 yang kini sedang dikerjakan merupakan pengembangan dari helikopter Super Puma Nas 332.

Stell mengatakan, perbedaan mendasar antara EC 725 dan EC 225 terletak pada peruntukannya. Helikopter EC 725 khusus dibuat bagi keperluan militer. Saat ini Angkatan Udara Perancis sudah menggunakan helikopter jenis tersebut. Adapun EC 225 untuk keperluan sipil. Dalam pembuatan kerangka helikopter itu, PT DI sepenuhnya mendapatkan bahan dari Eurocopter.

Tahapan produksi dimulai dengan membuat bagian ekor pada Januari 2010 dan bagian badan mulai Mei 2010. Produksi pertama bagian ekor harus diserahkan pada Oktober 2010, sedangkan bagian badan pada November 2011.

Sementara itu, di Yogyakarta, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Madya Imam Sufaat mengatakan, pada 2010, TNI AU mengalokasikan anggaran Rp 900 miliar untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Hal tersebut bertujuan untuk mengejar kemajuan alutsista, yang selama ini kurang layak.

Sumber : KOMPAS

Uji Coba Angkut Ranpur RM-70 Grad Ke LCU KRI Surabaya-591

SURABAYA - Sejumlah prajurit Korps Marinir bersiap melakukan uji coba pengangkutan roket multi laras RM-70 Grat ke atas Landing Craft Utility (LCU) milik KRI Surabaya-591 di Dermaga Ujung Koarmatim Surabaya, Kamis (28/1). Uji coba tersebut dilakukan untuk mendukung latihan operasi dalam memobilisasi ranpur dari debarkasi kapal ke darat. FOTO ANTARA/Serda Mar Kuwadi/EI/ed/pd/10







Debarkasi basah LPD kelas KRI Makassar-590

Thursday, January 28, 2010

Tiga Matra TNI Rapat Serentak



YOGYAKARTA - Tiga matra Tentara Nasional Indonesia (TNI), yakni TNI Angkatan Udara (AU), Angkatan Darat (AD), dan Angkatan Laut (AL) melakukan Rapat Pimpinan (Rapim) secara serentak, Rabu (27/1). Rapim TNI AU dilakukan di Yogyakarta, sedangkan TNI AD dan AL dikalukan di Jakarta.

TNI AU

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Madya TNI Imam Sufaat mengungkapkan, tujuan Rapim untuk menyamakan pemahaman Panglima TNI dan KSAU untuk menghadapi tugas, termasuk memantapkan visi, persepsi, dan interprestasi TNI AU dalam menghadapi perkembangan lingkungan yang dinamis.

"Sekitar 14 program yang ingin disosialisasikan untuk menyamakan visi dan persepsi seluruh jajaran TNI AU. Ini tindak lanjut dari Rapim TNI terkait dengan rencana strategi program pembangunan kekuatan (Probangkuat) TNI tahun 2010-2014," kata Imam Sufaat.

"Rencana kesiapan Alutsista TNI AU di tahun 2010 ini membutuhkan jam terbang sebanyak 55.252 jam yang digunakan untuk mendukung kesiapan operasi dan latihan. Antara lain untuk operasi dan latihan awak pesawat, pendidikan, penanggulangan bencana dan kegiatan lainnya, serta membutuhkan jam operasional radar sebanyak 18 jam per hari secara bergantian," katanya.

TNI AL

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Madya TNI Agus Suhartono mengatakan, TNI AL akan mengutamakan penggunaan Alutsista produk dalam negeri. Dia juga menyatakan, pembangunan kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force) sejalan dengan konsep Tri Matra Terpadu serta dalam pemenuhannya melibatkan industri pertahanan dalam negeri.

"Untuk mencapai sasaran Program Pertahanan 2010 menuju Sistem Pertahanan Negara yang Pro Kesejahteraan akan lebih mengoptimalkan perhatian terhadap perumusan dan implementasi berbagai kebijakan pertahanan negara, mengintensifkan peran industri pertahanan, memantapkan solidaritas kerja sama Dephan dan TNI, mengembangkan pola pengelolaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar," katanya.

KSAL juga mengemukakan, pihaknya akan mengoptimalkan penggunaan radar intai maritim hibah dari Pemerintah Amerika Serikat, untuk memaksimalkan pengamanan wilayah laut nasional.

"Bahkan kami mengimbau agar penggunaan radar hibah dari pemerintah AS itu dapat pula dimanfaatkan oleh instansi lain yang terkait dengan pengelolaan dan pengamanan wilayah laut," katanya, usai membuka Rapat Pimpinan TNI Angkatan Laut 2010 di Jakarta, rabu.

Pemerintah AS telah memberikan hibah sejumlah radar intai yang terintegrasi dalam sistem pengintaian maritim terintegrasi (Integrated Maritime Surveillance System/IMSS), yakni di sepanjang wilayah RI di Selat Malaka (ALKI I) dan di Selat Makassar (ALKI II).


Integrated Maritime Surveillance System (IMSS)

Untuk di wilayah RI di sepanjang Selat Malaka, Pemerintah AS menghibahkan delapan radar dan kini telah terintegrasi dengan empat radar RI dan telah beroperasi dengan baik sedangkan di Selat Makassar, AS menghibahkan delapan radar, kata Agus.

"Dari delapan yang akan dibangun di Selat Makassar, kini telah terbangun empat unit," ungkapnya, menambahkan.

Kasal mengemukakan, sistem IMSS memiliki kemampuan sangat besar, sehingga tidak dapat digunakan oleh instansi lain yang berkaitan dengan keamanan laut, misalnuya Dirjen Perhubungan Laut yang dapat memanfaatkan radar itu untuk mendukung keselamatan pelayaran.

TNI AD

Sedangkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) George Toisutta mengatakan bahwa TNI AD menetapkan prioritas kebijakan pada pembinaan kemampuan intelijen, tempur, Binter, dan kemampuan dukungan.

Peningkatan kemampuan tempur, menurut KSAD, ditujukan untuk mewujudkan kemampuan pemukul strategis guna menghancurkan ancaman strategis pada dua daerah trouble spot secara bersamaan dan membantu pertahanan wilayah.

Sedangkan kemampuan Binter ditujukan untuk mewujudkan kemampuan prajurit, baik perorangan maupun satuan. "Dan kemampuan dukungan meliputi kemampuan diplomasi militer, penguasaan teknologi industri militer, kemampuan manajemen, kemampuan Komando Kendali Komunikasi Komputerisasi dan Informasi, kemampuan bantuan operasi kemanusiaan dan penanggulangan akibat bencana alam, kemampuan melaksanakan bantuan kepada Pemda dan Polri, serta kemampuan mewujudkan perdamaian dunia," katanya.

Sumber : JURNAS

Ujicoba Roket Kendali Nasional 200

LUMAJANG - Sejumlah teknisi LAPAN menjaga hulu roket berkendali tipe Lapan RKN 200 (Roket Kendali Nasional-200) saat menanti giliran.untuk diluncurkan, Rabu (27/1) di Lapangan tempur desa Pandang wangi, kecamatan Tempeh, kabupaten Lumajang Jawa timur. Roket ini memilik dayah jelajah sejauh 30 sampai 50 kilometer, dengan hulu berkendali layaknya missile-guide. FOTO ANTARA/CUCUK DONARTONO/ED/nz/10

Wednesday, January 27, 2010

Prancis Gandeng PT DI Produksi Heli Cougar


Eurocopter EC-725 "Cougar"

BANDUNG - PT Dirgantara Indonesia dan Eurocopter Prancis meresmikan awal pembuatan airframe helikopter mutakhir EC-725/ EC-225, pagi ini, Rabu (27/1).

"Ini sebagai realisasi kerjasama yang telah ditandatangani kedua belah pihak pada tahun 2008 lalu," ujar Direktur Utama PT DI Budi Santoso di hanggar Aerostructure PTDI.

Dalam kerjasama ini, kata Budi, pihaknya akan mengerjakan pembuatan komponen tailboom dan fuselage untuk kedua helikopter itu hingga tahun 2020. "Komponen itu kemudian akan dikirim ke pabrik EC di Perancis untuk dirakit dengan komponen lainnya menjadi helikopter EC 725 atau EC 225," katanya.

Realisasi kerjasama ini ditandai dengan penyerahan rivet gun oleh Budi Santoso dan Vice President Airframe Eurocopter Andreas Stoeckle kepada dua karyawan PTDI, untuk kemudian dilakukan pengerjaan pertama riveting komponen tailboom.

Budi menambahkan, kerjasama ini merupakan kelanjutan dari kerjasama sebelumnya yang sudah dirintis sejak 1978. Saat itu PT DI merakit helikopter NAS-330 Puma yang dilanjutkan dengan pembuatan airframe NAS-332 Super Puma tiga tahun kemudian.

Sumber : VIVANEWS.COM

TNI AU Akan Membeli Rudal dari AS & Rusia Senilai 90 Juta Dollar


Beberapa rudal dan munisi Sukhoi

YOGYAKARTA - TNI AU akan membeli persenjataan berupa rudal dan amunisi udara senilai 90 juta dolar untuk pesawat tempur F-16 dan Sukhoi pada 2010 ini.

"Kami akan mendatangkan rudal dan amunisi tersebut dari AS dan Rusia," kata Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Madya (Marsdya) TNI Imam Sufaat usai membuka Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AU dan Apel Komandan Satuan (Dansat) 2010 di Gedung Sabang Merauke, Kompleks Akademi Angkatan Udara (AAU) Yogyakarta, Rabu (27/1).

Untuk pembelian amunisi dari AS dialokasikan dana sebesar 36 juta dolar, sedangkan dari Rusia dianggarkan 54 juta dolar.

"Kita beli senjata dan amunisi dari dua negara tersebut karena TNI AU saat ini memiliki pesawat tempur buatan AS dan Rusia, dimana masing-masing berbeda spesifikasinya," katanya.

Ia mengatakan, untuk penambahan senjata dan amunisi udara tersebut ada alokasi dana yang disisihkan dari anggaran 2010, dan TNI AU telah mengajukan anggaran untuk hal itu kepada Menteri Pertahanan dan Markas Besar (Mabes) TNI.



"Dalam rencana strategis (renstra) pembangunan TNI AU 2010-2014 juga direncanakan untuk menambah dan mengganti alutsista tua dan tidak layak pakai. Upaya itu untuk mendukung kelancaran tugas operasional TNI AU, karena saat ini alutsista yang dimiliki masih kurang," katanya.

Tambahan Personel

Terkait dengan jumlah personel, KSAU mengatakan, saat ini total personel TNI AU berjumlah 37.000 orang yang terdiri atas 31.000 personel militer dan 6.000 pegawai negeri sipil (PNS).

Jumlah personel tersebut mencukupi untuk melaksanakan tugas TNI AU sehingga belum ada rencana menambah personel dalam waktu dekat.

Menurut dia, jumlah personel akan ditambah jika alutsista bertambah, karena pengembangan organisasi diikuti oleh pengembangan orang.

"Misalnya, jika ada penambahan radar, akan menambah 60 personel untuk mengoperasikannya. Jika ada skuadron tempur baru akan menambah 150 personel," katanya.

Berdasarkan kesiapan alutsista pada 2010, rencana kebutuhan jam terbang sebanyak 55.252 jam yang digunakan untuk mendukung kesiagaan penanggulangan bencana, memenuhi kebutuhan latihan awak pesawat, operasi, pendidikan, dan kegiatan lain. Untuk radar membutuhkan jam operasional sebanyak 18 jam per hari, katanya.

Sumber : ANTARA

KAL Suluh Pari-809 Bantu Pencarian Korban Kapal Tenggelam

MAKASSAR - KAL Suluh Pari-809 dari kelas kapal patroli 30m milik TNI AL melakukan pencarian kapal tenggelam di Perairan Makassar, Selasa (26/1). Dua kapal tenggelam yakni kapal TB. Yosefina II dan kapal TK. Damar Lautan pada Selasa (12/1) di Perairan Makassar yang menewaskan seorang awak kapal TB. Yosefina II dan tiga lainnya hilang. FOTO ANTARA/Yusran Uccang/ss/mes/10




Tuesday, January 26, 2010

'Tank' Antilumpur & Banjir

JAKARTA - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat Jusuf Kalla menggelar apel kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di lapangan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (26/1). Mantan wapres ini juga menyempatkan diri menaiki tank roda-rantai antilumpur dan banjir. Fotografer - Hery Winarno


Latihan Pemantapan Terpadu Korps Marinir 2010

LAMPUNG - Kepala Staf Brigade Infanteri-3 Marinir Letkol Marinir Supriyono menggelar dan memulai pelaksanaan Latihan Pemantapan Terpadu Korps Marinir 2010 tahap pertama di Brigif-3 Mar Lampung pada hari Senin 25 Januari 2010.

Pelaksanaan latihan tahap pertama tersebut, diterima langsung oleh Perwira Pelaksana Latihan (Palaklat) Letkol Mar Ali Akbar Saraji yang sehari-hari menjabat Pasops Brigif-3 Mar.

Pelaksanaan latihan tahap pertama yang digelar dan diawali dengan Debarkasi 980 personil Marinir oleh KRI Amboina dengan nomor lambung 503, selanjutnya dengan menggunakan 13 Perahu Karet dan 3 Kapa menuju pantai pendaratan melaksanaan latihan lebih lanjut.



Ke 980 personil Marinir tersebut berasal dari personil Kavaleri-2 Marinir dan Howitser-2 Marinir serta dibawah kendali Komandan Kompi Letnan Satu Marinir Purba.

Keseluruhan pelaksanaan Debarkasih pasukan ini dibawah pimpinan langsung Letkol Marinir Sukriono yang sehari-harinya menjabat Komandan Batalyon Intai Amfibi-2 Mar.

Sumber : KORMAR

SBY Akan Keluarkan 2 Perpres Bidang Pertahanan

JAKARTA - 100 hari masa pemerintahan Presiden SBY dan Wapres Boediono akan genap dua hari lagi. Rencananya, hari itu SBY akan mengeluarkan Peraturan Presiden(Perpres) tentang Badan Nasional Penanganan Perbatasan (BNPP) dan Perpres tentang Komite Kemandirian Industri Pertahanan (KKIP).

"Kedua perpres ini juga merupakan prioritas dalam program seratus hari," kata Wakil Menteri Pertahanan, Letjen TNI Sjafrie Sjamsuddin, kepada wartawan di kantornya Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (25/1) malam.

Menurut Sjafrie, Perpres tentang perbatasan wilayah NKRI dengan negara tetangga ini sangat diperlukan. Sebab, selama ini sering terjadi persoalan di kawasan itu, bahkan sampai terjadi konflik antar negara.

Persoalan pengelolaan perbatasan juga sangat rumit, karena melibatkan sejumlah departemen atau instansi terkait.

"Perbatasan harus ditangani satu sistem satu atap. Itulah, Badan Nasional Penanganan Perbatasan," jelas Sjafrie yang saat ini merangkap jabatan Sekjen Dephan.

Dijelaskan Sjafrie, BNPP ini merupakan program kerja Departemen Dalam Negeri, sehingga badan ini pun nantinya di bawah depertemen terkait. Sementara departemen atau institusi lain menjadi komponen pendukung.

"Kita, Dephan terlibat dalam aspek pertahanan negaranya. Sehingga semuanya terintegrasi, kita bagian dari sub sistem itu, makanya perlu Perpres," ungkapnya.


Presiden SBY berfoto bersama para perwira tinggi TNI di Rampimnas TNI 2010

Kemandirian Industri Pertahanan


Sementara, tentang perpres KKIP diharapkan bisa mewujudkan kemandirian industri pertahanan di Indonesia. Khususnya untuk menyuplai kebutuhan internal TNI, termasuk merebut pasar regional dan luar negeri lainnya.

Sjafrie mencontohkan, senjata dan kendaraan tempur buatan PT Pindad atau pesawat buatan PT DI selama ini sudah dipercaya PBB atau negara lain untuk dipesan. Contohnya, Malaysia yang saat ini sedang memesan 30-an pesawat jenis Helikopter.

Bila industri pertahanan ini bisa berkembang, lanjut Sjafrie, maka ada dua kontribusi yang didapatkan. Pertama, dari sisi politik bisa menumbuhkan kepercayaan pada produk Indonesia. Kedua, bisa mendukung pertumbuhan ekonomi sosial dalam negeri.

Sumber : DETIKNEWS.COM

Monday, January 25, 2010

Lapan Operasikan Stasiun Bumi di Biak

JAKARTA - Lembaga Penerbangan dan Antariksa (Lapan) telah mengoperasikan stasiun bumi yang dibangunnya sendiri di Pulau Biak, Papua. Para teknisi Lapan membuat stasiun bumi itu dengan mengintegrasikan komponen-komponen yang dibelinya dan membuat sebagian software (perangkat lunak) sendiri untuk mengoperasikannya.

Sebuah kemajuan karena dua stasiun bumi sebelumnya yang ada di Rumpin dan Rancabungur, Bogor, bukan dibuat sendiri tetapi dibeli dari Amerika Serikat.

Stasiun bumi Biak digunakan untuk menerima data dari LAPAN-TUBSAT, satelit mikro yang berbobot hanya 100 kilogram yang dikembangkan bekerjasama dengan Universitas Teknik Berlin, Jerman.

LAPAN-TUBSAT diluncurkan ke orbit polar dengan ketinggian 635 km di atas permukaan bumi pada Januari 2007. Dengan dua kamera, satelit itu mampu memotret berdimensi 5 meter dan lebar 3,5 km serta 200 m dan lebar 81 km.

Perangkat komunikasi tersebut telah berhasil mengambil berbagai citra di wilayah Indonesia bagian barat, mencakup Singapura hingga Bali.

Pada tahun lalu, LAPAN-TUBSAT digunakan untuk memantau pembangunan jembatan Suramadu dan proyek jalan tol di wilayah utara Pulau Jawa. Citra LAPAN-TUBSAT dapat dilihat di situs www.lapantubsat.org.

Stasiun bumi Lapan di Biak memiliki antena untuk menangkap sinyal satelit berorbit rendah. Dalam menangkap sinyal satelit semacam itu, antena harus dapat bergerak atau berubah orientasi secara cepat karena satelit muncul dan hilang dari horizon dalam waktu singkat, kurang dari 15 menit.

Beroperasinya Stasiun Bumi penerima Biak menambah cakupan LAPAN-TUBSAT hingga wilayah Indonesia timur, bahkan hingga pantai utara Australia.

Keberhasilan beroperasinya stasiun bumi di Biak menunjukkan bahwa teknisi Lapan telah menguasai teknologi perekayasaan stasiun bumi untuk satelit orbit rendah.

Lapan akan membangun stasiun bumi serupa mulai awal tahun ini di Kotatabang, Sumatra Barat, sehingga menambah cakupan LAPAN-TUBSAT melampaui Aceh hingga Semenanjung Malaya.

Bila stasiun bumi Kototabang terwujud, maka hanya wilayah Indonesia bagian tengah saja yang belum tercakup LAPAN-TUBSAT. Namun, itu tidak berlangsung lama karena pada 2011 akan dibangun stasiun bumi di Parepare untuk menjangkau wilayah itu.

Sumber : ANTARA

Pameran Alutsista di Mabes TNI Cilangkap

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melihat interior Panser buatan PT Pindad saat meninjau pameran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) disela Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2010 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Senin (25/1). Pameran yang diikuti sejumlah perusahaan dan pelaku bisnis militer tersebut menampilkan produk Alutsista buatan dalam negeri. FOTO ANTARA/Prasetyo Utomo/Koz/mes/10. Abror Rizki/Setpres.





2010, TNI Mantapkan Pembangunan Kekuatan



JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso menyatakan pada 2010 pihaknya akan memfokuskan diri pada pembangunan kekuatan dan organisasi TNI.

"Tahun 2010 merupakan titik awal bagi TNI untuk memantapkan pembangunan kekuatan dan pengembangan organisasi," katanya, saat membuka Rapat Pimpinan TNI di Jakarta, Senin (25/1).

Panglima TNI menjelaskan, tahun 2010 merupakan titik awal pelaksanaan Rencana Strategis TNI Tahap II (2010-2014), khususnya pengembangan dan pembangunan TNI menuju terwujudnya kekuatan pokok minimum.

"Salah satu realisasi pengembangan dan pembangunan kekuatan serta organisasi adalah pembentukan Kodiklat, pemekaran Kodam serta peningkatan status satuan TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara di Kalimantan," katanya.

Djoko menambahkan, pengembangan organisasi itu tentu diikuti pengembangan sarana dan prasarana termasuk pemenuhan kebutuhan dan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista).

Ia mengemukakan, pengembangan dan pembangunan kekuatan serta organisasi itu disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis dan persepsi ancaman.

"Semua program yang akan kita laksanakan pada 2010 tentunya didasarkan pada evaluasi pada 2009, salah satunya menurunkan angka kecelakaan alutsista," katanya.

Djoko kembali menegaskan, koordinasi antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI dalam pengadaan alutsista sesuai petunjuk presiden bukan sebagai bentuk intervensi, tetapi untuk keterpaduan alutsista TNI, apalagi, hak kewenangan untuk menentukan spesifikasi alustsista tetap berada di tangan angkatan.

"Dengan demikian, setiap alutsista peralatan dan perlengkapan militer yang kita pilih, dipastikan dapat dioperasikan secara integratif, sinergis dan terpadu, antara yang satu dengan lainnya, baik interim angkatan maupun gabungan," imbuhnya.

Karena itu, pimpinan TNI mengambil kebijakan dengan membentuk Dewan Kebijakan Penentu (Wanjaktu) Alutsista TNI. Tugasnya, melakukan penilaian yang mendalam tentang efektifitas dan integrasi pengoperasian alustsista.

Rapim TNI 2010 dimeriahkan dengan pameran alat dan persenjataan TNI. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dijadwalkan memberikan pengarahan.

Sumber : ANTARA

Rapat Pimpinan TNI 2010 Dimulai Hari Ini



CILANGKAP - Markas Besar (Mabes) TNI akan menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Tahun 2010. Rapim dilaksanakanselama dua hari yaitu tanggal 25-26 Januari 2010, bertempat di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

Kapuspen TNI, Marsekal Muda TNI Sagom Tamboen menjelaskan, Rapim TNI tahun 2010 akan membahas beberapa hal mendasar. Diantaranya kesiapan satuan TNI dalam pelaksanaan tugas pengamanan di daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan, utamanya di perbatasan yang memiliki potensi kerawanan terjadinya konflik.

Selain itu juga bakal di bahas bantuan penanggulangan bencana alam serta terorisme, pembangunan kekuatan pokok minimum (Minimum Essensial Force) TNI berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan TNI Tahun 2010-2014, dan penyampaian kebijakan Panglima TNI sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono direncanakan akan hadir untuk memberikan pengarahan kepadapara peserta Rapim, selanjutnya akan meninjau demo dan pameran Alat Peralatan Pertahanan (Alpalhan) TNI.

Sumber : JURNAS

TNI AU Positif Beli Satu Skuadron Tucano

YOGYAKARTA - KSAU Marsekal Madya TNI Imam Sufaat mengatakan, tahun ini TNI AU akan membeli pesawat EMB-314 Super Tucano dari Brasil untuk menggantikan pesawat OV-10 Bronco yang sudah di grounded.

"Kami berencana membeli 16 pesawat "Super Tucano" atau satu skuadron. Kami telah mengajukan anggaran pembelian pesawat tersebut kepada pemerintah, mudah-mudahan disetujui," katanya di Akademi Angkatan Udara (AAU) Yogyakarta, Sabtu (23/1).

Seusai memimpin upacara serah terima jabatan Gubernur AAU dari Marsekal Muda (Marsda) TNI BS Silaen kepada Marsekal Pertama TNI Sru Artjarjo Andreas, ia mengatakan, pengadaan pesawat Tucano tersebut merupakan program prioritas TNI AU pada tahun ini.

"Program itu sebagai upaya memperbarui alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AU, khususnya pesawat tempur, dan menambah kekuatan dirgantara Indonesia," katanya.

Selain membeli pesawat tempur Super Tucano dari Embraer Brasil, dia juga mengatakan bahwa TNI AU tahun ini juga akan kedatangan tiga pesawat tempur Sukhoi Su-27SKM dari Rusia.

"Ketiga pesawat Sukhoi itu diharapkan tiba di Indonesia sebelum Oktober 2010. Dengan tambahan pesawat itu, TNI AU genap memiliki 10 pesawat tempur Sukhoi," katanya.

Sumber : KOMPAS

Operasi Malacca Straits Sea Patrols (MSPP)

ACEH - OPERASI MSPP. Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Yos Sudarso buatan Belanda dari kelas Van Speijk sandar di Pelabuhan Kruenggeukuh Aceh Utara Propinsi Aceh. Minggu (24/1). Kedatangan KRI Yos Sudarso keperairan laut Aceh dalam rangka sosialisasi tugas pokok TNI AL bersama pergelaran operasi MSSP (Malacca Straits Sea Patrols).

Dalam kunjungan tersebut juga dilakukan penyerahan cendera mata oleh Komandan KRI Yos Sudarso Kolonel laut Shartono kepada Komandan Kodim 0103 Aceh Utara Letkol Taufan Akrida. FOTO ANTARA/Rahmad/ss/pd/10


Anggaran Pembelian Alutsista Baru 647 Juta Dollar

YOGYAKARTA - Pemerintah mengganggarkan dana Rp.6,4 triliun atau sekitar 647 juta US-Dollar dari total anggaran Kementerian Pertahanan pada 2010 sebesar Rp.42 triliun guna pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista) baru.

"Kondisi alutsista milik Indonesia sudah ada dalam perkiraan RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) lima tahunan yaitu 2009-2014 dan untuk pembelian alutsista baru sudah dianggarkan dana sebesar Rp6,4 triliun," kata Menteri Pertahanan Republik Indonesia Purnomo Yusgiantoro seusai menghadiri wisuda di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, Sabtu (23/1).

Menurutnya, anggaran untuk pembelian alutsista tersebut akan terus meningkat bahkan hingga Rp20 triliun dan informasi tersebut akan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Salah satunya dapat diakses melalui situs milik Departemen Keuangan.

Anggaran untuk Kementerian Pertahanan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010 adalah kedua terbesar setelah anggaran untuk Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp.55 triliun.

Namun, anggaran yang tergolong cukup besar tersebut, 50% sampai 60% digunakan untuk belanja pegawai karena di dalamnya mencakup anggaran untuk menggaji pegawai di antaranya adalah di Kementerian Pertahanan dan Markar Besar TNI.

"Selain itu, anggaran juga masih digunakan untuk belanja barang dan juga perawatan sehingga dana tersebut juga masih belum cukup untuk membangun sistem pertahanan bagi negara sebesar Indonesia," katanya.

Ia menegaskan, pembelian alutsista baru tersebut bukan diartikan bahwa Indonesia adalah negara yang suka berperang, tetapi alutsista tersebut digunakan untuk keperluan menjaga harga diri bangsa Indonesia.

"Jika tidak memiliki alutsista yang memadai, maka Indonesia bisa ditertawakan negara lain. Pada dasarnya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi dalam cinta damai, tetap harus selalu siap perang," katanya.

Selain itu, pembangunan kekuatan militer tersebut juga digunakan untuk keperluan non militer, misalnya digunakan dalam cepat tanggap darurat bencana. "Hercules digunakan untuk mengangkut prajurit TNI. Pada saat ada bencana, prajurit TNI pasti berada di barisan terdepat," katanya.

Sumber : DEPHAN

Pembelian Alutsista dari Luar Negeri Diusahakan Langsung dari Pabrik


Hovercraft buatan Indonesia di lambung KRI kelas Makassar

JAKARTA - Pengadaan alat utama sistem pertahanan negara (alutsista) yang dibeli dari luar negeri (asing) dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung. Hal itu dilakukan untuk menghindari calo atau perantara yang merugikan negara.

"Pembelian alutsista luar negeri langsung ke pabrik menghindari calo atau perantara yang menyebabkan harga lebih mahal," kata Plt Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo di Jakarta, Jumat (22/1).

Dalam revisi Keppres 80/2003 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah belanja pemerintah diprioritaskan untuk barang buatan dalam negeri. Itu juga berlaku kepada pengadaan alutsista. Namun, kata Agus, karena alutsista adalah barang yang strategis, maka jika barang tersebut tidak diproduksi di Indonesia, maka boleh dibeli dari penyedia barang asing. Sementara itu untuk pengadaannya, dilakukan oleh TNI dan Polri sebagai pelaksana anggaran.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Kementerian Pertahanan akan Dirampingkan

JAKARTA - Kementerian Pertahanan akan merestrukturisasi organisasi sebagai wujud dari reformasi birokrasi. Kementerian juga sedang menunggu dasar hukum perubahan struktur tersebut yang berbentuk peraturan presiden.

Hal ini disampaikan Wakil Menhan Letjen Sjafrie Sjamsuddin di Jakarta, Jumat (22/1). "Ini semua telah kita rampungkan secara administrasi dan kita ajukan ke setneg untuk selanjutnya memformulasikan kelayakannya untuk menjadi peraturan presiden maupun peraturan pemerintah," kata Sjafrie.

Perubahan yang menonjol dari restrukturisasi tersebut adalah perampingan struktur direktur jenderal. Jumlah dirjen yang semula lima disederhanakan menjadi empat dirjen.

Pertama adalah Dirjen Perencanaan Pertahanan yang mengurus anggaran pertahanan. Kedua adalah Dirjen Strategi Pertahanan dan bertugas mengurus strategis pertahanan negara secara keseluruhan sebagaimana diketahui bahwa pertahanan negara yang terdiri dari pertahanan militer dan non militer. Ketiga adalah Dirjen Potensi Pertahanan yang betugas mengurusi bela negara, termasuk komponen cadangan dan komponen pendukung.

Terakhir, dirjen baru yang bertugas untuk mengurusi manajemen dan administrasi komponen utama yakni TNI. Sementara, pengadaan alutsista ditangani oleh badan sarana pertahanan yang kedudukannya tidak setara dengan dirjen. "Kita sesuaikan dengan amanat UU pertahanan dan UU TNI karena organisasi kementerian pertahanan yang sekarang kita kerjakan itu dasarnya adalah UU pertahanan keamanan no 20 tahun 1982.

Walaupun sudah dimodifikasi peraturan menterinya, tapi UU yang digunakan masih sama. Sehingga, tuntutan organisasi ini mengharuskan kita menyesuaikan dengan basis UU pertahanan negara nomor 3 tahun 2002," jelasnya.

Sjafrie menambahkan struktur TNI juga akan ikut dipertajam. Yang menonjol adalah adanya efisiensi untuk struktur organisasi perkoperasian. Perpres 43/2009 tentang pengambilalihan aktivitas bisnis TNI memperbolehkan prajurit untuk berkoperasi sesuai haknya sebagai warga negara. Namun, hal itu tidak akan lagi dijadikan bagian pembinaan karir prajurit.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Friday, January 22, 2010

China 'Kembali' Tawarkan Kerjasama Industri Pertahanan

JAKARTA - Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah China jajaki kerja sama industri pertahanan dan keamanan yang saling menguntungkan dalam upaya lebih meningkatkan lagi hubungan kedua negara.

"Kedua negara sepakat bahwa hubungan yang telah terjalin agar bisa lebih ditingkatkan, termasuk diantaranya kerja sama industri pertahanan dan keamanan," kata Juru bicara Wapres Yopie Hidayat kepada pers di Istana Wapres Jakarta, Jumat (22/1).

Hal tersebut dikemukakannya usai Wapres Boediono melakukan pertemuan dengan Menko Politik, Hukum dan Keamanan China Dai Bingghuo, yang didampingi oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto dan Menlu Marty Natalegawa.

Mengutip pernyataan Bingguhuo, mengungkapkan China menilai bahwa Indonesia merupakan mitra yang penting dan strategis sehingga berkeinginan untuk membantu di bidang pertahanan dan keamanan.

"China juga minta agar semua langkah yang telah ditempuh dapat terus ditingkatkan sehingga bisa saling memberikan keuntungan kedua belah pihak," kata Yopie.

Tahun 2010, katanya, merupakan 60 tahun hubungan bilateral Indonesia dengan China sehingga diharapkan bisa memberikan hubungan yang baik dan tidak ada lagi pembekuan hubungan diplomatik.

Ditanya mengenai apakah China menawarkan Indonesia untuk membeli senjata, Yopie, mengatakan bahwa masalah itu tidak dibicarakan antara Wapres Boediono dengan Bingghuo.

"Pak Wapres bersama tamunya hanya berbicara soal masalah politik dan keamanan, di samping sejumlah isu lainnya, seperti upaya peningkatan kerja sama berbagai bidang ini," katanya.

Dalam kesempatan itu, tambahnya, Bingghuo juga mengundang Wapres Boediono untuk bisa berkunjun secara resmi ke China.

Sumber : ANTARA

Era Kebangkitan Industri Pertahanan

JAKARTA - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan bahwa saat ini menjadi era kebangkitan bagi industri pertahanan. Revitalisasi industri pertahanan sendiri menjadi salah satu program prioritas dalam Kabinet Indonesia Bersatu II.

Beragam kebijakan strategis sudah dirancang untuk mendukung berjalannya revitalisasi industri pertahanan. Kebijakan itu merupakan produk akhir dari program 100 hari yang menjadi target Kemenhan. "End product dari revitalisasi industri pertahanan ini adalah perpres dan keppres. Perpres isinya bagaimana industri pertahanan bisa berkembang. Semua subtansi terpulang di situ dan keppresnya berisi KKIP," ujar Menhan kepada Media Indonesia di Jakarta, Kamis (21/1).

KKIP merupakan singkatan dari Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang terdiri dari berbagai wakil instansi. Komite tersebut, sambung dia, akan bertugas merumuskan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari industri pertahanan. Ini dilakukan untuk memenuhi rencana kekuatan pokok pertahanan pada akhir renstra ketiga pada 2024.

Untuk mencapai ke tahapan itu, pemerintah akan membaginya per lima tahun. "Kami menuangkan apa saja kebutuhan-kebutuhan kita untuk membangun satu kekuatan pokok untuk striking forces yakni kekuatan untuk menangkal kalau terjadi ancaman dan kekuatan untuk operasi nir militer," sahutnya.

Dari dua jenis kekuatan, Menhan mengatakan bahwa pemerintah akan mengedepankan pemenuhan terhadap kebutuhan operasi nir militer. Pasalnya, kebutuhan ini bisa berfungsi ganda dan BUMN industri pertahanan (BUMNIP) mulai mampu untuk mengembangkannya.

Misalnya, PT PAL sudah mampu membuat landing platform dock (LPD) dan berencana membuat kapal perusak kawal rudal yang ukurannya mencapai 105 meter, PT DI dengan rencana pembuatan heli serbu Bell 412 dan pengembangan CN 235 untuk angkut dan patroli, PT Pindad mengembangkan ranpur panser.


Maket patroli kawal rudal 105m

"Yang menjadi prioritas tetap sarana penanganan bencana. Tapi, kalau terjadi apa-apa bisa juga membawa personel itu ke titik terjadinya terorisme, separatisme, atau perang. Kami juga membangun deteren karena kalau tidak orang tidak akan takut dengan kita. Prinsip utamanya, kalau kita mau damai kita harus siap perang. Kalau kekuatan kita kecil, negara lain akan melecehkan kita," jelasnya.

Meski mampu, pemerintah menyadari bahwa negara tidak seluruhnya mampu menanggung kebutuhan dari BUMNIP. Untuk itu, pemerintah akan melakukan penyehatan BUMNIP yang terdiri dari setidaknya enam perusahaan, yakni PT Pindad, PT DI, PT Krakatau Steel, PT Dahana, PT LEN, dan PT PAL. Salah satu cara yang diambil dengan menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) sehingga bisa melakukan pinjaman.

Pemerintah juga ikut terlibat melalui order yang kontinyu serta pengusahaan pendanaan melalui obligasi atau pinjaman dalam negeri. Untuk pinjaman, tiga bank pemerintah, terutama Mandiri, BNI, dan BRI, sudah siap untuk berpartisipasi tanpa jaminan sehingga beban yang dikeluarkan lebih murah daripada menggunakan kredit ekspor dari luar negeri. Pada akhirnya, BUMNIP bisa melakukan ekspansi ke luar negeri.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Telkom Libatkan LAPAN Kembangkan Satelit Telkom-3

JAKARTA - PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) menjalin kerjasama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) di bidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi satelit di tanah air.

"Kerjasama antara lain dengan menyertakan personil Lapan pada pabrik satelit Telkom-3 di Rusia," kata Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah, usai penandatangan kerjasama dengan Telkom-LAPAN dengan Kepala LAPAN Adi Sadewo Salatun, di Gedung Telkom, Jakarta, Jumat (22/1).

Penandatangan nota kesepahaman juga disaksikan Menteri BUMN Mustafa Abubakar dan Menristek Suharna Surapranata.

Menurut Rinaldi, ruang lingkup kerjasama mencakup pemanfaatan data citra satelit yang disediakan LAPAN untuk perencanaan, operasional dan pemeliharaan, pemasaran.

Sedangkan personil Telkom ikut dalam program pemanfaatan telemetry tracking and command (TT&C) milik LAPAN untuk operasi pengendalian Satelit Telkom-1, Telkom-2 dan Telkom-3.

Telkom bersama dengan perusahaan satelit Rusia, Retshesnev, sejak 2008 sedang membangun satelit Telkom-3 dengan investasi 200 juta dolar AS.

Satelit yang memuat 48 transponder tersebut akan diluncurkan pada tahun 2011.

Menurut Rinaldi, dua tenaga ahli LAPAN, dan 5 orang dari Telkom itu akan bertolak pada 30 Junuari 2010 ke Zhekesnogosrk, Krasnoyarsky, Rusia, untuk jangka waktu selama 18 bulan.

Keputusan Telkom mengikutsertakan LAPAN dan program internship Satelit Telkom-3, selain merupakan kontribusi Telkom dalam meningkatkan kemampuan nasional khususnya di bidang penguasaan teknologi satelit dan luar angkasa, sekaligus memberikan benefit.

Sementara itu Menteri BUMN Mustafa Abubakar menambahkan, kerjasama Telkom dan LAPAN merupakan langkah BUMN telekomunikasi menghadapi persaingan di era perdagangan bebas.

Sumber : ANTARA

Hari Bakti ke-64 Paspampres

JAKARTA - Anggota Pasukan Pengamanan Presiden/ Wakil Presiden (Paspampres) melakukan simulasi aksi penyelamatan presiden dalam memperingati hari bhakti paspampres ke-64 di Mako Paspampres, Jakarta , Kamis (21/1). Tema hari bhakti Paspamres kali ini ialah dilandasi peningkatan profesionalitas dan validasi organisasi, prajurit paspampres siap melaksanakan pengabdian yang tulus dalam mendukung tugas pokok TNI. FOTO ANTARA/Rosa Panggabean/mes/10.


Tuesday, January 19, 2010

Marinir Uji LVT-7A1 dan KAPA di Kapal LPD, KRI Surabaya-591

JAKARTA - Sejumlah prajurit dari Resimen Kavaleri-2 Korps Marinir melaksanakan uji coba terhadap 10 panser amfibi LVT-7A1 dan Kendaraan Amfibi Pengangkut Artileri (Kapa) di Dermaga Kolinlamil, Minggu, (17/1).

Pengujian dipimpin Komandan Menkav-2 Korps Marinir Kolonel Marinir Cecep Ruhiat serta disaksikan Kas Armabar Laksma TNI Hari Bowo dan Asisten Operasi Komandan Korps Marinir Kolonel Marinir Ivan Titus. Latihan ini merupakan lanjutan dari uji coba yang telah digelar selama 4 hari (11 s/d 14 Januari) di Pantai Karnaval Ancol, Jakarta Utara.

Kegiatan yang dilakukan dengan mengukur ketinggian pada saat masuk maupun keluar pintu rampa KRI Surabaya-591 tersebut dimaksudkan untuk menguji kemampuan ranpur LVT-7A1 pada saat manuver di laut, serta guna mengetahui ukuran ketinggian kendaraan berlapis baja itu ketika landing di dalam kapal.


Kendaraan Amfibi Pengangkut Artileri (KAPA) di well-dock LPD

Uji coba ini sekaligus sebagai persiapan menghadapi Latihan Pemantapan (Lattap) Terpadu Marinir 2010 yang akan dihelat mulai minggu ke empat Januari hingga awal Maret 2010 di Lampung.

Alhasil, uji coba yang telah dilangsungkan selama 5 hari itu, tidak terjadi kendala dan masalah. Dengan kata lain,. LVT-7 A1 maupun Kapa layak diangkut armada LPD TNI AL.

Sumber : KORMAR

Falcon Escort RI-1 di Wilayah Semarang

SEMARANG - Menyambut kedatangan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono beserta para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di Lanud Iswahjudi, dua pesawat F-16 Fighting Falcon, melakukan (Escort) pengawalan udara diatas wilayah Semarang, Senin (18/1).

Pengawalan udara dilakukan mulai diatas wilayah kota Semarang hingga landing di Run Way Lanud Iswahjudi. Pesawat tempur tersebut dipiloti oleh Letkol Pnb Fajar Adriyanto, Mayor Pnb Firman, Lettu Pnb Agus Dwi Aryanto dan Lettu Pnb Pandu Eka Prayoga dengan Pesawat Nomor TS-1601 dan TS-1602.

Pembentukan Kodam Papua Barat Masih Dalam Kajian

JAYAPURA - Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI George Toisutta mengakui, rencana pembentukan kodam di Papua Barat hingga saat ini masih dalam kajian.

"Kami masih terus mengkaji rencana pembentukan kodam di Papua Barat sehingga belum dapat diputuskan kapan terealisir," ungkap KSAD kepada wartawan di Jayapura, Senin (18/1).

Ia mengatakan, untuk tahun 2010 pihaknya akan menambah satu kodam yakni di Kalimantan Barat.

Tentang pro dan kontra pembentukan kodam di Papua Barat, mantan Pangdam XVII Trikora (sekarang Cenderawasih) ini mengakui, itu hal yang biasa namun biasanya itu dilandasi sebuah kepentingan.

"Silakan saja, yang terpenting masih satu tujuan yang sama, yaitu keutuhan NKRI dan kesejahteraan rakyat," katanya.

Menyinggung tentang permintaan penarikan pasukan dari tanah Papua karena dampaknya tidak memberikan rasa aman kepada masyarakat, Jenderal TNI Toisutta mengatakan, tidak ada yang mengatakan Papua tidak aman.

Buktinya, lanjut dia, masyarakat dapat terus beraktivitas termasuk di malam hari. "Kritisi dan nasihatilah kami kalau ada yang salah agar kami lebih peka," kata KSAD.

Sumber : ANTARA