Wednesday, December 09, 2009

Presiden Janjikan Skema Pendanaan Industri Pertahanan


Dari kiri ke kanan : Menteri Pertahanan Purnomo YusgiantoroPresiden, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menneg BUMN Mustafa Abubakar. (Foto : ANTARA)

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pemerintah akan memikirkan dukungan finansial termasuk investasi agar industri pertahanan dapat berkembang.

Dalam pidato pembukaan Workshop Nasional Revitalisasi Industri Pertahanan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/12), Presiden mengatakan pemerintah berupaya untuk mendukung pendanaan termasuk mencari skema pendanaan yang mungkin dalam pengembangan industri pertahanan dalam negeri.

"Yang paling penting kita harus pikirkan dukungan finansial termasuk investasi agar industri pertahanan kita bisa berkembang. Katakanlah rencananya bagus, riset bagus, semangat bagus, human capital luar biasa, ada perjanjian TNI dan industri pertahanan, tidak ada pendanaan, tidak akan terjadi apa-apa, berhenti di situ," tuturnya.

Presiden mengatakan pemerintah akan merumuskan strategi dan mekanisme pendanaan yang paling tepat untuk mendukung industri pertahanan.

"Misalnya APBN, apabila hanya bisa dikeluarkan multiyears budgeting bagaimana, yang harus ada back up pemerintah, kalau ada jaminan seperti apa, kalau tidak ada jaminan juga seperti apa," ujarnya.

Namun, Kepala Negara mengingatkan, industri pertahanan juga tidak bisa terus meminta dukungan dan perlindungan dari pemerintah karena mereka selayaknya harus bisa berkompetisi secara efektif.

Workshop Nasional Revitalisasi Industri Pertahanan dihadiri oleh 258 peserta yang berasal dari Departemen Pertahanan, TNI dan Polri serta instansi negara terkait lainnya, lembaga studi, perguruan tinggi, anggota DPR, kalangan industri serta kalangan perbankan.

Workshop yang diselenggarakan oleh Departemen Pertahanan itu dimaksudkan untuk mengembangkan pemikiran yang dapat merumuskan regulasi pemerintah dan cetak biru transaksi antara kebutuhan pengguna dan kemampuan produsen dalam periode lima tahunan secara bertahap.

Melalui workshop tersebut diharapkan para pemangku kepentingan industri pertahanan, khususnya yang terkait dengan pengguna-produsen dan pendanaan, dapat bertemu dan berdiskusi untuk menghimpun pendapat dan menyampaikan suatu pemikiran efektif dan produktif.

Dari kegiatan itu juga diharapkan dapat diterbitkan suatu produk regulasi hukum tentang pengaturan industri pertahanan dan pengaturan penjaminan pendanaan pinjaman dalam negeri.

Presiden dalam pidatonya berharap dari workshop tersebut dapat dirumuskan sebuah rencana induk strategis pembangunan industri pertahanan selama periode lima tahun mendatang.

Rencana induk itu adalah salah satu dari program 100 hari yang harus diselesaikan oleh Departemen Pertahanan.

Untuk membangun industri pertahanan dalam negeri yang berhasil, Presiden meminta industri pertahanan untuk memahami kebutuhan TNI dan Polri. Industri pertahanan dalam negeri, lanjut dia, harus dibangun seimbang antara nilai keekonomian dan mewujudkan kemandirian bangsa dalam bidang pertahanan.

Presiden dalam pidatonya juga menjanjikan pemerintah akan terus meningkatkan anggaran pertahanan disesuaikan dengan kemampaun APBN serta pendapatan domestik bruto nasional.

Sumber : ANTARA

Perjalanan KRI Cakra-401 & Nanggala-402 (I)


KRI Cakra-401

Kehadiran kapal selam buatan Jerman pada 19 Maret 1981 seolah menuntaskan dahaga TNI AL akan kebutuhan kapal selam diesel elektrik modern (SSK) sebagai pengganti armada kapal selam kelas Whiskey buatan Uni Soviet yang di scrap karena ketiadaan suku cadang akibat putusnya hubungan diplomatik pasca pemberontakan Komunis 1965.

Tahun 1967 Kieler Howaldtswerke Shipyard (sekarang Howaldtswerke-Deutsche Werft AG) mengembangkan secara khusus kapal selam berorientasi ekspor berkode “Type-209” (kelas 209), inilah tonggak bersejarah kesuksesan Jerman dalam menghasilkan kapal selam generasi ketiganya. Meskipun tidak dioperasikan oleh Volksmarine (AL Jerman), kapal ini sukses diekspor ke 13 negara dengan lebih dari 60 kapal yang berhasil dibangun.

Rancangan kapal selam kelas 209 di dasarkan pada kapal selam kelas 206, dengan tambahan peralatan dan perangkat terbaru didalamnya. Konstruksi kapal menggunakan lambung tunggal (single-hull) untuk mempermudah tata letak (lay-out) kompartemen kapal.

Ruang kendali tempat Komandan kapal berada memberikan fleksibilitas pandangan periscope kekeseluruhan kapal mulai dari haluan tempat peluncur torpedo, hingga buritan tempat mesin diesel dan memantau situasi kondisi permukaan.

Pada awal 1970-an banyak negara pengguna kapal selam merasa perlu mengganti kapal selam diesel (SSK) era perang dunia II-nya yang masih digunakan, seperti : kapal selam GUPPY Amerika Serikat dan Transferred postwar Inggris. Tahun itu beberapa desain kapal banyak ditawarkan di pasar ekspor, namun ada kelemahan pada bentuk kapal yang terlalu besar, harga yang mahal dan banyak kapal hanya dirancang untuk kondisi perairan dingin.

Keputusan Memilih Kapal Selam TNI AL

Keputusan TNI AL memilih kapal selam kelas 209 pada 1977, tak lepas dari tuntutan strategis akan kebutuhan sosok kapal selam berkemampuan jelajah samudera dengan kelengkapan sensor dan senjata yang modern serta kecocokan dioperasikan di perairan dangkal (littoral).

Berbeda dengan kapal perang permukaan yang jumlahnya lebih dari 50 kapal saat itu, TNI AL belum memiliki satupun kapal selam pengganti 12 kapal kelas Whiskey yang memperkuat RI hingga akhir dekade tahun 1960an.

Berdasarkan spesifikasi kebutuhan TNI AL, Angkatan Bersenjata (ABRI) waktu itu mulai mencari dan memilah dari negara mana kapal selam diadakan. Kebutuhan TNI AL sendiri saat itu lebih dari 2 unit kapal selam, namun dengan pertimbangan biaya maka diputuskan untuk hanya membeli 2 unit.

Pemerintah Indonesia Pada 1997 pernah berencana membeli tambahan lima kapal selam Type 206 eks Jerman Timur (buatan tahun 1969-1975), diantaranya U-13, U-14, U-19, U-20, dan U-21.


Kapal selam Type-206

Khusus kapal eks U-20 semula akan dijadikan sebagai sumber suku cadang. Dua unit kapal dibayar lunas, yakni U-13 untuk KRI Nagarangsang-403 dan U-14 untuk KRI Nagabanda-404. Namun akibat krisis keuangan regional tahun 1998 pembelian kapal selam eks Jerman Timur Tipe 206 ini dibatalkan, dan uang yang sudah dibayarkan dikonversikan untuk pengadaan korvet Parchim.

Saat memilih kapal selam banyak opsi ditawarkan ke Indonesia, namun TNI AL terlanjur kepincut mengakuisisi kapal selam Type-209 Jerman yang terkenal laris dipasar ekspor. Apalagi hubungan Indonesia dan Jerman sedang manis-manisnya kala itu, terutama dalam hal kerjasama teknologi dan industri.

Pilihan Indonesia pada kapal selam buatan Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) Kiel dianggap sesuai dengan tuntutan strategis TNI AL.

Sampai dengan tahun 1980 HDW telah memasarkan 22 unit kapal selam jenis ini dalam berbagai varian ke delapan negara Eropa dan Amerika Selatan tanpa satu komplain pun dari pemakai.

U-209 menjadi kapal selam terlaris di dunia dengan jumlah penjualan 64 unit dan dioperasikan oleh 14 negara, antara lain di Eropa (3 negara), Amerika Latin (7 negara), Asia (3 negara) dan Afrika (1 negara). Serta melisensi pembuatannya ke lebih dari 3 negara, seperti Mazagon India dan Daewoo Korea.©alutsista

Bersambung...

Gelar Pasukan Pengamanan "Bali Democracy Forum II"

DENPASAR - Pangdam IX Udayana, Mayjen TNI Hotmangaradja Pandjaitan (tengah) bersama Kapolda Bali, Irjen Pol. Sutisna (kiri) meninjau kesiapan pasukan saat Gelar Pasukan Pengamanan "Bali Democracy Forum II" (BDF) di Denpasar, Bali, Selasa (8/12). Sekitar 1.500 personil gabungan TNI-Polri disiagakan untuk pengamanan pertemuan tentang demokrasi pada 10-11 Desember 2009 mendatang yang rencananya dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan beberapa kepala negara lainnya. FOTO ANTARA/Nyoman Budhiana/ed/hp/09.



Tuesday, December 08, 2009

LVT-7 Dipindahkan ke Bumi Marinir, Cilandak

JAKARTA - Selasa (8/12) sore sekitar jam 15.00 iring-iringan 10 ranpur amfibi bergerak menuju Bhumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Foto : ©alutsista



Uji Coba LVT-7A1

JAKARTA - Beberapa personel Korps Marinir TNI-AL mencoba kendaraan tempur (ranpur) amfibi setelah kendaraan tersebut resmi masuk di jajaran Korps Marinir di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa (8/12). Kendaraan tempur amfibi tipe LVT-7 A1 itu dihibahkan dari Pemerintah Korea Selatan sebanyak 10 unit dari total keseluruhan 30 kendaraan beserta suku cadangnya. FOTO ANTARA/Saptono/Spt/09


Simulasi Perang Kota

MAKASSAR - Seorang warga bersama anaknya menyaksikan aksi sejumlah pasukan TNI AD yang melakukan penyergapan terhadap teroris saat geladi latihan perang kota di Gedung BI Makassar, Selasa (8/12). Latihan gabungan jajaran TNI AL dalam pengamanan kota tersebut akan dilaksanakan pada 9-10 Desember 2009 di beberapa titik di Makassar termasuk fedung DPR, Kejaksaan, dan Gedung BI. FOTO ANTARA/Yusran Uccang/Koz/hp/09.