Era Kebangkitan Industri Pertahanan

JAKARTA - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan bahwa saat ini menjadi era kebangkitan bagi industri pertahanan. Revitalisasi industri pertahanan sendiri menjadi salah satu program prioritas dalam Kabinet Indonesia Bersatu II.

Beragam kebijakan strategis sudah dirancang untuk mendukung berjalannya revitalisasi industri pertahanan. Kebijakan itu merupakan produk akhir dari program 100 hari yang menjadi target Kemenhan. "End product dari revitalisasi industri pertahanan ini adalah perpres dan keppres. Perpres isinya bagaimana industri pertahanan bisa berkembang. Semua subtansi terpulang di situ dan keppresnya berisi KKIP," ujar Menhan kepada Media Indonesia di Jakarta, Kamis (21/1).

KKIP merupakan singkatan dari Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang terdiri dari berbagai wakil instansi. Komite tersebut, sambung dia, akan bertugas merumuskan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari industri pertahanan. Ini dilakukan untuk memenuhi rencana kekuatan pokok pertahanan pada akhir renstra ketiga pada 2024.

Untuk mencapai ke tahapan itu, pemerintah akan membaginya per lima tahun. "Kami menuangkan apa saja kebutuhan-kebutuhan kita untuk membangun satu kekuatan pokok untuk striking forces yakni kekuatan untuk menangkal kalau terjadi ancaman dan kekuatan untuk operasi nir militer," sahutnya.

Dari dua jenis kekuatan, Menhan mengatakan bahwa pemerintah akan mengedepankan pemenuhan terhadap kebutuhan operasi nir militer. Pasalnya, kebutuhan ini bisa berfungsi ganda dan BUMN industri pertahanan (BUMNIP) mulai mampu untuk mengembangkannya.

Misalnya, PT PAL sudah mampu membuat landing platform dock (LPD) dan berencana membuat kapal perusak kawal rudal yang ukurannya mencapai 105 meter, PT DI dengan rencana pembuatan heli serbu Bell 412 dan pengembangan CN 235 untuk angkut dan patroli, PT Pindad mengembangkan ranpur panser.


Maket patroli kawal rudal 105m

"Yang menjadi prioritas tetap sarana penanganan bencana. Tapi, kalau terjadi apa-apa bisa juga membawa personel itu ke titik terjadinya terorisme, separatisme, atau perang. Kami juga membangun deteren karena kalau tidak orang tidak akan takut dengan kita. Prinsip utamanya, kalau kita mau damai kita harus siap perang. Kalau kekuatan kita kecil, negara lain akan melecehkan kita," jelasnya.

Meski mampu, pemerintah menyadari bahwa negara tidak seluruhnya mampu menanggung kebutuhan dari BUMNIP. Untuk itu, pemerintah akan melakukan penyehatan BUMNIP yang terdiri dari setidaknya enam perusahaan, yakni PT Pindad, PT DI, PT Krakatau Steel, PT Dahana, PT LEN, dan PT PAL. Salah satu cara yang diambil dengan menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) sehingga bisa melakukan pinjaman.

Pemerintah juga ikut terlibat melalui order yang kontinyu serta pengusahaan pendanaan melalui obligasi atau pinjaman dalam negeri. Untuk pinjaman, tiga bank pemerintah, terutama Mandiri, BNI, dan BRI, sudah siap untuk berpartisipasi tanpa jaminan sehingga beban yang dikeluarkan lebih murah daripada menggunakan kredit ekspor dari luar negeri. Pada akhirnya, BUMNIP bisa melakukan ekspansi ke luar negeri.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM