LPD 125m KRI Banjarmasin-592, Produk Gemilang Anak Bangsa

SURABAYA - Kapal Landing Platform Dock 125 meter (LPD), salah satu produk unggulan PAL INDONESIA merupakan bukti nyata kontribusi PAL INDONESIA dalam rangka memenuhi kebutuhan ALUTSISTA Nasional. Dari sisi performannya kapal buatan PAL INDONESIA ini mengalami peningkatan kuwalitas bila di bandingkan dengan dua kapal LPD yang di bangun di korea selatan. Penyempurnaan tersebut di sesuaikan dengan kebutuhan operasional TNI-AL antara lain:

• Daya angkut heli dari 3 buah menjadi 5 buah.
• Kecepatan kapal dari 15 knots menjadi 15,4 knots
• Bentuk bangunan atas ”stealth design” yang dapat mengurangi ”Radar Cross Section” sehingga tidak mudah ditangkap radar lawan
• Getaran kapal sangat rendah sehingga menambah kenyamanan crew kapal dalam pelayaran.

Dengan berbekal pengalaman merancang dan membangun kapal baik untuk kapal niaga , kapal perang dan alat apung lainya sejak tahun 1980 PAL INDONESIA telah menghasilkan berbagai jenis dan ukuran kapal mulai dari FPB 14 meter, 28 meter, 38 meter dan 57 meter serta LPD 125 meter dan kapal niaga sampai dengan ukuran 50.000 DWT sampai dengan saat ini telah menyelesaikan kapal lebih dari 150 kapal berbagai jenis dan ukuran.. Dengan pengalaman tersebut PAL INDONESIA siap melaksanakan pembangunan Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR), maupun LST (Landing Ship Tank), sesuai dengan kebutuhan TNI-AL.

Sesungguhnya melalui proyek ini telah diperoleh nilai tambah bagi SDM PAL Indonesia, berupa pengembangan ketrampilan karena kapal ini memiliki teknologi khusus “ stealth design “ yaitu kapal ini tidak mudah ditangkap oleh radar lawan.


View Larger Map
LPD 125m, KRI Banjarmasin-592 (Google)

Berkat Komitmen PAL INDONESIA yang tinggi dan kerjasama yang telah terjalain selama ini dengan Departemen pertahanan Republik Indonesia dan TNI -AL, serta kecintaan akan produksi dalam negeri, maka pada hari ini kita akan menyaksikan bersama prodak anak bangsa yang akan memperkuat jajaran Armada TNI Angkatan laut.

Diharapakan dimasa yang akan datang kerjasama yang sudah terjalin akan dapat lebih ditingkatkan lagi dengan program pembangunan Kapal PKR dan LST dibangun di Indonesia sehingga dapat meningkatkan kemampuan PAL INDONESIA, yang secara langsung turut membangun kemandirian penyiapan alat utama pertahanan sekaligus berperan dalam penghematan devisa negara.

Sinergi antara PAL INDONESIA DEPHAN dan TNI-AL, dalam penguasaan teknologi tinggi hendaknya dikembangkan terus menerus tidak hanya untuk pembangunan kapal baru tapi juga meliputi perbaikan dan pemeliharaan kapal-kapal TNI-AL yang lain dalam rangka ikut menopang kesiapan operasional kapal dalam rangka menjaga keamanan dan pengamanan perairan wilayah yuridis Indonesia. Dan dimasa depan Industri Maritim Indonesia dapat berkembang lebih maju.

Spesifikasi teknis KRI Banjarmasin-592 :
• Length Over All = 125 M
• Length Between Perpendicular = 109,2 M
• Breath = 22.0 M
• Depth (Tank Deck)/Truck Deck = 6,7 M / 11,3 M
• Draft : Max = 4,9 M
• Displacement = 7.300 Ton
• Kecepatan Maksimum = 15 Knots
• Endurance days = 30 days
• Cruisning Range = 10.000 Miles
• Max Embarcation = 344 person (Crew 126; Troops 218)
• Helicopter = 5 unit
• LCVP = 2 unit

Sumber : PAL

KRI Sigurot Nyaris Baku Tembak Dengan Kapal Singapura

KRI Sigurot, eks HMAS Assail-P89

BATAM - Karena berebut kapal tanker yang terbakar, KRI Sigurot nyaris baku tembak dengan kapal Singapura Posh Viking kemarin dini hari (26/11). Kapal negeri kecil itu berkeras membawa kapal MV Sawitto yang terbakar. Dalihnya, kapal tersebut bertujuan ke Singapura.

Sebaliknya, awak KRI Sigurot ngotot membawa kapal itu karena lokasi kebakaran berada di perairan Indonesia. ''Kapal tersebut terbakar di dekat perairan internasional, namun masih berada di wilayah Indonesia,'' tegas Kapten KRI Sigurot 864 Mayor Laut (P) Ario Sasongko.

Dia menjelaskan, ketegangan berlangsung sekitar setengah jam. KRI Sigurot harus menghadang Posh Viking yang sudah memasang tali pada MV Sawitto. Posh Viking berniat menarik MV Sawitto ke perairan Singapura. ''Kami sudah siapkan persenjataan. Demikian juga mereka,'' katanya.

Namun, Singapura mengalah dan membiarkan KRI Sigurot menarik kapal berbendera Honduras tersebut ke perairan Batuampar. Selain kapal itu, KRI Sigurot mengawal kapal Eastern Hill Sanlorenso yang juga mengalami kebakaran.

Dua kapal tersebut terbakar di perairan Nongsa. Kapal tanker MV Sawitto yang membawa 15 ribu ton bahan bakar minyak (BBM) itu berlayar dari Malaysia menuju Singapura. Kebakaran terjadi saat transfer muatan dari MV Sawitto ke Eastern Hill Sanlorenso.

Meski seluruh badan kapal hangus, dua kapal tersebut tidak tenggelam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran yang terjadi sekitar pukul 03.00 itu. (uma/d/jpnn/ruk)

Sumber: JAWAPOS

Dephan Tidak Akan Gegabah Memilih Kapal Selam

SURABAYA - Departemen Pertahanan (Dephan) tidak akan gegabah membeli kapal selam untuk memenuhi kebutuhan alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI Angkatan Laut.

"Pengadaan kapal selam, kami siap. Tapi kami pelajari dulu," kata Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro di Surabaya, Sabtu (28/11).

Pihaknya menyatakan tidak akan terburu-buru dalam membeli alutsista yang menggunakan uang rakyat dalam jumlah besar itu. "Kami tidak ingin membeli sesuatu tanpa perhitungan yang cermat. Sudah ada beberapa negara yang menawarkan kapal selam," katanya saat ditemui usai meresmikan penggunaan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Banjarmasin-592 di Dermaga Ujung, Surabaya.

Sementara itu, Dephan dan industri kapal PT PAL Indonesia sedang merancang pembangunan kapal yang bentuk fisiknya lebih besar dibandingkan KRI Banjarmasin-592 yang juga diproduksi PT PAL. "Kapal itu lebih besar dari kapal korvet jenis Sigma. Sedang kami rencang bersama PT PAL," kata Purnomo.

Ditanya mengenai kelanjutan pembuatan kapal, Direktur Utama PT PAL Harsusanto mengatakan kapal LPD ke-2 yang dibuat diperkirakan selesai pada Juni atau Juli 2010. "Bentuknya lebih sempurna lagi dibandingkan KRI Banjarmasin, terutama pada mekanisme kerja kapal, pengendapan air, dan alat kontrol di anjungan," katanya.

Selama ini ia mengaku mendapatkan kendala dari produk penunjang lokal. "Industri penunjang perkapalan di Indonesia belum tumbuh. Komponen lokal kapal yang kami produksi masih berkisar 40 persen," katanya.

Harsusanto berharap pemerintah mendorong industri penunjang perkapalan sehingga nantinya kandungan lokal kapal akan semakin banyak.

Revitalisasi Bertahap

Program revitalisasi industri pertahanan dalam negeri akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah.



"Kami menyadari keuangan yang ada saat ini belum mencukupi sehingga program revitalisasi industri pertahanan harus dilakukan secara bertahap," kata Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro di tempat yang sama.

Menurutnya, program revitalisasi industri pertahanan dalam negeri sangat mendesak direalisasikan untuk mendukung alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI.

"Untuk menuju ke sana harus dilakukan secara bertahap karena keungan kita belum mencukupi. Kita punya anggaran Rp1.000 triliun, tapi dikonsentrasikan untuk program kesejahteraan. Kita harus ingat, kesejahteraan tidak akan terwujud tanpa ada keamanan," katanya.Oleh sebab itu, katanya, Departemen Pertahanan (Dephan) telah menyusun rencana jangka pendek, yakni mewujudkan kebutuhan minimum pasukan TNI.

"Yang terpenting itu dulu. Kalau untuk jangka panjang, program revitalisasi industri pertahanan sebagai infant industry yang baru tumbuh," katanya.

Ia mengakui, industri pertahanan dalam negeri masih memiliki kendala, di antaranya biaya produksi, pemesanan, kualitas, pelayanan purnajual, dan masih banyak lagi. "Ini semua menjadi ongkos yang harus ditanggung oleh bangsa ini. Tapi saya yakin, suatu saat nanti industri pertahanan dalam negeri akan mengalami kemajuan yang cukup pesat," kata Purnomo.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

LPD KRI Banjarmasin Diserah Terimakan ke TNI AL

KRI Banjarmasin-592 (foto : DETIKSURABAYA)

SURABAYA - TNI-AL mendapat kapal baru jenis "Landing Platform Dock" (LDP) dari PT PAL Indonesia.

Peresmian penggunaan kapal yang diberi nama Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Banjarmasin-592 di Dermaga Divisi Kapal Niaga PT PAL, Ujung Surabaya, Sabtu (28/11), ditandai dengan pembukaan selubung kapal oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro didampingi Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Madya TNI Agus Suhartono.

Direktur Utama PT PAL, Harsusanto, mengatakan, harga kapal tersebut ditaksir mencapai US$30 juta. "Namun kami hanya perlu investasi sekitar 15,8 juta dolar AS karena mesin kami dapatkan secara utuh dari Korea Selatan. Kalau dihitung semuanya kapal ini harganya US$30 juta," katanya.

Menurut dia, kapal dengan panjang 125 meter dan lebar 22 meter itu merupakan salah satu produk unggulan PT PAL untuk memberikan kontribusi nyata dalam memenuhi kebutuhan alat utama sistem pertahanan (alutsista) nasional.

"Dari sisi performa, ada peningkatan kualitas pada kapal ini dibandingkan dengan dua kapal LPD buatan Korea Selatan lainnya," katanya.

Penyempurnaan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan operasional TNI-AL, di antaranya kemampuan mengangkut helikopter dari tiga unit menjadi lima unit, kecepatan dari 15 knot menjadi 15,4 knot, bentuk bangunan atas stealth design yang dapat mengurangi radar cross section sehingga tidak mudah ditangkap radar kapal musuh, getaran kapal sangat rendah sehingga menambah kenyamanan kru kapal dalam pelayaran, dan dapat mengangkut 562 personel.

"Kami berharap sinergi antara PT PAL dengan TNI-AL dalam penguasaan teknologi tinggi dapat dikembangkan terus, tidak hanya pembangunan kapal baru, melainkan juga perbaikan dan pemeliharaan kapal-kapal milik TNI-AL," kata Harsusanto.



Sementara itu, Menhan Purnomo Yusgiantoro berpesan kepada para personel TNI-AL yang bakal mengawaki KRI Banjarmasin-592 untuk melestarikan dan menjaga aset negara itu.

"Kapal ini dibeli dengan uang rakyat melalui APBN. Oleh karena itu harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya," kata mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di depan 126 personel TNI-AL yang akan mengawaki kapal itu.

Ia juga meminta para prajurit TNI-AL yang akan mengawaki kapal itu untuk terus menjalankan program latihan. "Teruslah kalian berlatih dan pegang teguh sumpah prajurit," katanya.

KRI Banjarmasin-592 itu rencananya akan dioperasikan di bawah Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil). "KRI Banjarmasin-592 ini merupakan salah satu dari dua kapal perang jenis LPD pesanan TNI-AL yang dibangun PT PAL," kata Kepala Dinas Penerangan Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) Letkol Laut Toni Saiful.

Selain pelepasan selubung kapal, peresmian KRI Banjarmasin-592 itu juga ditandai dengan penyematan tanda pangkat dan jabatan komandan KRI Banjarmasin-592 oleh Menhan kepada Letkol Laut (P) Eko Jokowiyono.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Anggaran Riset Pertahanan Sangat Minim

JAKARTA - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jaleswari Pramodhawardani mengatakan anggaran riset atau penelitian di Indonesia untuk mengkaji kemampuan dan kebutuhan pertahanan sangat minim. Selain itu, juga belum terjalin kerjasama yang baik antara lembaga-lembaga riset baik di Departemen Pertahanan, Departemen Perindustrian, Kemeneg Ristek, Kemeneg BUMN, Bappenas, perguruan tinggi dan lembaga penelitiannya untuk kepentingan kemampuan pertahanan, khususnya mengkaji kebutuhan dan kemampuan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista).

"Minimnya anggaran riset pertahanan, bisa dilihat dari alokasi anggaran riset dalam APBN yang sangat minim," ungkap Jaleswari usai menghadiri penyerahan penghargaan Museum Record Indonesia (MURI) untuk Website Ramadhan Pohan di gedung DPR, Rabu (25/11).

Menurutnya, negara seharusnya mengalokasikan anggaran yang cukup untuk melakukan riset dan mengkaji hal-hal yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan kemampuan industri pertahanan. Untuk kedepan, Jaleswari berharap ada kerjasama untuk melakukan riset untuk mengetahui kemampuan industri pertahanan dalam negeri.

Untuk melakukan riset bidang pertahanan, menurut dia, tidak bisa hanya diletakkan tanggung jawab kepada Departemen Pertahanan saja. Namun harus ada sinergi antardepartemen termasuk perguruan tinggi untuk mengkaji kemampuan pertahanan. "Kelemahan kita, belum meletakkan industri pertahanan sebagai sesuatu yang penting. Selama ini hanya ada dalam jargon-jargon politik saja, tidak pada implementasi dan komitmen politik disertai dukungan anggaran yang jelas," katanya.

Revitalisasi Industri Pertahanan

Dia juga mengusulkan agar anggaran pertahanan khususnya anggaran riset pertahanan ditingkatkan. Selama ini anggaran riset pertahanan tidak sampai satu persen dari APBN. Sebagai contoh, kata dia, Dephan mengajukan anggaran pertahanan tahun 2009 Rp127 triliun. Tetapi yang terealisasi hanya Rp33,6 triliun. Dari Rp33,6 triliun itu, 75 persen digunakan untuk anggaran rutin. Sedangkan 25 persennya dialokasikan untuk tiga matra TNI termasuk pembangunan fasilitas, pengadaan Alutsista termasuk anggaran untuk riset pertahanan. "Yang 25 persen itu juga pembagiannya tidak proporsional," tuturnya.

Ia juga meminta para direktur utama BUMN industri pertahanan bersama Menteri Keuangan, Menhan, Menteri BUMN, Menteri Perencanaan/Kepala Bappenas, Menteri Ristek, Menteri Perindustrian dan pihak terkait melakukan pertemuan untuk membahas revitalisasi industri pertahanan. "Ini penting agar ada sinergi dalam merancang kebutuhan negara di bidang industri pertahanan untuk 5-25 tahun kedepan, termasuk merancang program dan anggarannya," katanya.

Terkait belum sinergisnya lembaga riset/litbang bidang pertahanan diantara departemen juga diakui Menteri BUMN, Mustafa Abubakar. "Belum adanya sinergitas litbang alutsista diantara industri pertahanan, lembaga litbang, perguruan tinggi, Dephan dan TNI menjadi permasalahan tersendiri bagi BUMN industri pertahanan dalam mendukung pembuatan alutsista," kata Mustafa Abubakar sata menjadi Keynote Speech pada Seminar Dalam Rangka Revitalisasi Industri Pertahanan di Kantor Dephan, Jakarta, Rabu (18/11).

Sumber : JURNAS

TNI Segera Bangun Lanud Skuadron Serbu di Kaltim

SAMARINDA - Jajaran TNI akan segera membangun pangkalan udara (Lanud) di Kabupaten Berau (Kalimantan Timur), maksud pembangunan lanud ini bertujuan untuk mengantisipasi berbagai masalah pada kawasan yang berbatasan langsung dengan Serawak dan Sabah (Malaysia).

"Berau ditetapkan untuk pembangunan pangkalan udara TNI, yakni karena dekat dengan Malaysia Timur serta untuk lima daerah (kabupaten dan kota di Kaltim) posisinya berada di tengah," kata Komandan Korem 091/ASN Kolonel Inf Musa Bangun di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (25/11).

Persiapan pembangunan pangkalan udara yang terdiri dari satu skuadron itu kini sudah memasuki tahap pembebasan lahan. Sementara itu pelaksanaan pembangunannya direncanakan awal 2010 dengan target bisa terealisasi 2014.

Menurutnya bahwa target tuntas 2014 itu termasuk pengadaan 16 helikopter angkut dan serbu untuk pertahanan. Sedangkan dana untuk pembangunan pangkalan dan pengadaan 16 helikopter itu telah dialokasikan dalam APBN.

"Di pangkalan udara tersebut nantinya ada satu skuadron serbu. Dalam satu skuadron itu tedapat 16 helikopter. Selain untuk pertahanan, helikopter itu juga dimanfaatkan untuk patroli di kawasan perbatasan yang panjangnya 1.038 Km," katanya.

Perbatasan selama ini dikenal sebagai daerah paling rawan berbagai tindak kejahatan yang merugikan negara antara lain pencurian ikan, penjarahan hutan, penyelundupan serta ancaman terhadap kedaulatan RI.

"Hal itu terjadi karena wilayah yang dikawal terlalu luas, dengan kondisi infrastruktur perhubungan sangat memprihatinkan," imbuh dia.

Satu-satunya alat transportasi yang efektif di kawasan itu hanya pesawat helikopter, hal itu menjadi alasan utama untuk membangun Lanud. Ia memaparkan bahwa diharapkan dengan dukungan Lanud tersebut maka TNI bisa lebih baik mengawasi kedaulatan RI di kawasan itu yang luasnya 57.731,64 Km2.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

TNI AL Memesan Rudal C-802 Untuk Kapal FPB-57

Rudal anti kapal C-802 saat uji coba

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Madya TNI Agus Suhartono mengatakan, pihaknya akan meningkatkan sistem tempur (Combat Management System) sejumlah kapal perangnya, untuk meningkatkan daya tempur dan efek tangkal.

"Peningkatan sistem tempur atau daya tempur sejumlah kapal perang TNI Angkatan Laut itu, akan dilakukan bersama dengan PT PAL," katanya, ketika dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Selasa (24/11).

Ditemui di sela-sela seminar nasional "Pelestarian Lingkungan Laut", ia mengatakan, sejumlah kapal perang jenis `van speijk` dan kapal patroli cepat 57 m akan ditingkatkan daya tempurnya dengan mengintegrasikan kembali seluruh sistem tempur dengan persenjataan dan rudal.

"Untuk membuat peluru kendali, kita belum mampu. Masih harus mengandalkan dari luar negeri. Tetapi kalau mengintegrasikan sistem tempur kapal-kapal perang kita, PT PAL sudah mampu," ujar Agus.

Kasal mengatakan, dengan keterbatasan anggaran pihaknya terus melakukan skala prioritas dalam pengadaan dan operasional alat utama sistem senjata.

"Prioritas kami antara lain, pengamanan wilayah perbatasan maritim dan pulau-pulau terluar," kata Agus.

Ia mengemukakan, pihaknya masih melakukan pemetaan persenjataan dan perlengkapan apa saja yang dapat diserahkan pengadaan dan penanganannya kepada PT PAL.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Iskandar Sitompul mengatakan, Mabes TNI Angkatan Laut saat ini tengah memesan sejumlah rudal jenis C-802 dari Cina untuk dipasang di sejumlah kapal patroli cepat jenis FPB-57.

"Kami telah melakukan ujicoba beberapa kali rudal C-802, dan hasilnya cukup memuaskan. Sehingga, ke depan kita akan melakukan pembelian sejumlah rudal C-802," ungkapnya.

Sumber : ANTARA

Departemen Pertahanan Akui Kurang Proaktif

JAKARTA - Departemen Pertahanan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas TNI mengakui pasif dalam menangani kesenjangan antara produsen dan pengguna atas produk alutsista dalam negeri. Hal itu disampaikan oleh Sekjen Dephan Letjen Sjafrie Sjamsuddin kepada wartawan di Jakarta, Selasa (24/11).

"Kelemahannya Dephan tidak proaktif. Dengan diskusi ini semua jadi terbuka, sehingga bisa dicapai komitmen antara dua pihak," kata Sjafrie.

Ia menyatakan bahwa ada beberap kebutuhan alutsista yang sebenarnya sudah bisa dipasok oleh BUMN Industri Pertahanan, namun tidak ditopang regulasi yang tepat. Sebab itulah ia berharap ke depan pada perencanaan anggaran 2010-2014 Bappenas bisa mengalokasikan anggarannya, Dephan menyiapkan proses, penggunanya (TNI) menentukan spesifikasi yang mengarah pada pengadaan dalam negeri.

"Pemerintah memperbaiki Keppres 80 sehingga aturan itu ada koridor dalam pengadaan militer yang bisa memberikan peran di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan alutsista TNI dari industri dalam negeri. Ada semacam proteksi," terangnya.

Dalam kesimpulan sementara dari diskusi tahap kedua ini, ia melihat ada tiga hal yang diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara produsen dan pengguna. Yakni, produsen perlu kebutuhan spesifik pengguna, ada legalitas jaminan pembiayaan, serta menghilangkan kekhawatiran pengguna atas produk yang dihasilkan oleh produsen.

"Oleh karena itu, ini tugas Dephan untuk menjembatani dan menerobos bagaimana industri pertahanan ini. Produsen juga harus konsekuen jangan bilang siap, tapi setelah kontrak jadi ngaret," sahutnya.

Empat Faktor Utama

Sementara ditempat yang sama Direktur Utama PT Krakatau Steel (PTKS) Fazwar Bujang berpandangan, keberadaan industri baja nasional berperan sangat strategis untuk menunjang kekuatan dan kemandirian pertahanan NKRI. Sebagai industri baja nasional, kata dia, PTKS siap menyediakan dan mengembangkan material baja yang dibutuhkan untuk bahan alutsista dan sarana pertahanan.

Menurut Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia PTDI) Budi Santoso, Peraturan Presiden RI No 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional merupakan salah satu dasar dan merupakan pusat keunggulan industri yang mempunyai peran dan fungsi sebagai industri pertahanan guna mendukung kebutuhan alutsista.

Menurutnya, restrukturisasi BUMN Industri Pertahanan diarahkan pada empat faktor utama yaitu organisasi dan sumber daya manusia, keuangan dan modal kerja, pengembangan teknologi, dan komitmen dan dukungan pemerintah dan semua pemangku kebijakan dalam pendayagunaan industri pertahanan dalam negeri.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM, JURNAS

PT PAL Persiapkan Peluncuran Kapal Baru Jenis LPD

LPD KRI Banjarmasin-592 (atas) dan KRI Makassar-590 (bawah).

JAKARTA - PT PAL segera meluncurkan kapal baru jenis Landing Platform Dock (LPD) untuk TNI Angkatan Laut.

"Rencananya kapal diresmikan pada akhir pekan ini," kata Direktur Utama PT PAL Harsusanto di sela-sela Seminar Nasional Revitalisasi Industri Pertahanan yang digagas Departemen Pertahanan, di Jakarta, Selasa (24/11).

Harsusanto mengatakan, kapal baru jenis LPD itu akan dinamai KRI Banjarmasin dan merupakan kapal LPD ketiga dari empat LPD yang dipesan untuk TNI Angkatan Laut. LPD pertama dan kedua, dibuat di Korea Selatan sedangkan LPD ketiga dan keempat dilakukan PT PAL.

Ia mengatakan, hingga 2014 PT PAL telah mendapat kontrak dari Departemen Pertahanan dan TNI Angkatan Laut yakni dua kapal selam, dua kapal perusak kawal rudal (PKR), 11 unit KCR-40, tujuh unit kapal angkut tank (AT), 17 unit tank amfibi, dan 25 unit peningkatan kemampuan kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut.

"Untuk kapal selam, masih dalam perencanaan. Sedangkan untuk PKR dalam proses tender dan menunggu Tim Evaluasi Pengadaan Dephan. Untuk kapal pengangkut tank kini dalam pembahasan dengan Dislitbang TNI Angkatan Laut," ujar Harsusanto.

Sementara untuk peningkatan kemampuan kapal perang, TNI Angkatan Laut akan melaksanakan antara lain pemasangan rudal, sonar dan pengalihan fungsi kapal.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Agus Suhartono mengatakan, pihaknya telah melakukan pemetaan kebutuhan kekuatan pokok minimum TNI Angkatan Laut 2010-2019 disesuaikan dengan kemampuan PT PAL.

"Kami telah lama berkomitmen untuk mendukung revitalisasi industri pertahanan nasional, dan sebagian telah berjalan. Seperti pengadaan kapal patroli cepat dan LPD," tuturnya.

Dalam waktu dekat TNI Angkatan Laut juga akan meminta PT PAL untuk melakukan peningkatan kemampuan (upgrade) kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut kelas van speijk dan kapal patroli cepat-57 m. "Ini sejalan dengan kebutuhan TNI Angkatan Laut yang kini memprioritaskan pengaman wilayah perbatasan maritim dan pulau-pulau terdepan," kata Kasal Agus.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Pengamanan Laut akan di Bawah Satu Komando

JAKARTA - Menkopolhukam Djoko Suyanto dan Menhan Purnomo Yusgiantoro membahas koordinasi keamanan laut. Banyaknya instansi yang terlibat dalam pengamanan laut mendorong adanya satu instansi yang memegang kendali.

Hal ini disampaikan oleh Menkopolhukam Djoko Suyanto kepada wartawan sebelum ia bergegas menuju Istana Kepresidenan di Jakarta, Senin (23/11). "Kami membicarakan pondasi keamanan laut. Pertama, ada program monitoring surveilans yang digelar di Selat Malaka Sulawesi ada DKP, Kepolisian, kemudian Imigrasi yang memiliki instalasi dan peralatan yang sama. Kami akan mengintegrasikan untuk pengamanan maritim," kata Djoko.

Senada dengan Menkopolhukam, Menhan Purnomo Yusgiantoro juga menyatakan bahwa ada banyak instansi terlibat dalam pengamanan laut. Ia mencatat, setidaknya ada lima instansi yang terlibat dalam hal tersebut, yakni Bea Cukai, Perhubungan Laut, Bakorkamla, TNI AL, dan Departemen Kelautan dan Perikanan. Atas dasar itu, Dephan berpendapat perlunya penyatuan fungsi tersebut di satu tempat agar anggaran bisa ebih efisien.

"Kami mengajukan disatukannya kerja lembaga tersebut supaya efisien anggarannya. Kita sekarang mengeluarkan anggaran, misalnya, untuk radar di Sulawesi yang bantuan Amerika itu. Kalau itu bisa dipegang instansi tertentu, anggaran kita bisa digunakan untuk yang lain," jelasnya.

Pihaknya telah mengusulkan agar Bakorkamla yang menjadi penjuru. Maka itu, Bakorkamla membutuhkan dasar hukum agar bisa operasional. "Alat hukumnya nanti terserah, apakah perpres, kepmenko, atau sebagainya. Yang penting ada satu komando yang terintegerasi yang memenuhi persyaratan IMO (International Maritime Organisation)," tukasnya.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Pemerintah Perbaiki Izin Penjualan Senjata

JAKARTA - Departemen Pertahanan telah selesai mengevaluasi mekanisme perizinan penjualan senjata sebagai dampak kasus dugaan pemalsuan dokumen dalam penjualan senjata kepada Filipina dan Mali. Terkait kasus tersebut pemerintah menyatakan tidak lagi berurusan.

"Itu sudah selesai urusannya dengan kita. Persoalannya ada disana. Sebab yang kita lakukan sesuai dengan peraturan di wilayah yurisdiksi kita," kata Sekjen Dephan Letjen Sjafrie Sjamsuddin di Jakarta, Jumat (20/11).

Ia menuturkan kepercayaan pemerintah terhadap keotentikan surat pembelian dari negara bersangkutan adalah karena adanya stempel. Ia mengaku dengan adanya itu, pemerintah tidak mengkonfirmasi ulang kepada pemerintah yang bersangkutan. Apalagi, Indonesia tidak menempatkan atase pertahanannya di Mali.

"Surat otentik itu (dilampirkan) sebelum dia pesan. Kan itu harus ada dalam persyaratan end user certificate," sahutnya.

Alasan kedua, pemerintah percaya kepada pembeli yang mengatasnamakan kedua negara itu karena yang bersangkutan telah memenuhi seluruh persyaratan yang diajukan. "Kedua kita kita juga berpedoman bagaimana dia memenuhi peraturan yang kita miliki dan sudah dipenuhi semuanya. Dari kita tidak ada masalah," sambungnya.

Dephan, jelas Sjafrie, telah selesai mengevaluasi persoalan tersebut. Sebagai jalan keluar, Dephan akan menghadirkan athan yang bertanggungjawab untuk hadir untuk meyakinkan pembelian tersebut. Jika ternyata tidak ada athan yang bertugas di negara tersebut, Indonesia akan mengundang athan yang memiliki akreditasi di sekitar wilayah itu.

Namun, tata cara pembelian tetap akan menggunakan free on board, yakni pembeli bertanggungjawab dalam pengiriman barang hingga ke negara tujuan. "Kalau dengan FOB itu lebih ringan. Nah, karena beresiko itu, mekanismenya kita ubah setelah dievaluasi dengan pejabat bersangkutan," tandasnya.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Rp800 Miliar untuk Dukung BUMN Industri Pertahanan

JAKARTA - Pemerintah mengalokasikan Rp800 miliar dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2010 (DIPA). Ini merupakan langkah nyata untuk mendukung BUMN industri strategis, khususnya untuk industri pertahanan.

Menurut Sekjen Dephan Letjen Sjafrie Sjamsuddin kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/11), "Sekarang sudah dimasukkan dalam DIPA. Tahun lalu, pinjaman dalam negeri belum aplikatif, belum masuk dalam DIPA. Alokasi anggaran alutsista dalam negeri itu Rp800 miliar. Tahun lalu, tidak ada sama sekali."

Ia meyakinkan, revitalisasi industri pertahanan untuk periode pemerintahan kali ini berbeda dengan pemerintah periode lalu. Ia menyatakan, perbedaan itu terdapat dalam pelaksanaan revitalisasi BUMN industri strategis. "Dulu itu revitalisasi berpikir. Sekarang sudah revitalisasi pelaksanaan. Artinya, harus ada regulasi," sahutnya.

Ia menambahkan bahwa pembahasan revitalisasi industri pertahanan memerlukan jangka waktu agak panjang. Revitalisasi ini, ujar dia, bagaimana komitmen user, supplier, dan pembuat kebijakan. Dalam hal ini, komitmen melibatkan TNI, BUMN industri strategis, dan pemerintah yang dikongkretkan dalam kegiatan transaksional.

Dalam lokakarya yang diselenggarakan Selasa lalu, TNI telah menyampaikan keluhannya kepada produsen sebagai bahan masukan. Menurutnya, TNI ingin ada proses pengiriman produk tidak ada penundaan seperti yang selama ini terjadi. TNI juga menyampaikan harapan agar kualitas produk yang dihasilkan BUMN industri stratetgis bisa bersaing dengan pihak luar.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

TNI Berkomitmen Gunakan Senjata Dalam Negeri

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menegaskan pihaknya komitmen untuk menggunakan senjata dan peralatan militer yang diproduksi industri pertahanan dalam negeri.

Usai memimpin upacara pemberangkatan 1.125 personel TNI ke Lebanon di Jakarta, Kamis (19/11), Panglima TNI mengatakan selama ini beberapa persenjataan TNI telah menggunakan produk dalam negeri seperti senapan serbu (SS)-1 dan SS-2, panser, dan kapal patroli.

"TNI sudah lama menggunakan produk dalam negeri, sepanjang persenjataan dan peralatan yang dibutuhkan dapat diproduksi industri pertahanan dalam negeri," katanya.

Terkait revitalisasi industri pertahanan, Djoko Satoso mengatakan TNI bersama Departemen Pertahanan dan instansi terkait tengah merumuskan dan menyelaraskan kembali kebutuhan kebutuhan persenjataan dan peralatan yang dibutuhkan.

"Kami telah mengadakan pertemuan interdep untuk merumuskan dan menyelaraskan kembali kebutuhan persenjataan kami, sejalan kebijakan revitalisasi industri pertahanan dalam negeri," kata Panglima.

Sebelumnya, Panglima TNI juga menegaskan, pihaknya siap melakukan pengadaan persenjataan dan peralatan dalam jumlah banyak untuk jangka panjang dari dalam negeri.

"Tidak masalah, sepanjang itu memang sesuai kebutuhan TNI, dimensi ancaman yang dihadapi dan sebagainya. Toh, selama ini TNI telah menggunakan produk senjata dari dalam negeri," ujar Djoko.

Program revitalisasi industri pertahanan dalam negeri menjadi salah satu program prioritas dalam seratus hari pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Revitalisasi industri pertahanan akan diperkuat melalui peraturan presiden yang kini tengah dirumuskan.

Tak hanya itu, pemerintah juga tengah menyiapkan perangkat aturan lainnya yang menjamin perbankan nasional untuk memberikan modalnya mendukung program revitalisasi industri pertahanan nasional seperti PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT PAL dan PT LEN.

Sumber : MEDIA INDONESIA

TNI 'Kembali' Susun Ulang Cetak Biru Alutsista

JAKARTA - Lokakarya tentang revitalisasi industri pertahanan membuat TNI menyusun kembali cetak biru kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista). TNI akan menyesuaikan dengan program pemberdayaan industri strategis dalam negeri.

Hal ini disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/11). "Dalam rumusan nanti diperlukan rumusan seperti apa. Sesuai dengan pengarahan presiden, sejauh alutsista itu bisa dipenuhi dari dalam negeri akan dipenuhi dari dalam negeri, apakah itu dari Pindad, PT DI, atau PT PAL," kata Panglima.

Ia mengaku belum diperoleh kesepakatan karena lokakarya ini masih berjalan. Rumusan kesepakatan akan dilakukan setelah lokakarya itu selesai. Terkait lokakarya, beberapa kebutuhan alutsista yang disampaikan oleh masing-masing angkatan kepada produsen, yakni BUMN Industri Strategis (BUMNIS). Meski belum membicarakan anggaran yang diperlukan, ia berharap dengan ada dukungan pembiayaan dari pemerintah secara bertahap.

"Dari TNI AD, masih memerlukan tambahan beberapa heli angkut dan tempur, meriam penangkis udara, meriam artileri medan, kendaraan lapis baja. TNI AL memerlukan tambahan kapal selam, kapal perusak, kapal patroli untuk penegakan hukum di laut. Begitu juga, TNI AU yang diperlukan adalah pesawat angkut seperti hercules, mungkin perlu diperbanyak. Kemudian, satuan patroli maritim," jelasnya.

Kepala Pusat Penerangan TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen menerangkan bahwa program pembangunan kekuatan (probangkuat), sebagai wujud cetak biru, sebenarnya sudah disusun hingga jangka waktu 24 tahun. Namun, probangkuat tersebut masih belum fokus karena belum menyelaraskan dengan pemberdayaan industri dalam negeri. Berapa persen produk lokal yang dimuat dalam probangkuat, ia mengaku tidak dapat mengkalkulasi. Begitu pula dengan persentase pengalihan.

"Sulit kita tentukan itu karena kita berbicara unit per unit. Misalnya, saat ini kita coba merancang kapal selam bersama Korsel. Sudah disepakati berapa persen komponen yang dibuat disini dan di Korsel. Nah, itu belum detil," terangnya.

Sumber : MEDIA INDONESIA

TNI Kirim 1.125 Pasukan ke Lebanon

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) memberangkatkan 1.125 personelnya ke Lebanon untuk menggantikan Kontingen Garuda (Konga) sebelumnya yang telah bergabung dalam misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan (UNIFIL) dan telah bertugas selama satu tahun.

Ke-1.125 personel itu dilepas keberangkatannya dalam sebuah upacara militer dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Kamis.

Kontingen Garuda yang dikirim kali ini terdiri atas Satgas Yonif Mekanis (Konga XXIII D) 850 orang, Satgas FHQSU (Konga XXVI-B1) 50 orang, Satgas Force Protection Unit (Konga XXVI-B2) 150 orang, dan Satgas Polisi Militer (Konga XX-B) yang berjumlah 75 orang.



Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengatakan, berbagai penugasan dalam misi perdamaian PBB merupakan tradisi panjang pengabdian TNI dalam mewujudkan perdamaian dunia, menjunjung tinggi hak asasi manusia agar seluruh umat manusia dapat hidup merdeka, aman dan damai bebas dari rasa takut.

"Sepanjang penugasan dalam misi perdamaian PBB, Satgas TNI senantiasa menunjukkan prestasi gemilang dan dibanggakan oleh bangsa dan negara Indonesia. Bergabung dalam pasukan PBB merupakan kebanggaan dan kehormatan setiap prajurit TNI," katanya.

"Bagaimana pun bergabungnya TNI dalam misi perdamaian PBB tidak sekadar bernuansa politik melainkan diplomasi untuk mempererat kerja sama militer antarbangsa," kata Djoko.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah pasukan terbanyak dalam misi perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL), setelah Perancis dan Italia. Selain pasukan darat, Indonesia juga mengirimkan Satgas Maritim UNIFIL yang bertugas mengamankan wilayah perairan Lebanon, bersama enam negara lainnya.

Sumber : ANTARA

Revitalisasi Industri Pertahanan Dipercepat

JAKARTA - Pemerintah akan mempercepat revitalisasi industri pertahanan dalam negeri agar dapat lebih diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata (alusista) TNI dan Polri.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Rabu (18/11) mengatakan percepatan revitalisasi industri pertahanan dalam negeri itu akan dilakukan dengan peraturan presiden (perpres) yang akan segera dirumuskan. "Mungkin akan kita lakukan dengan menggunakan peraturan presiden," katanya seusai membuka Lokakarya Revitalisasi Industri Pertahanan Untuk TNI dan Polri di Departemen Pertahanan.

Selain itu, menurut dia, pemerintah juga akan menyiapkan perangkat aturan lainnya yang memberikan jaminan bagi perbankan nasional untuk menjamin program revitalisasi tersebut. Purnomo menjelaskan dengan peraturan presiden itu TNI diharuskan melakukan pembelian peralatan serta persenjataan dalam jumlah banyak untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang.

"Pembelian dalam jumlah banyak untuk jangka waktu panjang tentu memberikan kepastian bagi produsen dan pihak perbankan nasional untuk memproduksi serta memberikan jaminan modal. Jika pembeliannya hanya sedikit untuk jangka pendek, kan produsen rugi, karena bank juga tidak serta-merta dapat memberikan modal," katanya.

Dalam peraturan presiden itu juga akan dicantumkan ketentuan bagi produsen agar mampu menghasilkan peralatan dan persenjataan yang spesifikasi teknisnya benar-benar dibutuhkan TNI. "Aturan itu juga mewajibkan produsen untuk menjaga kualitas produknya sehingga apa yang diproduksi benar-benar dapat diserap banyak oleh pengguna dalam hal ini TNI," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar mengakui, selama ini industri pertahanan dalam negeri seperti PT PAL, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia dan PT LEN memiliki kapasitas yang masih rendah, meski potensi yang dimiliki cukup besar.

"Beberapa industri strategis pertahanan itu, memiliki daya saing tinggi sekarang tinggal bagaimana kita mengelolanya, lebih diberdayakan potensinya hingga menghasilkan produk berkualitas untuk memenuhi kebutuhan TNI dan Polri," ujarnya.

Sumber : MEDIA INDONESIA

Dephan Evaluasi Kemampuan Pertahanan

JAKARTA - Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro mengatakan, Departemen Pertahanan akan terus berusaha mengoptimalkan peningkatan kemampuan pertahanan dan keamanan negara. Untuk itu, Dephan dalam program aksi 100 hari kerjanya akan menganalisis kemampuan sarana pertahanan, kemampuan industri pertahanan dalam mendukung kebutuhan TNI sebagai pengguna dalam mencapai minimum essential force, serta kebutuhan anggaran dan skema pembiayaan. Demikian Dirjen Sarana Pertahanan Dephan, Marsekal Madya TNI Eris Herryanto menyampaikan harapan Menhan tersebut di Jakarta, Selasa (17/11).

Eris Herryanto mengatakan, untuk mengetahui kemampuan sarana pertahanan dan kemampuan industri pertahanan, Dephan menyelenggarakan seminar tentang Analisis Kebutuhan Saranan Pertahanan Untuk TNI dan Polri di Kantor Dephan, hari ini Rabu (18/11).

"Hasil seminar pertahanan ini akan menjadi masukan bagi pemerintah dalam proses penyusunan cetak biru kebutuhan alat utama sistem persenjataan (Alutsista), kebutuhan sarana dan prasarana pertahanan, serta kemampuan sumber daya manusia di bidang pertahanan," ujar Eris Herryanto yang juga bertindak sebagai Ketua Panitia Seminar ini.

Sumber : JURNAS

Simulasi Penanggulangan Teror Batalyon 400/Raider

SEMARANG - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letjen TNI George Toisutta (kanan), bersama Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Haryadi Soetanto (kiri), berjalan di dekat para prajurit dari Batalyon 400/Raider dan Batalion Arhanudse-15, saat melakukan kunjungan di Markas Batalyon 400/Raider, di Semarang, Selasa (17/11). Dalam kunjungannya, KSAD menyatakan sebanyak sepuluh batalyon TNI Angkatan Darat telah disiagakan untuk dikirim ke daerah rawan dan wilayah perbatasan RI.

Selain itu Kasad juga disuguhkan atraksi prajurit Batalyon 400/Raider yang meluncur sambil menembak sasaran dan simulasi penyergapan musuh. Simulasi disaksikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letjen TNI George Toisutta dan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Haryadi Soetanto . FOTO ANTARA/R. Rekotomo/ED/nz/09.

Latihan Tempur Yonif 712 Wiratama

MINAHASA - Sejumlah anggota Kompi Senapan (Kipan) Batalyon Infanteri 712 Wiratama mendengar arahan dari komandan peleton sebelum melakukan penyerangan pada Uji Siap Tempur (UST) di Tanawangko, Minahasa, Sulawesi Utara, Selasa (17/11). Uji Siap Tempur yang melibatkan tiga pleton infanteri 712 bertujuan untuk menguji kemampuan dan profesionalime setiap prajurit TNI-AD didalam pelaksanaan tempur, terutama penguasaan taktik dan teknik bertempur ditingkat Peleton. ANTARA/BASRUL HAQ

TNI AL dan AL Filipina Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Perbatasan

KRI Pati Unus-384

JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Madya TNI Agus Suhartono dan Kepala Staf Angkatan Laut Filipina Admiral Ferdinand S Golez sepakat meningkatkan kerja sama patroli di perbatasan laut kedua negara. Demikian menurut Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Iskandar Sitompul, di Mabes TNI Angkatan Laut, Cilangkap, Jakarta Timur (16/11).

Menurut Iskandar Sitompul, pertemuan KSAL kedua negara tersebut membicarakan tentang upaya peningkatan kerja sama patroli terkoordinasi di Pulau Marore, Pulau Marampit, dan Pulau Miangas. Di ketiga pulau tersebut sudah ada suar dan Pangkalan TNI AL serta ada penduduknya.

"Selain itu, TNI AL dan AL Filipina juga akan meningkatkan kerja sama di bidang latihan bersama dan pendidikan serta memanfaatkan semaksimal mungkin forum "Navy to Navy Talk," kata Iskandar Sitompul.

Iskandar Sitompul juga mengatakan, usai mengunjungi KSAL, Ferdinand S Golez melanjutkan kunjungannya ke Mabes TNI untuk menerima anugerah Bintang Jalasena Utama dari pemerintah Indonesia. Ferdinand dinilai berjasa dalam peningkatan hubungan kerja sama antara pemerintah RI dengan pemerintah Republik Filipina, khususnya antara Angkatan Laut kedua Negara.

Sumber : JURNAS

HUT Penerbad ke-50

SEMARANG - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Letjen TNI George Toisutta, melakukan pemeriksaan pasukan, pada upacara HUT ke-50 Korps Penerbangan TNI AD (Penerbad), di Pangkalan Udara Utama TNI AD (Lanumad) Ahmad Yani, di Semarang, Senin (16/11). HUT ke-50 Penerbad mengambil tema "Kita Tingkatkan Kesiapan Operasional, Profesional, Kesejahteraan dan Tertib Administrasi dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok TNI AD". FOTO ANTARA/R. Rekotomo/Koz/hp/09.

HUT Manrinir Ke-64

SURABAYA - KSAL, Laksamana Madya TNI Agus Suhartono (kanan) memeriksa pasukan usai mengikuti prosesi pembaretan sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir, pada peringatan HUT Marinir Ke-64 di Bhumi Marinir Karangpilang Surabaya, Minggu (15/11). Pada HUT Marinir ke-64 ini Korps Marinir sebagai komando utama TNI AL, siap mempertahankan keutuhan NKRI. FOTO ANTARA/Eric Ireng/ed/pd/09/ KOMPAS

Korsel Hibahkan 10 Tank Amfibi Buatan AS untuk RI

JAKARTA - Mulai Jumat (13/11), sepuluh tank amfibi jenis landing vehicle track-7A1 berangkat dari Korea Selatan. Tank buatan Amerika Serikat tahun 1983 itu merupakan hibah.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Sarana Pertahanan Departemen Pertahanan Erris Herryanto di Jakarta.

Tank amfibi ini akan digunakan Marinir. Menurut Erris, tank ini diharapkan bisa mengisi kekurangan alutsista yang selama ini menghadapi kendala anggaran. ”Tank akan Tiba di Jakarta sekitar tanggal 6 atau 7 Desember,” katanya.

Menurut Erris, landing vehicle track (LVT)-7A1 ini sama kelasnya dengan tank amfibi PT 76 dan tank amfibi BTR 60 yang sudah dimiliki Indonesia. Diharapkan, masih ada pengiriman LVT-7A1 lagi. Kerja sama ini berawal dari pembicaraan tahun 2007. Saat itu Korea Selatan telah menawarkan LVT-7A1 kepada Indonesia. Namun, karena menunggu izin dari AS, kesepakatan ini baru bisa diwujudkan. ”Perjanjiannya sebenarnya ada 35, tetapi belum ada kejelasan. Ini gelombang pertama. Nanti kalau sudah datang, kita lobi lagi,” kata Erris.

Tank amfibi LVT-7A1 merupakan hasil modifikasi dari jenis LVT yang dijuluki Alligator. Tank yang hingga kini masih digunakan Marinir Korea Selatan sama dengan yang digunakan dalam serangan ke Falkland, Perang Teluk, dan Perang Irak.

Korea Selatan juga memberikan satu paket suku cadang. LVT-7A1 beratnya 22,8 ton, panjang 7,94 meter, lebar 3,27 meter, dan tinggi 3,26 meter.

Kendaraan ini juga bisa berputar 360 derajat saat berada di dalam air. ”Yang diberikan kepada kita tanpa persenjataan,” kata Erris.

Pernah tenggelam

Dibandingkan dengan PT 76 dan BTR 60 yang diproduksi Rusia tahun 1950-an, LVT-7A1 buatan AS ini jauh lebih baru. Bulan Februari 2008, satu unit BTR 60 tenggelam di Situbondo, Jawa Timur. Saat itu latihan puncak TNI AL ”Armada Jaya” XXVII.

TNI Angkatan Laut juga tengah menunggu 17 tank amfibi BMP 3F yang dipesan dari Rusia. BMP 3F adalah kendaraan tempur amfibi infanteri yang khusus dirancang untuk operasi di laut. BMP 3F dirancang dengan keterapungan di laut, termasuk untuk ketepatannya menembak.

”Kita sudah tanda tangan dan mendapat kesepakatan pembelian dari Rusia untuk kendaraan tempur dengan persenjataan ini,” ungkap Erris.

Sumber : KOMPAS

Gladi Bersih HUT Marinir ke-64

SURABAYA - Sejumlah kendaraan tempur mengikuti defile saat gladi bersih peringatan HUT Marinir ke-64, di Bhumi Marinir Karangpilang Surabaya, Jumat (13/11). HUT Marinir ke-64 yang digelar pada 15 November 2009 tersebut, diikuti oleh 4776 orang dan ratusan kendaraan tempur milik Korps Marinir. FOTO ANTARA/Eric Ireng/pd/09

TNI akan Maksimalkan Penggunaan Anggaran

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) memaksimalkan kenaikan anggaran militer dalam APBN 2010 yang diperkirakan sebesar Rp7 triliun hingga Rp10 trilyun.

"Anggaran sebanyak itu kita prioritaskan untuk semua aspek ketahanan termasuk peralatan," kata Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso seusai menjari Inspektur Upacara serah terima KSAL Laksmana TNI Tedjo Edhy Purdijatno ke Laksmana Madya TNI Agus Suhartono di Armatim Surabaya, Jumat (13/11).

Menurut Panglima, TNI akan memprioritaskan lima hal yaitu pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), pemeliharaan alutsisa, pengembangan kesiapsiagaan operasional, pendidikan dan latihan, serta kesejahteraan prajurit. "Kita belum tahu dari seluruh anggaran militer itu berapa yang dialokasikan untuk TNI karena anggaran itu masuk di Dephan," katanya.

Menurutnya, pengadaan dan pemeliharaan alutsista dipandang penting menurut Panglima TNI untuk meningkatkan profesionalitas TNI serta mencapai zero accident dalam pengoperasian alutsista. Di lain sisi, kesiapsiagaan operasional juga membutuhkan biaya besar. Untuk itu kenaikan anggaran militer nanti akan dimanfaatkan seefisien mungkin untuk meningkatkan kesiapsiagaan personel dan alutsista.

"Misalnya, saat situasi di Ambalat membutuhkan kehadiran TNI. Maka personel dan alutsista yang terdekat harus siap dikerahkan," katanya.

Sumber : MEDIA INDONESIA

AL Malaysia dan Singapura Beli Kapal Cepat dari Indonesia

Rigid inflatable boat buatan PT. Lundin/ North Sea Boat

DENPASAR - Kapal patroli produksi PT Lundin Industry Invest di Sukowidi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, diminati sejumlah negara di Asia Tenggara. Angkatan Laut Singapura dan Malaysia membeli sekitar 24 unit. Kini negosiasi tengah berlangsung dengan Brunei.

Di Indonesia, TNI AL, Badan SAR Nasional (Basarnas), dan Badan Koordinasi Keamanan Laut juga membeli kapal dari PT Lundin.

Pelatihan pengoperasian kapal patroli produksi PT Lundin digelar di perairan sekitar Pelabuhan Benoa, Denpasar, Kamis (12/11). Ada tiga kapal jenis rigid inflatable boat (RIB) atau sekoci cepat yang digunakan. Pelatihan diikuti, antara lain, oleh tim dari Basarnas, Marinir TNI AL, serta personel Angkatan Laut Malaysia dan Singapura.

Pemilik PT Lundin Industry Invest, Lizza Lundin, menyatakan, pembelian kapal oleh TNI AL dan Angkatan Laut Singapura serta Malaysia adalah bukti kepercayaan institusi itu terhadap kualitas kapal produksinya.

”Sebagai warga asli Banyuwangi jelas kita bangga. Selain mampu memproduksi, hasil karya kita dipakai oleh angkatan laut negara asing. Bagi kami, kehormatan bekerja sama dengan TNI AL,” kata Lizza yang mengembangkan PT Lundin bersama suaminya yang asal Swedia, John Lundin.

Kontrak pembelian dan kerja sama PT Lundin-TNI AL dimulai tahun 2007. Selain membeli 10 kapal RIB dan 12 kapal Catamaran, kedua pihak juga sepakat bekerja sama dalam rangka penelitian dan pengembangan rekayasa kapal patroli cepat, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dan pembangunan fasilitas galangan untuk pembangunan kapal patroli. Kerja sama tersebut tertuang dalam piagam kesepakatan bersama yang ditandatangani Kepala Staf Angkatan Laut (waktu itu) Laksamana TNI Slamet Soebijanto dengan Lizza Lundin.

Kapal pengawas

Kepala Komando Pasukan Khusus 69 Angkatan Laut Diraja Malaysia Azizan Abdul Azis puas terhadap kualitas kapal jenis RIB produksi PT Lundin. Selain kecepatan dan kestabilan kapal, kapal PT Lundin juga menggunakan teknologi mutakhir dalam perangkat global positioning system dan radar. Dengan kecepatan mencapai 100 kilometer per jam dan daya jelajah hingga 250 mil laut, kata Azizan, kapal jenis RIB produksi PT Lundin cocok digunakan sebagai kapal pengawas maupun penyergap perompak. Angkatan Laut Malaysia telah memesan 6 kapal jenis RIB.

Selain memproduksi kapal militer, PT Lundin juga memproduksi kapal-kapal untuk keperluan sipil, seperti kapal untuk olahraga air, tamasya, dan menyelam. Jenis kapal RIB dan Catamaran juga termasuk dalam jenis kapal sipil ini.

Menurut Lizza, kapal-kapal jenis ini sudah terjual hingga Dubai (Uni Emirat Arab) dan sejumlah negara di Eropa. Produksi PT Lundin dilakukan sepenuhnya di Banyuwangi. Lizza menyatakan, sebagian besar dari total 150 karyawannya adalah warga negara Indonesia.

Sumber : KOMPAS

Inspeksi Armada Tempur Laut

SURABAYA - KSAL Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno (kiri) didampingi penggantinya Laksamana Madya TNI Agus Suhartono, melakukan Admiral Inspection (inspeksi armada tempur laut) dari atas Kapal TNI AL (KAL) Yudhistira, di perairan sekitar Koarmatim Ujung Surabaya, Kamis (12/11). Admiral Inspection merupakan tradisi TNI AL untuk memeriksa kesiapan semua unsur TNI AL untuk yang terakhir kalinya sebelum tongkat estafet kepemimpinan KSAL diserahterimakan. FOTO ANTARA/Bhakti Pundhowo/EI/ss/ama/09

Pemerintah Siapkan PerPres Pendukung Revitalisasi Industri Pertahanan

N-250 buatan industri Pesawat terbang nasional, PTDI.

JAKARTA - Revitalisasi industri pertahanan menjadi salah satu program prioritas seratus hari Departemen Pertahanan. Salah satunya, pemerintah sedang menyusun aturan yang mengatur agar legislasi yang ada tidak saling tumpang tindih. Pasalnya, pelaku industri pertahanan mengeluhkan bahwa aturan yang ada menghambat produktifitas mereka.

"Kita ini kan ada program pilihan nomor dua dari Kabinet Indonesia Bersatu II, yaitu revitalisasi industri pertahanan. Sehingga, ini menjadi perhatian dari Renahan untuk mengatasi sumbatan-sumbatan pembinaan terhadap industri pertahanan bagaimana nantinya industri ini bisa maju," jelas Dirjen Sarana Pertahanan Marsekal Muda Eris Herryanto di Jakarta, Kamis (12/11).

Ia berharap seratus hari ke depan sudah ada perpres ataupun peraturan yang membuka sumbatan tersebut. Secara garis besar, peraturan akan mencantumkan siapa yang menjadi "panglima" atas pengaturan industri pertahanan. Alasannya, industri pertahanan ini harus bertanggung jawab pada banyak pihak.

"Industri pertahanan itu "bapaknya" banyak. Sekarang siapa yang menjadi panglima. Kalau bicara produk berarti Dephan, soal bisnisnya BUMN, bicara operasional Depperin, bicara teknologi Menristek, soal arahnya Bappenas, dan bicara keuangan Depkeu. Nanti, perpres itu akan menentukan panglimanya," jelasnya.

Program yang sedang dijalankan tersebut, sambungnya, akan selalu disupervisi per waktu tertentu. Sebagai waktu persinggahan, program seratus hari akan dibagi dalam empat waktu pengecekan.

Sumber : MEDIA INDONESIA