Dephan Tidak Akan Gegabah Memilih Kapal Selam

SURABAYA - Departemen Pertahanan (Dephan) tidak akan gegabah membeli kapal selam untuk memenuhi kebutuhan alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI Angkatan Laut.

"Pengadaan kapal selam, kami siap. Tapi kami pelajari dulu," kata Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro di Surabaya, Sabtu (28/11).

Pihaknya menyatakan tidak akan terburu-buru dalam membeli alutsista yang menggunakan uang rakyat dalam jumlah besar itu. "Kami tidak ingin membeli sesuatu tanpa perhitungan yang cermat. Sudah ada beberapa negara yang menawarkan kapal selam," katanya saat ditemui usai meresmikan penggunaan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Banjarmasin-592 di Dermaga Ujung, Surabaya.

Sementara itu, Dephan dan industri kapal PT PAL Indonesia sedang merancang pembangunan kapal yang bentuk fisiknya lebih besar dibandingkan KRI Banjarmasin-592 yang juga diproduksi PT PAL. "Kapal itu lebih besar dari kapal korvet jenis Sigma. Sedang kami rencang bersama PT PAL," kata Purnomo.

Ditanya mengenai kelanjutan pembuatan kapal, Direktur Utama PT PAL Harsusanto mengatakan kapal LPD ke-2 yang dibuat diperkirakan selesai pada Juni atau Juli 2010. "Bentuknya lebih sempurna lagi dibandingkan KRI Banjarmasin, terutama pada mekanisme kerja kapal, pengendapan air, dan alat kontrol di anjungan," katanya.

Selama ini ia mengaku mendapatkan kendala dari produk penunjang lokal. "Industri penunjang perkapalan di Indonesia belum tumbuh. Komponen lokal kapal yang kami produksi masih berkisar 40 persen," katanya.

Harsusanto berharap pemerintah mendorong industri penunjang perkapalan sehingga nantinya kandungan lokal kapal akan semakin banyak.

Revitalisasi Bertahap

Program revitalisasi industri pertahanan dalam negeri akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah.



"Kami menyadari keuangan yang ada saat ini belum mencukupi sehingga program revitalisasi industri pertahanan harus dilakukan secara bertahap," kata Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro di tempat yang sama.

Menurutnya, program revitalisasi industri pertahanan dalam negeri sangat mendesak direalisasikan untuk mendukung alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI.

"Untuk menuju ke sana harus dilakukan secara bertahap karena keungan kita belum mencukupi. Kita punya anggaran Rp1.000 triliun, tapi dikonsentrasikan untuk program kesejahteraan. Kita harus ingat, kesejahteraan tidak akan terwujud tanpa ada keamanan," katanya.Oleh sebab itu, katanya, Departemen Pertahanan (Dephan) telah menyusun rencana jangka pendek, yakni mewujudkan kebutuhan minimum pasukan TNI.

"Yang terpenting itu dulu. Kalau untuk jangka panjang, program revitalisasi industri pertahanan sebagai infant industry yang baru tumbuh," katanya.

Ia mengakui, industri pertahanan dalam negeri masih memiliki kendala, di antaranya biaya produksi, pemesanan, kualitas, pelayanan purnajual, dan masih banyak lagi. "Ini semua menjadi ongkos yang harus ditanggung oleh bangsa ini. Tapi saya yakin, suatu saat nanti industri pertahanan dalam negeri akan mengalami kemajuan yang cukup pesat," kata Purnomo.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM