Visby Class, Korvet Siluman dari Swedia (IV)

Pertempuran anti kapal selam

Guna menghadapi pertempuran bawah laut korvet Visby telah dilengkapi perangkat multi-sonar Hydra dari General Dynamics-Kanada, perangkat ini terdiri dari Variabel Depth Sonar (VDS), Towed Array Sonar (TAS) dan Hull Mounted Sonar (HMS).

Sistem pendeteksi bawah air terintegrasi dengan sonar pasif buatan Hydroscience Technologies yang ditarik di belakang kapal (TAS) yang dipertajam dengan sonar variabel berfrekuensi ganda buatan C-Tech CVDS-26. Proses pemasang sonar di lambung kapal dan integrasi kerja dengan sarana pemburu ranjau (ROV) dilakukan oleh perusahaan yang sama.

Ketiganya berfungsi untuk mengendus target bawah air yang diintegrasikan dengan peluncur roket granat (mortir) bawah air kaliber 127 mm dan torpedo anti kapal selam. Visby mempunyai dua tabung torpedo diameter 400 mm disisi kiri dan kanan kapal dari berpandu homing aktif jenis torpedo type-45 buatan Saab Underwater Systems.

Sensor Radar

Perangkat radar utama di Visby mengadopsi radar multi peran tiga-dimensi jenis Sea Giraffe AMB 3D C-band buatan Saab Microwave Systems. Radar teknologi terbaru ini mampu memberikan respon cepat ke system persenjataan berkat teknologi 3D Agile Multi-beam saat merespon target berjarak 20 km.

Radar Sea Giraffe-3D memberikan kemampuan lebih unggul dibandingkan radar 3-D lainnya, benyaknya jumlah objek di angkasa dapat terpantau di setiap sensor antenna Visby. Pola pencarian pun dapat dipilih di setiap level ketinggian dalam cakupan sudut dari 0° hingga lebih dari 70°.

Pengukuran sasaran dilakukan secara parallel saat menerima sinyal radar menggunakan amplitudo monopulse, alat ini menyediakan kemampuan untuk mengukur koordinat target mulai dari arah, ketinggian, kecepatan secara akurat.

Teknik menjangkau cakupan ketinggian juga dilakukan secara akurat dengan mengkompensasi data-data secara elektronik ke pengendali kapal untuk melakukan manuver yang sesuai. Dengan adanya teknologi ini Sea Giraffe AMB tidak memerlukan platform untuk menstabilkan posisi kapal secara mekanis.




Untuk mendeteksi target permukaan proses pengamatan radar dan optimalisasi data sasaran ditampilkan dalam layar beresolusi tinggi, proses ini terhubung dengan kendali senjata anti-kapal yang secara otomatis siap tembak jika sudah masuk jangkauannya.

Roket, mortir hingga amunisi senjata akan meloading otomatis jika mendeteksi objek diseputar kapal dan mampu menembak secara akurat sesuai kebutuhan senjata yang ada. Misalkan sasaran masuk dalam jangkauan tembak meriam, maka secara otomatis kanon akan terbuka dan melakukan penembakan, Hal ini memungkinkan kapal untuk melakukan manuver menghindar dan melawan menggunakan senjata pendukung atau mentransfer posisi penembakan sasaran ke unit lain.

Tersedia pula perangkat tambahan lainnya berupa alat pengidentifikasi musuh (IFF) dan ECCM (electronic counter countermeasures) capabilities include ultra-low antenna sidelobes and both frequency and code agility. The antenna has a rotation rate of 30rpm for surveillance and 60rpm for air defence.

ECCM (counter elektronik penanggulangan) dimana didalamnya terdapat sidelobes ultra-low antena berfrekuensi ganda. Antena berputar dengan kecepatan 30 rpm untuk mode pengintaian dan 60 rpm untuk mode pertahanan udara. Hal ini memberikan waktu reaksi lebih cepat dan tepat dalam mengaktifkan persenjataan untuk merespon ancaman. Interval dari saat target terdeteksi hingga gelaran senjata siap tembak hanya butuh waktu beberapa detik,

Ada pula radar I-band untuk mencari sasaran permukaan dan radar I / J-band sebagai pengendali tembakan.



Perangkat Perang Elektronik

Untuk perangkat perang elektronik Visby dibekali radar pengintai taktis CS-3701 dari EDO Reconnaissance & Surveillance yang menyediakan fungsi electronic support measures (ESM) dan radar warning receiver (RWR).

Selain itu Visby Class juga telah dilengkapi dengan MASS (multi-ammuntion softkill) yakni pengumpan berupa munisi dari Rheinmetall Waffe Munition Jerman.

MASSA dapat meluncurkan sampai dengan 32 proyektil omni-spectral dalam waktu-sigkat untuk meng-counter rudal anti-kapal yang diluncurkan musuh. Sistem ini meliputi radar, inframerah, elektro-optik, laser dan ultraviolet wavebands.

Sistem Pendorong Kapal

Sistem penggerak Visby memakai kombinasi antara tenaga diesel dan turbin gas (CODAG), untuk melaju dikecepatan tinggi Visby dibekali empat mesin gas turbin berdaya dorong 4000 kw/ mesin, yang mampu melesatkan kapal hingga kecepatan diatas 35 knot. Ke-empat mesin turbin seri TF50 A ini dipasok oleh Honeywell Turbine, Amerika.

Sedangkan untuk kecepatan rendah Visby dilengkapi dengan dua mesin diesel type MTU 16V 2000 N90 yang menghasilkan tenaga hingga 1300 kw/ mesin, kedua jenis diatur oleh perangkat gearbox untuk mengendalikan semburan udara pada Kamewa ganda.

Selain itu terdapat pula tiga buah generator berdaya masing-masing 270 kw untuk mensuplai tenaga elektrik kapal.

Kemampuannya melaju dengan kecepatan tinggi dipermukaan air diimbangi dengan struktur desain kapal yang optimal membuat manuverabilitasnya lebih tinggi dibanding kapal-kapal cepat dikelasnya.

Untuk durasi waktu berlayar ekonomis, batas kecepatan maksimum yang bisa dicapai ada dikisaran 15 kt, sedangkan untuk pertempuran maksimum kecepatan yang mampu digenjot hingga 35 kt untuk durasi terbatas. Saat bermanuver dipelabuhan dengan pendalian terbatas, Visby dibantu oleh rudder dan bowthruster yang berfungsi menggerakkan posisi kapal kesamping kiri dan kanan. (Dsofandi)

Hercules & Mi-17 Dropping Bantuan Ke Korban Tsunami

MENTAWAI - Pesawat Hercules dan helikopter Mi-17V5 menurunkan bantuan bagi korban tsunami akibat gempa 7,2 SR, di Dusun Purourougat, Desa Malakopak, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumbar, Kamis (28/10). Bantuan logistik dan obat-obatan mulai disalurkan melalui helikopter dan pesawat ke sejumlah daerah yang terkena gelombang tsunami. FOTO ANTARA/Iggoy el Fitra/mg/Koz/mes/10.

Pesawat Skytruck POLRI Jatuh di Papua

JAKARTA - Pesawat milik Mabes Polri jatuh di sekitar kawasan Wami, Distrik Wanggar, Papua, Rabu (27/10), yang menewaskan tiga orang awaknya. "Pesawar milik Polri berjenis Skytruck tersebut dibawa lima orang awak yakni AKP Irwan sebagai pilot, Iptu Bayu sebagai co pilot, dan kru Ipda Mohamad Amri, Briptu Hadirianto, dan Briptu Aipul Bahri" kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Pol Iskandar Hasan di Jakarta, Kamis (28/10).

Pesawat Skytruck diperkirakan jatuh di daerah Wami, pesawat take-off pada pukul 15.55 WIT setelah sebelumnya mengisi BBM di Nabire, selanjutnya pada pukul 16.30 kehilangan kontak dan belum tiba di Ambon," kata Iskandar. "Jatuhnya pesawat milik Mabes Polri tersebut diperkirakan karena cuaca buruk," tambahnya.

Sumber : MEDIA_INDONESIA

400 Marinir Berangkat ke Wasior

SURABAYA - Sebanyak 400 prajurit Korps Marinir TNI AL yang tergabung dalam Satuan Tugas Kemanusiaan berangkat ke Wasior, Papua Barat, dari Dermaga Ujung Koarmatim Surabaya, Kamis (28/10). Mereka berangkat dengan menggunakan KRI dr Soeharso-990. FOTO : DETIK

Wamenhan Tinjau Pembangunan Peace Keeping Center

BOGOR - Wakil Menteri Pertahanan RI, Letnan Jenderal TNI Sjahfrie Sjamsoedin didampinging Sekretaris Jenderal Kemhan RI , Marsekal Madya TNI Eris Herryanto meninjau secara langsung pembangunan Peace Keeping Center atau Pusat Markas Pasukan Perdamaian (PMPP) yang berlokasi di Desa Sukahati, Citeureup, Bogor, Rabu (26/9).

Proyek yang dibangun di atas lahan seluas 260 hektar tersebut, rencananya akan dijadikan sebagai lokasi pusat pelatihan prajurit TNI yang akan bertugas sebagai Pasukan Pemelihara Perdamaian Bangsa-Bangsa.

Sebelum peninjauan, Wamenhan berkesempatan memberikan paparan kepada stake holder ataupun pihak yang berwenang dalam proyek pembangunan tersebut. Ditegaskan oleh Wamenhan, ide pembangunan proyek peace keeping center ini berasal dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai komitmen Indonesia turut serta mendukung dalam perdamaian dunia.

Dari Peace Keeping Center ini nantinya, diharapkan pasukan yang dikirim bisa memperoleh ilmu serta pelatihan secara terpusat dan profesional sebagai pasukan penjaga perdamaian.



Selain itu juga nantinya lahan yang ada akan digunakan sebagai pusat bantuan kemanusiaan dan penggulangan bencana alam, pusat penanggulangan teror serta sebagai tempat pasukan yang disiapkan (stand by forces) untuk diterjunkan dalam penugasan.

Wamenhan juga berharap agar seluruh pihak yang terkait secara sinergis bekerjasama baik di tataran Kementerian Pertahanan sebagai pemilik proyek, kontraktor yang membangun, pemerintah daerah bogor dalam perijinan, Badan Pertanahan Nasional serta instansi lainnya. Pembangunan ini diharapkan tidak melebarkan jarak dengan masyarakat setempat, tetapi hendaknya dapat mendekatkan diri kepada masyarakat, tegasnya.

Secara umum baik pemerintah Kabupaten Bogor maupun Badan Pertanahan Nasional serta developer akan bekerja dengan baik, sehingga harapan tahun 2014 Peace Keeping Center sudah beroperasi dapat terealisasi.

Sumber : DMC

Angkasa Yudha 2010

SANGATTA - Satu flight pesawat tempur Suhkoi SU-27 dan SU-30 MK 2 yang berhome base di Sekadron Udara 11 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin dan satu flight pesawat tempur F-16 Figthing Falcon yang berhome base di Skadron Udara 3 Wing 3 Lanud Iswahyudi Rabu (27/10) pukul 08.15 Wita meninggalkan landasan Lanud Sultan Hasanuddin menuju sasaran untuk misi pengeboman di wilayah Sangatta Kalimatan Timur dalam rangkaian latihan puncak TNI AU Angkasa Yudha 2010.

Latihan Angkasa Yudha 2010 yang berlangsung 26-28 Oktober 2010 tersebut, selain melibatkan pesawat tempur, juga didukung oleh beberapa pesawat angkut Hercules C-130, pesawat Intai Strategis Boeing 737 dan CN-235 MPA serta satu pesawat Air Refueling C-130 KC Tanker dan pesawat Heli SAR.

Sebelum melaksanakan misi penyerangan ke daerah sasaran di wilayah Sangatta, para penerbang terlebih dahulu melaksanakan briefing yang dipimpin oleh Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Marsekal Pertama TNI Agus Supriatna sebagai Komandan didampingi Komandan Wing 5 Kolonel Pnb Mujianto bertindak sebagai Wadan Satlakopsud, disaksikan Tim Wasdal dari Mabes TNI Angkatan Udara.

Perlu 10 Skuadron Tempur

Sementara menurut KASAU Imam Syufaat, mulai tahun 2011 TNI-AU akan mendatangkan pesawat intai tanpa awak sebanyak 4 unit dan juga pesawat tempur Sukhoi. Pengadaan itu masih diproses di Departemen Pertahanan.

TNI AU membutuhkan 10 skuadron atau 160 pesawat hingga 2024 untuk memperkuat pertahanan negara. "Sesuai dengan strategi TNI-AU kedepan sampai 2024 kita membutuhkan 10 Skuadron atau 160 buah pesawat tempur," kata Kepala Staf TNI-AU Marsekal Imam Syufaat, di Sangata, Rabu (27/10).



"Pesawat jenis F.16 dan Sukhoi dibutuhkan untuk mendukung diplomasi kita," kata KASAU Marsekal Imam Syufaat menjawab pertanyaan wartawan usai menyaksikan kegiatan puncak kegiatan TNI-AU yang dilaksanakan di Sangata.

"Untuk menghadapi kondisi dan geografis yang butuhkan adalah jenis pesawat berbadan besar seperti Hercules dan tentunya kita masih membutuhkan pesawat seperti Sukhoi," katanya.

Ia menambahkan bahwa standar Alutsista TNI-AU memiliki peralatan yang sedang menuju ke 60 persen. "Karena anggaran kita sejak tahun 2008 kecil sekali sehingga pesawat kita sangat minim.Tahun 2010 ini lumayan besar," kata KASAU.

Sumber : ANTARA

Peresmian Satuan Kapal Cepat Koarmabar

BINTAN - KRI Lemadang-632 (kanan) sandar di Pelabuhan Fasharkan Mentigi Tanjung Uban, Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (26/10). Disini juga Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat Laksamana Muda TNI Marsetio (dua dari kanan) bersama mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI (Pur) Bernard Kent Sondakh meninjau kesiapan pengamanan perbatasan.

KRI Lemadang-632 merupakan salah satu kapal patroli cepat yang akan bertugas menjaga wilayah perbatasan Indonesia bagian barat yang dilengkapi meriam canon untuk melumpuhkan kapal permukaan musuh dan anti serangan udara. FOTO ANTARA/Henky Mohari/Koz/hp/10.

KSAD Korea Selatan Temui Panglima TNI

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menyambut kerja sama militer dengan Korea Selatan. Selain bidang pendidikan dan latihan, Indonesia dan Korea Selatan juga bekerja sama dalam bidang pembuatan kapal selam dan pesawat terbang. Hal ini disampaikan Agus saat menerima kunjungan kehormatan Kepala Staf Angkatan Darat Korea Selatan Jenderal Eui Don-hwang di Jakarta, Senin (25/10). Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat Mayor Jenderal Lodewijk F Paulus juga menerima Eui Don-hwang.

Dikatakan bahwa hubungan yang sangat akrab antara Indonesia dan Republik Korea, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan sebenarnya telah terjalin sejak empat puluh tahun yang lalu. Oleh karenanya, Panglima TNI menyambut baik adanya kerjasama militer antara Indonesia dan Republik Korea, khususnya dalam bidang pendidikan, latihan dan kerjasama industri pertahanan.

Sebagaimana diketahui bahwa kerjasama kedua Negara dalam bidang industri strategis pertahanan diwujudkan dalam bentuk kerjasama bidang alih teknologi Alutsista modern seperti pengadaan kapal dan pemeliharaan kapal selam serta pesawat terbang. Sedangkan dalam bidang pendidikan, diwujudkan dalam bentuk kunjungan Perwira dan di masa datang diharapkan dapat dilakukan pertukaran Kadet kedua angkatan bersenjata.


Tim dari Korea dan TNI AL saat studi pembuatan LPD di PAL

Dalam kesempatan tersebut, Kasad Republik Korea menyampaikan bahwa Republik Korea dalam membangun kerjasama dengan Negara lain adalah tidak hanya menjual produk jadi, melainkan kerjasama tersebut dibangun atas dasar kepentingan bersama dalam meningkatkan kemampuan alih teknologi industri pertahanan kedua Negara dan jaminan kepelatihan serta dukungan suku cadang dan logistik yang berkelanjutan.

Hal ini dapat dilihat dalam kerjasama industri pertahanan kedua Negara, seperti pengadaan kapal perang dan perbaikan kapal selam dari Korea serta pengadaan pesawat patroli maritim CN-235 dari Indonesia.

Sumber : KOMPAS/PUSPEN-TNI

Koarmabar Siagakan Lima Kapal Patroli Cepat

Unsur Pemukul Koarmabar, KRI Imam Bonjol-363

TANJUNGPINANG - Komando Armada RI Kawasan Barat menyiagakan lima kapal cepat yang berfungsi sebagai penghancur atau melumpuhkan kapal permukaan lawan di Provinsi Kepulauan Riau yang langsung berbatasan dengan negara luar.

"Tahap awal kami menyiagakan lima dari tujuh kapal cepat diperbatasan yang juga dilengkapi dengan rudal kapal permukaan," kata Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) Laksamana Muda TNI Marsetio MM usai meresmikan pembentukan Satuan Kapal Cepat Koarmabar di Fasharkan Mentigi, Tanjung Uban, Bintan, Selasa (26/10).

Marsetio mengatakan, keberadaan kapal cepat tersebut untuk menyikapi dan mengantisipasi berbagai ancaman yang terjadi akibat adanya perkembangan lingkungan strategis. "Satuan Kapal Cepat (Satkat) juga mempunyai fungsi sebagai pertahanan anti serangan udara, pengintai dan pencarian sasaran operasi serta melaksanakan peperangan elektronika," terang Marsetio.

Kapal dengan manuver cepat dan respon yang tinggi tersebut, menurut Marsetio, memungkinkan untuk menerapkan strategi tempur di wilayah Koarmabar yang merupakan perairan dangkal dengan kemampuan daya pukul yang cepat dapat menghindar serta bersembunyi.

"Dengan demikian keberadaan Satkat Koarmabar dapat meningkatkan kekuatan untuk menunjang pertahanan negara serta mampu memberikan kontribusi positif bagi perekonomian negara," katanya.

Wilayah barat yang strategis sebagai jalur pelayaran internasional, menurut dia, juga mempunyai potensi ancaman yang cukup tinggi seperti penyelundupan, imigran gelap, pembajakan, perompakan dan ancaman terorisme di dan atau lewat laut.

"Secara geografis wilayah barat berbatasan dengan lima negara yang semuanya masih meninggalkan permasalahan tentang batas negara yang belum selesai. Kondisi ini jelas akan berdampak terhadap timbulnya konflik perbatasan," kata Marsetio.

Dengan rentannya kepentingan negara di wilayah perbatasan terhadap konflik dan gangguan keamanan, Marsetio menyebutkan Koarmabar harus mampu mengantisipasi kerawanan kerawanan tersebut. Selain meresmikan Satkat, Marsetio juga meresmikan pemakaian eks gedung Krait Fasharkan Mentigi Lantamal IV sebagai pusat komando Satkat dengan nama Raja Haji Fisabilillah.

"Kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, agar tugas yang diemban untuk menjaga keamanan laut guna menunjang perekonomian nasional bisa berhasil dengan baik," harapnya.

Sumber : MEDIA_INDONESIA.COM

Fasharkan Jakarta Kini Mampu Docking Kapal Patroli kelas Attack dan Condor

JAKARTA - Dengan diresmikannya Slipway berkemampuan 600 Ton oleh Asisten Logistik (Aslog) Kasal Laksamana Muda TNI Drs Didik Suhari Senin (25/10) di Hanggar Fasharkan (Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan) Lantamal III Jakarta menandai peningkatan kemampuan Fasharkan Jakarta sehingga mampu melayani pengedokan kapal (Docking) KRI Type PC Attack Class dan Kondor.

Fasharkan Jakarta yang berada dibawah jajaran Lantamal III adalah salah satu dari beberapa Fasharkan yang dimiliki oleh TNI AL. Fasharkan Jakarta merupakan unsur pelaksana teknis yang bertugas melaksanakan pekerjaan pemeliharaan tingkat menengah serta perbaikan darurat alat utama KRI di wilayah Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) yang meliputi pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan yaitu produksi kapal baik KRI maupun KAL. Tugas utamanya melaksanakan dukungan kesiapan unsur-unsur mulai dari proses pengedokan, pekerjaan bangunan kapal, sistem permesinan kapal, sistem kelistrikan, navigasi dan persenjataan.

Menurut Aslog Kasal dalam sambutannya mengatakan dengan adanya Slipway berkemampuan 600 ton di Jakarta ini akan lebih cepat dan mudah TNI AL khususnya Fasharkan dalam mendukung menyiapkan unsur-unsur KRI Koarmabar siap beroperasi, karena keberadaan slipway mempermudah dalam pemeliharaan dan perbaikan kapal khususnya kapal-kapal tipe ukuran dibawah 600 ton.

Slipway yang baru diresmikan ini mempunyai panjang lintasan (rel) 200 meter serta tinggi 0,15 meter dengan jumlah rel 2 jalur serta mampu melayani pengedokan kapal yang panjangnya 70 meter dan memiliki draft 1,55 m. Selain Slipway kapasitas 600 Ton, Fasharkan Jakarta juga memiliki overhead Crane, bengkel/hanggar, mesin bubut, mobil crane, balacing propeller injection pump dan sloop penyeberangan.


Kapal patroli cepat Sea Hunter

Saat ini Fasharkan Jakarta telah mampu membuat kapal fiberglass dengan ukuran sampai 40 meter. Adapun Kapal-kapal yang telah dibuatnya antara lain KRI Viper PC-40 M, Sea Hunter Combat patrol Tipe 12 M07, KRI Tedung Naga PC-36 dan KRI Warakas PC-36 serta juga mampu service senjata 12 MM sampaii 57 MM dan alat-alat navigasi komunikasi serta sitem listrik. Hadir pada acara peresmian Slipway ini para pejabat teras Mabesal, Koarmabar dan Lantamal III.

KRI Karang Unarang-985 Akhiri Masa Tugas

Setelah dikukuhkan masuk kejajaran TNI Angkatan Laut pada tanggal 14 Februari 2006 dan selanjutnya masuk dalam jajaran Armada RI Kawasan Barat tanggal pada 7 April 2006 sebagai Kapal Angkut Cepat (KAC), akhirnya masa pengabdian KRI Karang Unarang-985 berakhir dengan dilaksanakannya penurunan ular-ular perang dalam suatu upacara militer di Dermaga 115 Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (21/10).

Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Dalam amanatnya yang dibacakan Komandan Satuan Kapal Bantu Koarmabar (Dansatbanarmabar) Kolonel Laut (P) Suhartono mengatakan, ular-ular perang merupakan simbol kapal perang yang harus berkibar di tiang gafel, sebagai salah satu tanda dari Kapal Perang Republik Indonesia. Oleh sebab itu, upacara penurunan ular-ular perang melalaui upacara milliter yang dilaksanakan secara sederhana namun hikmat ini, merupakan suatu peristiwa simbolik yang menandakan berakhirnya perjalanan sejarah pengabdian suatu KRI sebgai unsur kekuatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Lebih lanjut Pangarmabar mengatakan, KRI Karang Unarang-985 adalah kapal jenis eks Kapal Ferry Cepat (KFC) yang dibangun diatas galangan kapal Lurseen di Jerman Barat pada tahun 1998. KRI ini masuk jajaran TNI Angkatan Laut sesuai Surat Keputusan Kasal nomor Skep/226/II/2006 tanggal 14 Februari 2006, dan merupakan kapal eks Barito yang dihibahkan dari ASDP ke TNI AL C.q Koarmabar.

Kapal ini diproyeksikan menambah keuatan jajaran Satuan Kapal Bantu Koarmabar yang mengemban tugas sebagai kapal cepat angkut personel dalam penggelaran pasukan di seluruh wilayah perairan nusantara. Sejak dikukuhkan masuk jajaran Koarmabar pada tanggal 7 April 2006 sampai saat ini, kehadiran KRI Karang Unarang-985 belum dioperasikan secara optimal, namun secara teknis masih layak untuk beroperasi.

Super Tucano Akan Menempati Skuadron-21 Malang

MALANG - Sebanyak 16 pesawat latih serang tempur Super Tucano A-29 buatan Brasil segera menggantikan pesawat tempur OV-10F Bronco buatan Amerika Serikat yang sudah di-grounded.

Komandan Pangkalan Udara (Lanud) TNI-AU Abdul Rahman Saleh Malang, Marsekal Pertama Dwi Putranto menjawab pertanyaan Media Indonesia, Senin (25/10) malam mengatakan pesawat Super Tucano tersebut akan melengkapi alutsista TNI-AU di Skuadron 21 yang sebelumnya diisi OV-10F Bronco.

Sejauh ini persiapan sudah dilakukan. Tim dari negara asal produsen pesawat Super Tucano dalam waktu dekat segera datang ke Lanud Abdul Rahman Saleh guna melihat fasilitas yang ada.

Fasilitas yang akan dilihat itu di antaranya menyempurnakan hanggar dan parkir pesawat di Skuadron 21, serta menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan. "Diharapkan pada 2011 sudah ada pembangunan fasilitas untuk 16 pesawat," tegasnya.

Ia menjelaskan pesawat Super Tocano memiliki kelebihan misi operasi taktis dalam membantu pasukan di darat atau memiliki keunggulan close air support udara ke darat dari jarak dekat.

Setelah fasilitas disiapkan, maka langkah selanjutnya menyiapkan sumber daya manusia, termasuk pilot. Pilot-pilot yang akan menerbangkan Super Tocano sebelumnya dilatih di negara produsen yakni Brasil.

Sejauh ini pilot OV-10F untuk sementara waktu selama grounded dibagi ke kesatuan. "Setelah Super Tocano datang, mereka akan ditarik kembali," tukasnya.

Sumber : MEDIA_INDONESIA.COM

Pertemuan Intelijen Negara-Negara Asia Tenggara

JAKARTA - Indonesia pekan ini menjadi tuan rumah pertemuan rutin badan-badan intelijen dari negara-negara Asia Tenggara. Juru Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat menyampaikan hal itu di Istana Wapres, Jakarta, Senin (25/10). Sebelumnya Wapres Boediono menerima kunjungan kehormatan dari para peserta pertemuan. Pertemuan tersebut tertutup untuk wartawan. (DAY)

Sumber : KOMPAS

Renstra 2011 Kembali di Rombak Untuk Menyusun Skala Prioritas

JAKARTA - Pembahasan alutsista antara Komisi I DPR RI dan Kementerian Pertahanan serta TNI yang dilaksanakan di Jakarta, Senin (25/10), masih berlanjut. Persoalannya adalah penentuan prioritas pembelian alutsista per matra akibat kekurangan anggaran hingga Rp9 triliun.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI dari FPD Yahya Sacawiria di Jakarta, Senin (25/10). "Rinciannya apa saja, itu yang nanti ada pembahasan mendetail saat reses bisa minta izin untuk kerja panja alutsista," kata Yahya.

Ia menyatakan anggaran alutsista yang disepakati untuk APBN TA 2011 sebesar Rp2 triliun. Jumlah itu jauh dari kebutuhan anggaran alutsista yang diminta TNI. Akibat kekurangan itu, sejumlah rencana yang disusun dalam renstra 2011 kembali mengalami penyusunan prioritas.

Infrastruktur Pesawat Intai Sedang Disiapkan

Sementara di hari yang sama di Komando Operasi Angkatan Udara I, Jakarta, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat menyatakan bahwa TNI AU tengah mempersiapkan infrastruktur bagi skuadron pesawat intai tanpa awak di Pangkalan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat.

"Kami percepat pembangunannya seperti hanggar dan segala perlengkapan yang menyertainya, seperti peralatan intai, intelijen dan lainnya" ungkapnya.

TNI segera membangun skuadron pesawat intai untuk pengamatan dan pengintaian seluruh wilayah RI, terutama di perbatasan darat, laut maupun udara. "Rencana awal bakal ada empat pesawat intai tanpa awak yang akan tiba pada medio 2011, dari total satu skuadron (12-16 unit) yang direncanakan," ungkap Imam.


UAV Heron buatan IAI Israel milik Australia

Ia mengemukakan, skuadron pesawat intai tanpa awak meski akan bermarkas di Pangkalan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, namun pengoperasiannya di bawah Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) Mabes TNI.

Soal jumlah personel dan teknisi yang dipersiapkan, KSAU mengatakan, "Hal itu, terkait organisasi, dan karena kita belum memiliki skuadron pesawat intai tanpa awak sebelumnya maka kita tengah mempelajari susunan dan bentuk organisasinya".

Imam mengemukakan, pihaknya tengah menjajaki bentuk dan susunan organisasi skuadron pesawat intai tanpa awak dari Australia dan Singapura. "Kita pelajari bentuk dan susunan organisasinya sambil mempersiapkan yang lain, karena kita kan belum pernah memiliki skuadron pesawat intai tanpa awak," paparnya.

Sebelumnya, Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Muda TNI Ery Biatmoko mengemukakan, personel yang mengoperasionalkan tidak banyak, sekitar dua orang untuk memantau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama di perbatasan darat, laut dan udara.

Pesawat intai tanpa awak itu, dapat dioperasikan lima sampai enam jam per hari."Sehingga, semisal, kita ingin memantau wilayah tengah Indonesia, kita bisa terbangkan hingga Tarakan, kembali lagi ke Pontianak. Begitu untuk ke wilayah lainya di Indonesia," tuturnya tanpa menjelaskan jenis pesawat intai yang bakal dibelinya.

Sumber : MEDIA_INDONESIA.COM/ METROTVNEWS.COM

Visby Class, Korvet Siluman dari Swedia (III)

Rudal anti pesawat Umkhonto mampu menembakkan rudal-rudal ke-8 target sekaligus

Persenjataan

Bicara mengenai terobosan teknologi persenjataan di korvet Visby pada dasarnya bukan cuma terletak pada kemampuan, daya pukul dan kecepatan, tetapi lebih pada kecepatan dan kehandalan teknologi stealth yang diterapkan dalam melakukan strategi pertempuran.

Untuk mewujudkan itu semua ada dua pedoman yang diterapkan agar Visby bebas dari penciuman radar lawan. Pertama pada desain bentuk yang mengaplikasi sudut-sudut tajam yang ditunjang oleh posisi penempatan persenjataan yang tersembunyi. Kedua, pemakaian material kapal yang menyerap gelombang elektromagnetik.

Berbeda dengan kapal perang dikelasnya, Visby menganut prinsip clean-deck platform dimana penempatan semua senjata berada didalam badan kapal bukan diatas geladak kapal seperti umumnya. Satu-satunya persenjataan yang terlihat diatas geladak adalah meriam utama jenis Bofors Mk.3 kaliber 57 berbentuk diamond-cut dibagian haluan kapal.

Perusahaan penghasil senjata asal Swedia ini merancang Bofors Mk.3 agar bisa di gunakan pada kapal yang sudah menganut teknologi siluman. Selain RCS (Radar Cros Section) kapal tetap minim dari tangkapan dan jangkauan radar musuh, ketika tak di gunakan laras bisa disembunyikan dalam kubah meriam (gun-house).

Selain itu ciri fisik meriam Bofors Mark III (Mk.3) adalah dihilangkannya jendela bidik operator pada bagian kubah sebelah kiri. Artinya pada generasi sistem penembakannya telah mengadopsi sistem penembakan otomatis sepenuhnya.

Jarak tembak pun terdongkrak 3 km lebih jauh dari generasi sebelumnya (Mk.2) berkat proyektil berlabel "3P All Target Amunition", sehingga meriam mampu menghantam target sejauh 17 km. Secara teknis meriam ini mampu melontarkan 220 proyektil per menit . sementara persediaan peluru siap tembak dipatok 120 butir proyektil.

Sementara untuk senjata pertahanan udara Visby mengakuisisi rudal Umkhonto dari "Kentron Division-Denel", yang berlokasi di Centurion Afrika Selatan. Rudal Ini mempunyai pemandu inframerah berdaya jangkau 12 km di ketinggian maksimum 10 km. Dengan penangkis serangan udara ini Visby mampu meluncurkan 8 buah rudal ke beberapa target berbeda hanya dalam sekali tembak. Rudal-rudal ditempatkan secara terpisah dalam dua tabung peluncur vertikal yang berisi 16 rudal dalam satu tabung.

Untuk persenjataan anti kapal permukaan Visby dilengkapi 8 buah rudal Saab Bofors Dynamics RBS 15 MK2/Mk3. Rudal ini dipandu radar aktif Ku-band dengan jarak tembak sejauh lebih dari 200 km. Rudal berkecepatan subsonik (mach 0,9) ini memiliki hulu ledak HET seberat 200kg.




Tabung peluncur rudal ditempatkan di bawah dek dengan melalui sistem mekanisme penembakkan khusus dengan tetap menjaga kemampuan siluman kapal. Bahkan kepulan asap yang disemburkan saat rudal diluncurkan langsung diurai ke dalam knalpot khusus dalam kanal terpisah, sehingga tidak meninggalkan jejak penembakkan.

Perangkat Anti Ranjau (MCM)

Untuk perangkat perang anti ranjau (Mines Counter-Measures/MCM), Visby membawa 2 unit kendaraan tanpa awak bawah air bernama ROVs (remotely operated vehicles) untuk memburu dan menghancurkan ranjau. Kendaraan ini dibuat oleh Saab Bofors dengan fungsi utama sebagai pendeteksi lokasi ranjau dan sebagai penghancur ranjau baik yang ada di permukaan maupun bawah air.

Atlas Elektronik berperan besar dalam pengembangan teknologi kendaraan yang di berinama Seafox ini, karena kendaraan ini merupakan penyempurnaan dari kendaraan pemburu ranjau buatan Saab sebelumnya 'Double Eagle MKIII'.



Banyak perubahan dilakukan untuk meng-upgrade sistem elektronik terbaru berikut sistem sensornya. Double Eagle dan Seafox beroperasi sepenuhnya secara otonom didalam air, bisa dibilang ini adalah wahana nir awak pengintai objek bawah laut.

Saat ini Doubel Eagle mark 3 sudah dipakai oleh 4 negara, yaitu: Denmark, Swedia, Belanda dan Belgia.

©alutsista........ Bersambung

KRI Frans Kaisiepo-368 Tiba di Lebanon

LEBANON - KRI Frans Kaisiepo-368 akhirnya merapat di dermaga The Port of Beyrouth pada Jumat (22/10), disambut dengan bangga oleh beberapa perwakilan masyarakat Indonesia yang berada di Lebanon. KRI Frans Kaisiepo yang dinahkodai Letkol Laut (P) Wasis Priyono,ST merapat di dermaga The Port of Beyrouth pukul 09.30 waktu Lebanon. Kapal perang TNI AL ini rencananya bakal bertugas selama enam bulan di perairan Lebanon.

Sumber : DISPENAL

Membalik Paradigma "Guns" Versus "Butter"

Menhan Purnomo Yusgiantoro (kedua dari kanan) menyaksikan penyerahan tiga helikopter MI-35P buatan perusahaan Rusia, di Lapangan Terbang Skuadron- 21/ Serba Guna, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Rabu (20/10).

JAKARTA - Negara dengan anggaran minim seperti Indonesia harus memilih dilema antara butter (mentega) atau guns (senjata). Butter atau dalam hal ini kesejahteraan, yang mencakup pendidikan dan subsidi untuk orang miskin, menjadi pilihan dengan prioritas dan urgensi yang lebih tinggi daripada senjata.

Hal inilah yang terjadi dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan pemerintah, Rabu (20/10). Komisi I DPR berkompromi dan menerima pernyataan Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang menyatakan, negara hanya mampu mengucurkan Rp 2 triliun dari kebutuhan penambahan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimum senjata TNI sebesar Rp 11 triliun pada tahun 2011.

Kondisi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI memang sudah parah. Seusai rentetan kecelakaan Juni 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan audit alutsista. Menurut Military Balance 2010, jurnal militer tentang kekuatan militer, Panglima TNI saat itu, Jenderal Djoko Santoso, menyampaikan, alutsista yang siap dari TNI Angkatan Darat hanya 62 persen, TNI Angkatan Udara 31 persen, dan TNI Angkatan Laut 17 persen.

Kenapa alutsista penting? Kita memang tidak ingin perang. Sudah menjadi tren dunia untuk menghindari perang konvensional, terutama karena menelan korban manusia dan juga menyerap anggaran yang seharusnya bisa untuk membangun kesejahteraan rakyat. Kita juga tidak ingin senjata itu digunakan untuk menyiksa rakyat, seperti yang kerap dialami saudara-saudara kita di Papua.

Namun, membeli alutsista itu seperti membeli asuransi. Seperti asuransi, pembelian alutsista tidak dibeli hari ini untuk dipakai besok. Perlu waktu untuk latihan penggunaan dan penggunaan bersama alat lain. Alutsista juga menjadi semacam ”tukang pukul” yang berdiri di belakang diplomasi kita. Tidak heran kalau Indonesia seperti melempem saat menghadapi diplomasi Malaysia dalam insiden petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan beberapa bulan lalu.

Kenyataannya kekuatan militer tidak bergeser dari ratusan tahun yang lalu untuk mengakuisisi dan melindungi sumber daya alam. Peta geopolitik pertahanan jadi mudah dibaca dengan melihat alokasi anggaran militer. Menurut Military Balance, anggaran pertahanan Australia tahun 2010 mencapai 2,2 persen dari produk domestik bruto (PDB), Malaysia 1,8 persen dari PDB (2009), Singapura 4,8 persen dari PDB (2009), dan Indonesia 0,8 persen dari PDB (2009). Ini belum termasuk China, India, dan AS yang mondar-mandir di Laut China Selatan dan Selat Malaka.

Padahal, lagi-lagi disampaikan Military Balance 2010, konflik Ambalat menggambarkan tantangan maritim yang dihadapi Indonesia. Sementara anggaran pertahanan Indonesia disebutkan tidak mampu mengejar pengeluaran riil dari kebutuhan pertahanan, termasuk kebutuhan pensiunan dan pembelian senjata dari luar (sehingga selama ini dilakukan dengan barter). Oleh karena itu, militer Indonesia harus bertumpu pada upaya-upaya kreatif untuk membeli persenjataan.

Selama bertahun-tahun, sekitar 80 persen penyediaan alutsista dibeli dari luar negeri. Selain mahal, juga bukan rahasia lagi bahwa pembelian bersifat vendor driven alias tergantung dari pendekatan rekanan. Hal ini tidak saja membuat alutsista kita tambal sulam sehingga mahal dalam operasional dan pemeliharaan. Di sisi lain, dengan anggaran minim dan pembelian minim, postur militer kita menjadi jelas terbaca kekuatannya.

Revitalisasi industri pertahanan dalam negeri menjadi solusi yang kreatif dan melompat dari pola yang ada selama ini. Industri pertahanan milik negara, seperti PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Pindad, yang masih megap-megap kekurangan modal kerja, berusaha diangkat. Bergeraknya industri pertahanan membuat pergerakan roda ekonomi yang berkelanjutan, mulai dari tenaga kerja, pengolahan bahan baku, hingga devisa yang masuk kalau ekspor. Guns tidak lagi versus butter, tetapi menjadi guns and butter.

Di sisi lain, TNI membutuhkan pemenuhan kebutuhan alutsista yang diistilahkan sebagai minimum essential force (MEF) alias kebutuhan pokok minimum. Kementerian Pertahanan merencanakan pembangunan alutsista yang terdiri dari tiga tahap hingga 2024. Anggaran yang dihitung Kementerian Pertahanan untuk tahap I, yaitu 2010-2014, adalah Rp 150 triliun. Anggaran ini sebagian besar akan digunakan untuk revitalisasi industri pertahanan.

Ada tiga sumber dana untuk MEF, yaitu pinjaman luar negeri/kredit ekspor, pinjaman dalam negeri, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari dua unsur pertama telah terpenuhi Rp 100 triliun. Kekurangan Rp 50 triliun diharapkan bisa ditutup APBN. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Selasa (19/10), menyatakan, untuk tahun 2011 diharapkan APBN bisa menutup kekurangan Rp 11 triliun. ”Ini tidak bisa ditawar lagi. Lah ini untuk minimum essential force, namanya saja sudah minimum. Kalau lebih rendah lagi, yang kita kompromikan kedaulatan,” katanya.

Masalah kedaulatan di sini erat kaitannya dengan akses pada sumber daya alam. Ketika kapal-kapal ikan asing mencuri ikan di depan mata, apa daya. Jangankan senjata, mengejar saja kita tidak mampu. Belum lagi kalau kapal-kapal Malaysia mulai coba-coba masuk ke blok Ambalat yang banyak migasnya. Jangka panjangnya, bagaimana kalau pangkalan udara bisa digunakan untuk ekspor-impor. Lagi-lagi, di sini guns and butter bisa disatukan.(Edna C Pattisina)

Sumber : KOMPAS

Kemhan Komit Kawal Kebijakan Kemandirian Industri Pertahanan

Sekjen Kemhan Marsdya TNI Eris Herryanto (kedua dari kanan) saat peluncuran kapal LPD KRI Banjarmasin-592 di PT PAL

BANDUNG - Kementerian Pertahanan sebagai leading sector dalam menentukan kebijakan pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri akan tetap berkomitmen dalam mengawal kebijakan tersebut hingga menuju kemandirian di bidang industri pertahanan. Sehingga, kebutuhan Alutsista TNI dapat dipenuhi oleh industri pertahanan dalam negeri.

Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Kemhan Marsdya TNI Eris Herryanto, S.IP, M.A, saat mempimpin rapat koordinasi atara penentu kebijakan, produsen dan pengguna bidang Alutsitas ke-12, Jum’at (22/10) di PT. Dirgantara Indonesia, Bandung.

Sekjen Kemhan mengatakan, komitmen Kemhan tersebut diantaranya bahwa dalam setiap pengadaan Alutsista TNI, Kemhan berusaha untuk selalu mengaplikasikan kebijakan-Kebijakan yang telah ditentukan.

Misalnya, lebih lanjut Sekjen Kemhan mencontohkan pada setiap pengadaan Alutsista yang mempunyai nilai strategis, Kemhan berupaya menyertakan syarat-syarat kepada principle untuk dapat memberikan transfer of technologi kepada industri pertahanan dalam negeri.

Oleh karenanya, Sekjen Kemhan meminta kepada Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) sebagai produsen Alutsista dalam negeri untuk mempersiapkan diri apabila nantinya ada kerjasama transfer of knowledge.

BUMNIP juga diminta untuk mengolah spesifikasi teknis (Spektek) yang telah diberikan oleh penggguna dalam hal ini TNI, didesain dan dibuat semaksimal mungkin sehingga produk yang dihasilkan mencapai kualitas yang prima. Seperti apa yang diharapkan oleh pengguna dalam hal ini TNI bahwa waktu dan kualitas agar tidak diabaikan.

Sementara itu, kepada TNI sebagai pengguna, Sekjen Kemhan meminta tetap berkomitmen untuk menggunakan produk dalam negeri, terkecuali apabila ada hal-hal yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri dan terpaksa harus menggadakan dari luar negeri.

Sekjen juga berharap kepada TNI untuk selalu memberikan masukan kepada BUMNIP apabila produk yang dihasilkan di dalam negeri masih terdapat kekurangan. Hal ini perlu disampaikan kepada BUMNIP, agar BUMNIP sebagai produsen dapat mengevaluasi hasil produknya agar lebih baik lagi.

Rakor yang dilaksanakan secara rutin tiap tiga bulan ini dihadiri oleh tiga pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Alutsista yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tiga pemangku kepentingan tersebut antara lain pihak penentu kebijakan, pihak produsen dan pihak pengguna. Pihak penentu kebijakan terdiri dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Bappenas dan sejumlah instansi pemerintan terkait lainnya.

Sedangkan produsen dalam hal ini adalah Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) antara lain PT DI, PT. Pindad, PT.PAL, PT LEN, dan sejumlah industri pertahanan dalam negeri lainnya. Sementera itu pihak pengguna antara lain Mabes TNI dan Polri.

Sumber : DMC

Pangdam Tanjungpura : Kemungkinan Ada Skenario Asing di Indonesia!

PONTIANAK - Panglima Komando Daerah Militer XII Tanjungpura Mayjen TNI Moeldoko mengingatkan kemungkinan terjadinya berbagai konflik di beberapa daerah bagian dari skenario asing untuk memperburuk citra Indonesia di mata dunia.

"Termasuk beredarnya rekaman penyiksaan terhadap seorang warga Papua yang seolah-olah dilakukan oleh aparat TNI," kata Moeldoko di Pontianak, Kamis (21/10).

Hal itu diperburuk dengan gencarnya media dalam negeri yang cenderung memberitakan hal-hal yang negatif sehingga dunia ikut-ikutan menyoroti setiap persoalan bangsa Indonesia.

"Ada indikasi pihak asing untuk memperkeruh suasana dengan tujuan membuat Indonesia semakin lemah sehingga bisa dimanfaatkan," kata Moeldoko.

Pangdam XII Tanjungpura mengimbau, agar seluruh masyarakat Indonesia meningkatkan kewaspadaannya agar tidak mudah terpengaruh dan terprovokasi oleh provokator-provokator yang menginginkan terganggunya keamanan Indonesia.

"Mari kita galang persatuan dan kesatuan, tingkatkan kewaspadaan dan jangan mudah tergiring oleh situasi yang ingin memperkeruh keadaan," ujarnya.

Menurut dia, kenapa kasus video pemukulan oleh oknum TNI terlalu dibesarkan, padahal belum tentu itu benar. "Kalaupun terbukti, silakan proses secara hukum terhadap oknum pemukulan tersebut," katanya.

Moeldoko menyesalkan, tindakan media yang memberitakan tanpa terlebih dahulu mengecek kebenarannya.

"Kalau sekarang dunia terlanjur mempercayai video itu karena telah diberitakan meskipun belum tentu kebenarannya," kata Pangdam.


Video dari Youtube yg diduga anggota TNI

Bisa video itu rekayasa, karena Organisasi Papua Merdeka (OPM) pernah merampas senjata milik TNI, karena pelaku pemukulan badannya kekar dan berambut cepak lalu langsung dituding anggota TNI.

"Masyarakat saya minta berhati-hati, apalagi sekarang sudah didukung teknologi tinggi, sehingga bukan tidak mungkin hanya rekayasa yang ingin menyudutkan TNI," kata Moeldoko.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, mengatakan, adanya video penganiayaan terhadap seorang warga Papua yang diduga dilakukan oleh oknum TNI harus dibuktikan kebenarannya.

"Harus dipastikan dulu apa yang terjadi. Kalau memang ada prajurit yang salah, maka akan ditindak sesuai aturan yang ada," katanya.

Video yang menyudutkan anggota TNI muncul di Youtube. Dalam tayangan video berdurasi 1 menit dan berjudul "Indonesian army attacking West Papuan civilians in highland region" itu terlihat sejumlah orang yang memakai seragam TNI melakukan kekerasan pada warga Papua.

Sumber : ANTARA

Visby Class, Korvet Siluman dari Swedia (II)

HMS Smyge saat latihan tempur Baltic Operation 1994

Desain

Saat program pengembangan kapal ini dimulai tahun 1986, Departemen Pertahanan Swedia (FMV) mulai membuat platform ujicoba kapal berteknologi kasat radar. Prototype awal berupa kapal cepat HMS Smyge. Kapal ini menjadi basis pengembangan Visby, dan sempat diluncurkan pada tahun 1991. Keberadaan kapal tersebut dimaksudkan untuk menguji karakteristik kasat radar dari semua aspek. Dari sinilah project yang diberi nama YS 2000 berkembang menjadi korvet Visby.

Visby dirancang khusus beroperasi diperairan littoral (pesisir). Manuveribilitas dan stabilitas pada kecepatan tinggi dianggap sebagai penentu dan parameter paling krusial dalam pertempuran dilaut littoral.

Jika didefinisikan wilayah laut littoral adalah zona perairan yang membentang dari ujung pesisir hingga lepas pantai dengan kedalaman laut sekitar 200 m. Wilayah ini merupakan bagian paling kritis dan memerlukan kapal dengan kemampuan penyergapan cepat karena rawan akan penyelundupan dan penyusupan. Namun begitu bukan masalah jika Visby harus dioperasikan di dua tingkat diatasnya (green and blue ocean).

Bentuk Visby didesain khusus untuk meminimalisir pancaran sinyal optik dan inframerah, baik itu sinyal akustik permukaan maupun bawah air (hydroacoustic). Selain itu potensi listrik bawah air dan sinyal magnetik dihilangkan berkat penggunaan material non metal, begitu pula tingkat radar cross section (RCS) di hitung secara cermat.

Dalam pengujian kemampuan silumannya Visby terbukti sulit dilacak radar, selain penggunaan material penyerap sinyal radar pada keseluruhan badan kapal dan minimalisasi penggunaan tiang-tiang di geladaknya, membuat bayangan yang tertangkap radar tersamar hanya setara bayangan kapal penangkap ikan kecil.

Berkat kemampuannya ini Visby baru bisa terdeteksi radar dalam jarak 13 km di laut bergelombang dan 22 km di laut tenang, ini dilakukan tanpa perlu mengacak radar lawan (jamming). Apabila jamming diaktifkan kapal terdeteksi hanya pada jarak 8 km di laut bergelombang dan 11 km di laut tenang.


Saat ujicoba Korvet Visby mampu melaju hingga kecepatan 38 knot

Badan utama kapal menggunakan konstruksi material berlapis (sandwich) yang terdiri dari lapisan inti PVC dengan serat karbon dan vinyl laminate. Material ini memberikan kekuatan dan tingkat kekerasan cukup tinggi, mempunyai berat minim, anti-shock yang baik, minim terdeteksi radar dan minim memantulkan sinyal gelombang magnetik.

Sistem Kendali dan Komunikasi

Sistem pengendali kapal terintegrasi dengan sistem manajemen pertempuran (CMS) jenis Saab 9LV mk3E, MAST decision support dan sistem komunikasi terpadu. Integrasi ketiga sistem buatan perusahan Saab-Tech Swedia ini diberi nama CETRIS C3 (command, control and communications), Saab membuatnya berdasarkan arsitektur open-source dengan menggunakan sistem operasi Windows NT.

Sistem pengendalian tembakan optronic untuk persenjataan Visby dikendalikan otomatis Radar SaabTech CEROS 200, bila radar mendeteksi objek tak dikenal dilayar maka dengan sekejap persenjataan siap dalam posisi menembak target.

Untuk sistem komunikasi, Visby sudah menerapkan sistem berbasis digital dengan kapasitas bandwith tinggi. Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan Denmark Maersk Data Defence (sebelumnya bernama Infocom) bekerjasama dengan Kockums-Karlskrona yang membuat interkoneksi suara dan komunikasi data dalam satu jalur.

Sistem ini juga menyediakan beragam komunikasi internal, open conference lines dan kemampuan mengakses langsung komunikasi eksternal dalam berbagai jalur radio dan jaringan komunikasi berbasis permukaan.

Bersambung.....©alutsista

China Tawarkan RI Bekerjasama di Bidang Pertahanan

BEIJING - Wakil Presiden Boediono mengatakan, Indonesia masih akan mempertimbangkan tawaran China untuk kerja sama bidang pertahanan.

Dikonfirmasi ANTARA di Beijing, Rabu (20/10), Boediono mengungkapkan, dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Wen Jiabao, dibicarakan beberapa materi kerja sama yang telah dilakukan kedua negara.

"Salah satunya beliau menawarkan kerja sama pertahanan. Namun, Indonesia akan mempertimbangkan lebih dalam lagi," ungkap Wapres, usai berfoto bersama dengan para wartawan yang menyertai kunjungan kerjanya ke China.

Pada kesempatan yang sama Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengatakan, Indonesia berkeinginan agar kerja sama pertahanan itu berupa kerja sama industri pertahanan yang mendukung pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri.

"Jadi, untuk persenjataan kita belum mengarah ke sana," katanya.

Dalam pertemuan selama 30 menit dengan PM Jiabao, dibicarakan berbagai hal yang menyangkut tindaklanjut beberapa kesepakatan yang telah dilaksanakan kedua negara.

Indonesia dan China sejak 25 April 2005 menjalin kemitraan strategis di berbagai bidang kerja sama seperti politik, keamanan, ekonomi, pembangunan sosial budaya dan lainnya.

Untuk mengimplementasikan kemitraan strategis itu, kedua negara telah menandatangani rencana aksi 2010-2015.

Dalam bidang politik keamanan melalui Kementerian Ristek dan Teknologi dan Komisi Iptek Industri Pertahanan China (Costind) menandatangani nota kerja sama peroketan.

Kerja sama itu melibatkan institusi BUMN yang bergerak di bidang industri strategis seperti PT PAL dan PT Pindad.

Selain itu, pada April 2005 kedua negara juga sepakat bekerja sama dalam masalah kelautan.

Sedangkan dalam bidang hukum, kedua negara sepakat menjalin kerja sama mengatasi tindak kejahatan pencucian uang.

Sumber : ANTARA

Kekurangan Anggaran Akan Dibiayai Pinjaman Luar Negeri

JAKARTA - Komisi I DPR RI sepakat mendukung kebijakan pemerintah untuk menambah anggaran peremajaan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) TNI Rp 50 triliun.

Komisi I bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pertahanan, dan TNI sepakat memenuhi kebutuhan anggaran modernisasi alutsista Renstra Tahap I (2011-2014) yang masih ada gap sebesar Rp 50 triliun dari kebutuhan total Rp 150 triliun.

"Komisi I DPR dan pemerintah sepakat gap anggaran sebesar Rp 50 triliun akan dipenuhi dari APBN dan APBN-P yang sumber pembiayaannya berasal dari rupiah murni, pinjaman dalam negeri, dan pinjaman luar negeri," ujar Ketua Komisi I, Mahfud Siddik ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/10).

Mahfud juga mengatakan, tahun anggaran 2011 alokasi anggaran untuk modernisasi alutista pada APBN 2011 mendapatkan tambahan anggaran dari dana optimalisasi sebesar Rp 2 triliun dan kekurangan sebesar Rp 9 triliun.

Selain itu, sambung Mahfud untuk kebutuhan anggaran modernisasi alutista tahun 2011 sesuai renstra tahap I Kemenhan diupayakan untuk dipenuhi dalam APBN P 2011 melalui mekanisme pembahasan anggaran antara pemerintah dan Banggar.

"Untuk memastikan realisasi anggaran modernisasi alutista berjalan efektif, Komisi I dan pemerintah sepakat untuk menggunakan pola multiyears, dimulai dari APBN 2011. Proses pengadaan melalui kontrak induk, dan pembayaran secara bertahap serta disinergikan dengan revitalisasi industri pertahanan nasional," papar politisi PKS ini.

Lebih lanjut Mahfud menerangkan, seiring komitmen kebijakan untuk memenuhi MEF tahap I tahun 2011-2014, Komisi I DPR mendesak Kemenhan/TNI, Mabes TNI bersama-sama melakukan akselerasi dalam perbaikan mekanisme perencanaan, peningkatan kemampuan penyerapan anggaran, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Sumber : DETIKFINANCE.COM

Raker Gabungan Bahas Anggaran Modernisasi Alutsista

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono (kanan), Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kedua kanan), Menteri Keuangan Agus Martowardojo (kiri), Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mahfud Siddiq (tengah), dan Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin (kedua kiri), memberi keterangan pers, seusai menggelar rapat kerja gabungan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/10). Komisi I DPR sepakat memenuhi kebutuhan anggaran modernisasi alutsista Rencana Strategis (Renstra) Tahap I Tahun 2011-2014. FOTO ANTARA/Ismar Patrizki/ed/nz/10.

Menhan Serah Terimakan 3 Heli Mi-35P ke TNI AD

Foto-foto : DETIK, ANTARA

CIPUTAT - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyerahkan 3 helikopter jenis MI-35P kepada TNI Angkatan Darat di Lapangan Terbang Pusnerbad, Pondok Cabe, Ciputat, Rabu (20/10).

Purnomo dan Dubes Rusia untuk RI, Alexander A Vivanov juga menandatangani berita acara serah terima dan secara simbolis menyiramkan air mawar dan memecahkan kendi ke heli. Acara serah terima ini juga dihadiri Wakil KSAD Letjen Suryo Prabowo, dan sejumlah anggota DPR.

Dikatakan dia, 3 heli ini dibeli setelah adanya tanda tangan antara pemerintah Indonesia dengan Rusia dengan menggunakan fasilitas state credit pemerintahan Rusia sebesar US$ 56.100.000 atau setara dengan Rp 64.515.000.000. Harga itu termasuk pencakupan persenjataan dan amunisi serta pelatihan bagi para calon awak pesawat.

Menurut dia, pesawat buatan Rusia ini akan menambah kekuatan TNI AD. Saat ini, TNI AD sudah mempunyai 11 helikopter generasi baru yang cukup handal. Dengan perincian, 5 buah helikopter MI-35P, 6 buah MI- 17V-5.

Sumber : DETIKNEWS.COM