Kekurangan Anggaran Akan Dibiayai Pinjaman Luar Negeri

JAKARTA - Komisi I DPR RI sepakat mendukung kebijakan pemerintah untuk menambah anggaran peremajaan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) TNI Rp 50 triliun.

Komisi I bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pertahanan, dan TNI sepakat memenuhi kebutuhan anggaran modernisasi alutsista Renstra Tahap I (2011-2014) yang masih ada gap sebesar Rp 50 triliun dari kebutuhan total Rp 150 triliun.

"Komisi I DPR dan pemerintah sepakat gap anggaran sebesar Rp 50 triliun akan dipenuhi dari APBN dan APBN-P yang sumber pembiayaannya berasal dari rupiah murni, pinjaman dalam negeri, dan pinjaman luar negeri," ujar Ketua Komisi I, Mahfud Siddik ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/10).

Mahfud juga mengatakan, tahun anggaran 2011 alokasi anggaran untuk modernisasi alutista pada APBN 2011 mendapatkan tambahan anggaran dari dana optimalisasi sebesar Rp 2 triliun dan kekurangan sebesar Rp 9 triliun.

Selain itu, sambung Mahfud untuk kebutuhan anggaran modernisasi alutista tahun 2011 sesuai renstra tahap I Kemenhan diupayakan untuk dipenuhi dalam APBN P 2011 melalui mekanisme pembahasan anggaran antara pemerintah dan Banggar.

"Untuk memastikan realisasi anggaran modernisasi alutista berjalan efektif, Komisi I dan pemerintah sepakat untuk menggunakan pola multiyears, dimulai dari APBN 2011. Proses pengadaan melalui kontrak induk, dan pembayaran secara bertahap serta disinergikan dengan revitalisasi industri pertahanan nasional," papar politisi PKS ini.

Lebih lanjut Mahfud menerangkan, seiring komitmen kebijakan untuk memenuhi MEF tahap I tahun 2011-2014, Komisi I DPR mendesak Kemenhan/TNI, Mabes TNI bersama-sama melakukan akselerasi dalam perbaikan mekanisme perencanaan, peningkatan kemampuan penyerapan anggaran, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Sumber : DETIKFINANCE.COM