Perbankan Harus Didesak Dukung Industri Pertahanan

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi mengemukakan pemerintah harus mendesak Departemen Keuangan, Departemen Pertahanan, terlebih perbankan nasional untuk bekerja sama mendukung industri pertahanan.

"Karena industri pertahanan adalah industri yang sarat dengan value added, yaitu bernilai jual mahal, berteknologi tinggi dan mampu menyerap tenaga kerja serta bisa menggerakkan banyak sektor ril," katanya di Jakarta, Kamis (31/12).

Ia mengatakan itu, sebagai pandangan akhir tahun sekaligus mengomentari pendapat pengamat politik pertahanan, Dr Yusron Ihza, LLM (mantan Wakil Ketua Komisi I DPR RI) tentang industri pertahanan bisa jadi lokomotif untuk menarik gerbong perekonomian nasional. "Itu betul. Saya setuju ini. Sebab, industri pertahanan bisa menggerakkan banyak sektor ril, seperti industri baja, industri peledak dan industri elektronika yang kesemuanya menampung banyak tenaga kerja serta sebagian besar sumber bahan bakunya tersedia di republik ini," kata Fayakhun.

Karena itu, dia mengingatkan Departemen Keuangan agar tidak melihat industri pertahanan hanya dari sisi untung-rugi jangka pendek. Industri ini, menurut Fayakhun Andriadi yang kini tengah menyelesaikan program doktor ilmu politik di Universitas Indonesia (UI), sangat menguntungkan dalam jangka panjang. "Sekaligus mengamankan kekayaan alam, mengamankan kepentingan nasional dan melindungi warga negara, berdasarkan amanat konstitusi," katanya.

Ia menyontohkan, Rusia yang pada tahun 1992-2000, pascaruntuhnya Uni Soviet, mengalami kesulitan ekonomi besar-besaran. "Tetapi, karena mereka menguasai industri ini (pertahanan), mereka kemudian bisa mengekspor alat tempurnya, seperti pesawat, kapal selam, tank dan lain-lain dengan harga tinggi sebagai 'income' negara. Rusia kini tetap berwibawa sebagai negara besar, tak bisa diutak-atik begitu saja oleh negara manapun," kata Fayakhun.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Sukhoi Su-30MK2 Kembali Ke Makassar

MAKASSAR - Setelah sukses melaksanakan beberapa misi di Lanud Iswahjudi sejak tanggal 19/12 - 23/12, 3 pesawat Sukhoi Su-30Mk2 kembali ke home basenya di Makassar, Rabu (30/12). Burung besi buatan Rusia dari Skadron Udara 11 Lanud Sultan Hasanudin Makassar, Sulawesi Selatan tersebut beberapa hari terakhir ini stand by di Lanud Iswahjudi, Magetan, Jawa Timur.

Komando Militer Pattimura Tambah Satu Batalyon

SAUMLAKI - Komando Daerah Militer XVI Pattimura segera menambah satu Batalyon 734 yang bermarkas di Saumlaki, Maluku Tenggara Barat. Dengan demikian kekuatan Kodam menjadi 10 ribu personil. Hal tersebut dinyatakan oleh Panglima Kodam Mayor Jenderal M.Noer Muis kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (30/12).

Menurutnya, rencana pembentukan Batalyon 734 sudah ada sejak 2007 namun baru bisa direalisasikan pada 2010 karena saat itu masih terbatas personil dan anggaran, sehingga saat ini baru bisa membangun markas untuk empat kompi.

“Batalyon ini dibentuk karena personil TNI di Maluku masih sangat kurang,” katanya.

Hingga saat ini Kodam memiliki sekitar 9.000 personil yang tersebar di Maluku. Dengan kekuatan sebanyak itu, personil Kodam relatif kecil jika dibandingkan dengan wilayah yang harus diamankan. Maluku memiliki luas laut sekitar 94 persen, terdiri dari sekitar 1.500 pulau, 1.200 pulau di antaranya kosong dan 18 pulau berada terdepan atau berbatasan dengan negara lainnya. Dengan demikian, Kodam yang membawahi wilayah Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara, satu pulau dalam wilayah Kodam diamankan 6-7 personil.

Untuk mengamankan pulau-pulau terdepan yang berbatasan dengan negara lain, selain tugas utama TNI, masyarakat juga diharapkan mempunyai andil untuk berperan sebagai pemberi informasi kepada pihak keamanan. Itu terbukti dengan adanya laporan nelayah di wilayah perbatasan Maluku Barat Daya, dengan Timor Leste dan Australia, TNI berhasil mengamankan imigran gelap yang menyingggahi salah satu pulau terdepan.

“Katong lapor oarang masuk pulau la dong dapa tangkap,” ujar Andreas Anaktotoli, salah seorang nelayan asal Kabupaten Maluku Barat Daya, kepada wartawan.

Sumber : TEMPOINTERAKTIF

Australia Mungkin Menyusupi Garut Selatan

View Larger Map

GARUT - Untuk mengantisipasi kemungkinan ancaman dan pengaruh Australia, yang berbatasan dengan lepas pantai selatan Garut, perlu segera dibangun satu batalyon baru di Garut selatan karena indikasi penyusupan mulai berlangsung di sana, kata Komandan Distrik Militer 0611 Garut, Kolonel Infanteri Herman Djatmiko, Rabu (30/12).

Dia mengungkapkan, secara geografis letak kawasan Gasela berbatasan langsung dengan perairan pulau Christmas, wilayah Australia, namun penyusupan secara fisik memang belum terlihat, sebaliknya penyusupan secara ekonomi mulai tampak.

Potensi penyusupan di wilayah Garut selatan tinggi, terutama secara ekonomi dan propaganda sudah mulai tampak, ujar Herman usai apel Danramil dan Babinsa sekabupaten di Garut.

Dia juga menyatakan, di wilayah selatan Garut mudah menerima siaran radio berita Australia, yang bisa dijadikan sarana propaganda oleh negara itu.

Oleh karena itu, pembentukan fasilitas militer di wilayah selatan dinilai penting, terlebih jumlah anggota militer di wilayah selatan Garut masih kurang atau tak sebanding dengan luas wilayah kerjanya.

Dia mengingatkan, untuk membangun fasilitas militer baru di wilayah selatan Garut diperlukan lahan sekurangnya 30 hektare, untuk keperluan satu batalyon pasukan yang berjumlah 1.000 orang lebih.

Sumber : ANTARA

SAR Laut Yon Taifib

JAKARTA - Seorang prajurit Taifib Korps Marinir siap melakukan pendaratan di laut pada operasi penerjunan perahu karet (Rubber Duck Operation) di sekitar Pantai Marina, Ancol, Jakarta, Selasa (29/12). Latihan yang melibatkan Paasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana itu untuk melakukan SAR terutama di laut. FOTO ANTARA/Saptono/Spt/09

TNI AL Akan Cari Pengganti Kapal Latih KRI Dewaruci

JAKARTA - TNI Angkatan Laut (TNI-AL) akan memodernisasi sejumlah peralatan perangnya pada tahun 2010 mendatang. Termasuk salah satunya adalah kapal layar tiang tinggi KRI Dewaruci yang merupakan kapal latih legendaris milik TNI AL, juga akan diganti.

"Untuk KRI Dewaruci juga kita pikirkan penggantinya tahun 2010," ujar KSAL Laksamana Madya Agus Suhartono dalam jumpa pers di Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (29/12).

KRI Dewaruci merupakan kapal latih bagi taruna akademi TNI AL. Berkali-kali kapal yang telah digunakan sejak tahun 1957 ini telah mengelilingi dunia dalam misi latihan dan diplomatik.

Selain kapal Dewaruci, TNI AL juga akan membangun kapal korvet dan kapal jenis landing ship tank di PT PAL . Beberapa waktu lalu TNI AL juga memesan 3 unit CN-235 MPA sebagai pengganti Nomad dari PT Dirgantara Indonesia.

"Untuk Marinir, mudah-mudahan tahun 2010 nanti ranpur amfibi BMP-3F akan datang dari Rusia sebanyak 17 unit," jelasnya.

Sumber : DETIKNEWS.COM

TNI AL Selamatkan Uang Negara Rp13,8 Triliun

JAKARTA - Sepanjang 2009, TNI Angkatan Laut menyelamatkan kekayaan negara sebesar Rp13,8 triliun dari berbagai operasi menangani kejahatan laut di wilayah Republik Indonesia.

Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Agus Suhartono dalam silahturahmi akhir tahun dengan kalangan media massa di Jakarta, Selasa (29/12), mengatakan, dalam penegakan hukum, TNI AL telah menindak berbagai kasus seperti pencurian ikan, penyelundupan kayu, pasir, timah, dan CPO.

Dari berbagai kejahatan laut yang ditindak itu, antara lain TNI AL memeriksa 2.369 kasus perikanan. Sekitar 117 di antaranya telah diproses hukum dengan potensi kekayaan negara yang bisa diselesaikan sebesar Rp2,4 tiriliun.

Untuk kasus penyelundupan kayu sebanyak 16 kasus dengan potensi kekyaan negara yang bisa diselamatkan sebanyak Rp52,4 miliar. Lantas, kejahatah laut lainnya seperti penyelundupan granit, pasir timah, dan lain-lain sebanyak 109 kasus dengan potensi kekayaan negara yang diselematkan sebesar Rp11,3 triliun.

"Berdasar capaian itu, maka total potensi kekayaan negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp13,8 triliun atau naik dibanding 2008 sebesar Rp13,7 triliun," kata Agus Suhartono. Selain operasi militer perang, pihaknya juga melakukan dalam bentuk bantuan penanganan bencana, membantu proses pembangunan negara, kegiatan diplomatik melalui pertukaran perwira dan penugasan belajar ke China, Australia, dan Singapura. "Kami juga mengirimkan personel kita dalam misi perdamaian PBB seperti di Lebanon, Kongo, Somalia dan Nepal," ungkap Kasal.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Marinir Berangkat ke Ambalat

SURABAYA - Sebanyak 130 personel Satuan Tugas Marinir (Satgasmar) Ambalat X, Senin (28/12), berangkat ke wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia itu.

Keberangkatan satgas itu dilepas Komandan Pasmar-1 Brigjen TNI (Mar) I Wayan Mendra dalam upacara resmi di lapangan apel Yonif-1 Marinir Jalan Teluk Bayur 62, Tanjung Perak, Surabaya.

Ke-130 personel dari jajaran Pasmar-1 yang dikomandani Letnan Satu Marinir Imam Syafi`i itu terdiri dari 106 personel dari Yonif-1 Marinir, dan tujuh personel dari Batalyon Taifib-1 Marinir.

Selain, enam personel dari Batalyon Komlek-1 Marinir, enam personel dari Batalyon Kesehatan-1 Marinir, empat personel dari Denma Pasmar-1, dan seorang personel dari Batalyon Provoost-1 Marinir.

Di depan 130 personel Satgasmar Ambalat X, Komandan Pasmar-1 mengatakan tugas negara yang mulia itu harus dilaksanakan dengan penuh semangat dan kebanggaan yang tinggi.

"Itu karena operasi yang dilaksanakan di perairan Ambalat itu merupakan upaya mempertahankan wilayah dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya.

Dalam kesempatan itu, orang nomer satu di jajaran Pasmar-1 itu mengingatkan perlunya personel satgas untuk tetap waspada, karena yang diemban sangat berat dan penuh risiko.

"Setiap saat, tugas yang ada dapat mengancam kalian apabila tidak selalu waspada, karena itu kewaspadaan merupakan hal yang utama demi keberhasilan tugas, serta menjunjung martabat bangsa dan negara," katanya.

Menurut dia, penugasan bagi prajurit Korps Marinir adalah suatu kepercayaan dari pemimpin, sedangkan kepercayaan adalah suatu kehormatan sekaligus merupakan kebanggaan, karena itu tugas yang diemban harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

"Saya berharap Satgasmar Ambalat X juga dapat bekerja sama dengan jajaran satgas lainnya dari jajaran TNI/Polri, tokoh agama, dan masyarakat," katanya.

Pelepasan Satgasmar Ambalat X itu dihadiri Kepala Staf Pasmar-1 Kolonel Marinir LW. Supit, Danlanmar Surabaya Kolonel Marinir Enjang Suryana, Danmenart-1 Mar Kolonel Marinir RB. Heraspatty, SE, dan Danmenbanpur-1 Mar Kolonel Marinir Suhono.

Sumber : ANTARA

Pelanggaran Wilayah Udara Indonesia Masih Terjadi

KUTA - Komandan Pangkalan Udara TNI-AU Ngurah Rai, Letnan Kolonel Penerbang Aldrin P Mongan, menyatakan, pelanggaran wilayah dan koordinir udara di Indonesia Timur melalui cakupan radar Ngurah Rai masih terjadi.

"Saya tidak berwenang merinci jumlah, jenis, dan berbagai hal lain terkait itu. Tetapi yang jelas, pelanggaran itu masih terjadi dan kami terus mewaspadainya sesuai perintah komando atas," katanya, kepada ANTARA, di Kawasan Kuta, Bali, Minggu (27/12) petang.

Menurut Mongan, sistem radar terpadu antara milik instansi pemerintah sipil dan militer selalu memberi peringatan terkini terkait lalu-lintas udara yang dilakukan melalui Kendali Lalu-lintas Udara (ATC) Ngurah Rai, Bali.

Preseden positif kemampuan daya tangkal dan peringatan TNI-AU atas pelanggaran udara oleh wahana tempur negara asing yang paling terkenal saat ini, katanya, adalah Peristiwa Bawean, pada 2003 lalu.

"Inilah bukti kerja sama baik antara instansi sipil dan militer. Pada awalnya, satu pesawat terbang sipil kita memergoki secara visual kehadiran pesawat tempur tak dikenal, kemudian kapten pilotnya mengontak ATC Djuanda tentang hal itu," kata mantan penerbang C-130 Herkules itu.

Dari ATC Djuanda, katanya, langsung hal itu diinfokan ke pihak TNI-AU dan jajarannya, di antaranya adalah Komando Sektor Udara IV yang bertanggung jawab terhadap pengamatan udara di Indonesia Timur dan Tenggara.



"Dari situ keluar perintah untuk mencegat dan memeriksa identitas pesawat tempur tak dikenal itu. Tugas itu bisa dilaksanakan secara baik dan akhirnya pesawat tempur itu bisa mematuhi peraturan udara nasional kita, di antaranya memberitahu identitas dan maksud penerbangannya," katanya.

Penerbangan militer mancanegara di wilayah dan koridor udara nasional Indonesia, katanya, tidak dilarang. "Sepanjang untuk kepentingan penerbangan damai dan meminta ijin melintas kepada pemegang otoritas hal ini di pihak kita. Kalau tidak demikian maka bisa dikatakan sebagai pelanggaran wilayah udara nasional," kata Mongan.

Wilayah udara Bali yang diawasi ATC Ngurah Rai, katanya, memiliki karakteristik khas dalam hal frekuensi dan jenis penerbangan internasionalnya. Sepanjang hari, aktivitas penerbangan yang mendarat dan lepas landas dari Ngurah Rai mencapai ratusan pergerakan.

"Yang ideal, sekali lagi ini yang ideal, kami memiliki wilayah pangkalan udara militer tersendiri karena ini adalah aerodrome aktif yang juga penting bagi pertahanan nasional. Khusus untuk mengantisipasi gangguan keamanan aerodrome ini pada akhir tahun, satu `flight` Skuadron Pasukan Khas 464 TNI-AU di-BKO-kan ke sini," katanya.

Kekuatan satu "flight" atau kompi yang berpangkalan di Pangkalan Udara Utama Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur itu, katanya, merupakan satu ukuran kekuatan yang cukup ideal untuk mengantisipasi gangguan keamanan Bandar Udara Ngurah Rai yang vital bagi penerbangan nasional.

Sumber : ANTARA

Personil Yonif 742/SWY Berangkat ke Perbatasan Timor Leste

GERUNG - Seorang personil TNI diabadikan sambil menggendong anaknya sebelum menaiki KRI Teluk Bone-511 di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, NTB, Minggu (27/12). Sebanyak 650 personil Yonif 742/SWY diberangkatkan menuju perbatasan RI-RDTL (Timor Leste) untuk menjaga keamanan wilayah setempat. FOTO ANTARA/Budi Afandi/ama/09

KSAU dan Komitmen Nol Kecelakaan

KSAU, Imam Sufaat. (KOMPAS/SUBUR TJAHJONO)

JAKARTA - Isu nol kecelakaan atau zero accident masih menjadi tantangan utama setiap Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, termasuk KSAU yang baru Marsekal Madya Imam Sufaat. Namun, Imam Sufaat tidak main-main untuk mewujudkan target tersebut pada tahun 2010 di tengah minimnya anggaran pertahanan untuk TNI Angkatan Udara.

”Kita berusaha. Kalau Presiden minta saya mundur, mau bagaimana lagi. Saya berbuat yang terbaik bagi TNI AU,” ujar Imam.

Untuk mengetahui pemikiran Marsdya Imam Sufaat, Kompas mewawancarainya di Markas Besar TNI AU Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (21/12).

Bagaimana langkah-langkah mewujudkan target nol kecelakaan tersebut?

Sudah ada Road Map to Zero Accident. Kita upayakan langkah-langkah yang dilaksanakan konsisten. Mulai dari take off saat latihan. Mulai dari engagement air to air, yaitu tidak latihan jauh, tapi dekat dengan pangkalan. Dengan perencanaan yang bagus. Kalau alokasi jam latihan, perlu ada perencanaan bagus. Di atas jangan hilang-hilangan. Kalau enggak dibantu dengan radar, bisa hilang. Kita juga mengombinasikan beberapa jenis latihan jadi satu.

Saya tekankan bahwa komandan skuadron harus kuat penguasaannya. Komandan skuadron harus tahu bagaimana kemampuan kapten pilotnya, komandan flight-nya, wingman-nya, sehingga misi yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas. Misalnya dia enggak mampu dengan misi malam hari, kita tidak latih. Perencanaan betul-betul kita tekankan. Komandan skuadron atau pangkalan harus lihat luar terus (kondisi udara).

Apa kondisi pesawat paling penting dalam pencapaian target nol kecelakaan?

Tidak hanya pesawat, orang juga. Beberapa kali kecelakaan adalah karena human error (kesalahan manusia). Hampir 80 persen human error, apa itu manajemennya atau operatornya.

Bisa dari maintenance (pemeliharaan), operator, atau yang mendukung. Misalnya pangkalan bilang tidak bisa landing (mendarat) karena cuaca. Dia harus berani bilang tidak boleh mendarat. Jangan biarkan pilot mengambil keputusan sendiri.

Ini program 100 hari KSAU?

Iya. Itu yang jangka pendek. Setahun ini (2010) tidak ada kecelakaan. Tahun berikutnya juga kita upayakan (tidak ada lagi kecelakaan).

Apa ada reward and punishment (mekanisme penghargaan dan hukuman) untuk pelanggaran?

Iya. Kita sudah sosialisasi. Yang penting adalah membangkitkan budaya safety (keselamatan) di satuan. Tidak hanya penerbang atau perwira, semua. Di Amerika Serikat pun pesawat canggih seperti F22 pun jatuh. Tapi, there is no room for error di atas. Penerbang tidak boleh salah.

Ini termasuk target berani?

Ya, kita harus berani. Kita usaha. Penerbang harus profesional. Untuk pesawat siap terbang, kan, sudah ada check list-nya. Kita harus upayakan secara fisik juga. Kalau memang ada gangguan, ya itu kehendak Yang di Atas.

Misalnya tahun 2010 ada satu saja pesawat yang jatuh, tindakan apa yang akan diambil?

Kalau dia salah, saya tidak akan segan-segan ganti. Tapi, kalau memang itu di luar kemampuan kita, ya semua harus care (memberi perhatian). Tidak hanya saya, tetapi seluruh Angkatan Udara.

KSAU siap mundur?

Maju mundur terserah Presiden. Kita berusaha. Kalau Presiden minta saya mundur, ya mau bagaimana lagi. Saya berbuat yang terbaik bagi TNI Angkatan Udara. Nanti yang nilai saya Panglima TNI dan Presiden.

Apa benar pesawat TNI Angkatan Udara yang benar-benar siap terbang itu cuma 40 persen?

Memang sangat tergantung anggaran. Tapi, enggak mungkin pesawat itu terus yang dipakai. Kita atur jadwalnya mana yang operasional, mana yang perawatan. Kalau anggaran cukup, ada minimum stock level (tingkat stok minimum) di gudang. Tapi, pesawat yang dipakai memang hanya yang layak untuk terbang.

Bagaimana penjabaran minimum essential forces (kekuatan minimum esensial) di TNI AU?

Itu kan jalan tengah. Yang ideal itu postur kita tahun 2024. Ada kebijakan Presiden, bisa laksanakan tugas pokok kita secara minimum. Kita bisa atasi ancaman pada saat bersamaan di dua trouble spot (titik masalah). Misalnya, TNI Angkatan Darat minta deploy (pengerahan) satu batalyon, kita harus mampu.

Kalau kita lihat dari kondisi negara yang banyak bencana, mau tidak mau TNI AU harus prioritaskan transpornya. Tetapi, sebagai TNI AU, kita harus tekankan pesawat tempur. Kalau hanya pesawat transpor, nanti namanya bukan Angkatan Udara, tapi angkutan udara.

Pesawat baru

Meskipun anggaran terbatas, pengadaan sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) tetap dikakukan. Seperti dijelaskan Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama FHB Soelistyo yang mendampingi KSAU selama wawancara, dalam waktu dekat TNI AU akan memiliki pesawat OV 10 Bronco, HS Hawk MK 53, dan pengganti F5E. Untuk pesawat angkut, TNI AU akan mengganti F 28 VIP, C 212, F 27, dan B 737 MPA. Selain itu, juga menyusul proses pengadaan pesawat jet tanker. Untuk helikopter, pengadaan heli Combat SAR dan heli Colibri. Untuk pesawat latih, ada penggantian AS 202. Untuk radar direncanakan pengadaan radar GCI, GCA, dan radar cuaca.

KSAU Marsdya Imam Sufaat menambahkan, tahun depan juga akan datang sejumlah pesawat tempur Sukhoi dari Rusia.


Sukhoi Su-30MK2 TNI AU

Kalau pengadaan pesawat tempur dalam waktu dekat?

Kita lagi proses untuk ganti OV 10. TNI sudah paparan dan Dephan sudah cocok. Penggantinya sementara ini dari Brasil (Super Tucano). Kita masih perlu pesawat seperti itu untuk pemberantasan pembalakan liar, narkoba, terorisme. Pesawat ini cocok. AS juga pakai di Afganistan. Kecepatan rendah dan biaya operasi lebih murah.

Kalau pengadaan Sukhoi?

Saya sudah minta supaya dipercepat. Mudah-mudahan 5 Oktober 2010 (Hari TNI) sudah ada.

Pemanfaatan simulator bagaimana?

Simulator sangat membantu karena biaya sehari-hari rendah, tapi harus efisien sehingga kalau kita punya banyak pesawat baru kita adakan simulatornya, biar tidak rugi. Harga satu simulator bisa 1,5 harga pesawat. Kita di Indonesia sudah bisa buat simulator yang standar. Di antaranya dengan simulator F 16, sehingga walau jam terbang sedikit, pilotnya bisa jago-jago.

Bagaimana pemenuhan alutsista oleh industri dalam negeri?

Tidak benar kalau ada pendapat TNI AU tidak ingin memakai produksi dalam negeri. Sejak awal TNI AU sudah pakai hasil PT DI, misalnya Cassa 212, CN 235. Puma, yang harganya mahal, kita beli. Sekarang lagi dirintis oleh Dephan kerja sama dengan Korea untuk buat pesawat tempur.

Bagaimana soal suku cadang pesawat palsu?

Yang nakal-nakal itu sudah kita tindak.

Apa kekuatan TNI AU punya efek detterent (penggentaran)?

Itu idealmya. Kata pengamat, sesuai dengan luas negara kita, bisa butuh 80 skuadron tempur. Tapi, itu tidak mungkin. Kita memerhatikan kemampuan negara. Tetapi, kita punya perencanaan sampai 2019 dan 2024.

Kemampuan penerbang-penerbang kita bagaimana?

Di Singapura dan Malaysia ada masalah perekrutan. Tidak banyak yang mau masuk Angkatan Udara. Di kita, dari lulusan SMA, cari yang nilai 8 ke atas tidak susah. Untuk AAU, kita sudah naikkan batas indeks prestasinya. Dari 2,5 jadi 2,7 sekarang. Nanti kita naikkan jadi 3. Sekarang yang di atas 3 ada sekitar 40 persen. Orangnya pintar, berdedikasi, sehingga keselamatan bisa ditekankan.

Masih banyak pelanggaran wilayah udara?

Tidak banyak. Selalu pasti kita laporkan ke Panglima TNI.

Sumber : KOMPAS

Fly Past Pesawat Tempur di Acara Praspa TNI-POLRI

SURABAYA - Sejumlah pesawat tempur melaksanakan Fly Past dalam acara Praspa (Prasetya Perwira) TNI dan Polri 2009. Bertolak dari Landasan Pacu Lanud Iswahjudi, Magetan menuju Dermaga Ujung, Surabaya-Jawa Timur.

Lanud Iswahjudi mengerahkan sebelas pesawat tempur untuk melaksanakan tugas Fly Past, dalam rangka memeriahkan acara Praspa TNI dan Polri tahun 2009, Rabu (23/12) di dermaga Ujung, Surabaya.

Ke sebelas pesawat tempur tersebut terdiri dari F-16 Fighting Falcon dari Skadron Udara 3, F-5 TigerII dari Skadron Udara 14 Lanud Iswahjudi dan Sukhoi Su-30 dari Skadron Udara 11 Lanud Sultan Hasanuddin Makassar. Semua pesawat bertolak dari landasan pacu Lanud Iswahjudi.

Sumber : DISPENAU

Menteri Pertahanan Berkunjung ke Depohar 30

MALANG - Menteri Pertahanan RI, Ir. Purnomo Yusgiantoro Beserta rombongan mengadakan kunjungan ke Satuan Pemeliharaan 31 Depo Har 30, Selasa (22/12). Kunjungan diterima langsung oleh Komandan Lanud Abd Saleh Marsma TNI Ida Bagus Anom M., didampingi Komandan Depo Har 30, Komandan Wing 2 Lanud dan para pejabat lainnya di VIP Room selanjutnya rombongan langsung menuju Sathar 31.

Dalam kunjungannya Menhan meninjau tempat pemeliharaan dan perbaikan pesawat Hercules khususnya engine T56 series. Dimana dalam perbaikan tingkat beratnya dilaksanakan di Sathar 31. beliau menanyakan kesiapan pesawat Hercules yang sedang dirawat di Sathar 31 apa sudah selesai atau belum. Selain itu juga menannyakan masalah suku cadang dan fasilitas kelengkapan peralatan yang dipunyai Sathar 31.

Sumber : PUSPENTNI

Kontrak Pengadaan Alutsista Tetap Jalan

JAKARTA - TNI menyatakan bahwa kontrak yang telah ditandatangani pada awal Desember bersama Departemen Pertahanan, Kementerian Negara BUMN, dan Kepolisian RI menjadi harga mati. Meski mereka menyusun ulang rencana strategis kebutuhan alutsista, TNI meyakinkan tak akan ada perubahan atas komitmen tersebut.

"Sudah, namanya juga kontrak. Kalau sudah kontrak itu sudah kartu mati. Mudah-mudahan terlaksana dan terealisir," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen kepada wartawan di Jakarta, Senin (21/12).

Ia menyatakan bahwa penyusunan ulang renstra diutamakan untuk jangka pendek. Penyusunannya, sambung dia, mengacu pada program pembangunan kekuatan yang sudah ada. Perubahan itu akan dibahas kembali oleh angkatan dan Mabes TNI untuk diserahkan kembali pada Dephan.

"Untuk yang sudah diprogramkan, kan tidak mungkin berubah setengah tahun. Perubahannya perlu waktu lama. Jadi, ga mungkin, TNI AD misalnya, hari ini minta perubahan persenjataan yang mau dibeli kemudian disetujui Dephan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya Agus Suhartono menyatakan bahwa kapal-kapal perang Republik Indonesia akan dipersenjatai peluru-peluru kendali buatan China.


KRI Layang-805 meluncurkan rudal C-802 asal China

KSAL menyatakan puas atas hasil uji coba peluru kendali C-802. Pihaknya menyatakan bahwa pengadaannya sedang dilanjutkan dan tengah dalam proses di Dephan. "Kami telah melakukan uji coba dan menggunakan peluru kendali C-802, hasilnya bagus. Pengadaannya kita lanjutkan dan kini tengah dalam proses di Dephan," jelas KSAL.

Selain peluru kendali C-802, pihaknya juga tengah menjajaki rudal C-705 yang lebih ramping bentuknya dari negara yang sama. Kedua rudal tersebut akan dipasangkan pada kapal patroli cepat dan kapal perang jenis speijk.

"Untuk membuat peluru kendali, kita belum mampu. Masih harus mengandalkan dari luar negeri. Tetapi, kalau mengintegrasikan sistem tempur kapal-kapal perang kita, PPT PAL sudah mampu," sahutnya.

Terkait dengan penyusunan cetak biru, KSAL menyatakan bahwa pihaknya masih memetakan persenjataan dan perlengkapan apa saja yang dapat diserahkan pengadaan dan penanganannya pada PT PAL. TNI AL juga secara bertahap akan memensiunkan 27 armada perang untuk diganti dengan alat yang lebih canggih.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Rusia Akan Percepat Pengiriman Tiga Pesawat Sukhoi Su-27SKM ke TNI AU

JAKARTA - Pemerintah Rusia berkomitmen untuk mempercepat pengiriman tiga pesawat Sukhoi Su-27SKM yang dipesan Pemerintah Indonesia untuk TNI Angkatan Udara.

"Kami akan membantu percepat pengiriman tiga pesawat Sukhoi untuk TNI AU," kata Duta Besar Rusia untuk Indonesia Alexander. A. Ivanov seperti dikutip juru bicara TNI AU Marsekal Pertama TNI FH Bambang Soelistyo ketika dikonfirmasi ANTARA News di Jakarta, Senin (21/12).

Komitmen Pemerintah Rusia itu disampaikan Ivanov saat mengadakan kunjungan ke Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Imam Sufa`at yang berlangsung tertutup.

Bambang mengatakan, keterlambatan pengiriman tiga Sukhoi itu disebabkan masalah teknis administrasi yang akan segera diselesaikan pemerintah Rusia.

Semula tiga pesawat jitu dijadwalkan tiba antara Desember 2009 dan Januari 2010 namun karena permasalahan teknis administrasi maka diundur menjadi Oktober 2010.

"Ya kami berharap ketiganya bisa tiba lebih cepat dari Oktober 2010, karena tambahan tiga pesawat Sukhoi itu sangat memadai untuk memberikan efek tangkal. Dan Pemerintah Rusia sangat memahami," tutur Bambang.

Ia mengemukakan, kesiapan tiga pesawat Sukhoi jenis SU-27SKM itu tidak ada masalah dan siap diterbangkan ke Indonesia.

Dalam pertemuan itu, Pemerintah Rusia juga menjamin keberlangsungan pendidikan bagi para pilot dan teknisi TNI Angkatan Udara untuk memperdalam operasional Sukhoi.

"Mereka berkomitmen juga untuk tetap memberikan pendidikan bagi para pilot dan teknisi kita untuk operasional Sukhoi, meskipun kita juga melatih kru kita di China," demikian Bambang.

Sumber : ANTARA

Sergap Pantai Infantri TNI AD

MAKASSAR - Sejumlah pasukan Infanteri TNI AD melakukan penyergapan di pantai Tete, Desa Boneputeh, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, Sulsel, Minggu (20/12). Latihan sergap pantai oleh Infanteri TNI AD merupakan latihan akhir untuk pembaretan dan penyematan brevet kualifikasi "Yudha Wastu Pramuka"i. FOTO ANTARA/Sahrul Manda Tikupadang/ss/ama/09

Pemerintah Bantu Modal PT PAL

JAKARTA - PT Perusahaan Pengelola Aset akan segera mencairkan dana pinjaman untuk membantu kesulitan modal kerja PT PAL Indonesia, khususnya dalam penyelesaian pesanan pembuatan kapal.

Hal ini bisa dilakukan setelah ditandatanganinya persetujuan dari Menteri Keuangan dan Menteri Negara BUMN tentang pencairan pinjaman sebesar 25,6 juta dollar AS dan Rp 193,37 miliar untuk keperluan modal kerja dan restrukturisasi PT PAL Indonesia.

PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) ditugaskan pemerintah untuk merestrukturisasi dan merevitalisasi BUMN pembuat kapal nasional tersebut.

Corporate Secretary PPA Renny O Rorong dalam siaran persnya di Jakarta, pekan lalu, mengatakan, pinjaman ini bersifat komersial, yang berdasarkan kajian akan dapat dilunasi PAL tahun 2018.

Pinjaman itu terdiri dari 25,6 juta dollar AS untuk penyelesaian pembangunan 10 kapal dan Rp 193,37 miliar untuk pembiayaan restrukturisasi korporasi.

Dengan pembiayaan ini, ujar Renny, pemerintah dan pemangku kepentingan mengharapkan PAL dapat lebih fokus dan efisien dalam menjalankan operasionalnya sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk menyongsong masa depan sebagai salah satu industri strategis di bidang pertahanan yang unggul dan dapat berkontribusi untuk memberikan hasil yang optimal bagi negara.

Atas langkah penyehatan ini, diharapkan tahun 2010 posisi penerimaan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) PT PAL sudah positif.

Pada tahun 2011 laba perusahaan BUMN ini sudah mulai dibukukan. Tahun 2013 arus kas PT PAL diharapkan sudah membaik sehingga akan mampu melakukan pembayaran kepada PPA dan kreditor lainnya.

Renny mengatakan, selain restrukturisasi dan revitalisasi PAL, PPA yakin dapat menyelesaikan proses penyehatan PT Waskita Karya (Persero).

Saat ini PPA ditugasi pemerintah menangani penyehatan sekitar 14 BUMN yang mengalami masalah, baik keuangan maupun operasional.

Sumber : KOMPAS

Belanja Modal BUMN 2010 Diproyeksikan Rp.167 Triliun

JAKARTA - Kementerian Negara BUMN memperkirakan belanja modal (capital expenditure/capex) seluruh perusahaan milik negara pada 2010 bakal meningkat sekitar 10 persen dari total "capex" BUMN 2009 sebesar Rp152 triliun.

"Peningkatan `capex` didorong perkiraan bahwa kondisi ekonomi pada 2010 akan lebih baik," kata Menneg BUMN Mustafa Abubakar di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (21/12).

Menurut Mustafa, sektor yang memiliki prospektif kinerja keuangan antara lain sektor pertambangan, perbankan, telekomunikasi, dan perkebunan.

Ia menjelaskan, saat ini pihaknya sedang melakukan pemetaan setiap sektor dari seluruh deputi.

"Saya akan memanggil seluruh BUMN untuk merevisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2010," katanya.

Lebih lanjut diutarakan Mustafa, pemanggilan BUMN untuk mendorong dilakukannya efisiensi, mengurangi biaya produksi dan sinergi antar BUMN.

"Tidak hanya perusahaan besar, tetapi seluruh BUMN harus melakukan terobosan untuk peningkatan kinerja keuangan," tegasnya.

Meski sejumlah BUMN disebutkan memiliki prospektif kinerja yang lebih bagus, Mustafa menuturkan beberapa BUMN belum bisa diharapkan untuk meningkatkan kinerja.

"BUMN Strategis jangan banyak berharap. Mereka harus meningkatkan kemampuan peluang pasar yang diberikan Departemen Pertahanan," tegas Mustafa.

Ia melanjutkan, yang penting bagi BUMN Strategis saat ini adalah mereka bisa memasok alat utama sistem persenjataan (alutsista) secara cepat.

Sebelumnya empat BUMN Strategis, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad mendapat kontrak untuk memasok alutsista bagi Dephan dan Polri.

Sumber : ANTARA

Beberapa KRI Bakal Dipasangi Rudal Asal China

Instalasi rudal C-802 di FPB-57m

JAKARTA - Kapal Perang Republilk Indonesia (KRI) akan dipersenjatai dengan peluru-peluru kendali buatan China, kata Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Agus Suhartono di Jakarta, Senin (21/12).

"Sebelumnya, kami telah melakukan uji coba dan menggunakan peluru kendali C-802, hasilnya bagus. Dan pengadaannya kita lanjutkan dan kini tengah dalam proses di Departemen Pertahanan," katanya, usai menghadiri rapat paripurna ke-30 TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD).

Ia mengatakan, selain peluru kendali C-802, juga tengah dijajaki pengadaan peluru kendali C-705 yang lebih ramping bentuknya dari negara yang sama. "Kedua rudal itu akan dipasangkan di kapal-kapal patroli cepat (fast patrol boat/FPB) dan kapal-kapal perang jenis 'van speijk'," kata Agus.

KSAL menegaskan, sejumlah kapal perang jenis 'van speijk' dan kapal patroli cepat 57m, akan ditingkatkan daya tempurnya dengan mengintegrasikan kembali seluruh sistem tempur dengan persenjataan dan peluru kendali. "Untuk membuat peluru kendali, kita belum mampu. Masih harus mengandalkan dari luar negeri. Tetapi kalau mengintegrasikan sistem tempur kapal-kapal perang kita, PT PAL sudah mampu," ujar Agus.

KSAL mengatakan, dengan keterbatasan anggaran pihaknya terus melakukan skala prioritas dalam pengadaan dan operasional alat utama sistem senjata. "Prioritas kami antara lain, pengamanan wilayah perbatasan maritim dan pulau-pulau terluar," kata Agus.

Ia mengemukakan, pihaknya masih melakukan pemetaan persenjataan dan perlengkapan apa saja yang dapat diserahkan pengadaan dan penanganannya kepada PT PAL.

Selain meningkatkan daya tempur sejumlah kapal perangnya, TNI Angkatan Laut juga secara bertahap akan mem-pensiunkan 27 armada perangnya terdiri atas enam kapal perang dan 21 pesawat Nomad untuk diganti dengan jenis baru dengan kemampuan dan efek tangkal yang lebih "mumpuni".

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

6 KRI dan 21 Nomad TNI AL Dipensiunkan

KRI Teluk Mandar-514, eks Tacoma class LST

JAKARTA - Markas Besar TNI Angkatan Laut segera "mempensiunkan" 27 armada perangnya karena sudah tidak laik untuk dioperasionalkan.

Usai menghadiri rapat paripurna ke-30 TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD), Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Madya TNI Agus Suhartono ketika dikonfirmasi ANTARA News di Jakarta, Senin (21/12), mengatakan, ke-27 armada perang yang akan segera dipensiunkan adalah enam kapal perang dan 21 unit pesawat Nomad.

"Pesawat Nomad memang tidak semua dipensiunkan. Kita sisakan enam yang masih laik operasional, untuk pelatihan bagi penerbang," katanya.

Kasal mengemukakan, pesawat Nomad TNI Angkatan Laut nantinya akan diganti seluruhnya dengan pesawat intai jenis CN-235 MPA dari PT Dirgantara Indonesia. Terkait itu, Mabes TNI AL telah menandatangani kontrak pembelian tiga pesawat dengan PT Dirgantara Indonesia.

"Tiga pesawat MPA CN-235 PT Dirgantara Indonesia sudah cukup memadai ditambah enam pesawat Nomad yang masih tersisa untuk melakukan pengintaian dan penginderaan," katanya.

Dijelas Agus, pesawat intai maritim CN-235-220 buatan PT Dirgantara Indonesia untuk TNI Angkatan Laut itu telah dipasangi sensor deteksi dan penginderaan sehingga memiliki kemampuan untuk melaksanakan misi pengintaian dan penginderaan, dan targeting.

"Pesawat ini juga telah disiapkan dengan provisi pengembangan ke depan sehingga punya kemampuan antikapal selam, tergantung dari peralatan yang dipesan sesuai kebutuhan operasional, dan spesifikasi teknik yang dipesan TNI AL," katanya.

Pemesanan tiga pesawat intai maritim senilai 80 juta dolar AS itu, merupakan bagian pertama dan enam pesawat yang direncanakan dan masuk dalam rencana strategis TNI AL 2010-2014 menggantikan pesawat Nomad.

Selama ini untuk pengintaian dan penginderaan TNI Angkatan Laut mengoperasikan pesawat intai maritim NC212-200 buatan PT DI, yang sebagian juga telah menggantikan pesawat Nomad yang akan memasuki masa pensiun.

Sementara itu, enam kapal perang yang akan dipensiunkan adalah kapal perang buatan Amerika Serikat yang usianya sudah lebh dari 20 tahun.

Sumber : ANTARA

Sebanyak 136 Marinir Berangkat ke Pulau Terluar

SURABAYA - Sebanyak 136 prajurit Korps Marinir yang tergabung dalam Satuan Tugas Marinir Pulau Terluar VIII (Satgasmar Puter VIII), Senin (21/12), berangkat ke lokasi tugas.

Keberangkatan mereka dilepas Kepala Staf Pasmar-1 Kolonel Marinir L.W. Supit mewakili Komandan Pasmar-1 Brigjen TNI (Mar) I Wayan Mendra dalam upacara resmi di lapangan Apel Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya.

Dalam amanat yang dibacakan Kepala Staf Pasmar-1, Danpasmar-1 mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan negara-negara tetangga serta memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah berpotensi mengalami permasalahan.

"Potensi masalah itu dalam segala bidang, di antaranya pertahanan, hukum, ekonomi, dan masalah yang menonjol akhir-akhir ini adalah sengketa batas wilayah, pencurian hasil alam, perompakan, dan penyelundupan," katanya.

Dari latar belakang itulah, katanya, TNI khususnya TNI AL dan Korps Marinir menggelar kekuatan untuk mengamankan pulau-pulau strategis terluar yang rawan konflik demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



"Lebih dari itu, penugasan kepada segenap prajurit Korps Marinir adalah suatu kepercayaan dari pimpinan, sekaligus kehormatan dan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada satuan, diri sendiri, dan Tuhan Yang Maha Esa," katanya.

Ia berpesan selama berada di tempat penugasan hendaknya mereka menjadi "mata" dan "telinga" bagi Korps Marinir yang berada di Garda depan wilayah NKRI.

"Tunjukkanlah kemampuan kalian untuk menambah keharuman TNI, TNI AL, Korps Marinir, Bangsa dan Negara di mata masyarakat," kata orang nomor satu di jajaran Pasmar-1 itu.

Ke-136 anggota Satuan Tugas Marinir Pulau Terluar VIII yang dipimpin Komandan Satgas Lettu Marinir Muhamad Akhyar Marpaung itu akan menempati pulau-pulau terluar di wilayah Indonesia Timur.

Pulau yang menjadi lokasi penugasan mereka adalah Pulau Fani, Pulau Brass di sebelah utara pulau Irian, dan Pulau Dana Rote yang berbatasan langsung dengan Australia.

Sumber : ANTARA

TNI AL Butuh 151 Kapal Perang

KRI Karel Satsuitubun-356, ex-HNLMS Isaac Sweers, F814 (Van Speijk class)

SURABAYA - Asisten Perencanaan (Asrena) Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana Muda TNI Mochamad Jurianto menegaskan bahwa TNI AL membutuhkan sedikitnya 151 kapal perang untuk mengamankan seluruh wilayah Nusantara.

"Kami sudah mempunyai sejumlah kapal perang, pesawat udara, dan kendaraan tempur (ranpur), tapi mayoritas sudah berusia 26 tahun lebih," katanya ketika mewakili KSAL Laksamana Madya Agus Suhartono dalam seminar di ITS Surabaya, Kamis (17/12).

Di depan peserta Seminar Nasional Teori dan Aplikasi Teknologi Kelautan (SENTA) yang digelar rutin setiap tahun itu, ia mengatakan kebutuhan minimal alat sistem utama senjata (alutsista) bagi TNI AL adalah 151 kapal perang, 54 pesawat udara, dan 310 ranpur.

"Karena keterbatasan anggaran negara, maka kami menargetkan kebutuhan itu dalam 10-15 tahun, namun kami akan tetap merencanakan tiga cara dalam jangka pendek yakni penambahan baru sesuai kemampuan anggaran, menghapus alutsista yang tua atau membahayakan, dan memodernisasikan," katanya.

Terkait penambahan alutsista baru itu, katanya, KSAL sudah mencanangkan korvet nasional dalam beberapa tahun ke depan, kemudian melakukan pemodernisasian kapal perang.

"Alutsista tua itu membutuhkan biaya perawatan yang mahal, karena itu pimpinan akan melakukan modernisasi, di antaranya untuk kapal selam yang akan dilakukan di Korea selama 1-2 tahun dengan melakukan kerja sama alih teknologi," katanya.

Menurut dia, alih teknologi itu merupakan hal penting untuk mewujudkan kemandirian persenjataan militer dalam jangka panjang, sekaligus mewujudkan kedaulatan negara.

"Kalau kita beli korvet ke Belanda, maka kita akan sangat tergantung pada suku cadang dari mereka, karena itu indutsri pertahanan nasional kita harus dimandirikan," katanya.

Ia mengaku, industri pertahanan nasional sekarang masih mengalami beberapa hambatan, di antaranya modal, sumberdaya manusia, teknologi yang tertinggal. Karena itu mereka perlu diberdayakan secara bertahap untuk kemandirian bangsa ke depan.


KRI Sanca-815 hasil pengembangan Fasharkan TNI AL

"Kemandirian itu merupakan pertahanan yang sangat strategis, karena pertahanan bagi negara kita merupakan hal yang penting. Sekarang saja, kita kehilangan uang Rp.30 triliun lebih per tahun dari ikan yang dicuri negara lain. Itu masih dari ikan saja," katanya.

Oleh karena itu, ia berharap Indonesia kelak dapat merancang alutsista secara mandiri melalui sinergi antara TNI, industri pertahanan nasional (inhannas), dan peran perguruan tinggi dalam dukungan sumberdaya manusia serta riset.

Menanggapi tawaran Asrena KSAL itu, Pembantu Rektor (PR) IV ITS, Prof Ir Eko Budi Djatmiko, MSc PhD, mengatakan sumberdaya manusia di perguruan tinggi sangat mampu untuk diajak mewujudkan kemandirian dalam bidang pertahanan.

"Saya kira, kami mampu, tapi hal itu perlu dukungan dari pemerintah, terutama dalam bidang riset dan pengadaan laboratorium terkait bidang pertahanan. Riset kami mungkin ada tapi kurang pengalaman dan hal itu akan teratasi dengan dukungan laborarium," katanya.

RI Mampu Produksi 50 Kapal Perang Per Tahun

Fayakhun Andriadi, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, mengatakan, jika seluruh industri galangan kapal domestik diberdayakan, RI mampu memproduksi 50 kapal perang per tahun.

"Dengan begitu, kebutuhan 151 kapal perang TNI Angkatan Laut dalam rangka pengamanan kedaulatan NKRI dapat dipenuhi sekitar tiga tahun saja, dengan biaya yang diperlukan Rp7,5 Triliun per tahun," ungkapnya di Jakarta, Sabtu (19/12), menanggapi pernyataan pihak TNI Angkatan Laut tentang kebutuhan 151 kapal perangnya.

Dalam kaitan ini, Fayakhun Andriadi mengingatkan diperlukan `politicall will` yang sunguh-sungguh dari pihak Pemerintah (melalui Dephan, Depkeu serta Perbankan Nasional) guna merealisasikan penguatan kemampuan TNI kita.

Ia mengatakan, pihak Dewan melalui Komisi I DPR RI sangat menyetujui pemberdayaan dan peningkatan kemampuan industri alat utama sistem persenjataan (Alutsista) Indonesia, serta mendukung sepenuhnya pengajuan kebutuhan itu oleh pihak TNI Angkatan Laut, demi menjaga kedaulatan wilayah NKRI.


2 LCU didalam well deck LPD KRI Surabaya-591

"Sebagai realisasinya, perlu pemberdayaan industri galangan kapal nasional, jangan lagi terlalu tergantung pada impor, demi memperkuat industri domestik secara keseluruhan," tegasnya.

Mengenai harga perang itu, demikian Fayakhun Andiradi, pihaknya mengacu pada harga yang terangkat saat Menteri Pertahanan (Menhan) meresmikan kapal LPD buatan PT PAL, Surabaya, yakni sekitar Rp150 miliar per unit.

"Apabila diperlukan 151 kapal baru, dengan asumsi rata-rata harga per kapal Rp150 miliar, maka diperlukan biaya sekitar Rp22,6 Triliun untuk memenuhinya," katanya.

Sumber : ANTARA

60 Persen Pesawat Jangan Diterbangkan

JAKARTA - Langkah realistis TNI Angkatan Udara agar tidak terjadi lagi kecelakaan pesawat terbang pada tahun 2010 adalah dengan hanya menggunakan pesawat-pesawat yang layak terbang.

”Saat ini, hanya 40 persen pesawat TNI AU yang layak terbang,” kata pengamat militer Andi Widjajanto, Jumat (18/12).

Seperti diberitakan, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Madya TNI Imam Sufaat, Selasa di Makassar, mengatakan, kenaikan anggaran Rp 1,3 triliun pada tahun 2010 akan diprioritaskan untuk memenuhi target jangka pendek, yakni satu tahun tanpa kecelakaan.

Menurut Andi, kondisi alutsista milik TNI AU saat ini hanya sekitar 40 persen pesawat yang layak terbang. Oleh karena itu, ada dua solusi yang bisa diajukan terkait target itu.

Pertama, angka 40 persen itu dinaikkan menjadi 100 persen pesawat yang layak terbang. Kedua, hanya pesawat-pesawat layak terbang yang digunakan dalam operasional.

”Untuk kemungkinan pertama kan butuh biaya besar, yang sepertinya tidak mungkin terealisasi dalam setahun ini,” kata Andi. Oleh karena itu, bagi Andi, pilihan kedualah yang paling masuk akal. ”Ini solusi yang paling realistis daripada manusia yang jadi korban,” katanya.

Menurut Andi, hingga kini TNI AU tidak pernah membuka dengan terus terang penyebab kecelakaan-kecelakaan pesawat. Penyelidikan dan pengungkapan tidak pernah diungkapkan. ”Yang disalahkan selalu adalah manusia dan cuaca, jadi sebenarnya kita belum tahu apa penyebab beberapa kecelakaan pesawat TNI AU yang sudah-sudah,” katanya.

Sumber : KOMPAS

Pangadaan Alutsista Diusulkan Lewat Penunjukkan Langsung

JAKARTA - Departemen Pertahanan (Dephan) berencana mengajukan lex specialis atas Keppres 80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa, khusus untuk pengadaan alutsista. Hal ini dilakukan menyusul adanya usulan penunjukan langsung pengadaan alat utama sistem persenjataan.

Anggota Komisi I Tantowi Yahya berpendapat Keppres 80/2003 memiliki semangat untuk mengeliminir tindakan korupsi. Dalam pengadaan alutsista ia menilai sah saja jika memang alutsista itu menuntut kerahasiaan yang tinggi.

"Dalam beberapa hal, untuk pengadaan alutsista jika membutuhkan kerahasiaan yang tinggi, sah-sah saja untuk penunjukan langsung. Tapi, apabila juga ada diproduksi negara lain mekanisme tender Keppres 80 bagus dilaksanakan," kata Tantowi di Jakarta, Kamis (17/12).

Terkait dukungan pemerintah atas BUMN Industri Pertahanan, ia tetap percaya mekanisme tender merupakan langkah yang baik. Mekanisme tersebut akan memaksa produsen untuk terus memperbaiki kualitas produknya sehingga mampu bersaing dengan produsen lainnya.

"Pada awalnya kita memang tidak mampu atau kalaupun mampu, kualitasnya di bawah. Tapi, daripada tidak dimulai sama sekali. Contohnya kita punya alutsista untuk logistik, seperti panser. Produknya bagus dan TNI akui itu," sahutnya.

Ia menyadari wilayah penunjukan langsung memang tidak bisa dijangkau DPR karena ranah DPR hanya sampai pembuatan UU, tidak peraturan yang lebih teknis seperti keppres. Maka itu, ia meminta agar DPR dibukakan ruang untuk mengawasi.

Menurutnya DPR akan menyorot bagaimana anggaran itu digunakan secara efektif dan efisien, khususnya pada titik penaikan harga. "Kita sorot sekarang bagaimana anggaran itu efektif dan efisien. Titik yang menaikkan harga selayaknya dibuang. Esensinya dalam hal ini adalah transparansi. Pemerintah mesti menjelaskan kalau diadakan penunjukan langsung itu kenapa," ujarnya.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Foto Hunting di Satria Mandala

Dear all Brothers,

Untuk mempererat silaturrahmi antar sesama penggemar militer, kami pengurus FORMIL regional Jabodetabek mengundang para readers blog ALUTSISTA untuk hunting foto bersama di Museum Satria Mandala, Jln. Gatot Subroto Jakarta Selatan.

Acara diadakan pada hari Sabtu, 19 Desember 2009 pukul 10.00 WIB s/d Selesai. Tidak dipungut biaya pendaftaran, peserta hanya cukup membayar bea masuk sebesar Rp.3.000/ orang plus Rp.1.500/kamera.

Regards,
Admin blog ALUTSISTA

Serah Terima Kapal Patroli Cepat 38 M PT.PAL ke Dirjen Bea Cukai

SURABAYA - Kapal Patroli Cepat 38 Meter Aumunium, melakuan pelayaran perdana usai peresmian dan penyerahan kapal tersebut, di dermaga divisi kapal perang PAL Indonesia, Tanjung Perak Surabaya, Kamis (17/12). Kapal ini merupakan pesanan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Departemen Keuangan RI, yang merupakan karya rancang bangung putra-putra terbaik PT. PAL Indonesia. Kapal ini akan digunakan oleh Dirjen Bea dan Cukai untuk mendukung pengamanan dan penegakan hukum di wilayah kedaulatan laut Indonesia. FOTO ANTARA/Bhakti Pundhowo/EI/Koz/nz/09.

Latihan Anti Teror Taifib-1 Marinir

SURABAYA - Sejumlah anggota Unit Anti Teror Pasukan Khusus Intai Amfibi-1 (Taifib-1) Marinir, melakukan pembebasan sandera penumpang pesawat di Apron Hanggar Merpati Maintenance Facility, Juanda Surabaya, Kamis (17/12). Latihan pembebasan sandera oleh teroris penyandera pesawat yang dilakukan dalam waktu singkat tersebut, merupakan kesiapan TNI khususnya Korps Marinir dalam mengamankan obyek vital akses luar negeri. FOTO ANTARA/Eric Ireng/ed/nz/09

Pengelola Aset Siapkan 237 Miliar Rupiah untuk PT PAL

Well deck KRI Banjarmasin-592

JAKARTA - PT Perusahaan Pengelola Aset mengucurkan pinjaman senilai US$ 25,6 juta atau sekitar Rp 237,5 miliar ke PT PAL Indonesia untuk penyelesaian pembuatan 10 kapal, dan Rp 193,37 miliar untuk restrukturisasi korporasi.

Pinjaman tersebut merupakan bagian dari Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II tentang penyediaan alat utama sistem senjata (alutsista). "(Pinjaman ini) tonggak penting penyelamatan PAL," ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar di Jakarta Selasa (15/12).

Di antara 10 kapal itu terdapat sebuah kapal jenis landing platform dock pesanan TNI Angkatan Laut yang bisa memuat 5 helikopter. "Kapal sepanjang 125 meter itu merupakan pengangkut helikopter terbesar yang dimiliki TNI Angkatan Laut," ujar Mustafa.

Direktur Utama PPA Boyke Mukijat mengatakan, pembiayaan ini sebagian merupakan perjanjian antara kedua perusahaan, dan sebagian lagi dari pembiayaan bersama dengan bank-bank milik negara. Jangka waktu pinjaman bervariasi. "Paling lama 2018," ujar Mustafa yang enggan menyebutkan besar bunga pinjaman.

Pembiayaan korporasi dialokasikan sebagai tambahan modal untuk pemeliharaan, perbaikan kapal, rekayasa umum, talangan masa transisi, dan pembayaran sebagian utang. Boyke menolak pinjaman ini semata memenuhi tuntutan pemerintah akan kebutuhan alutsista. "Pinjaman sesuai asas korporasi dan bisnis," ujarnya.

Sampai saat ini perusahaan pembuatan dan pemeliharaan kapal itu terus merugi. Tahun lalu, PAL tekor Rp 43 miliar. "Tahun ini belum hitung, tapi tidak boleh lebih dari itu," ujar Direktur Utama PAL Harsusanto JR. Namun, ia optimistis tahun depan perusahaannya bisa meraup laba. Pasalnya, sudah ada kesepakatan penyediaan alutsista harus lewat produsen dalam negeri.

Saat ini, beban pekerjaan di perusahaan yang berlokasi di Surabaya Jawa Timur itu hampir penuh. Selain pembuatan 10 kapal baru tadi, juga ada pesanan 14 kapal lain. Di bagian pemeliharaan, PAL sedang memperbaiki dua kapal perang jenis korvet milik Belanda. "Pihak asing pun mempercayai kami," ujar Hersusanto.

Sumber : TEMPOINTERAKTIF.COM