Pembangunan Industri Militer tidak Perlu Tunggu Negara Kaya

DEPOK - Industri militer memiliki peran strategis bagi pertahanan suatu negara. Pembangunan industri militer tak perlu menunggu suatu negara sudah kaya.

"Tidak ada satu negara yang tidak didukung industrial military complex. Untuk membangun itu, tidak perlu tunggu kaya dulu, miskin pun bisa dimulai," ujar pengamat ekonomi Faisal Basri dalam simposium nasional di UI, Depok, Selasa (30/3).

Pembangunan industri pertahanan tidak bisa tergantung pada negara lain. Sayangnya, industri penunjang yang paling utama untuk industri pertahanan malah kondisinya paling buruk di Indonesia, yakni KrakataU Steel (KS).

Menurut Faisal, PT KS bahkan tak mampu untuk memproduksi steel alloy dan aluminium alloy yang menjadi bahan dasar industri lain, termasuk industri militer. "Saya enggak mengerti dengan perencanaan industri pertahanan. Industri pertahanan kita malah membuat panser, sementara perang darat sudah tidak ada lagi. Akibatnya, panser disuruh menjaga Istana Wapres. Padahal, kita lebih butuh kapal karena kita negara kepulauan," ujarnya.

Ia menilai hal itu membuktikan bahwa orientasi pembangunan di Indonesia sudah melenceng. Padahal, industri yang paripurna bisa mendukung munculnya masyarakat kelas menengah. Kelas inilah yang akan memacu pertumbuhan di Indonesia.

"Kelas menengah akan memunculkan buruh militan, bukan pegawai bank, pegawai asuransi, artis. Industri yang didukung buruh militanlah yang akan maju. Itu tidak akan tercipta di Indonesia karena 85 persen pekerja tidak dilindungi kontrak sehingga tidak ada job security. Akhirnya, tercipta radikalisasi," cetusnya.

Untuk memulainya, industri militer mulai dari subsidi negara. Itu yang juga terjadi pada pembangunan industri Airbus dan Boeing sehingga maju saat ini. "Dulu ketika Menperin Rini Sugandi berdebat keras dengan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Purnomo ingin membeli kapal tanker. Dia mengusulkan itu semua impor karena lebih murah. Bu Rini ingin semua diproduksi dalam negeri tapi akhirnya nego, masing-masing lima. Itu juga yang bisa membangun industri kita ke depan," tandasnya.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Pasukan Elite TNI Memulai Latihan Bersama di Malaysia

JAKARTA - Setelah menempuh empat hari perjalanan laut, KRI Surabaya-591 milik TNI Angkatan Laut sandar di Pelabuhan Tanjung Beruas Malaysia, Minggu (28/3) sore. Dalam siaran pers yang diterima Kompas, Senin (29/3), Markas Besar TNI menyebutkan, kapal itu mengangkut 452 prajurit pasukan elite dari ketiga matra TNI, seperti pasukan Detasemen-81 Gultor Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL, Denbravo TNI AU, ditambah pasukan pendukung.

Semua pasukan itu akan mengikuti latihan gabungan bersama darat, samudra, dan angkasa Malaysia-Indonesia (Latgabma Darsasa 7AB/2010) dengan angkatan bersenjata Malaysia (ATM) di Negeri Jiran itu. Latihan gabungan akan dibuka pada 2 April 2010 oleh kedua panglima angkatan bersenjata kedua negara.

Latihan kontraterorisme itu akan digelar di sejumlah tempat, seperti Everly Resort Hotel, Selat Malaka, dan Bandara Batu Berendam, Malaysia.

Sumber : KOMPAS

Latihan Pertempuran Jarak Dekat Kodam Iskandar Muda

ACEH - Sejumlah personil TNI-AD Jajaran Panglima Kodam Iskandar Muda, 113 dibawah komando Korem 011 Lila Wangsa mengikuti latihan Pertempuran Jarak Dekat (PJD) di Lapangan Jenderal Sudirman Lhokseumawe Propinsi Aceh. Senin (29/3). PJD penguatan basic dan kemampuan TNI AD mengusai pertempuran untuk mematahkan ancaman aksi separatis bersenjata dan teroris di Aceh. FOTO ANTARA/Rahmad/nz/10

Indonesia Tandatangani Kerja Sama Iptek dengan AS

JAKARTA - Kementerian Riset dan Teknologi menandatangani kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dengan Amerika Serikat (AS) di 23 bidang.

Menristek Suharna Surapranata pada penandatanganan persetujuan kerja sama Iptek Indonesia-AS antara Menristek dan Duta Besar AS Cameron R Hume di Jakarta, Senin (29/3), menyebutkan, bidang kerja sama antara lain mencakup tentang kebijakan Iptek, pertanian dan bioteknologi, ilmu kesehatan dan biomedis.

Kemdian, kedokteran dan riset vaksin, keamanan pangan, riset kelautan, energi, teknologi informasi dan komunikasi, kedirgantaraan, nano teknologi, ilmu material, metrologi, atmosfer, lingkungan, kehutanan, keanekaragaman hayati, hingga ilmu kebumian dan bencana.

Dengan kerja sama ini, katanya, diharapkan seluruh pelaku Iptek Indonesia dapat memanfaatkan payung persetujuan ini, dengan meneruskan kerja sama yang sudah berjalan atau dalam rangka memulai kolaborasi baru.

Menristek menegaskan bahwa kerja sama ini berdasarkan prinsip kesetaraan, sehingga kolaborasi yang disepakati tidak dalam posisi mendukung AS, tetapi dalam posisi mendukung program-program Iptek nasional.

Ia mengatakan, kerja sama Iptek bilateral Indonesia-AS sebenarnya telah dimulai sejak 1978 dan diperpanjang sampai 2002 dan baru disadari oleh kedua negara pada 2008 untuk diperbaharui.

Sementara itu, Dubes AS Cameron R Hume mengatakan, AS ingin mempererat kerja sama dengan Indonesia dalam berbagai bidang, termasuk bidang Iptek dan riset serta menjadikan Indonesia sebagai mitra yang kuat bagi AS.

Kerja sama tersebut, kata dia, misalnya di bidang kelautan, kedokteran, biomaterial, ilmu kebumian seperti mengenai gunung api, atmosfer, hingga kerja sama lingkungan seperti dengan mendirikan pusat riset.

Sumber : ANTARA

Latihan Pemantapan Terpadu Korps Marinir 2010

SITUBONDO - Roket RM-70 Grad lepas dari mulut laras saat penembakan di pantai Banongan, Situbondo, Minggu, (28/03). Dalam Lattapdu Korps Marinir tahun 2010, Ranpur Roket Multi-laras RM 70 Grad melakkukan penembakan dari pantai Banongan dengan sasaran berada di Karangtekok dengan jarak 15 km. FOTO ANTARA/Serda Mar Kuwadi/EI/nz/10

Cat Ulang Monumen Pesawat P-51 Mustang

JAKARTA - Dua pesawat P-51 Mustang yang dijadikan monumen dan ditempatkan di pintu gerbang masuk Mabes TNI AU Cilangkap mulai Kamis (25/3) dibersihkan serta dicat ulang.

Pengecatan ulang tersebut dilakukan oleh personel dari Skadron Teknik 021 Lanud Halim Perdanakusuma dan direncanakan untuk dua pesawat berlangsung selama dua minggu.

Pesawat P-51 Mustang dibuat tahun 1940 oleh pabrik pesawat North American, merupakan warisan dari Militaire Luchtvaart dan menjadi kekuatan Skadron Udara 3 (Pemburu) yang berpangkalan di Lanud Cililitan saat itu (sekarang Lanud Halim Perdanakusuma).

Pesawat Latih TUDM Pilatus PC-7 Mk.2 Jatuh

SINTUK, MALAYSIA - Sebuah pesawat latih jenis Pilatus PC-7 MK II milik Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) Kamis (25/3) kemarin jatuh dan terhempas saat melakukan aerobatik di acara wisuda kampus Universitas Utara Malaysia (UUM) di Sintok. Pesawat jatuh di sekitar kawasan hutan dekat kampus tersebut, juru bicara dari TUDM mengatakan seorang pilot tewas. Pilot yang tewas tersebut sempat eject dari dalam pesawat, dan mayatnya ditemukan 15 meter dari lokasi crash.

Kejadian ini merupakan kedua kalinya yang menimpa pesawat Pilatus PC-7 Mk-II, setelah sebelumnya pesawat yang sama pernah jatuh di Langkawi.©alutsista

Credit for : IHSAN

The corvette Soobrazitelny

The Soobrazitelny is the second Project 20380 warship to be built (the first of the class was the corvette Stereguschiy, built in 2006)

Keppres KKIP Hingga Kini Belum Terwujud

JAKARTA - Bola penyelesaian keputusan presiden terkait pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) ada di tangan sekretariat negara. Meski termasuk program prioritas pemerintah seratus hari, realisasinya hingga kini tak berwujud.

"Bolanya bukan di kita, di setneg. Itu masuk program seratus hari mestinya sudah selesai," kata Dirjen Sarana Pertahanan Laksda Gunadi kepada Media Indonesia, Rabu (24/3).

Tugas penyusunan dan pengkoordinasian dengan departemen terkait sudah selesai dilaksanakan. Saat itu, Menhan Purnomo Yusgiantoro menyatakan bahwa Mensesneg menjanjikan penyelesaian Keppres maksimal pada dua minggu. Hingga sekarang, janji itu belum direalisasikan.

"Kita tempatkan orang disana untuk memonitor itu. Kita tidak bisa memaksakan. Tapi, revitalisasi jalan terus," tegasnya.

Sebelumnya, anggota DPR Komisi I Enggartiasto Lukita menyatakan bahwa keberadaan KKIP menegaskan arah revitalisasi BUMNIP. DPR juga akan mudah untuk mengontrol niat pemerintah dalam memajukan industri pertahanan. Apalagi, anggaran untuk pengadaan alutsista cukup besar dan membutuhkan transparansi sebagai pertanggungjawaban.

Sumber : MEDIAINDONESIA

Mengurai Benang Kusut Pembelian Senjata di Indonesia

JAKARTA - Pesan yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat koordinasi produsen dan pengguna alat utama sistem senjata (alutsista) pada Selasa (2/3) dua pekan itu terkesan biasa saja. Melalui Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin saat membuka rapat rutin tiga bulanan itu, Presiden menyatakan, "Agar Rancangan Undang-Undang tentang Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan dan Keamanan Nasional segera diserahkan kepada Badan Legislasi Nasional."

Hadir di gedung Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan Kementerian Perindustrian itu wakil dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan dan Bappenas, TNI, Polri, PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, PT LEN Industri, dan sejumlah industri pertahanan dalam negeri lain.

Ide memberdayakan industri pertahanan nasional mula-mula muncul dalam rapat di Kementerian Pertahanan pada Februari 2005. Yudhoyono, yang belum sampai enam bulan dilantik menjadi presiden, turut hadir. Konteks rapat saat itu adalah embargo senjata Amerika Serikat sejak 1999 yang tidak saja menyulitkan TNI membeli senjata baru, tapi juga membuat persenjataan lama, terutama asal AS-seperti pesawat tempur F-16-tak bisa diservis. Gagasannya sederhana saja, dengan industri nasional yang kuat, jika nanti ada embargo lagi, TNI tidak perlu repot.

Setelah rapat itu, industri pertahanan nasional mulai mendapat lebih banyak order dari Kementerian Pertahanan. PT Pindad, misalnya, dipercaya memasok 150 panser APC "Anoa" 6x6. Hingga Januari 2010 lalu mereka sudah menyelesaikan 93 dari 150 buah panser yang dipesan TNI pada 2008. PT Dirgantara, pada 2009, juga mendapat pesanan membuat helikopter serbaguna Super Puma (Cougar), dan pesawat CN-235. Adapun PT PAL, selain membuat kapal angkut taktis (landing platform dock), tahun ini akan membuat dua kapal korvet senilai US$ 530 juta untuk TNI Angkatan Laut.


Presiden SBY saat serah terima panser Anoa di Bandung, Juli 2009

Presiden Yudhoyono tampaknya ingin mendorong revitalisasi industri pertahanan nasional lewat undang-undang. Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 pada Februari lalu, masalah RUU ini masuk Prioritas Pembangunan Nasional 2010 yang ingin dipercepat.

Mempersingkat Jalur Pembelian Senjata

Penguatan industri pertahanan dalam negeri bukan satu-satunya langkah strategis pemerintah. Sejak diembargo AS, pemerintah juga mulai melakukan "diversifikasi" alias mencari pemasok baru bagi persenjataan yang tak bisa dibuat di dalam negeri. "Pengalaman (buruk) dengan AS membuat pemerintah tidak mau bergantung hanya pada satu negara," kata pengamat militer Universitas Indonesia, Andi Widjajanto.

Berbeda dengan pengalihan sejumlah pembelian senjata ke dalam negeri yang berlangsung relatif lancar, diversifikasi pemasok dari luar memunculkan persoalan mencari kredit ekspor. Ini tidak mudah: semua pemberi kredit ternyata terikat perjanjian dengan perusahaan. Akibatnya, pemerintah tidak leluasa menentukan pilihan dalam membeli. "Ini mirip kredit pembelian rumah," kata Andi. "Kalau mau Bank A, ya rumahnya harus di developer tertentu." Dengan AS, pemerintah tak mendapat persoalan ini karena produsen menyediakan fasilitas kredit foreign military financing.

Sudah begitu, di bank-bak Eropa yang mau menyalurkan kredit ekspor untuk pembelian senjata jumlahnya terbatas. Soalnya kebanyakan negara Eropa tergabung dalam Forum Kerja Sama untuk Ekonomi dan Pembangunan (EOCD), yang tegas mengatur bahwa kredit ekspor cuma boleh diberikan untuk proyek produksi seperti pembangkit listrik dan jalan tol. Prosedur pengurusan yang panjang-bisa belasan tahap dari lelang di Markas Besar TNI hingga persetujuan kredit dari Menteri Keuangan dan Bank Indonesia, hal ini membuat waktu pembelian senjata jadi tak sesuai dengan jadwal.

Dalam kunjungan ke kantor Tempo Februari lalu, Sjafrie Sjamsoeddin mengeluhkan proses pembelian yang, menurut dia, bisa mencapai tiga tahun ini. "Pada periode lalu anggaran banyak yang tidak terserap," kata Sjafrie.

Proses pengadaan persenjataan dengan kredit ekspor memang berliku. Setelah Kementerian Pertahanan mendapat alokasi dana dari Bappenas, setiap angkatan diminta membuat spesifikasi teknis barang yang ingin dibeli. "Misalnya Angkatan Laut ingin membeli kapal selam, ya silakan diperinci yang seperti apa. Ini nanti diserahkan ke Markas Besar TNI," kata Direktur Jenderal Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Laksamana Muda TNI Gunadi.

Markas Besar nantinya akan memverifikasi apakah barang yang diajukan itu cocok dengan kebutuhan operasi. Setelah itu, mereka melakukan lelang untuk memilih calon pemasok. Penawaran yang sesuai-baik dalam hal spesifikasi maupun harga-disalurkan ke Kementerian Pertahanan untuk dipilih. Putusan Kementerian Pertahanan diambil dalam rapat tim evaluasi pengadaan yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Wakil Kepala Staf Umum TNI, dan para direktur jenderal di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Itu baru proses di satu departemen. Setelah itu, program pembelian juga harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan dan DPR. Pada periode lalu Kementerian Pertahanan sering menunggu hingga enam bulan untuk persetujuan dari wakil rakyat. "Tapi sekarang, setelah kita intensifkan koordinasinya, lebih cepat," kata Gunadi.

Yang juga membutuhkan waktu adalah mencari kredit ekspor yang pas agar bisa disetujui Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Untuk yang ini, menurut Andreas Pareira, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan anggota Komisi I DPR periode lalu, Dewan telah mengusulkan agar pemerintah membentuk konsorsium pendanaan oleh bank dalam negeri. "Selain bisa mempercepat proses kredit, langkah itu menghemat devisa," katanya.

Sayang, sampai kini belum ada tanda bahwa konsorsium bakal terbentuk. Padahal waktu pengadaan yang panjang banyak mudaratnya. Yang paling jelek, anggaran tahunan akan hangus. Inilah yang terjadi pada periode 2004-2009. Kredit ekspor US$ 3,7 miliar untuk pembelian senjata yang telah disetujui Bappenas dikucurkan secara bertahap dalam lima tahun. Nyatanya rata-rata penyerapan tahunan tak sampai 30 persen.


Rudal anti pesawat portabel, Qinwei QW-3

Keterlambatan juga sering menyebabkan teknologi senjata yang dibeli jadi ketinggalan zaman ketika sampai ke tangan TNI. Proses pembelian peluru kendali jarak menengah QW3 dari Cina, misalnya, makan waktu empat tahun. "Begitu sampai, eh, sudah ada model terbaru," kata Gunadi.

Persoalan ini sudah lama disadari. Maka, pada 2006 Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menggagas ide sistem pengadaan satu pintu. Proyek contohnya adalah pengadaan peralatan sigma: dari radar sampai mur senilai US$ 60 juta. Pembelian seperti ini biasanya ditangani oleh belasan broker tapi kali ini Kementerian Pertahanan mencoba untuk hanya memakai satu broker.

Celakanya, pilot project ini justru mandek. "Ada indikasi broker di Belanda yang ditunjuk menangani pembelian memanipulasi data," kata Andi. Menurut Andi, seharusnya pada November lalu sudah ada evaluasi tentang sistem satu pintu ini, tapi ditunda entah sampai kapan.

Untuk mengatasi kemelut itu pemerintah dan DPR mencari jalan keluar dengan menyepakati penerapan sistem pembiayaan multitahun. "Dengan sistem ini dana yang sudah disetujui tidak hangus meskipun pengadaannya molor," kata Ketua Komisi I DPR RI Kemal Stamboel. Sebenarnya, untuk Kementerian Pertahanan, sistem ini baru akan berlaku tahun depan. Namun, menurut Kemal, DPR sepakat mulai mencobanya tahun ini. "Saya dengar daftar rencana program pembelian dari Kementerian Pertahanan akan diserahkan pada musim sidang ketiga ini," kata Kemal. "Nanti kami lihat mana yang bisa segera dimulai."

Sumber : MAJALAH TEMPO/Philipus Parera

Industri Pertahanan Nasional Akan Berada Dibawah Koordinasi Kementrian Pertahanan

JAKARTA - Kemampuan dari industri pertahanan dalam negeri merupakan salah satu pendukung pembangunan kekuatan dan kemampuan Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang pada akhirnya akan mendukung pertahanan negara. Salah satu kunci sebuah negara yang sukses dalam membangun dan memberdayakan kemampuan industri pertahanannya adalah melalui revitalisasi industri pertahanan.

Demikian dikatakan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro saat memberikan ceramah kepada Perwira Siswa Sekolah Staf dan Komando (Seskoau) Angkatan ke-47 TP.2010 dengan tema “Manajemen Pertahanan Negara Dalam Pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) dan Badan Usaha Lainnya Guna Kemandirian Pemenuhan Alutsista TNI AU”, Selasa (23/3) di Sekoau, Bandung.

Lebih lanjut Menhan menjelaskan, saat ini pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri menjadi salah satu prioritas dalam program pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu II. Pemerintah saat ini sedang menyusun Perpres tentang industri pertahanan dan Kemhan nantinya akan mendorong Undang-Undang-nya sehingga diharapkan Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) dapat dibawah koordinasi Kemhan.

Menhan mengatakan, di dalam sistem pemerintahan, BUMN biasanya secara corporate ada dibawah Meneg BUMN, tetapi secara teknis dibawah departemen teknis terkait. Dalam rangka membantu melakukan pembinaan terhadap BUMNIP, maka Kemhan akan menyampaikan kepada pemerintah agar kedepan BUMNIP secara teknis dapat dibawah koordinasi Kemhan.

Lebih lanjut Menhan mengatakan, walaupun masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi, namun diharapkan pemberdayaan BUMNIP dalam memenuhi kebutuhan Alutsista nasional dapat terus dilanjutkan. Kendala itu antara lain dari baik sisi produsen, pengguna maupun pendanaan.

Dari sisi produsen antara lain misalnya cost tinggi, kualitas, dan waktu penyerahan serta pelayanan purna jual. Sementara itu dari sisi pengguna dalam negeri antara lain karena belum dapat memenuhi skala keekonomian.

Saat ini, Kebutuhan dari TNI dan Polri kepada BUMNIP hanya dapat memenuhi 30 sampai dengan 40 persen saja, sedangkan sisanya dijual diluar dari TNI dan Polri atau diekspor keluar negeri. Oleh karena itu, menurut Menhan diperlukan suatu daya saing eksport yang masih perlu ditingkatkan dan ini membutuhkan dukungan dari pemerintah dalam rangka untuk terus memberdayakan industri pertahanan dalam negeri.

Sumber : DMC

Hubungan Kopassus Dengan AS Tetap Baik

JAKARTA - Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Brigjen TNI Lodewijk Freidrich Paulus (foto: kiri) menyatakan kerjasama dengan pasukan khusus Amerika Serikat (AS) tetap berjalan baik dan kedua belah pihak terus berdialog meski keduanya belum pasti melakukan latihan bersama.

"So far good'-lah," katanya kepada wartawan usai sertijab Danpomad di Mako Pomad, Jakarta, Rabu (24/3).

Lodewijk menyebut latihan bersama pasukan khusus kedua negara sangat menguntungkan kedua pihak, sedangkan kedua pihak berkepentingan meningkatkan profesionalismenya sebagai personel pasukan khusus, terutama dalam penanganan terorisme.

"Kedua negara saling membutuhkan. Karena konteks kita kan terorisme. Ya kita butuh mereka juga butuh. Jadi sama-sama saling mendukung," ungkapnya.

Kopassus menjalin kerjasama pendidikan dan latihan dengan sejumlah negara seperti AS, namun terhenti menyusul embargo militer AS terhadap Indonesia pada 1999.

Bahkan setelah AS mencabut embargo militernya terhadap Indonesia pada November 2005, AS belum mau menjalin hubungan berupa pelatihan dan pendidikan bagi Kopassus.

Padahal, pasca pencabutan embargo militer itu, AS telah membuka kembali kerjasama "International Military Education and Training" (IMET), "Foreign Military Sales" (FMS), "Foreign Military Financing" (FMF), dan "Defence Export" dengan Indonesia.

Awal pekan ini Indonesia telah mengirimkan tim ke AS untuk menjajaki kembali kemungkinan prajurit Kopassus kembali berlatih di AS. Tim ini beranggotakan unsur Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Mabes TNI. Meski hasilnya positif, namun kepastian Kopassus untuk dapat berlatih kembali di AS belum diperoleh.

Sumber : ANTARA

Apel Pemberangkatan Pasukan Pengamanan Perbatasan Yonif 712 Wiratama

MANADO - Sejumlah pasukan TNI AD Batalyon Infanteri 712 Wiratama melakukan apel sebelum diberangkatkan sebagai pengamanan perbatasan di Manado, Sulawesi Utara, Rabu ( 24/3). Sebanyak 102 prajurit akan bertugas selama satu tahun di enam pulau perbatasan Indonesia - Filiphina diantaranya Miangas, Marore dan Marampit . FOTO ANTARA/Basrul Haq/Koz/hp/10.

Tim Marinir TNI AL Tinjau BMP-3F ke Rusia

JAKARTA - Korps Marinir akan mengirimkan tim teknis ke Rusia untuk melihat langsung penyelesaian pengadaan tank amfibi BMP-3F yang kontrak pengadaannya disepakati pada Agustus 2008.

Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) M.Alfan Baharudin ketika di konfirmasi ANTARA di Jakarta, Selasa (23/3) mengatakan, semula tim berangkat pada Maret 2010, namun karena masih ada kegiatan latihan rutin, maka tim berangkat akhir April 2010.

"Tim akan meninjau persiapan akhir penyelesaian pengadaan tank amfibi BMP-3F secara langsung, dan kemungkinan tiba di Indonesia sekitar Agustus tahun ini," ungkapnya.

Alfan menambahkan, ke-17 unit tank amfibi BMP-3F itu akan dioperasikan di Brigade Infanteri 1/Surabaya sebanyak 10 unit dan Brigade Infanteri 2/Jakarta sebanyak tujuh unit.

Sebelumnya, Korps Marinir TNI Angkatan Laut memperoleh hibah sepuluh tank amfibi dengan jenis landing vehicle track-7A1 dari Korea Selatan yang merupakan tank buatan Amerika Serikat tahun 1983.

Landing vehicle track (LVT)-7A1 ini sama kelasnya dengan tank amfibi PT 76 dan tank amfibi BTR 60 yang sudah dimiliki Indonesia. Kerja sama ini berawal dari pembicaraan tahun 2007. Saat itu Korea Selatan telah menawarkan LVT-7A1 kepada Indonesia. Namun, karena menunggu izin dari AS, kesepakatan ini baru bisa diwujudkan.

Tank amfibi LVT-7A1 merupakan hasil modifikasi dari jenis LVT yang dijuluki Alligator. Tank yang hingga kini masih digunakan Marinir Korea Selatan sama dengan yang digunakan dalam serangan Inggris ke Falkland, Perang Teluk, dan Perang Irak.

Korea Selatan juga memberikan satu paket suku cadang. LVT-7A1 mempunyai berat 22,8 ton, panjang 7,94 meter, lebar 3,27 meter, dan tinggi 3,26 meter.

Sumber : ANTARA

Kunjungan Komisi 1 ke Mako Brigif-1 Marinir Sidoarjo

SIDOARJO - Sejumlah anggota Komisi I DPR RI yang dipimpin Hayono Isman (tengah) , berada di depan deretan senjata, saat kunjungan ke Mako Brigif-1 Marinir Gedangan, Sidoarjo, Selasa (23/3). Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengetahui kondisi dan kelayakan pakai persenjataan TNI, khususnya Korps Marinir TNI AL. FOTO ANTARA/Eric Ireng/Koz/mes/10.

Upacara Pelepasan Latihan Gabungan Bersama Malaysia-Indonesia

JAKARTA - Personel TNI mengikuti upacara pelepasan Latihan Gabungan Bersama Malaysia-Indonesia (Latgabma Malindo) di Pelabuhan Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Jakarta Utara, Selasa (23/3). Sebanyak 452 personel TNI dari satuan khusus Denjaka (TNI AL), Kopasus (TNI AD) dan Den Bravo (TNI AU) akan mengikuti latihan penanggulangan teroris di Selat Malaka yang berlangsung dari 30 Maret hingga 10 April 2010. FOTO ANTARA/Yudhi Mahatma/hp/10

Brunei Minati Kerjasama Industri Pertahanan dengan Indonesia

CN-235 Tentera Udara Diraja Brunei (TUDB)

JAKARTA - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro Senin (22/3) menerima kunjungan Wakil Menteri Pertahanan Brunei Darussalam Pehin Datou Singamanteri Kolonel (B) Dato Seri Paduka Hj. Mohammad Yasmin Bin Hj. Umar di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta. Maksud kunjungannya dalam rangka mempererat dan meningkatkan hubungan kerjasama pertahanan kedua negara khususnya menjajaki kerjasama di bidang industri pertahanan.

Selain melakukan kunjungan ke Menhan RI, Wamenhan Brunei Darussalam juga berencana berkunjung ke industri pertahanan Indonesia PT Dirgantara Indonesia dan PT. Pindad di Bandung. Di PT DI, Wamenhan Brunei Darussalam akan meninjau pesawat milik Brunei Darussalam yang saat ini sedang dalam perawatan rutin. Sedangkan di Pindad, Wamenhan Brunei Darussalam akan meninjau Panser Anoa.

Wamenhan Brunei Darussalam dalam kunjungan kepada Menhan RI menyampaikan, bahwa kunjungannya ke Industri Pertahanan Indonesia adalah dalam rangka menjajaki dan mendalami kemungkinan lebih lanjut kerjasama Industri pertahanan antara kedua negara sekaligus mendukung pengaktifan kerjasama industri pertahanan di kawasan ASEAN.

Menanggapai hal tersebut, Menhan RI atas nama pemerintah Indonesia menyampaikan ucapan terimakasih atas perhatian pemerintah Brunei Darussalam terkait kerjasama industri pertahanan. Hal tersebut menurutnya, akan semakin mempererat dan meningkatkan hubungan bilateral kedua negara.

Terkait perjanjian kerja sama pertahanan kedua Negara atau Defence Coperation Agreement (DCA), Menhan RI menyampaikan bahwa DCA antara Indonesia-Brunei Darussalam saat ini masih dalam proses ratifikasi di parlemen, dan diharapkan dalam waktu dekat akan segera diratifikasi.

Menurut Menhan, DCA antara kedua negara sangat penting dalam rangka memperkokoh hubungan kerja sama pertahanan, baik kerja sama di bidang latihan kedua angkatan bersenjata, tukar menukar perwira, kerjasama industri pertahanan, pendidikan maupun kerjasama di bidang lain.

Usai diterima Menhan RI, Wamenhan Brunei Darussalam juga diterima secara khusus oleh Wamenhan RI di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut dibahas lebih detail tentang mekanisme kerjasama industri pertahanan kedua negara dan kerjasama teknis lainnya seperti kerjasama di bidang pendidikan dan kerjasama lainnya di bidang pertahanan.

Sumber : DMC

Super Tucano Sudah Final

EMB-314 Super Tucano (Foto: Flightglobal.com)

JAKARTA - TNI AU menegaskan tetap memilih pesawat Super Tucano buatan Embraer Brasil untuk menggantikan OV-10 Bronco. Hal itu ditegaskan Kapuspen TNI Marsda Sagom Tamboen kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/3).

"Penggantian pesawat OV-10 Bronco itu sudah final dari TNI AU. Itu pilihan utama diantara pilihan kedua dan ketiga lainnya," jelas Sagom.

Keputusan itu sudah didiskusikan di Dewan Kebijakan Penetuan Alutsista sejak Oktober 2009 lalu. TNI AU tetap menegaskan bahwa pilihan mereka sedari awal tak berubah karena Super Tucano dinilai memenuhi spesifikasi pesawat yang dibutuhkan TNI AU.

Pesawat itu utamanya akan dioperasikan di daerah perbatasan sebagai pesawat tempur taktis. Bukan sebagai pesawat pengintai seperti fungsi pesawat CN 235. "Pilihannya tetap seperti itu maka kita ajukan ke pemerintah. Tinggal bagaimana pemerintah dan DPR memikirkan pendanaan," jelasnya.

TNI AU ketika dikonfirmasi membenarkan hal itu. TNI AU berharap pemerintah bisa mengadakan satu skuadron pesawat Super Tucano atau sejumlah 16 buah sebagai jumlah yang paling ideal untuk kebutuhan pasukan. Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan 16 juta dolar amerika untuk pengadaannya.

"Idealnya 16 pesawat. Kita minimum ingin enam belas pesawat. Misalnya masing-masing flight 4 pesawat, ada di dua tempat. Jadi empat di flight satu, empat di flight dua, empat untuk latihan dan empat untuk cadangan," jelas Kadispenau Marsekal Bambang Samoedro.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

The Pantsyr-S1 mobile short-range gun and missile air defense system

The system is designed to provide point defense for civilian and military installations and to protect theater and strategic air defense complexes, such as S-300 and S-400

RI - Filipina Akan Koordinasi Patroli Bersama

JAKARTA - Penggerebekan pelatihan terorisme di Lamkabeu, Aceh, menemukan sejumlah senjata yang disinyalir berasal dari Filipina Selatan. Untuk mengeliminir penyelundupan senjata tersebut, TNI AL dan AL Filipina akan menggelar operasi terkoordinasi pada April 2010 nanti.

Hal tersebut disampaikan oleh KSAL Laksamana Agus Suhartono kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/3). "Untuk menjaga kerawanan-kerawanan lalu lintas senjata, kita dari Indonesia (TNI AL) dan Filipina (Hukbong Dagat ng Pilipinas) selalu menerjunkan unsur patroli di sana. Bahkan, pada April nanti, akan ada patroli bersama, patroli terkoordinasi antara TNI AL dan AL Filipina. Itu juga upaya untuk mengantisipasi, mengeliminir senjata yang berasal dari Filipina," kata KSAL.

Ia menyatakan bahwa jalur yang berada di sekitar Filipina memang rawan dari penyelundupan senjata. Namun, KSAL mengaku TNI AL tak pernah bisa membuktikannya secara langsung karena pengangkutnya langsung membuang di laut. "Misal, perbatasan Indonesia-Filipina, modusnya menggunakan kapal nelayan ketika diperiksa senjatanya ditenggelamkan. Kami sangat sulit mengawasi hal itu," jelas Agus.

Selain patroli laut, TNI juga merencanakan memasang sejumlah radar di daerah Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara. Tujuannya untuk memantau lalu lintas kapal yang melewati jalur tersebut. Radar tersebut merupakan hibah dari Amerika Serikat sebagai salah satu pengguna jalur laut Timur Indonesia tersebut.

Ia mengaku radar sudah ada yang difungsikan di jalur tersebut meski tetap tak bisa menemukan kapal yang menyelundupkan senjata tersebut. "Radar itu terpasang, tapi hanya mengetahui kapal lewat atau tidak. Manakala pemeriksaan, kalau modusnya seperti itu yakni senjatanya dibuang di laut, kami enggak akan menemukan apa-apa," cetusnya.

Indonesia sebelumnya juga sudah memasang 12 radar di sepanjang pantai Sumatra untuk mengawasi lalu lintas yang terpadat di dunia itu. Dari 12 radar, empat di antaranya merupakan pengadaan sendiri dengan nilai kontrak Rp40 miliar. Sisanya berasal dari hibah AS.

"Kalau di Selat Malaka, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Malaysia secara terus menerus melakukan upaya patroli terkoordinasi. Patroli itu sangat berharap bisa mengeliminir penyelundupan senjata," tandasnya.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

AS Bantu Program Peningkatan Keamanan Pesawat TNI AU

C-130 Hercules. (Foto: Indoflyer.com)

DENPASAR - Kantor Kerjasama Pertahanan (Office of Defense Cooperation/ODC) Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta akan membantu meningkatkan standar keamanan beberapa jenis pesawat militer TNI-AU.

Surat elektronika Kedutaan Besar AS di Jakarta yang diterima ANTARA di Denpasar, Jumat (19/3) menyatakan, militer Indonesia dan tiga Kelompok Koordinasi Teknis (Technical Coordination Groups/TCG) Angkatan Udara AS, baru-baru ini melakukan pemeriksaan terhadap pesawat F-5, F-16, dan C-130.

Pemeriksaan pesawat di beberapa Lanud TNI-AU itu merupakan yang pertama dilakukan, sekaligus memberikan prosedur inspeksi teknis secara akurat.

Seluruh anggota tim TCG didampingi mitranya TNI-AU, mendatangi Lanud Halim Perdanakusuma di Jakarta, Lanud Husein Sastranegara (Bandung), Lanud Iswahyudi (Madiun), dan Lanud Abdurrahman Saleh (Malang) untuk bekerja langsung dengan kru pesawat dan tim pemeliharaan membantu memperbaiki beberapa masalah terkait aspek pemeliharaan pesawat.

Tim TCG merupakan ahli-ahli teknis yang datang dari berbagai pangkalan angkatan udara AS. Mereka terbang ke berbagai belahan dunia untuk membantu negara-negara yang mengalami persoalan pemeliharaan pesawat, dan untuk memberi penjelasan tentang berbagai inovasi terbaru pada pesawat buatan Lockheed Martin C-130 Hercules dan F-16 serta pesawat buatan Northrop F-5E Tiger II.

"Dalam tahun-tahun terakhir ini, ODC-AS kembali melakukan kerja sama dengan TNI AU" kata Letnan Kolonel Alex Thagard, Direktur Program Angkatan Udara di ODC.

Menurut dia, banyak dari program dan peralatan yang digunakan TNI-AU yang harus diperbarui segera demi menyusul berbagai perubahan yang telah dilakukan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat selama dua dekade terakhir.

Selain program ini, ODC juga bekerja sama dengan Departemen Luar Negeri AS untuk membiayai pengiriman pesawat C-130 Hercules milik Indonesia ke Amerika untuk inspeksi perawatan berkala (Periodic Depot Maintenance/PDM).

Pesawat pertama yang akan mendapatkan inspeksi dan perawatan dijadwalkan akan diterbangkan ke AS pada Juni nanti.

Sumber : ANTARA

Serah Terima KRI Birang-831

MAKASSAR - Komandan Lantamal VI Makassar, Laksma Bambang Wakyudi menjelaskan kepada wartawan tentang KRI Birang-831 (PC-40) saat peneriamaan di Lantamal VI Makassar, Minggu (21/3). KRI Birang-831 yang memiliki 20 awak tersebut diharapkan mampu menjaga NKRI khususnya di wilayah perairan Makassar dan sekitarnya. FOTO ANTARA/Yusran Uccang/ss/nz/10

PAL Finalisasi Pembuatan kapal LPD 125

KRI Banjarmasin-592 (Foto: PAL)

SURABAYA - PT PAL Indonesia (Persero) menangani proses akhir pembuatan kapal perang ke-2 jenis landing platform dock (LPD) 125 meter senilai US$15,4 juta pesanan Kementerian Pertahanan untuk armada TNI-AL.

Sementara Kementerian Perindustrian mendorong pemberdayaan industri galangan lokal dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI, terutama kapal perang, melalui dukungan dana dari perbankan dalam negeri.

Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan industri galangan merupakan sektor yang diprioritaskan pengembangannya guna memenuhi kebutuhan berbagai jenis kapal, termasuk kapal perang yang dibutuhkan TNI AL dan Polri.

Menurut dia, pengadaan alutsista tidak dapat menggantungkan terhadap luar negeri, industri galangan lokal perlu diberikan kesempatan mengembangkan kemampuannya seperti yang dilakukan di negara-negara lain semisal Jepang, Korea, China serta Eropa.

"Industri galangan kapal lokal harus diberdayakan, dan TNI bisa berperan mengembangkan sektor industri tersebut melalui dukungan pendanaan dari perbankan domestik," ujarnya saat peluncuran kapal LPD 125 meter di dok kapal perang PT PAL, Jumat (19/3) ini.

Kapal LPD 125 meter itu dijadwalkan rampung produksinya pada pertengahan tahun ini, dan merupakan kapal sejenis ke-2 yang pengerjaannya dilakukan PT PAL.

Tahun lalu PAL telah menyerahkan kapal LPD pertama yang dinamakan KRI Banjarmasin pesanan Kementerian Pertahanan untuk memperkuat armada TNI-AL.

Dirut PT PAL Indonesia Harsusanto menyebutkan harga kontrak pembuatan kapal LPD 125 meter itu US$15,4 juta per unit, yang sebagian besar komponennya masih diimpor.

"Kami bangga dapat berperan aktif dalam mendukung pengadaan alutsista TNI AL, dan diharapkan kontrak pembuatan kapal perang berlanjut lagi di masa mendatang," tuturnya.


Launching LPD 125m buatan PAL (Foto: PAL)

LPD 125 meter dirancang untuk mampu dipasangi senjata meriam kaliber 57 mm yang telah dilengkapi sistem kendali senjata (fire control system). Kapal perang tersebut didesain untuk memenuhi tugas operasi angkut amphibi, tank carrier, combat vehicle, operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Kecepatan maksimum kapal mencapai 15 knot dan dapat mengangkut 5 helikopter.

Peluncuran Kapal ke-4

Kapal perang pendarat pasukan (landing platform dock/LPD) keempat pesanan Kemenhan, Jumat (19/3) diluncurkan dari dok PT.PAL. LPD ini merupakan hasil kerjasama alih teknologi antara PT PAL dan Daewoo International Corporation, Korea.

Menurut Dirut PT PAL, Harsusanto, Kapal tersebut dibangun sesuai standar Lloyd Register+100A1 dengan menggunakan konstruksi ganda (double bottom). Untuk memudahkan manuver, kapal itu dilengkapi "bow thruster" yang berfungsi sebagai pemecah gelombang.

"Kapal juga dilengkapi peralatan darurat rumah sakit sehingga bisa digunakan untuk memberikan pertolongan pertama," katanya menambahkan.

Sumber : BISNIS INDONESIA.COM

TNI-AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

SURABAYA - Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI Angkatan Laut (AL) mengadakan latihan bersama dengan Unit Selam AL Singapura (Naval Diving Unit Republic of Singapore Navy) di Surabaya pada 18-31 Maret 2010.

Latihan dengan sandi "Exercise Pandu-10/10" itu dibuka Asisten Operasi (Asops) Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muda TNI Ignatius Dadiek Surarto di Lapangan Tembak Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim), Dermaga Ujung, Surabaya, Kamis (18/3).

Pembukaan latihan militer itu ditandai dengan penyematan tanda peserta latihan kepada peserta perwakilan oleh Asops KSAL. Kemudian dilanjutkan dengan penyematan brevet Kopaska kepada Atase Pertahanan Singapura Letkol Tan Bian.

Berikutnya Komandan Unit Selam AL Singapura Letkol Yip Wai Choong juga menyematkan brevet NDU kepada Asops KSAL, Komandan Gugus Tempur Laut Koarmatim dan Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VII Kupang.

Setelah upacara pembukaan, digelar lomba "triathlon" yang diikiuti para peserta mulai dari Lapangan Tembak Koarmatim dilanjutkan dengan renang melintasi Selat Madura dan diakhiri dengan latihan menembak.

Kegiatan tersebut dihadiri Panglima Koarmatim Laksamana Muda TNI Among Margono didampingi pejabat teras Koarmatim dan para Komandan Satuan Kapal serta Kasatker Koarmatim.

Dari pihak AL Singapura, tampak Asops KSAL RDM Tan Wee Beng, Komandan Unit Selam Letkol Yip Wai Choong, dan empat perwira staf.

Menurut Among Margono, berbagai materi latihan yang akan dijalani para peserta, di antaranya "Explosive Vapour Detector", "Improvised Explosive Device", "Shallow Water Mine Clearence", "Procedure Standart Operation SWMC", "Alpha Sonar Diving Training", menembak dengan menggunakan pistol, "Closed Quarter Battle", "EOD Weapon Drill", "Junggle Survival", dan "Booby Trap".

"Latihan bersama ini juga akan dilaksanakan di Pantai Banongan (Situbondo) dan Selogiri (Banyuwangi)," kata Pangarmatim didampingi Kepala Dinas Penerangan Koarmatim, Letkol Laut (Kh) Toni Syaiful.

Sumber : ANTARA

Pengamanan di Bali Terus di Tingkatkan

DENPASAR - Beberapa personel KRI Selamet Riyadi-352 merapat di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Kamis (18/3). Sebanyak 250 personel dari Komando Armada Timur tiba di Bali untuk turut mengamankan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama yang rencananya datang ke Bali dalam waktu dekat. FOTO ANTARA/EDOARDO/Nym/ss/nz/10.

Latuhan Dopper Marinir

BANYUWANGI - Sejumlah prajurit Korps Marinir wilayah timur,mengikuti Latihan Dopper di Puslatpur Marinir Selogiri Banyuwangi, Kamis (18/3). Dopper merupakan salah satu program dalam Latihan Pemantapan Terpadu Korps Marinir Wilayah Timur 2010. FOTO ANTARA/Serda Mar Kuwadi/EI/ss/nz/10

Latihan Menembak Skuadron Udara 12

RIAU - Guna mengasah dan meningkatkan kemampuan para penerbang Skadron Udara 12 Lanud Pekanbaru, mulai hari Senin (15/3) digelar latihan penembakan dari udara ke darat (air to ground) dengan sasaran di darat Air Weapon Range (AWR) Siabu yang bertempat di Kabupaten Kampar, Riau, Rabu (17/3).

Danlanud Pekanbaru Kolonel Pnb Nanang Santoso menyampaikan bahwa latihan ini merupakan latihan profesiensi rutin yang dilaksanakan secara berkala yaitu setiap empat bulan sekali dengan melibatkan 17 penerbang dan empat unit pesawat Hawk 109/209 (TT0211, TT0212, TT 0214, dan T50103) dari Skadron Udara 12. Pada pelaksanaan latihan ini setiap penerbang akan melaksanakan bombing, roketting dan straffing gun di AWR Siabu sebanyak empat kali, sedangkan untuk amonisi yang digunakan berupa bom dan roket.

Direncanakan latihan ini berlangsung selama satu minggu, dan diharapkan dengan latihan ini dapat meningkatkan kemampuan para penerbang khususnya dalam meningkatkan akurasi penembakan dari udara ke sasaran yang ada di darat, demikian disampaikan Danlanud.

Sumber : DISPENAU

F-16 TNI AU Terus disiagakan Jelang Kunjungan Obama

JAKARTA - TNI AU menyiagakan pesawat tempur F-16 untuk mengamankan kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada 23 Maret 2010 nanti. Hal itu merupakan bagian dari kesatuan operasi yang dikomando oleh Mabes TNI.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Asisten Operasi TNI AU Marsekal Pertama Bambang Soelistyo saat acara pisah sambut di Jakarta, Rabu (17/3). "Untuk pengamanan VVIP, TNI AU merupakan bagian integral dari Mabes TNI. Dan kita menyiapkan pesawat tempur F-16," ujarnya.

TNI AU juga akan terlibat dalam pengamanan darat dengan menerjunkan satuan elite TNI AU Paskhas. Satuan ini akan bergerak dalam pengamanan VVIP.

Komando Pertahanan Udara Nasional juga akan digerakkan untuk menangani pengamatan wilayah udara. Ia mengaku belum mengetahui berapa banyak kekuatan pengamanan dari Amerika Serikat yang akan diterjunkan untuk pengamanan Obama nanti.

"Mereka sudah tertata dan koordinasi sudah dilakukan tapi itu merupakan kewenangan Mabes TNI. Protapnya sudah bagus dan ini bukan sekali saja, sudah pernah dulu," tukasnya.

Pesawat Tempur AS

Hingga kini TNI AU mengaku belum mendapat laporan terkait kekuatan pesawat tempur AS yang akan mengawal kedatangan pesawat Air Force One yang ditumpangi Obama. "Sampai saat ini kita belum dapat informasi resmi," ujar Bambang Sulistyo.

Bambang menambahkan kerjasama antar angkatan udara dalam pengamanan VVIP sudah biasa dilakukan. Menurutnya, TNI AU tidak akan mengalami kesulitan untuk berkoordinasi dengan AU AS. "Bukan sekali ini saja kita bekerjasama," terangnya.

TNI AU kini menyiagakan 1 flight tempur (3-4 pesawat) F-16 untuk mengamankan kedatangan Obama. Untuk pengamanan kali ini TNI AU tidak menggunakan pesawat jet tempur Sukhoi.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM DETIKNEWS

Polandia Tawarkan S-70i Black Hawk

S-70i Black Hawk buatan PZL Mielec. (FOTO : www.hej.mielec.pl)

JAKARTA - Dubes RI di Warsawa Hazairin Pohan, Rabu (17/3), mengatakan dirinya diundang pada acara peluncuran produk perdana helikopter Black Hawk tipe S-70i di Pabrik PZL Mielec (milik Sikorsky Aircraft Corp.),Mielec, Polandia. Pohan mengatakan Polandia tertarik menawarkan heli tersebut nantinya kepada TNI.

Pimpinan Sikorsky Aircraft Corp Bob Kokorda dan Presiden PZL Mielec Janusz Zakrecki saat itu menyatakan produk helikopter tangguh tersebut merupakan hasil kerja sama dengan perusahaan-perusahaan Eropa sehingga mampu menghasilkan varian internasional terbaru dari jenis helikopter blackhawk.

"Dalam waktu tiga tahun, kemitraan kami telah berhasil membangun helikopter terbaik di dunia dalam kelasnya, dan karena itu kami optimis akan mampu memenuhi permintaan pasar," kata Kokorda.

Helikopter 'multipurpose' Black Hawk tipe S-70i tersebut merupakan produk pertama di Eropa dan telah terbukti di medan pertempuran dan juga sebagai sarana angkut pasukan, SAR, pemadam kebakaran, maupun transportasi VIP.

PZL Mielec merupakan pabrikan pesawat angkut skytruck dimana sebanyak empat unit kini dimiliki Polri. Perusahaan ini tiga tahun lalu dibeli oleh perusahaan AS, Sikorsky Aircraft Corp.

Menurut penjelasan pejabat PZL Mielec, pabrik tersebut akan memulai produksi massal helikopter Black Hawk tipe S-70i pada tahun 2012 dengan kapasitas 20 unit per tahun untuk dipasarkan secara internasional.

"Kami tertarik dengan pasar di Indonesia dan menawarkan produk baru Black Hawk tipe S-70i untuk memperkuat kebutuhan helikopter TNI serta berbagai keperluan dan medan tugas lainnya," demikian pernyataan Presiden PZL Mielec Janusz Zakrecki kepada Dubes Hazairin Pohan, seusai acara peluncuran perdana.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Kopassus Buka Peluang Kerja Sama Latihan Militer dengan China

JAKARTA - Komando Pasukan Khusus (Kopassus) tengah menjajaki kemungkinan mengadakan kerjasama latihan militer dengan negara China. Saat ini Kopassus juga sedang menunggu hasil lawatan petingginya ke Amerika Serikat terkait pembukaan kembali jalinan kerjasama militer dengan pasukan khusus AS yang terputus.

Hal ini disampaikan oleh Komandan Jenderal Kopassus Mayjen Paulus Lodewijk kepada wartawan seusai memimpin sertijab sejumlah posisi internal Kopassus di Jakarta, Senin (15/3).

"Itu (inisiasi) sejak tahun kemarin. Sudah mulai ada tahapan-tahapan. Biasanya mulai dari Army to Army Talk lalu penandatangan Mou. Ini belum ditandatangani, tunggu initial planning dulu," kata Lodewijk.

Upaya untuk menjalin latihan militer bersama China merupakan usaha untuk menambah partner bagi Kopassus meningkatkan kemampuan sebagai pasukan elit di lingkungan TNI AD. Pernyataan ini secara implisit menegaskan bahwa Kopassus tak semata-mata menggantungkan harapan pada Amerika Serikat setelah mereka menutup akses untuk Kopassus berlatih bersama. Hal itu dilakukan sejak reformasi setelah seorang senator Amerika menuding bahwa oknum Kopassus banyak terlibat dalam pelanggaran HAM disejumlah aksi.

"Kita kesana hanya menjelaskan, masalah normalisasi atau tidak saya katakan partner kita ada yang lain. Ada beberapa negara yang latihan dengan kita. Ada singapura, Thailand, Australia, dan China. China juga kerjasama dengan kita. Kita akan kerjasama militer China," jelasnya.

Ia bersama tim dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan datang dalam forum Amerika Indonesia Talk menjelaskan reformasi internal yang dilakukan oleh Kopassus beberapa waktu lalu. Ia menegaskan jika seluruh tuduhan pelanggaran HAM yang dialamatkan ke Kopassus sudah ditangani oleh hukum Indonesia. Sehingga, tidak ada lagi prajurit yang bersalah dan belum dihukum.

"Kasus HAM kan dari Panglima TNI sudah menjelaskan tidak ada lagi. Yang terlibat sudah dihukum sesuai hukum Indonesia," tukasnya.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM