TNI AL Fokus Jaga Pulau Terluar

JAKARTA - Permasalahan soal pulau kembali mencuat. Kasus kali ini tidak terkait dengan negara tetangga melainkan pelelangan pulau-pulau kecil di Kabupaten Mentawai.

Meski tugas penjagaan kedaulatan ada di tangan TNI, khususnya TNI AL, mereka mengatakan persoalan penjualan pulau bukan tanggung jawab mereka. Apalagi, ketiga pulau yang dilelang bukanlah termasuk dua belas pulau terluar yang menjadi fokus penjagaan marinir.

"Kalau Kepulauan Karimun, itu masuk zona aman karena termasuk pulau dalam, bukan pulau luar. Jadi, kalau ada isu penjualan itu, tanyakan pada pemdanya," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama Iskandar Sitompul kepada Media Indonesia di Jakarta, Rabu (26/8).

Jika terkait pulau terluar, ia tegaskan bahwa TNI AL tentu mengerahkan kapal patroli untuk menjaga kedaulatan kawasan Indonesia. Selain itu, TNI AL menempatkan marinir ke-12 pulau strategis.

"Kapal itu berkeliling terus. Terutama, untuk daerah yang rawan. Misalnya, kita menempatkan enam kapal di wilayah Ambalat atau menempatkan kapal di wilayah barat," sahutnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal KP3K Alex SW Retraubun menyatakan bahwa penjualan pulau dilarang di Indonesia. Namun, jika pulau tersebut disewakan, itu tetap diperbolehkan. "Kalau for hire oke, tapi for sale tidak ada," tandasnya.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

PT PAL Incar Proyek Kapal Pengawal Rudal TNI

JAKARTA - PT PAL Indonesia tengah mengincar proyek pembuatan kapal pengawal rudal milik TNI Angkatan Laut. Nilai kapal tersebut ditaksir mencapai EUR 170 juta.

"Ada rencana TNI AL membutuhkan kapal itu dan kami berharap bisa dibuat di PAL," ujar Direktur Utama PAL Indonesia Harsusanto di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (26/8).

Menurut Harsusanto, Departemen Pertahanan (Dephan) telah membuat pembelian (procurement) tentang pengadaan kapal tersebut. Kebutuhan pendanaan untuk proyek kapal itu akan diperoleh dari kredit ekspor. "Belum ada perusahaan yang ditunjuk. Diharapkan ada alih teknologi dari perusahaan yang menang," katanya.

Lebih lanjut, Hersusanto mengatakan program restrukturisasi PAL sudah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan. Saat ini pihaknya tinggal menyelesaikan administrasi antara PAL dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

"Kami akan mengundang PPA ke PAL minggu depan untuk merampungkan administrasinya," katanya.

Harsusanto menambahkan jika masalah administrasi tersebut dapat diselesaikan dalam waktu seminggu, proses pencairan suntikan modal dapat segera dilakukan pada awal September 2009.

LPD diserah Terimakan September

PAL tahun ini menargetkan produksi kapal sebanyak enam unit. Rencananya September, perusahaan akan menyerahkan satu unit kapal jenis Landing Platform Dock (LPD) dilanjutkan peluncuran kapal tanker pada 3 September 2009.

Selanjutnya pada November-Desember 2009, PAL juga akan menyerahkan tiga unit kapal cepat 28 meter milik Bea Cukai dan dua unit kapal jenis escorttug untuk proyek Tangguh.

PAL sendiri akan memperoleh tambahan modal sekitar US$44 juta yang akan digunakan untuk modal kerja pada divisi pemeliharan, perbaikan, engineering, dan divisi pembangunan kapal.

SUmber : VIVANEWS.COM

TNI AL Inginkan Kapal Selam Kelas Kilo

JAKARTA - Teknologi kapal selam Indonesia sudah ketinggalan dibandingkan negara tetangga Malaysia. Karena itu, TNI AL menginginkan kapal selam yang efek tangkisnya lebih dari kapal Scorpene yang dimiliki negeri jiran tersebut.

Keinginan tersebut disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Tedjo Edhi Purdijatno saat berbincang dengan wartawan di kediamannya di Jakarta, Minggu (22/8).

"Kita harus punya kapal selam yang punya deterrent effect. Mereka tahu saja kita punya, sudah membuat mereka takut. Kalau kita beli yang tidak ada deterrent effect-nya, mending dibelikan beras saja," katanya.

Dephan telah menganggarkan US$700 juta untuk pembelian kapal selam. TNI AL berencana membeli dua kapal selam untuk menambah kekuatan kapal selam Indonesia yang sudah usang. KSAL beberapa waktu lalu menyebut ada dua opsi negara yang dipertimbangkan untuk menyediakan kapal selam bagi Indonesia, yakni Rusia dan Korea Selatan.

Menurutnya, kapal selam yang dimiliki oleh Malaysia bisa disaingi oleh kapal selam buatan Rusia kelas kilo dimodifikasi project 636 (improve Kilo). Sedangkan, kapasitas kapal selam buatan Korsel tidak berbeda jauh dengan yang dimiliki Indonesia sekarang, yakni tipe U-209.

"Kapal selam buatan Rusia itu bisa menembak dari bawah laut ke darat," sahutnya.

Ia tidak menampik jika rencana pembelian itu bisa memancing perlombaan persenjataan. Menurutnya, jika memang ingin membangun kekuatan militer, tentunya bersaing dalam kualitas.

"Jika ingin membangun kekuatan tentara, ya mesti ada persaingan persenjataan," ucapnya.

Pada 2012, pemerintah menjanjikan pengadaan dua kapal selam baru bagi TNI Angkatan Laut. Namun, hingga kini Departemen Pertahanan belum memutuskan jenis dan dari negara mana kapal selam akan diadakan.

KRI Nanggala-402 Overhaul di Korea

Sementara itu ditempat yang sama KSAL Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno juga mengungkapkan, kapal selam KRI Naggala 402 bakal menjalani pemeliharaan berat (overhaul) di Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co Ltd (DSME), Korea Selatan. "Pelaksanannya akan berjalan mulai September 2009 ini, selama 22 bulan" ujarnya.

Ia mengatakan, dengan overhaul, maka kemampuan kapal selam tersebut dapat diperbaharui hingga pada kondisi awal dimana rata-rata kesiapan mencapai 100%.

"Yang penting dari program overhaul itu, selain murah, juga dapat mengembalikan kekuatan kapal selam bersangkutan hingga dapat difungsikan secara maksimal sebagai alutsista strategis TNI AL," kata Tedjo. TNI AL sebelumnya telah melakukan overhaul terhadap KRI Cakra dengan nonor lambung 401 di perusahaan.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Timor Leste Ajukan Kerjasama Pendidikan Ke TNI AL

JAKARTA - Angkatan Laut Timor Teste mengajukan permintaan kerja sama pendidikan dan latihan pada Tentara Nasional Indonesia (TNI) AL. Usulan tersebut tengah ditindaklanjuti Departemen Pertahanan (Dephan) kedua negara untuk membuat payung hukumnya.

"Mereka ingin berguru," kata Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Tedjo Edhy Purdijatno di Jakarta, Minggu (23/8).

Dia mengatakan, Timor Leste ingin mengadopsi sistem pendidikan TNI, mulai taruna sampai sekolah staf dan komando. Begitu pula dengan pembelajaran teknik dan taktik pertahanan di laut.

"Termasuk penjajakan pembelian kapal patroli dari Indonesia," kata KSAL.

Tedjo mengatakan, langkah ini ditempuh karena negara pecahan Indonesia itu tidak puas dengan perkembangan militer yang sebelumnya sudah dibantu beberapa negara.

Sumber : JURNAS

TNI Bisa Dilibatkan dalam Penanganan Teror

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan TNI dapat dilibatkan dalam penanganan teror sesuai yang diamanatkan konstitusional yakni Undang-Undang (UU) NO34/2004 tentang TNI.

"Dalam UU tersebut, tugas pokok TNI meliputi operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang," katanya, dalam pengarahan kepada prajurit Komando Pasukan Khusus TNI (Kopassus) Angkatan Darat di Jakarta, Kamis (20/8).

Yudhoyono menjelaskan, operasi militer selain perang, juga meliputi penanganan kelompok separatis, penanganan pemberontakan bersenjata, dan terorisme.

"Jadi, kalau ada yang berpendapat pelibatan TNI dalam penanganan teror memundurkan demokrasi, saya tidak paham. Itu pendapat keliru. Ini amanah UU, amanah konstitusi di mana TNI bisa dilibatkan dalam penanganan teror," ujar Presiden.

Kepala Negara menegaskan, negara tidak akan ragu-ragu dalam penanganan teror. Semua pihak, terutama TNI dan Polri, harus dapat bersungguh-sungguh menjalankan peran dan tugas pokoknya dalam penanganan terorisme.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Presiden SBY Menerima Brevet Komando Kehormatan

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) menerima penganugerahan Brevet Komando Kehormatan yang disematkan oleh Kasad Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo di Markas Satuan-81 Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Kamis (20/8). Penganugerahan Brevet Komando Kehormatan kepada Presiden RI berdasarkan pertimbangan pimpinan TNI AD, di mana Presiden selaku Panglima Tertinggi, yang memiliki kewenangan penuh terhadap pengendalian operasional seluruh jajaran TNI, termasuk pengerahan Pasukan Khusus dalam situasi kritis sesuai konstitusi. FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/mes/09.

International Fleet Review 2009

MANADO - Puluhan kapal perang berjalan beriringan saat melintas di perairan teluk Manado, Sulawesi utara, dalam rangka memeriahkan parade kapal perang, Rabu (19/8). Parade kapal perang dalam rangka Sail Bunaken 2009 tersebut dimeriahkan oleh 26 kapal perang asing , 6 Kapal Republik Indonesia (KRI) dan 8000 pelaut. FOTO ANTARA/Prasetyo Utomo/pd/09.

Simulasi Penjinak Bom

JAKARTA - Anggota kompi Penjinak Bahan Peledak (Jihandak) TNI AD menyiapkan robot untuk peledakan bom dalam simulasi bom kimia di kantor Walikota Jakarta Pusat, Rabu (19/8). Simulasi itu melibatkan satu peleton TNI AD Nubika dan Kompi Penjinak Bahan Peledak (Jihandak) untuk pelatihan cara antisipasi penanggulangan bom. FOTO ANTARA/Fanny Octavianus/ss/pd/09.

Sukhoi TNI-AU dan F-18 AS Bermanuver di Manado

JAKARTA - Tiga unit pesawat Sukhoi SU-30MK TNI AU akan bermanuver bersama F-18E Hornet AL Amerika Serikat dalam bentuk terbang lintas pada internasional Sail Bunaken, Rabu (19/8) di Manado, Sulawesi Utara.

Penanggung jawab terbang lintas TNI Angkatan Udara Kolonel Pnb Arif Mustofa ketika dimintai konfirmasi di Jakarta, Rabu, mengatakan terbang lintas akan dilaksanakan bersamaan dengan layar lintas sekitar 25 kapal perang dari 33 negara yang ikut dalam Sail Bunaken 2009.

Terbang lintas akan diawali dengan penampilan empat unit pesawat udara Nomad TNI Angkatan Laut yang disusul dengan pesawat intai maritim C-212 TNI Angkatan Laut, dan di belakang bersiap empat F-16 Fighting Falcon TNI Angkatan Udara.

Selain itu, tiga Sukhoi TNI Angkatan Udara dan pesawat tempur Angkatan Udara AS seperti empat F-18E Hornet, dan satu unit E6 Hawk yang merupakan bagian dari armada udara Kapal Induk USS George Washington (CVN-73) juga tampil dalam terbang lintas tersebut.

Bersamaan dengan terbang lintas tersebut, akan dilakukan layar lintas sejumlah kapal perang yang berparade dari Pelabuhan Bitung menuju Manado. Layar lintas diikuti 25 kapal asing, dua kapal layar tiang tinggi asing, enam kapal perang Indonesia serta dua kapal layar tiang tinggi Dewaruci dan Arung Samudra.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Sail Bunaken 2009 : Internasional Fleet Review

MANADO - Rabu (19/8) sore ini rencananya akan diadakan kegiatan puncak Sail Bunaken 2009 yakni International Fleet Review (IFR) yaitu parade kapal perang (Warship dan Tallship) menjelang matahari terbenam atau sunset di teluk manado.

Pada kesempatan tersebut, presiden RI rencananya juga akan menerima penghormatan peserta berupa sailing dan flying pass di teluk manado. Pada saat inspeksi seluruh kapal perang peserta IFR dalam posisi lego jangkar, sementara kapal kepresidenan yang berlayar menginspeksi satu persatu kapal perang peserta IFR.

Sedangkan pada saat sailing dan flying pass kapal kepresidenan posisi statis, sementara peserta IFR yang berlayar. Ketika melintas di depan kapal kepresidenan maka secara otomatis akan melakukan penghormatan kepada presiden RI. Oleh karena itu di setiap kapal perang negara-negara sahabat ditempatkan perwira TNI AL sebagai pemandu di kapal. ©alutsista


Kapal pendarat amphibi KRI Nusa Utara-584


Pesawat patroli maritim TNI AL, NC-212




Kapal Rumah Sakit, KRI Dr.Soeharso-990


Suasana usai acara selam masal.


Kapal pendarat amphibi AL India INS Airavat-L24.

USS George Washington di Perairan Manado

MANADO - Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi (depan) berkunjung ke Kapal induk Amerika Serikat USS George Washington di perairan Manado, Sulawesi Utara, Selasa (18/8). Kedatangan Kapal induk yang memiliki panjang 320 meter dan mampu menampung 80-an pesawat dan helikopter untuk memeriahkan parade kapal perang dalam rangka Sail Bunaken 2009.FOTO ANTARA/ Kolonel Mar Suhartono/pras/mes/09

TNI Bangun Radar Pertahanan Udara di Timika

TIMIKA - Guna memperkuat pertahanan negara dalam mengantisipasi adanya gangguan pihak asing, TNI Angkatan Udara akan membangun sebuah radar pertahanan udara di wilayah Timika, Papua.

Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Timika, Letkol (P) Easter Haryanto di Timika, Senin (17/8), mengatakan pembangunan radar pertahanan udara tersebut akan direalisasikan mulai 2011.

"Tahun ini akan dibangun ruas jalan dan jembatan. Selanjutnya tahun depan pembangunan perumahan dan kompleks perkantoran dan tahun berikutnya mulai pembangunan radar," kata Easter.

Sehubungan dengan rencana dimaksud, pada 25 Agustus nanti tim dari Mabes TNI AU akan melakukan survei ke lokasi pembangunan radar pertahanan udara di Timika.

Radar pertahanan udara Timika dibangun di atas lahan seluas 30 hektare di lokasi SP 1, Kampung Kamoro Jaya, sekitar belasan kilometer dari Kota Timika, ibukota Kabupaten Mimika.

Biaya pembebasan lahan sebagian ditanggung pihak Mabes TNI AU dan sebagian ditanggung Pemda Mimika.

Easter menjelaskan, keberadaan radar pertahanan udara Timika nantinya sangat penting untuk meng-`cover` pengamanan di wilayah pantai selatan Papua.

Pengamanan di wilayah pantai selatan Papua selama ini dinilai masih kurang maksimal sehingga rentan terjadi aksi pencurian hasil laut (ilegal fishing) dan berbagai kejahatan lainnya baik yang bersifat nasional maupun transnasional.

Guna meminimalisasi berbagai potensi gangguan dan aksi kejahatan tersebut, saat ini TNI AU sedang membangun radar pertahanan udara di wilayah Merauke.

Radar serupa akan dibangun di wilayah Saumlaki, Tanimbar, Kepulauan Maluku Tenggara Barat yang berhadapan langsung dengan perairan Samudra Hindia dan Australia.

Saat ini jajaran TNI baru memiliki sebuah radar pertahanan udara untuk mengamankan wilayah Papua yaitu di Biak.

"Jika tidak ada hambatan berarti pada tahun 2102 radar pertahanan udara Timika sudah dapat dioperasikan," kata Easter.

Sumber : ANTARA

TNI Rombak Pola Antisipasi Terorisme

JAKARTA - TNI merombak pola antisipasi dan penanganan terorisme, sesuai modus dan target yang dituju para pelaku tindak pidana terorisme, terutama pascapeledakan bom di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz-Carlton pada 17 Juli 2009.

Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso ketika dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (14/8) mengatakan, perombakan pola antisipasi dan penanganan terorisme itu terutama ditujukan pada pengamanan simbol-simbol negara, tanpa mengabaikan kemungkinan ancaman pada obyek lainnya.

"Kita tahu sasaran aksi terorisme belakangan ini adalah presiden, dan presiden itu menjadi tanggungjawab TNI, maka otomatis kita akan evaluasi dan rombak polanya," katanya, usai menghadiri Rapat Paripurna DPR yang mengagendakan pidato kenegaraan Presiden Dalam Rangka HUT ke-64 RI.

Perombakan pola pengamanan presiden terkait ancaman terorisme, dilakukan di setiap tingkatan secara berjenjang termasuk kunjungan presiden ke daerah.

"Karena itu, kita akan perkuat kapabilitas, daya mampu dari pasukan pengamanan presiden (paspampres) mulai dari kemampuan personel hingga perlengkapan dan peralatan yang digunakan," kata Panglima TNI.

Djoko menambahkan, secara umum TNI akan memperkuat daya mampu satuan dan desk antiteror yang telah dimiliki setiap komando daerah militer yang tersebar di daerah. "Kami juga akan merombak pola pembinaan teritorial agar dapat bekerja lebih efektif dan tepat sasaran, untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ancaman terorisme dan penanggulangannya," tuturnya.

Dengan begitu, lanjut Djoko, deteksi dan cegah dini terhadap ancaman terorisme dapat berjalan optimal.

Pada pidato kenegaraan dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke 64 kemerdekaan Republik Indonesia di depan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Jumat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, negara tidak boleh dan tidak akan kalah melawan aksi-aksi terorisme .

Presiden mengatakan teroris menginginkan bangsa Indonesia tercekam dalam suasana yang ketakutan dan kemudian menghentikan kegiatan sehari-hari.

"Saya ingin menegaskan bahwa negara tidak boleh dan tidak akan kalah melawan terorisme. Pemerintahan yang saya pimpin akan terus berjalan sebagaimana mestinya, melindungi rakyat, melayani rakyat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia," katanya.

Presiden menyatakan, aksi terorisme dengan melakukan pemboman di tempat-tempat umum adalah tindakan yang sungguh tidak berperikemanusiaan. Korbannya adalah orang-orang yang tidak berdosa, baik warga negara sahabat maupun warga negara Indonesia sendiri.

Presiden mengungkapkan dalam aksi terorisme kali ini, ada suatu gejala yang baru yaitu aksi terorisme ditujukan langsung untuk melawan negaranya sendiri, termasuk rencana asasinasi (pembunuhan-red) kepada kepala negaranya.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Dirgantara Fair 2009 di Margo City-Depok

DEPOK - Dalam rangka memperingati ulang tahun ke-64 Republik Indonesia, TNI Angkatan Udara bekerjasama dengan Margo City menggelar Dirgantara Fair 2009 di Mall Margo City Depok, yang dibuka oleh Kadispenau Marsekal Pertama TNI FHB Soelistyo S Sos, Jumat (14/8), dihadiri General Manager Margo City Andi Arfan.

Dirgantara Fair 2009 yang berlangsung mulai tanggal 14 sampai 17 Agustus tersebut terbuka untuk umum, diikuti berbagai instansi kedirgantaraan antara lain Dispenau, Dispotdirga, Universitas Surya Darma, Korpaskhas, Kohanudnas, Majalah Angkasa serta Yayasan Lembaga Cornelius Chastelein.

Kadispenau Marsekal Pertama TNI FHB Soelistyo S Sos menyatakan, memberi penghargaan kepada pihak manajemen Margo City yang telah memprakarsai Dirgantara Fair untuk kedua kali dan diharapkan dapat memberi nilai manfaat tidak saja terhadap kepentingan TNI Angkatan Udara namun lebih pada pengenalan dan pemahaman masyarakat terhadap minat dirgantara.

“Gagasan semacam ini penting untuk diberikan apresiasi sebagai langkah strategis dalam membangun rasa cinta dirgantara sekaligus cinta tanah air dan TNI Angkatan Udara siap menjadi akselerator dari upaya untuk mencapai keinginan tersebut”, ungkap Kadispenau.

Menurutnya, dengan mengenali beberapa kegiatan baik bersifat olahraga kedirgantaraan maupun hasil-hasil dari teknologi kedirgantaraan yang berhasil dikembangkan, minat dan rasa cinta kedirgantaraan akan makin tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

General Manager Margo City Andi Arfan mengungkapkan, berterima kasih kepada TNI Angkatan Udara dan jajarannya atas dukungan pelaksanaan Dirgantara Fair 2009. “Ini adalah pameran yang kedua dan kedepan akan senantiasa diadakan tidak hanya dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, namun direncanakan pada event-event tertentu akan diadakan pameran semacam ini”, jelasnya.

Sumber : DISPENAU

Note : Event ini dimeriahkan dengan Flight Simulator, Radar Mobile Detections, Movie On Screen, Hovercraft Show, Aero Modeling Show

Pati TNI-AD Indonesia dan Singapura Lomba Menembak

MAGELANG - Sejumlah perwira tinggi militer angkatan darat Singapura memilih pistol saat dilaksanakan Novelty Shoot atau lomba menembak antar perwira tinggi militer AD dalam rangka Army Interaction Games IV/2009 di lapangan tembak komplek Akmil, Magelang, Jateng, Kamis (13/8). Kegiatan tersebut untuk mengakrabkan antar petinggi militer dan meningkatkan kerjasama kedua negara di bidang pendidikan militer, latihan militer dan bidang intelejen. FOTO ANTARA/Anis Efizudin/ss/pd/09

Pameran Peralatan Militer di Makassar

MAKASSAR - Dua pasukan TNI AD menjaga sejumlah senjata yang dipamerkan pada Pameran Pembangunan Sulsel 2009 di Benteng Somba Opu Makassar, Rabu (12/8). Pameran tersebut berlangsung 12-16 Agustus 2009 dan diikuti 103 peserta termasuk TNI dan Polri. FOTO ANTARA/Yusran Uccang/ED/pd/09

650 Prajurit TNI Berangkat ke Perbatasan RI-Malaysia

BALIKPAPAN - Sebanyak 650 prajurit TNI dari Batalyon Infanteri (Yonif) 611/Awanglong Kodam VI/Tanjung Pura, Rabu (12/8), meninggalkan pangkalannya di Samarinda untuk berangkat ke perbatasan Indonesia-Malaysia.

"Para prajurit yang berangkat tersebut untuk menunaikan tugas negara menjaga perbatasan RI-Malaysia dengan menggunakan kapal Pelni KM Tidar di pelabuhan Semayang Balikpapan," kata Kepala Seksi Analisa dan Informasi (Kasi Lisainfo) Penerangan Kodam (Pendam) VI/Tanjung Pura, Mayor Infanteri Achmad Amin, di Balikpapan.

Keberangkatan 650 personel Yonif 611/Awanglong tersebut untuk menggantikan Yonif 613/Raja Alam yang sudah bertugas selama 13 bulan di perbatasan RI-Malaysia. "Tugas para prajurit yang diberangkatkan ini, termasuk menjaga perairan Karang Unarang yang menjadi sengketa antara pemerintah RI dengan Malaysia," kata Achmad.

KM Tidar yang membawa yang membawa 650 prajurit Yonif 611/Awanglong akan berlayar menuju Kota Tarakan, selanjutnya ke Kota Nunukan dengan lama berlayar kurang lebih selama 28 jam. "Setibanya di Kota Nunukan para prajurit nantinya akan melaksanakan serah terima tugas pengamanan perbatasan dengan pasukan yang akan diganti yakni pasukan Yonif 613/Raja Alam," katanya.

Pelepasan secara resmi 650 personel tersebut dilakukan oleh Pangdam VI/Tanjung Pura Mayjen TNI Tono Suratman pada Selasa (11/8) di Samarinda.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Dari 34 Hercules, TNI AU Berminat Membeli 6 Pesawat

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) menawarkan 34 pesawat angkut C-130 Hercules tipe E untuk dibeli pemerintah Indonesia. Departemen Pertahanan telah meminta TNI Angkatan Udara untuk mengkaji penawaran tersebut.

"Minggu depan tim perencanaan mulai bekerja," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsekal Pertama Bambang Soelistyo di Jakarta, Rabu (12/8).

Dia mengatakan, pesawat-pesawat tersebut sudah tidak lagi digunakan AS. Jika sepakat dibeli, AS akan melakukan perbaikan dan modifikasi terlebih dahulu. Satu pesawat dibanderol U$40 juta (sekitar Rp400 miliar). Sebagai perbandingan, satu pesawat terbaru Hercules tipe J harganya mencapai U$90 juta atau hampir Rp1 triliun.

Bambang mengatakan, dengan keterbatasan anggaran pertahanan, diperkirakan hanya enam pesawat yang akan diambil. "Tapi semua masih dikaji dahulu," katanya.

Dephan dan TNI menempatkan prioritas pembelian dan pemeliharaan pesawat angkut untuk lima hingga sepuluh tahun mendatang. Alasannya, pesawat angkut memiliki dua fungsi baik militer maupun nonmiliter. "Armada angkut juga efektif membantu penanganan bencana," kata Bambang.

Sumber : JURNAS

Beberap Kapal Perang Mulai Memasuki Perairan Sulawesi Utara

Kapal perang Thailand Phuttaloetia Naphalai tiba di Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara.

MANADO - "Beberapa kapal perang dilaporkan sudah memasuki perairan Sulut untuk meramaikan event Sail Bunaken," kata Kepala Biro Humas Pemprov Sulut, Roy Tumiwa, di Manado, Rabu (12/8).

Beberapa kapal perang yang mendekati perairan Sulut diantaranya dari Inggris, dengan jenis HMS Echo H87, kemudian dua kapal dari Malaysia, KD kedah 171 dan KD Tunas Samudera. Kemudian ada juga kapal perang dari Filipina telah bergerak menuju lokasi Sail Bunaken di Teluk Manado dan Pelabuhan Bitung.

Sebelumnya, satu buah kapal perang dari Thailand sudah berada di Pelabuhan Bitung sejak 11 Agustus 2009, dalam rangka mengikuti Openship Sail Bunaken, yang akan disaksikan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan dan jajaran TNI Angkatan Laut.

Kemudian 70 yacht telah berada di Pelabuhan Bitung sejak 11 Agustus 2009 guna meramaikan Sail Bunaken dengan agenda utama Sailing dan Flying pass, yang akan disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 19 Agustus 2009.

Dalam Sail Bunaken akan ada parade kapal perang terbaik se-dunia (fleet review), lintas layar (sail pass), tall ship (kapal layar tiang tinggi), yacht rally Darwin (Australia) ke Manado, lintas terbang (fly pass), kirab kota, dan bakti sosial.

"Salah satu kapal induk nuklir milik Amerika Serikat, USS George Washington di jadwalkan juga akan tiba di Manado," katanya.

Sumber : ANTARA

Pesawat Tempur TNI AU Fly Pass di Sail Bunaken

MANADO - TNI Angkatan Udara (TNI AU) memastikan akan menampilkan aktraksi fly pass di udara, dalam rangka memeriahkan event Sail Bunaken, di kota Manado dan Bitung.

Komandan Lapangan Udara (Danlanud) Sam Ratulangi, Letkol. Pnb. Bambang Wijarnako, di Manado, Rabu (12/8), mengatakan atraksi ini akan menampilkan pesawat sukhoi dari pangkalannya di Makassar, pesawat F16 dari Madiun, beberapa pesawat dari TNI AL, dan pesawat tempur milik Amerika Serikat.

Bambang mengatakan atraksi direncanakan berlangsung pada 16 Agustus nanti. "Pesawat akan diterbangkan melalui Bandara Sam Ratulangi kemudian melakukan manuver di seputar boulevard yang menjadi salah satu tempat titik kumpulnya para penonton. Untuk jam atraksi belum bisa dipastikan," katanya.

Sedangkan pesawat tempur Amerika Serikat, ujar Bambang, akan melakukan atraksi dari kapal induk USS George Washington.

Bambang mengatakan atraksi ini merupakan keputusan dari pemerintah pusat yang mengharuskan TNI AU bisa ambil bagian dalam memeriahkan event Sail Bunaken kali ini.

"Kami akan mempersiapkan pilotnya dalam waktu dekat ini, kemudian segera dilakukan latihan atau gladi bersih sebelum melakukan atraksi di udara," katanya.

Pesawat yang akan digunakan dalam atraksi udara nanti, ujar Wijarnako, semuanya berjumlah 7 pesawat, masing-masing empat milik TNI Angkatan Udara (AU), dua milik Angkatan laut (AL), dan satu milik Amerika Serikat.

"Atraksi tersebut direncanakan akan diawali oleh pesawat TNI AL kemudian diikuti oleh TNI AU dan pesawat milik Amerika Serikat yang akan lepas landas dari kapal induk," katanya.

Bambang mengatakan TNI AU juga akan menyelenggarakan open house di Bandara Internasional Sam Ratulangi dengan menampilkan sejumlah pesawat tempur pada 18 hingga 19 Agustus yang terbuka untuk publik.

Sumber : ANTARA

AS dan Australia Tawarkan Hercules Bagi RI

Locheed Martin C-130E

JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat dan Australia menawarkan enam pesawat angkut C-130 Hercules tipe E dan J dengan potongan harga khusus kepada pemerintah Indonesia pada 2012, demikian Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Muda TNI Erry Biatmoko kepada ANTARA di Jakarta, Rabu (12/8).

"Enam Hercules hibah dari AS itu merupakan pesawat yang sebelumnya diperuntukkan bagi tiga negara di Asia dan Afrika. Namun, semua sebelum dihibahkan ke Indonesia telah mengalami perbaikan dan modifikasi," katanya.

Sebelumnya, AS menjanjikan bantuan pengadaan enam pesawat angkut C-130 Hercules tipe H dan J untuk Indonesia.

Bantuan berupa potongan harga dengan menggunakan fasilitas Foreign Military Financing (FMF) dan bantuan suku cadang bagi pesawat angkut berat Hercules.

Australia menawarkan Hercules Tipe J, namun pesawat dari Australia masih jangka panjang, kendati prosesnya sudah dilaksanakan sejak sekarang, namun realisasinya masih lama, ujar Erry.

Indonesia mengoperasikan jenis C-130B sejak 1960 dalam dua tahap kedatangan, pertama membeli langsung dari Lockheed sebanyak delapan unit C-130B dan dua KC-130B (air-refueling capability).

Tahap kedua pada tahun 1975 setelah mendapat hibah dari Amerika sebanyak 3 unit C-130B bersama dengan pesawat latih jet T-33A dan helly S-58T lewat program Defense Liaison Group (DLG).

Tidak itu saja, dalam program peningkatan kemampuan AU pada 1980 didatangkan tiga unit C-130H, 7 unit C-130HS (long body), satu unit C-130 MP (patroli maritim), satu unit L-100-30 (Hercules tipe sipil untuk VIP), selain enam unit L-100-30 yang juga dioperasikan PT Merpati dan Pelita Air untuk program transmigrasi.

Populasi Hercules 27 unit di Indonesia kini dioperasikan semua Skadron Udara 31/Halim dan Skadron 32/Abdurahman Saleh.

Hingga kini Indonesia memiliki satu skadron C-130 Hercules berbagai tipe, yakni C-130 Hercules VIP, C-130 H/HS, C-130 B/H dan C-130 BT dengan tingkat rata-rata kesiapan 60 persen atau sekitar sembilan unit.

Meskipun telah puluhan tahun, TNI AU tetap menggunakan dan memelihara C-130 Hercules melalui perawatan terjadwal service life extension programmed (SLEP), inspection repair as necessary (IRAN), dan program retrofit dengan biaya US$51 juta untuk empat pesawat agar dapat bertugas lebih lama lagi yakni sekitar 15 tahun.

"Kini dari empat Hercules yang menjalani peremajaan di Singapura, dua telah selesai, dan dua sisanya masing-masing diremajakan di Singapura dan Depo Pemeliharaan 10 TNI AU," demikian Erry.

Sumber : ANTARA

Sertijab Danyon Taifib-1 Marinir

SURABAYA - Komandan Pasmar-1, Brigjend TNI (Mar) I Wayan Mendra melakukan pemeriksaan pasukan, saat sertijab Danyon Taifib-1 Marinir di Bumi Marinir Karangpilang Surabaya, Rabu (12/8). Mayor Mar Feryanto P Marpaung dilantik menjadi Komandan Batalyon Intai Amfibi-1 (Taifib-1) Marinir, menggantikan Letkol Mar Nur Aziz yang selanjutnya menempati pos baru di Komando Latih Marinir (Kolatmar). FOTO ANTARA/Eric Ireng/ss/nz/09

Militer Minta Aturan Pelaksana Penanganan Keamanan Nasional

JAKARTA - Selama ini kewenangan penanganan teroris dan separatis ditanah air menjadi kewenangan Polri, tak ada unsur pelibatan personil TNI padahal sudah berdampak pada keamanan nasional.

Militer dalam hal ini TNI meminta pemerintah segera mengeluarkan aturan pelaksana untuk mengatur perbantuan TNI pada Polri. Selama ini aturan perbantuan penanganan kasus seperti terorisme dilegalkan jika pihal Polri meminta secara langsung kepada TNI, aturan inilah yang coba di ubah sehingga Keputusan Presiden atau Pemerintah bisa secara langsung meminta TNI terlibat aktif menangani kasus-kasus tersebut.

Kepala Pusat Penerangan TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen mengatakan,kebijakan ini dapat jadi payung hukum pelibatan kedua instansi sebelum rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional yang sedang digodok Departemen Pertahanan disahkan.

Undang-Undang TNI dapat menjadi landasan aturan pelaksana. Tugas operasi militer selain perang, khususnya penanggulangan terorisme, dijabarkan secara detail agar kewenangan TNI lebih jelas.

"Pelaksanaan di lapangan pun bisa lebih lancar," katanya di markas besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (11/8). Dia menjelaskan, tidak menutup kemungkinan aturan pelaksana memberikan peran yang lebih besar pada militer. Semisal, penangkapan tersangka yang terindikasi kuat akan melakukan teror.

"Hanya menangkap, proses lebih lanjut dipegang Polri," kata Sagom. Dia membantah usulan ini terkait keinginan militer mengambil peran kepolisian. "Sama sekali tak ada niat itu. Kami patuh dalam tertib sipil."

Hal senada diungkapkan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI/Polri (Pepabri) Jendral (Purn) Agum Gumelar. Dia melihat urgensi adanya payung hukum perbantuan TNI/Polri lewat Undang-Undang Keamanan Nasional.

"Penting untuk antisipasi keamanan agar terkontrol di semua tataran," katanya. Adanya aturan pelaksana ditenggarai makin meningkatkan koordinasi antaraparat keamanan. "Ego antara TNI dan Polri juga bisa dikurangi," katanya.

Sebelumnya, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendesak pemerintah mengeluarkan instruksi yang menjelaskan secara rinci tugas, ruang lingkup,
rambu-rambu, dan batasan bagi TNI dalam mengatasi terorisme.

Koordinator Kontras, Usman Hamid mengatakan, peraturan yang ada belum cukup memadai. "Masih normatif," katanya. Tidak jelasnya aturan, kata dia, kerap kali menimbulkan tafsir sepihak aparat TNI di lapangan. "Malah bisa tumpang tindih."

Hanya saja, Usman mengingatkan, pelibatan TNI hendaknya diletakkan dalam demokrasi dan prinsip negara hukum. Militer jangan malah mengambil alih peran dan tugas kepolisian. "Harus jelas proporsinya," kata Usman.

Beberapa waktu lalu masyarakat secara visual melihat langsung dari media-media elektronik bagaimana satuan khusus POLRI menangani pelaku teroris di Temanggung-Jawa Tengah. Diperlukan waktu hampir 18 jam dalam meringkus pelaku dengan kehati-hatian "sangat" tinggi. Banyak yang bertanya-tanya kenapa diperlukan waktu yang begitu lama, padahal ada peralatan seperti gas air mata, NVG (Night Vision Google) dan lainnya jika menginginkan pelaku diringkus dengan singkat.

Sumber : JURNAS | ALUTSISTA

Penyelam Tempur Taifib-1

SURABAYA - Sejumlah anggota pasukan khusus Intai Amfibi-1 (Taifib-1) Marinir, melakukan 'case and recovery' dari perahu karet, saat latihan penyelam tempur di Bumi Marinir Karangpilang Surabaya, Selasa (11/8). Latihan dengan menggunakan senjata ARM buatan Bulgaria dengan perhitungan waktu melumpuhkan lawan hanya hitungan menit tersebut, untuk antisipasi penumpasan aksi teror melalui perairan atau laut. FOTO ANTARA/Eric Ireng/ed/pd/09

Hasil Audit Alutsista Telah Diserahkan ke Dephan

JAKARTA - Markas Besar TNI telah menyerahkan hasil audit alutsista kepada Departemen Pertahanan (Dephan) untuk dikaji lebih lanjut.

Ketua tim audit alutsista TNI Letnan Jenderal Liliek AS Sumaryo ketika di Jakarta, Selasa (11/8) mengatakan ada beberapa penyempurnaan pada laporan hasil audit, finalisasi. Tetapi, sekarang sudah di Departemen Pertahanan.

Ia mengatakan tidak bisa memberikan keterangan lebih rinci terkait hasil audit karena masih akan dikaji lagi dengan tim audit dengan Departemen Pertahanan untuk dikaji secara menyeluruh. "Kami baru menyerahkan hasil audit dari pihak TNI, dari Departemen Pertahanan kan juga ada tim yang sama. Ini yang akan dikaji secara menyeluruh," ujar Liliek.

Beberapa waktu lalu, Departemen Pertahanan bersama Markas Besar TNI membentuk tim audit bersama terhadap manajemen pembinaan, teknik, dan anggaran dari semua alutsista. Tim akan melakukan evaluasi menyeluruh atas alutsista TNI.

Evaluasi itu dilakukan terkait dengan beruntunnya kecelakaan terkait alutsista beberapa waktu lalu.

Evaluasi oleh tim internal TNI dilakukan terkait aspek teknis pemeliharaan dan operasional penerbangan, aspek regulasi pemeliharaan dan operasional penerbangan, serta aspek pendidikan dan latihan penyiapan keterampilan. "Hasilnya nanti secara komprehensif kami laporkan kepada Menteri Pertahanan dan Presiden. Jadi, kami nanti bergabung dalam satu tim untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh," jelas Liliek.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

Lebih Baik Buat Beli Beras Jika Dibelikan Kapal Selam Seadanya

Kapal Selam kelas U-212 buatan HDW-Jerman, salah satu yang diminati TNI AL

JAKARTA - Dengan suara lantang di hadapan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dan para purnawirawan, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno menyatakan, "daripada dapat kapal selam `ecek-ecek`, lebih baik uangnya untuk beli beras,".

Masih dengan nada suara yang sama, pria kelahiran Magelang, Jawa Tengah itu menambahkan, "masih banyak rakyat yang butuh makan, jadi lebih baik uangnya untuk beli beras daripada beli kapal selama yang seadanya," ungkapnya dalam sambutan di acara peringatan lima puluh tahun kesatuan kapal selam hiu kencana di Jakarta, Senin (10/8).

Pria yang dilantik sebagai orang nomor satu di matra laut pada 1 Juli 2008 itu mengatakan, Indonesia harus memiliki kapal selam yang spesifikasi teknik dan operasionalnya minimal sama dengan kapal selam negara tetangga.

Jadi, kata dia, Indonesia tidak dipandang remeh oleh negara lain. "Kapal selam itu tidak semata untuk bertempur, tetapi juga harus bisa memberikan efek daya tangkal," ujar lulusan Akademi Angkatan Laut 1975 itu.

Tedjo Edhy Purdijatno yang 14 tahun menghabiskan karir militernya di satuan udara TNI Angkatan Laut itu mengatakan, pihaknya tidak hirau darimana kapal selam itu akan diadakan Departemen Pertahanan, apakah Jerman, Rusia, Korea Selatan, atau Perancis.

"Yang jelas, kapal selam TNI Angkatan Laut ke depan dapat menyamai atau bahkan mengimbangi kapal selam negara lain," katanya menegaskan.

Dengan mantap dan yakin, Tedjo pun meminta agar dua kapal selam baru yang diidamkan dapat segera diadakan oleh pemerintah pada 2011.

"Tapi ya itu, kapal selamnya kalau hanya `ecek-ecek` karena anggaran terbatas, ya lebih baik anggaranya untuk beli beras, masih banyak rakyat yang butuh pangan," ucap Kasal.

Sumber : ANTARA

Kehadiran Kapal Selam Diupayakan Dalam Dua Tahun

JAKARTA - Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menyatakan akan mengupayakan kehadiran dua kapal selam dalam dua tahun mendatang untuk memperkuat pertahanan. Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara peringatan lima puluh tahun kesatuan kapal selam hiu kencana di Jakarta, Senin (10/8).

"Kita akan mengejar agar dalam dua hingga tiga tahun ini, kapal selam dapat bertambah dua. Tapi, kata kuncinya adalah akan saya usahakan," kata Juwono.

Ia berharap penandatanganan kontrak dapat segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Pada tahun 2011, sambung dia, kapal selam tersebut diharapkan telah sampai dalam tahap pengantaran ke Indonesia.

"Dalam delapan bulan terakhir harus segera dilaksanakan (pembuatan kontraknya). Kita akan sesegera mungkin kalau ketersediaan anggaran memungkinkan," ujarnya.

Harapan tersebut juga diungkapkan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Tedjo Edhi Purdijatno. Ia mengatakan perkembangan terakhir dalam pengadaan kapal selam sudah dalam tahap pemilihan antara dua negara penyedia. Pilihan yang tersisa, kata dia, antara Rusia dan Korea Selatan.

"Spek itu sudah dibuat tapi tidak mengarah ke negara mana. Kita ajukan ke sana dan negara yang mengajukan itu akan kita uji mana yang memenuhi syarat dengan opsrek dan spektek yang kita punya," tandasnya.

Anggaran Pertahanan Terbatas

Dalam sambutannya Menhan Juwono menjelaskan, pada tahun 1959 Pemerintah Indonesia membeli 12 kapal selam dalam rangka merebut Irian Barat, pada saat itu anggaran pertahanan sebesar sekitar 40% dari anggaran belanja pemerintah.


KRI Cakra-401 (U-209). (Foto : Karbol@mp.net)

Menhan melanjutkan, saat ini, anggaran pertahanan berjumlah kurang dari 5 % dari anggaran belanja pemerintah. Hal ini memperlihatkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi masalah pada prioritas pembangunannya. Meskipun demikian, yang paling diusahakan oleh Dephan saat ini adalah pengiriman/delivery dua kapal selam pada kurun waktu dua sampai tiga tahun mendatang.

Dijelaskan oleh Menhan Juwono, dalam sidang kabinet yang lalu Presiden menjelaskan bahwa tema anggaran untuk lima tahun mendatang tahun 2009-2014 adalah tetap mensejahterakan masyarakat dan menjaga nadi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu Menhan Juwono kepada Panglima TNI dan Para Kepala Staf selama empat tahun ini memberi penjelasan untuk terus bersabar dalam upaya pengadaan alutsista canggih sampai kesejahteraan yang diprioritaskan tercapai dan perekonomian Indonesia stabil.

Saat ini menurut Menhan, dalam anggaran pertahanan yang terbatas, perlu dicapai keseimbangan antara alat pukul dan alat angkut TNI serta satuan-satuan pendukung lainnya. Kapal selam sebagai alat pukul dalam strategi pertahanan bagi negara kepulauan terbesar di dunia ini adalah hal yang penting.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM