MAKASSAR - Sejumlah pengunjung memperhatikan senjata milik TNI AD yang dipamerkan pada Pameran Pembangunan 2010 di Gedung Celebes Convention Center (CCC) Makassar, Selasa (31/8). Pameran yang diikuti seluruh kabupaten di Sulsel tersebut memamerkan sejumlah alat-alat petahanan negara, komoditi pertanian, perkebunan, hasil laut, hasil hutan, pertanian, makanan dan minuman, dan industri kerajinan skala kecil dan menengah. FOTO ANTARA/Yusran Uccang/pd/10
Kapal selam HDW kelas 214
CILEGON - Armada kapal selama yang dimiliki oleh Indonesia yang hanya dua buah, dianggap kurang baik untuk melakukan patroli laut, dan rencananya dalam waktu dekat ini akan dilakukan penambahan.
"Kami akan menambah armada kapal selam, yang selama ini melakukan pengamanan ditertirorial wilayah perairan Indonesia," kata Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Agus Suhartono, usai menerima Brevet Hiu Kencana yang dilakukan oleh Komandan Satuan Kapal Selam Koarmatim, Kolonel Laut (P) Muhammad Ali, Kamis.
Di Tempat terpisah, Kepala Dispenal, Laksamana Pertama TNI, Herry Setianegara menjelaskan, kapal selam merupakan senjata berdaya tangkal tinggi, karena karakternya yang sulit dideteksi dam mampu membawa berbagai jenis senjata, seperti torpedo, ranjau maupun peluru kendali.
"Bagi Indonesia , memiliki dan mengoperasikan kapal selam akan memperkuat daya dan kekuatan tangkal," kata Herry menjelaskan.
Sejarah peperangan laut katanya, membuktikan bahwa hanya kapal selam yang mampu masuk dan menembus jantung pertahanan lawan, selain itu, kapal selam dapat menghancurkan sebuah armada tempur. "Kapal selam juga dapat menjadi center of gravity Angkatan laut," imbuhnya.
Melihat dari fungsi dan kegunaan itu masih menurut Herry dimana dengan memiliki kapal selam semakin menguatkan pemikiran bahwasanya kapal selam merupakan senjata yang bernilai strategik bagi TNI AL.
"Memiliki kapal selam baik dalam jumlah yang cukup maupun kemampuan tempur yang handal merupakan keniscayaan dalam mewujudkan TNI AL yang kuat dan dicintai rakyat,." jelasnya.
Sumber : ANTARA
SELAT SUNDA - Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat mencoba periskop Kapal Selam KRI Cakra-401 disaksikan Kepala Staf Angkatan Darat Jendral TNI George Toisutta (kanan) pada acara penyematan brevet selam "Hiu Kencana" oleh Dansat Kapal Selam Kol Laut (P) Muhammad Ali (kanan), di perairan Selat Sunda, Kamis (26/8). Penyematan brevet dilaksanakan di dalam kapal selam KRI Cakra-401 pada kedalaman 25 meter di bawah permukaan laut di perairan Selat Sunda. FOTO ANTARA/Asep Fathulrahman/yar/ama/10
SURABAYA - Pertumbuhan Industri kapal dalam negeri mulai bangkit dan terus mengalami peningkatan hingga 15 persen. Bahkan, saat ini sekitar 30 tender kapal akan dimenangkan oleh industri kapal lokal.
Hal ini diungkapkan Menteri Perindustrian, MS Hidayat, usai menyaksikan penandatangan nota kerjasama antara PT DOK dan Perkapalan Surabaya (DPS) dengan PT Pertamina di PT DPS, Jalan Perak Barat Surabaya, Kamis (26/8).
"Saat ini pertumbuhan industri perkapalan mulai bangkit dan sedang berkonsolidasi,"
katanya.
Hidayat juga mengungkapkan, kebangkitan ini berdampak terhadap keuntungan yang besar. Menurutnya, lebih kurang 30 tender yang kemungkinan akan dimenangkan industri kapal lokal.
Hidayat menambahkan, pertumbuhan industri perkapalan sendiri akan terus berkembang
hingga 5 tahun kedepan. "Untuk akhir tahun ini kemungkinan akan ada puluhan sekitar
5-15 persen," pungkasnya.
PAL Rancang Kapal Selam
Sementara itu Menhan Purnomo di sela-sela seminar ”Pertahanan Nasional Indonesia” di Gedung Widya Graha LIPI, Jakarta, Rabu (25/8) kemarin mengatakan Indonesia berencana membangun kapal selam sendiri di PT PAL Surabaya.
”Kami sebenarnya cukup bisa membangun sendiri industri pertahanan untuk Angkatan Laut. Sekarang Indonesia sudah membangun kapal perang modern sejenis LPD, fregat dan Korvet yang akan selesai dalam waktu empat tahun oleh PT PAL,” ujarnya.
Menurut Purnomo, keberhasilan membangun kapal perang modern membuat pemerintah cukup percaya diri memperkuat industri pertahanan untuk kebutuhan Angkatan Laut. Pengamat militer Salim Said mengungkapkan, Indonesia memiliki kemampuan untuk membangun industri Angkatan Laut sendiri. Menurut dia, sebenarnya sudah sejak dulu Indonesia dapat membuat kapal perang, termasuk kapal selam, sendiri.
Salim mengatakan, pembangunan industri pertahanan TNI Angkatan Laut sudah sangat mendesak. Beberapa insiden di perbatasan laut Indonesia-Malaysia harus menjadi pelajaran, betapa mendesaknya Indonesia memperkuat industri pertahanan bagi matra laut.
Sumber : DETIK, KOMPAS
BANTEN - Tiga Kepala Staf Angkatan di jajaran TNI yakni Kasad Jenderal TNI George Toisutta, Kasal Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E. dan Kasau Marsekal TNI Imam Sufaat SIP menerima brevet Hiu Kencana dan resmi menjadi warga kehormatan kapal selam TNI AL.
Penyematan brevet tersebut dilaksanakan di dalam kapal selam KRI Cakra-401 yang menyelam di kedalaman sekitar 25 meter di bawah permukaan laut di perairan Selat Sunda oleh Komandan Satuan Kapal Selam Koarmatim Kolonel Laut (P) Muhammad Ali, Kamis (26/8) sekitar pukul 14.00 WIB.
Penyematan brevet Hiu Kencana dimaksudkan sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada ketiga Kepala Staf Angkatan yang selama ini telah membina dan menjalin hubungan baik dengan TNI Angkatan Laut.
Brevet Hiu Kencana bukan sekedar brevet yang melekat di dada kanan setiap prajurit TNI AL pengawak kapal selam, melainkan kebanggaan dan semangat juang pantang menyerah serta dedikasi untuk selalu mengabdi kepada Negara. Brevet Hiu Kencana juga diberikan kepada orang-orang terpilih untuk diangkat sebagai warga Kehormatan Kapal Selam berdasarkan atas jasa-jasanya yang telah mendukung terhadap pembinaan kapal selam sebagai salah satu senjata strategis Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT).
Warga Kehormatan Kapal Selam hingga saat ini telah mencapai sebanyak 113, pejabat pertama yang disematkan brevet Hiu Kencana adalah Jenderal Besar TNI (Purn) AH Nasution yang disematkan pada tanggal 21 Desember 1959 di Teluk Jakarta dengan kapal selam KRI Nanggala-402.
Sumber : DISPENAL
PEKANBARU - Panggilan tugas operasi dapat saja terjadi kapanpun tanpa mengenal waktu, baik pada pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari maupun pada saat dini hari. Pelaksanaan tugas merupakan kewajiban yang harus segera ditunaikan tanpa bisa ditunggu ataupun diundur waktu pelaksanaannya.
Kesiapan tempur tersebut harus selalu melekat dalam diri seorang penerbang tempur. Demikian juga halnya dengan para “fighters” Skadron Udara 12 Lanud Pekanbaru, mereka harus selalu siap melaksanakan tugas tugas yang diperintahkan. Untuk itu, sejak tanggal 13 Agustus yang lalu hingga 7 September yang akan datang, seluruh penerbang Skadron Udara 12 melaksanakan terbang fajar dengan waktu Take Off pukul 05.00 WIB.
Sebagai satu-satunya pangkalan induk yang berada di pulau Sumatera, Lanud Pekanbaru harus selalu meningkatkan kesiapan satuan-satuan yang ada di jajarannya, termasuk Skadron Udara 12 yang mengawaki pesawat tempur Hawk 109/209. 
Latihan Terbang Fajar ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para penerbang khususnya melaksanakan penerbangan pada saat Fajar yang lebih banyak mengandalakan instrument karena visual yang sangat terbatas. Dengan demikian para penerbang tempur Skadron Udara 12 dapat melaksanakan tugas setiap saat tanpa mengenal waktu baik pada siang hari maupun malam hari.
Dengan pelaksanaan latihan Terbang Fajar ini para penerbang dan seluruh satuan yang terkait dalam operasional penerbangan Lanud Pekanbaru melakukan disertifikasi dengan merubah waktu latihan dari pukul 05.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB.
Sumber : DIPENAU
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso menyatakan, pihaknya siap meminjamkan persenjataan individu pada petugas instansi lain yang mengamankan wilayah laut nasional.
"Jika TNI diminta bantuannya untuk meminjamkan senjata dan melatih penggunannya, kami siap," kata Djoko Santoso, usai meresmikan Komite Olahraga Militer Indonesia di Jakarta, Rabu (25/8).
Djoko menekankan, selain meminjamkan dan memberikan pelatihan penggunaannya, pihaknya juga akan mengawasi ketat penggunaan senjata yang dipinjamkan.
"Saat ini sudah ada yang diberikan pinjaman seperti senjata individu kaliber 12,7 mm milik TNI Angkatan Laut kepada petugas patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama Kasal Laksamana TNI Agus Suhartono kepada ANTARA mengatakan, pihaknya telah meminjamkan sejumlah senjata personel kepada petugas instansi lain untuk patroli laut.
"Untuk persenjataan bagi KKP ya kita sudah pinjamkan kepada beberapa personel KKP dan KPLP. "Yang jelas, tidak semua instansi yang terkait pengamanan laut dipinjami senjata," katanya.
Agus menjelaskan, senjata tidak mungkin dipinjamkan untuk instansi yang kapal patrolinya di bawah 20 m, minimal 60 m.
"Syarat lain, kapal harus dikomandani oleh seseorang yang memiliki kewenangan untuk penggunaan senjata sehingga bisa mempertanggungjawabkan penggunaan, pemeliharaan dan perawatannya," ujarnya.
Jika tidak diatur seperti itu, maka seandainya terjadi sesuatu akan menjadi tanggung jawab TNI Angkatan Laut. "Kita hindari itu," kata Agus.
Sumber : ANTARA
JAKARTA - Pasukan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad siap untuk mengamankan perbatasan. Ada satu batalyon yang telah dipersiapkan untuk menjaga perbatasan di Kalimantan.
”Kostrad selalu siap untuk mengamankan perbatasan sesuai dengan kebijakan Panglima TNI,” kata Panglima Kostrad Letjen Burhanudin Amin di sela-sela latihan terjun freefall dan terjun statis di Pangkalan Udara Surya Darma, Kalijati, Subang, Jawa Barat, Senin (23/8). Menurut Burhanudin, di Papua, misalnya, telah ada Batalyon 433 yang rencananya akan segera diganti dengan Linud 330.
Sementara perbatasan dengan Malaysia di Kalimantan, Burhanudin mengatakan, untuk sementara ini aman-aman saja. Kostrad telah menyiapkan satu batalyon untuk dikirim ke perbatasan Kalimantan dengan Malaysia. Namun, hingga saat ini belum ada permintaan dari dua kodam di Kalimantan. ”Kalau ada perintah, kami sudah siap. Akan tetapi, soal penempatannya tergantung kodam,” kata Burhanudin.
Di sela-sela penerjunan Linud 305/17/1 di bawah pimpinan Letkol (Inf) Tehuteru tersebut, Burhanudin mengatakan, latihan terus diadakan karena Kostrad bertugas untuk membina kesiapan operasional satuannya. Sesuai dengan kebijakan Panglima TNI, Kostrad juga harus siap di tingkat pertahanan strategis. ”Kami latihan terus sehingga sewaktu-waktu siap dipakai,” katanya.
Saat ini Kostrad juga tengah mempersiapkan pendirian Divisi 3 Kostrad. Divisi 3 itu akan diprioritaskan untuk kawasan timur Indonesia. Walaupun belum ditentukan di mana panglima divisi akan bermarkas, daerah operasinya akan meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. ”Kami akan lebih berat ke Indonesia timur karena ada kekurangan di sana,” katanya.
Sumber : KOMPAS
BATAM - Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan segera mempersenjatai kapal patroli di jajaran tenaga pengawasnya di daerah. Hal ini bertujuan untuk semakin memperkuat pengawasan laut Indonesia dari ancaman pencurian ikan dan perusakan potensi kelautan sebagaimana terjadi pada insiden Tanjung Berakit, 13 Agustus 2010 lalu.
"Sudah ada persetujuan dari Menteri Pertahanan dan dan Panglima TNI. Senjatanya dipinjamkan dari angkatan laut dan pengoperasiannya di bawah supervisi angkatan laut," kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Aji Sularso. Senin (23 /8/2010).
Untuk tahap pertama, 17 senjata berkaliber 12,7 milimeter telah dipasang di atas kapal patroli PSDKP. Satu kapal, satu senjata. Kapal yang dipasang adalah yang panjangnya di atas 28 meter. Namun untuk pengoperasiannya, PSDKP masih harus menunggu proses pelatihan operatornya yang diambil dari petugas pengawas PSDKP. Dalam waktu dekat, akan diselenggarakan seleksi yang dilanjutkan pelatihan operator.
Standard operation prosedure (SOP) penggunaan senjata oleh kapal patroli PSDKP telah disusun oleh TNI AL. Hal itu, termasuk dengan peminjaman senjata sampai dengan supervisi, menurut Aji, sudah di sepakati dalam nota kesepahaman antara TNI Angkatan Laut dan KKP.
Rencana mempersenjatai pengawas di jajaran PSDKP, menurut Aji, sudah direncanakan jauh hari. Insiden di Tanjung Berakit adalah bukti pentingnya perlengkapan senjata dalam patroli PSDKP.
Dalam insiden di Tanjung Berakit, Jumat (13/8), enam petugas PSDKP dari Batam dan Tanjung Balai Karimun menangkap lima kapal nelayan Malaysia yang sedang mencuri ikan di perairan Tanjung Berakit, Kepulauan Riau. Mereka semuanya tidak dipersenjatai.
Saat Polis Diraja Malaysia mengejar dan mendekat, petugas PSDKP terpojok. Meski berani menolak membebaskan tujuh nelayan, mereka tetap saja di bawah tekanan Malaysia yang bersenjata. Akhirnya, seluruh barang bukti, kecuali tujuh nelayan Malayisa, berhasil dibawa kabur Polis Diraja Malaysia. Bahkan tiga pengawai Satker PSDKP Batam ikut dibawa dan ditahan di Johor Bahru, Malaysia.
Kepala Satker PSDKP Batam Yulisbar, menyatakan, sudah saatnya patroli pengawasan dipersenjatai. Keamanan diri pengawas selalu berisiko setiap terjadi p enangkapan kapal asing pencuri ikan.
Sumber : KOMPAS
JAKARTA - TNI akhirnya memiliki markas komando latihan gabungan TNI yang berpusat di Sangatta, Kalimantan Timur. Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso memimpin upacara peresmian pada Jumat pekan lalu.
Dalam rilis yang diterima Media Indonesia, Minggu (22/8), Panglima TNI menyatakan bahwa memiliki makna yang sangat strategis, baik bagi kepentingan TNI maupun kepentingan yang lebih besar lagi yakni berkenaan dengan pertahanan dan keamanan negara. Makolatgab ini berada di atas lahan 26 ribu hektar didukung pembangunannya oleh Pemda Kutai Timur.
"Bagi TNI, latihan dapat diibaratkan sebagai menu utama dan asupan harian yang menjadi salah satu faktor utama keberhasilan pembinaan prajurit TNI," ujar Panglima TNI.
Rakyat dan TNI, sambung dia, boleh berharap akan hadirnya prajurit-prajurit TNI yang profesional, militan dan handal dengan adanya dukungan fasilitas latihan yang memadai. Panglima TNI juga berharap TNI mampu memberi sekaligus memperkuat daya tangkal yang semakin tinggi dan penting serta strategis dalam perspektif pertahanan dan keamanan nasional.
Kondisi ini akan berdampak positif terhadap peningkatan pembangunan daerah, utamanya di sektor ekonomi, kesejahteraan serta meningkatkan mobilitas sosial khususnya sirkulasi arus barang, modal dan jasa secara signifikan yang lebih terjamin keamanannya di Provinsi Kaltim secara keseluruhan. Peresmian makolatgab juga diselingi dengan acara penanaman satu miliar pohon di sekitar area makolatgab.
Sumber : MEDIAINDONESIA.COM
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan percepatan pembahasan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia untuk menghindari perbedaan pendapat antarkedua negara.
"Perlu batas maritim (yang jelas) antara Indonesia dan Malaysia," kata Presiden Yudhoyono saat buka puasa bersama dengan sejumlah kader Partai Demokrat di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Minggu malam.
Untuk itu, Presiden Yudhoyono telah memerintahkan menteri terkait untuk mempercepat upaya perundingan dengan Malaysia guna membahas batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia.
Presiden menegaskan, upaya perundingan dengan Malaysia bisa segera dimulai, tanpa harus menunggu negara itu menyelesaikan sengketa batas wilayah dengan Singapura.
Saat ini, Malaysia sedang bersengketa dengan Singapura tentang klaim kepemilikan Pulau Batu Puteh. Sengketa itu sedang diproses di Mahkamah Internasional.
Untuk memulai proses perundingan dengan Malaysia, Presiden Yudhoyono dijadwalkan akan segera menerima laporan dari menteri terkait pada pekan ini, terutama terkait dengan kasus penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh kepolisian Malaysia beberapa waktu lalu.
Presiden Yudhoyono menjelaskan, letak geografis perairan Indonesia sangat rentan karena berbatasan langsung dengan tujuh negara. Oleh karena itu, Indonesia harus terus mengedepankan upaya diplomasi dengan negara tetangga.
Sumber : ANTARA
Korvet kelas Sigma V 105m
PALU - Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso mengatakan realisasi pembuatan kapal Korvet kelas Sigma V bekerja sama dengan PT PAL akan dipercepat untuk memperkuat sistem pertahanan matra laut.
"Saat ini dalam proses penyelesaian, Insya Allah dalam waktu dekat sudah dapat dioperasikan," kata Panglima Djoko Santoso kepada wartawan di Palu, Jumat malam, usai buka puasa bersama dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sulteng dan petinggi TNI setempat.
Panglima mengatakan ketegangan di perairan Indonesia dengan Malaysia belum lama ini, menjadi salah satu alasan utama mempercepat realisasi proyek pembuatan kapal tersebut.
Ia berharap dengan bertambahnya armada penjaga perbatasan khususnya di kawasan perairan, akan menambah semangat anggotanya dalam menjalankan tugas dan menjadi filter Indonesia.
Menurut dia, dalam penyelesaian kasus sengketa yang tejadi di Selat Malaka, sudah ada kerja sama pertahanan antara Indonesia, Malaysia dan Singapura yang akan menyelesaikan setiap masalah melalui dialog. "Masalah akan diselesaikan melalui dialog," katanya.
TNI AL Tidak Tambah Jumlah Kapal Patroli Diperbatasan
Sementara itu Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan TNI AL tidak akan menambah jumlah armada kapal patroli di kawasan perbatasan Indonesia - Malaysia.
"Saat ini di Selat Malaka sudah ada tujuh kapal dan di Selat Singapura ada empat kapal yang dioperasikan setiap hari. Dan saya kira jumlahnya sudah cukup," katanya usai melakukan peletakan batu pertama perumahan nondinas TNI AL `Griya Bahari Indah` di desa Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Sabtu.
Menurut dia, kedua negara perlu mempelajari bersama atau duduk dalam satu meja terkait penentuan batasan wilayah terutama di laut tersebut.
Hingga saat ini belum ada kesepahaman antara dua negara sehingga menyebabkan terjadinya beberapa kali kejadian yang menyebabkan hubungan kedua negara memanas.
Apalagi kejadian penangkapan tujuh nelayan Malaysia oleh kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di perairan Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau pada Minggu lalu (8/8) merupakan wilayah yang belum ada keputusan bersama antardua negara.
Akibatnya, tiga anggota KKP yang mengamankan tujuh nelayan Malaysia justru ditangkap oleh Polisi Malaysia.
Di Sidoarjo, KSAL meresmikan pembangunan 697 unit rumah nondinas TNI AL di Desa Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jatim.
Sumber : ANTARA
Kapal Selam Scorpene Malaysia Bermasalah
KUALA LUMPUR - Nurul Izzah (30), putri tokoh oposisi Anwar Ibrahim, dituduh berkhianat akibat wawancara yang dimuat di harian Kompas (5/8). Komentar Nurul tentang kapal selam bermasalah yang dibeli Malaysia dari Perancis jadi dasar dakwaan membahayakan keselamatan negara.
Nurul menjawab tuduhan serius itu dalam situs www.freemalaysiatoday.com (FMT). Sementara pihak Angkatan Laut Diraja Malaysia melaporkan Nurul ke Balai Polis Hulu Kelang tanggal 17 Agustus lalu.
Hasil wawancara dengan harian Kompas yang dijadikan dasar tuntutan militer terhadap Nurul adalah keterangan ”...kapal selam itu tidak bisa menyelam dan persenjataan yang dibeli ternyata sudah kedaluwarsa.”
Oleh sebagian media pro-pemerintah, Nurul pun dicap sebagai pengkhianat nomor satu karena menceritakan kondisi kapal selam Kapal Diraja Tunku Abdurahman yang tak dapat menyelam dan persenjataannya sudah kedaluwarsa.
Dalam jawaban di situs FMT, Nurul menjelaskan, keterangan kepada harian Kompas berdasarkan jawaban yang disampaikan Menteri Pertahanan Malaysia di Dewan Rakyat (parlemen Malaysia) pada 17 Maret 2010 tentang kapal selam tak bisa menyelam.
Sebelum Angkatan Laut Diraja Malaysia mengadukan Nurul ke Polisi Diraja Malaysia, Menteri Pertahanan Ahmad Zahid Hamidi menilai komentar Nurul sudah mencederai citra Malaysia dan membahayakan negara.
KS Scorpene KD Tun Razak
Dituduh demikian, Nurul menjawab tudingan pengkhianat bangsa lebih tepat diarahkan kepada pihak yang membiarkan korupsi merajalela di sektor pertahanan. ”Jika Menteri Ahmad Zahid adalah patriot, kenapa tak mendukung Komisi Anti-Korupsi Malaysia untuk menyelidiki pemberian komisi kepada perusahaan Perimekar Sdn Bhd dari perusahaan Perancis dalam pembelian kapal selam itu yang ditanyakan parlemen tanggal 2 Juli 2010,” kata Nurul.
Kasus korupsi sebesar 114 juta euro (Rp 1,2 triliun lebih) itu tengah disidangkan di Perancis. Perimekar Sdn Bhd adalah perusahaan milik Abdul Razak Baginda, seorang rekan dekat Perdana Menteri Najib Razak.
Nurul menambahkan, seperti diberitakan Bernama (6/8), latihan Angkatan Laut yang dilakukan setahun sekali di Malaysia demi penghematan dari semestinya tiga kali justru lebih membahayakan keselamatan dan keamanan negara.
Ahmad Zahid Hamidi dalam thestaronline.com (19/8) meminta politisi tak memolitisasi isu pertahanan nasional.
Sumber : KOMPAS
JAKARTA - Wakil Presiden Boediono mengingatkan, revitalisasi industri di bidang pertahanan jangan sampai terperangkap dan terjerumus dalam proses serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN.
”Jika ada KKN, apa pun yang dilakukan dalam programnya pasti akan gagal,” kata Wapres Boediono saat memberikan pembekalan di hadapan peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIV Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (19/8).
Menurut Wapres, jika hal itu terjadi, program apa pun yang akan dilakukan pasti tidak akan berjalan sehingga yang akan menjadi korban adalah rakyat.
Dalam acara itu hadir Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto dan Gubernur Lemhannas Muladi serta 100 peserta PPRA yang berasal dari sejumlah kalangan dan negara.
Di industri pertahanan negara maju, tambah Wapres, saat ini dikenal dengan fenomena atau sindrom military-industrial complex atau semacam persekongkolan kepentingan militer dan industri. ”Jadi, apa pun harus bersih dari KKN. Jangan sampai kita masuk dalam situasi dan fenomena persekongkolan kepentingan militer dan industri tersebut,” ujarnya.
Boediono menambahkan, dalam industri pertahanan, yang harus disiapkan dan dijalankan adalah memperkuat industri pertahanan, menyeleksi alat pertahanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta harus menyesuaikan diri dengan program soft power atau ideologi dan visi bangsa serta program hard power, seperti teknologi dan industri.
”Catatan saya agar revitalisasi industri pertahanan juga berupaya untuk mewujudkan satu mata rantai dalam mendukung industri pertahanan secara sistematis,” kata Wapres.
Korvet Nasional
Dalam pertemuan di Istana Wapres itu juga dilakukan tanya-jawab peserta PPRA dengan Wapres dan Menko Polhukam.
Menjawab pertanyaan peserta PPRA XLIV mengenai nasib program nasional korvet untuk TNI, yaitu pengadaan empat buah korvet—dua akan dibangun di Belanda dan dua lainnya akan dibangun di PT PAL, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia—Djoko Suyanto mengaku, program itu berhenti di tengah jalan karena ketidaksiapan BUMN strategis dan bukan dari pihak luar.
”Pada waktu sekitar enam tahun lalu, selain soal dana, manajemennya mungkin kebetulan juga kurang baik di PAL, Pindad, dan Dirgantara Indonesia karena situasi saat itu tengah dilanda krisis,” katanya.
Namun, lanjut Djoko, dengan kebijakan baru satu atau dua tahun terakhir ini, program nasional korvet diharapkan bisa berlanjut mengingat kebijakan pendanaan ditetapkan dalam jangka panjang dengan dukungan perbankan nasional. ”Saya kira prosesnya akan terus dilanjutkan. Tidak hanya di PAL, Pindad, tetapi juga di Dirgantara Indonesia. Bahkan, bukan cuma korvet, melainkan juga pesawat dan senjata lainnya,” kata Djoko.
Sumber : KOMPAS
JAKARTA - Menjelang peleburan Detasemen Khusus Antiteror 88 pada Oktober 2010 nanti, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri meminta tiap polda menitikberatkan perhatian ke masalah terorisme. Dia menegaskan aksi terorisme merupakan musuh masyarakat.
"Teror tetap jadi atensi di tiap daerah karena teror itu masih menjadi musuh bersama," ujarnya di ruang rapat utama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (19/8).
Ketidakadaan Densus 88 nanti, lanjutnya, membuat reserse di setiap daerah menjadi ujung tombak pemberantasan aksi terorisme.
"Teror tidak akan pernah berhenti. Teror akan menjadi musuh bersama, musuh masyarakat. Dengan restrukturisasi, tidak ada lagi Densus 88 di daerah. Semua terpusat di Mabes Polri. Seluruh reserse menjadi ujung tombak menggantikan posisi Densus," kata dia.
Sebelumnya, Kapolri mengatakan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri Densus 88 di wilayah akan ditiadakan. Kapolri mengatakan ini merupakan salah satu upaya menghemat anggaran.
Densus 88 yang berada di wilayah dilebur menjadi Crisis Response Team (CRT) di bawah Satuan Brimob Daerah. Namun, operasionalisasi tetap di bawah panduan Densus 88 Mabes Polri.
Sumber : MEDIAINDONESIA.COM
JAYAPURA - Bendera Merah Putih ukuran raksasa dibentangkan di perbatasan antara negara Republik Indonesia dan Papua New Guinea, di Wutung, Muara Tami, Jayapura, Papua, Selasa (17/8). Sejumlah prajurit TNI dan Brimob Polda Papua yang berpatroli juga ikut menjaga keamanan wilayah antara kedua negara dibatasi dengan pagar besi setinggi 2 meter dengan petugas keamanan berjaga-jaga di wilayahnya masing-masing.Bendera tersebut berukuran panjang 165 meter dan lebar 47 meter dibentangkan oleh warga bersama TNI dan Polri dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI ke 65. FOTO ANTARA /Anang Budiono/ss/NZ/10 
Upacara di Kepulauan Terluar
AMBON - Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu (kiri) bersama anggota Marinir menancapkan bendera merah putih di Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku, Selasa (17/8). Gubernur bersama pejabat TNI/Polri, tokoh agama dan pemuda melakukan upacara peringatan Detik-Detik Proklamasi ke-65 sekaligus menandatangani prasasti di Pulau Kisar yang merupakan satu dari delapan pulau terluar di Maluku yang berbatasan dengan Australia dan Timor Leste, sebagai puncak Sail, Banda 2010. FOTO ANTARA/Vanno Lilinger/ss/nz/10
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (podium) menyampaikan pidato kenegaraan di sidang bersama DPR RI dan DPD RI di ruang Nusantara gedung Parlemen, Jakarta, Senin (16/8)
JAKARTA - Kementerian Pertahanan masuk tiga besar lembaga negara tertinggi yang mendapatkan anggaran sebesar Rp.45,2 triliun (sekitar 5,2 milyar US dolar), dari dana APBN 2011 mendatang, sebagaimana diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Senin (16/8)
"Kementerian Pertahanan ini memperoleh anggaran sebesar Rp45,2 triliun yang antara lain dalam rangka peningkatan kesejahteraan prajurit, pembenahan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dan pemenuhan standar `minimum essential force` (MEF)," kata Presiden.
Hal ini dinyatakannya pada saat membawakan keterangan atas Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Nota Keuangan Tahun 2011 di depan Sidang Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.
Presiden Yudhoyono mengakui, peningkatan anggaran Kementerian Pertahanan (dari sebelumnya lebih Rp30 triliun), masih jauh dari harapan, dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga tersebut, juga pembenahan Alutsista serta kesejahteraan prajurit secara optimal.
"Dapat saya kemukakan, bahwa, penyusunan anggaran tersebut, berdasarkan prioritas Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP) 2011 dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara dan Lembaga dalam RAPBN 2011. Itulah sebabnya, terdapat beberapa Kementerian Negara dan Lembaga yang mendapat alokasi anggaran cukup besar," ujarnya.
Khusus untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perhubungan, menurutnya, anggarannya akan ditujukan bagi upaya pembangunan infrastruktur berkualitas (jalan, jembatan, `fly over`, `under pass`), juga pengadaan Bandara-bandara baru serta jalur-jalur kereta api baru.
Sedangkan untuk bidang pendidikan nasional dan agama, demikian Presiden, difokuskan pada akses pemerataan pendidikan formal maupun nonformal.
Sementara itu, untuk pertahanan dan keamanan, salah satu yang terpenting, ialah, pembenahan soal MEF tadi, juga mengatasi berbagai gangguan ketertiban serta konflik.
Masih Perlu Ditingkatkan
Jika dibandingkan dengan usulan kalangan DPR RI, khususnya di Komisi I DPR RI, seharusnya kebutuhan esensial minimum untuk Pertahanan Negara mencapai Rp100 sampai Rp130 triliun.
"Hal itu sudah diusulkan sejak kami masih menjabat sebagai ketua komisi, ketika anggaran untuk Departemen Pertahanan saat itu baru mencapai angka Rp30 triliun," kata mantan Ketua Komisi I DPR RI, Theo L Sambuaga.
Mestinya, menurutnya, ada pertimbangan khusus mengenai upaya meningkatkan lebih tinggi lagi, mengingat meningkatnya masalah-masalah penegakkan kedaulatan NKRI.
"Apalagi kini banyak konflik di perbatasan, juga ancaman kejahatan lintas negara, seperti terorisme internasional, `perdagangan manusia`, `penambangan liar` dan pembalakan liar serta pengamanan aset-aset nasional di berbagai pelosok, hingga di pulau-pulau terdepan (terluar). Saya rasa masih perlu ditingkatkan (anggarannya)," kata Theo L Sambuaga.
Sumber : DEPHAN
JAKARTA – Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro me-launching pembangunan kapal perang tempur jenis Perusak Kawal Rudal (PKR) yang merupakan kapal perang tempur pertama dan terbesar yang akan dibuat di Indonesia, Senin (16/8) di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Pembuatan kapal perang PKR tersebut akan dikerjakan oleh PT. PAL selaku industri pertahanan dalam negeri bekerjasama dengan negara lain, selaku pemenang tender.
Launching pembangunan kapal perang PKR dengan tema “Persembahan Anak Bangsa Untuk Bumi Persada Indonesia” tersebut, ditandai dengan pembukaan secara simbolis Selubung Mock Up Kapal perang tempur PKR oleh Menhan. Hadir dalam acara tersebut Panglima TNI Djoko Santoso, Kasal Laksama TNI Agus Suhartono, Wamenhan Letjen TNI Sjafri Sjamsoeddin, Sekjen Kemhan Mardya TNI Eris Haryyanto, S.IP, M.A. dan Dirut PT. PAL Harsusanto serta sejumlah pejabat di jajaran Kemhan, Mabes TNI dan Mabesal.
Selain itu, hadir pula pejabat perwakilan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Ristek, Kementerian BUMN, Bappenas dan Anggota Komisi I DPR RI serta perwakilan dari Damen di Indonesia.
Menhan dalam sambutannya mengatakan, setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Kemhan dapat me-launching pembangunan kapal perang PKR yang merupakan kapal perang tempur terbesar dan pertama yang akan dibangun di Indonesia yaitu di PT. PAL.
Menurut Menhan, launching pembangunan kapal perang PKR ini sangat penting, mengingat hal ini sejalan dengan salah satu prioritas pembangunan pada pemerintahan Kabinet Indonesia ke II yaitu membangun industri pertahanan dalam negari. Makna dari pembangunan industri pertahanan dalam negeri adalah semaksimal dan sedapat mungkin agar Alutsista TNI dibangun di dalam negeri.
“Launching pembangunan kapal perang PKR ini menjadi moment yang sangat penting, karena setelah Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1998, kemudian kita mencoba untuk membangun kembali industri pertahanan dalam negeri”, tambah Menhan.
Menhan mengatakan, pembangunan kapal perang PKR ini akan menjadi titik awal bangkitnya industri pertahanan dalam negeri khususnya industri kapal perang, dan selanjutnya diharapkan akan terus dapat membangun kapal sejenis ini berikutnya sehingga Indonesia di masa depan akan memiliki angkatan laut yang kuat.
Kunjungan Wamenhan Letjen TNI Sjafri Sjamsoeddin ke PT.PAL
Lebih lanjut Menhan menjelaskan, disamping digunakan untuk tugas – tugas tempur, kapal perang PKR juga diperlukan untuk memberikan deterrent effect atau efek gentar terhadap siapapun yang akan mencoba mengganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.
Menhan menambahkan, kapal perang PKR ini juga dapat digunakan dalam peace keeping mission atau misi penjaga perdamaian. Dalam misi perdamaian, Indonesia tidak hanya mengirimkan pasukan dari TNI AD, tetapi juga telah mengirimkan kapal perang dalam suatu naval mission di Lebanon.
Pada waktu itu, dengan Sigma Kelas sudah cukup berhasil dan diakui oleh NATO bahwa kapal perang TNI AL telah memenuhi standar dari kapal - kapal perang NATO. Dengan kehadiran kapal perang PKR ini, menurut Menhan diharapkan nantinya akan menempatkan Indonesia pada kelas yang lebih tinggi dan terhormat dalam kancah di dunia Internasional.
Selain itu, dengan pembangunan kapal perang PKR yang akan dibuat PT. PAL, juga membuktikan bahwa pemerintah dalam hal ini Kemhan dan TNI berkomitmen dalam mewujudkan kebijakan pertahanan yang pro kesejahteraan. Melalui pembangunan kapal perang PKR di PT.PAL, industri pertahanan pendukung dalam negeri lainnya akan tumbuh yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyerapan tenaga kerja.
Menhan mengatakan, walaupun dalam pembangunan kapal perang PKR pertama ini masih ada beberapa kekurangan yang harus terus diperbaiki, namun hal ini merupakan langkah perjalanan yang besar bagi industri pertahanan dalam negeri. “Walaupun di tempat lain pembangunan kapal perang PKR seperti ini sudah dilakukan, tetapi ini membuktikan bahwa suatu saat nanti Indonesia akan dapat tampil dan kuat di laut dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI”, tambah Menhan.
Mengakhiri sambutannya, Menhan menyampaikan rasa bangga dan terimakasih kepada semua pihak baik Panglima TNI, Kasal dan tim yang dipimpin oleh Sekjen Kemhan yang telah bekerja keras bertahun - tahun dalam mempersiapkan dan mewujudkan pembangunan kapal perang PKR. Bertepatan dengan ulang tahun Kemerdekaan RI ke 65, ini adalah wujud persembahan dari anak bangsa di sektor pertahanan, seluruh jajaran Kemhan dan TNI.
Sementara itu, Sekjen Kemhan Mardya TNI Eris Haryyanto, S.IP, M.A saat membacakan narasi pembangunan kapal perang PKR mengatakan, dalam mewujudkan cita –cita mulia dan sebagai dedikasi kepada bangsa Indonesia, Kemhan dengan segenap stake holder berupaya mewujudkan pembangunan kapal perang tempur jenis PKR yang terbesar yang akan dibangun di industri pertahanan dalam negeri. Hal ini juga sebagai apresiasi industri pertahanan dalam berkontribusi guna pemenuhan kebutuhan Alutsista.
Lebih lanjut Sekjen Kemhan menjelaskan, desain kapal PKR ini telah mempertimbangkan dalam pemenuhan tuntutan operasional yang meliputi perkembangan lingkungan strategis, konsep pembangunan trimatra TNI dan program kemandirian Alutsista melalui Transfer of Knolage (TOK) dan Transfer of Technology (TOT).
Sementara itu dalam rancang bangun telah ditetapkan kriteria antara lain mampu dioperasikan sampai dengan batas terluar zona ekonomi eksklusif, memiliki fire power handal dan mampu menimbulkan dampak penangkalan, memiliki teknologi Senkomlek terkini dan terintegrasi serta dapat diup-grade sesuai dengan perkembangan teknologi dan mampu melaksanakan tugas-tugas SAR.
Sekjen Kemhan menambahkan, sasaran yang ingin dicapai adalah diharapkan PT. PAL sebagai industri strategis pertahanan dapat secara mandiri mampu mendesain dan memproduksi kapal jenis PKR, fregat dan kapal atas air lainnya.
Sekjen Kemhan mengatakan, pembangunan kapal PKR ini merupakan persembahan anak bangsa kepada bumi persada Indonesia dalam menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke 65 Tahun 2010 yang diharapkan akan meningkatkan posisi tawar dan daya saing bangsa Indonesia.
Proses Pembangunan Kapal Perang PKR
Pembangunan kapal perang PKR ini diawali dengan pengajuan pengadaan satu buah kapal perang jenis PKR oleh TNI AL kepada Kemhan dan selanjutnya diproses melalui mekanisme yang ada dalam pengadaan Alutsista TNI.
PT PAL Surabaya
Pembuatan kapal perang tersebut dikerjakan oleh PT. PAL selaku industri pertahanan dalam negeri yang akan bekerjasama dengan negara lain, selaku pemenang tender sebagai bagian dari alih teknologi. Berdasarkan perhitungan PT. PAL yang berbasis di Surabaya untuk pembuatan kapal perang PKR yang pertama dibutuhkan waktu sekitar 4 tahun.
Sebelumnya Kemhan juga telah menentukan negara Belanda dari tiga negara Eropa lainnya yang diusulkan menjadi rekan kerja, yakni Belanda, Italia dan Rusia. Di dalam ketetapan program pembangunan kapal perang jenis PKR tersebut, pihak Kemhan dan TNI AL telah mempersyaratkan kepada pemenang tender, dalam hal pembangunan kapal perang PKR pertama dilaksanakan sepenuhnya di PT. PAL dengan maximizing local content (porsi PT.PAL). Hak patent dari desain kapal perang PKR yang dipersenjatai dengan berbagai jenis Rudal menjadi milik bersama Kemhan dan pemenang tender.
Selain itu, Kemhan dan PT. PAL memiliki hak untuk menjual kapal yg sama ke negara ASEAN dan Asia, serta bila pemenang dari tender pembangun kapal perang PKR menjual kapal yg sama, PT. PAL mempunyai hak untuk men-supply engine room section dan accommodation section dalam rangka ‘ co-production ‘.
Beberapa hal lainnya yang mendukung program pembuatan kapal perang PKR tersebut, yakni kapal perang jenis PKR dibangun di divisi kapal perang, dimana manajemen & organisasi proyek yang meliputi engineering, procurement, construction dan finance dikelola secara terpisah dari kegiatan korporasi PT.PAL.
Proses pembangunan kapal perang PKR ini juga didasari oleh adanya suatu komitmen penuh dari pihak manajemen, karyawan PT. PAL serta para stake holder. Disamping itu diperlukan juga suatu komitmen investasi secara jelas dari partner untuk peningkatan kapasitas & fasilitas produksi divisi kapal perang.
Seleksi khusus dari setiap sumber daya manusia sebagai pelaksana yang terlibatpun di dalam proyek pembangunan kapal perang PKR tersebut juga harus sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
Spesikasi Kapal Perang PKR
Kapal perang jenis PKR yang akan dibuat di Indonesia oleh PT. PAL dirancang dapat digunakan dalam beberapa misi operasi antara lain peperangan elektronika, peperangan anti udara, peperangan anti kapal selam, peperangan anti kapal permukaan dan bantuan tembakan kapal. Di samping itu kapal perang PKR tersebut dilengkapi dengan Rudal SAM, SSM dan Rudal anti kapal selam.
Spesifikasi dari kapal perang PKR tersebut antara lain memiliki panjang keseluruhan ± 105 meter, lebar ± 14 meter, kedalaman ± 8,8 meter, kecepatan (max / cruiser / ekon) ± 30/18/14 kn dengan kekuatan mesin utama ± 4 x 9.240 hp.
Kapal tersebut dilengkapi dengan perlengkapan radar untuk mendeteksi kapal selam dan pesawat udara, perlengkapan persenjataan diantaranya meriam kaliber 76 sampai 100 mm dan kaliber 20 sampai 30 mm, peluncur rudal ke udara dan senjata torpedo serta perlengkapan pendukung lainnya. Kapal ini juga dilengkapi dengan fasilitas helipad di deck kapal.
Sumber : DMC
JAKARTA - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan diminta tidak tergesa-gesa. Salah satu alasannya, komponen cadangan dinilai belum mendesak untuk dibentuk dalam waktu dekat ini. Malah, yang lebih penting adalah masalah alutsista dan kesejahteraan prajurit.
Direktur Program Imparsial Al Araf, Kamis (12/8) di Jakarta, mengatakan, pemerintah memproyeksikan sekitar 10.000 orang yang direkrut setiap tahun untuk menjadi anggota komponen cadangan. Jadi, selama lima tahun akan didapat personel komponen cadangan sebanyak 50.000 orang. Imparsial menghitung perekrutan orang sebanyak itu memerlukan dana sekitar Rp 100 miliar per tahun.
”Pemerintah sendiri yang mengatakan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia sekarang masih dalam tahap minimum essential forces (tahap minimal). Jadi, akan lebih tepat jika anggaran Rp 100 miliar per tahun dipakai untuk memperkuat alutsista (alat utama sistem persenjataan) dan peningkatan kesejahteraan prajurit TNI yang merupakan komponen utama pertahanan,” ujar Al Araf.
RUU Komponen Cadangan, yang diprakarsai Kementerian Pertahanan sejak bertahun-tahun silam, kini berada di DPR. Kemhan menjadikan RUU ini sebagai prioritas karena menilai komponen cadangan adalah bagian cukup penting dalam membangun sistem pertahanan RI yang menganut pertahanan semesta (melibatkan masyarakat). Sistem pertahanan semesta, menurut Kemhan, harus disiapkan sedini mungkin.
Latihan Resimen Mahasiswa (Menwa) UMS Sat 916 Samber Nyowo
Selain persoalan prioritas anggaran, Imparsial berpendapat, RUU Komponen Cadangan perlu ditunda karena masih belum memberikan cukup ruang bagi warga negara untuk menolak ikut dalam perekrutan komponen cadangan. ”RUU itu memberikan ancaman pidana bagi warga yang menolaknya tanpa alasan yang sah,” ujar Al Araf.
Imparsial juga melihat RUU Komponen Cadangan belum mengatur mekanisme penolakan yang sungguh-sungguh (conscientious objection). Hal diartikan sebagai penolakan berdasarkan kepercayaan dan keyakinan. Menurut Imparsial, sejumlah negara tetap memberikan kesempatan bagi warganya untuk menolak program wajib militer dengan kewajiban menjalani pengabdian sosial.
Atas dasar itulah Imparsial mendesak DPR untuk tidak memprioritaskan pembahasan dan pengesahan RUU Komponen Cadangan pada tahun ini. Di sisi lain, Imparsial meminta pemerintah dan DPR mengutamakan RUU Keamanan Nasional karena akan mampu mempercepat reformasi di sektor keamanan.
Namun, pengamat militer Kusnanto Anggoro menekankan, RUU Komponen Cadangan bukan merupakan bentuk wajib militer. Menurut dia, memang ada beberapa kalangan yang wajib, seperti pegawai negeri sipil, bekas anggota TNI, dan bekas anggota Polri. Namun, masih ada beberapa persyaratan lagi, seperti usia, fisik, dan kompetensi. ”Mereka yang wajib ini, kalau menolak, baru kena hukum pidananya,” katanya.
Menurut Kusnanto, masyarakat sipil yang bekerja di sektor swasta tidak dikenai kewajiban. Hanya orang-orang yang sukarela yang akan diseleksi lagi dengan sejumlah kriteria, seperti kompetensi dan kemampuan fisik. ”Misalnya, kemampuan lari,” katanya.
Sumber : KOMPAS
BATAM - Panglima TNI Jenderal (TNI) Djoko Santoso (2 kanan) menerima ucapan selamat dari menteri pertahanan Malaysia Zahid Hamidi setelah menerima bintang kehormatan "Panglima Gagah Angkatan Tentara" dari Yang Dipertuan Agong Malaysia di Kuala Lumpur, Kamis disaksikan Dubes Da'i Bachtiar (2 kiri) dan Panglima ATM Jenderal Azizan Ariffin. FOTO ANTARA/ Adi Lazuardi/ss/mes/10 
T-50 Golden Eagle
JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau), Marsekal TNI Imam Sufaat, mengatakan bahwa pesawat T-50 Golden Eagle buatan Korea Selatan, lebih potensial menggantikan pesawat Hawk MK-53 yang akan habis masa pakainya pada 2011.
"Saat ini memang ada tiga jenis pesawat yang lolos seleksi untuk menggantikan MK-53 yakni T-50 Golden Eagle (Korea Selatan), Yakovlev Yak 130 (Rusia) dan Aero L159 Alca (Ceko)," katanya, ketika dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (12/8).
Namun, lanjut Imam, ada beberapa pertimbangan untuk memastikan T-50 sebagai pengganti MK-53.
"T-50 adalah pesawat generasi keempat Korea Selatan dengan berbagai keunggulan muktahir, yang tidak lagi dimiliki L-159," ungkapnya.
Sedangkan, Yak 130 juga potensial menggantikan MK-53 namun prosedur dan mekanisme pembelian dari Rusia terkadang sangat ketat.
Tak hanya itu, lanjut Kasau, sudah ada kesepakatan antara RI dan Korea Selatan untuk bekerja sama dalam industri pertahanan seperti produksi bersama pesawat T-50.
"Jadi ada beberapa keuntungan jika kita menggunakan T-50. Selain, merupakan pesawat generasi keempat dengan teknologi muktahir juga ada kesimbungan, melalui produksi bersama tersebut," tutur Imam.
Namun, lanjut dia, semua kemungkinan masih dibahas mendalam. "Kami tetap ajukan tiga jenis pesawat pengganti MK-53, agar dibahas mendalam untuk segera diputuskan Kementerian Pertahanan," katanya menambahkan.
Sumber : ANTARA
KRI Frans Kaisiepo-368
SURABAYA - TNI AL kembali mengirimkan Kapal Perangnya dalam misi perdamaian di Lebanon akhir Agustus nanti. Untuk misi kali ini TNI AL mengirimkan KRI Frans Kaisiepo-368 bersama 100 kru kapal yang tergabung dalam Satuan Tugas Maritime Task Force (MTF) Kontingen Garuda XXVIII-B/UNIFIL. Para personil mulai mengikuti latihan pratugas di Pusat Latihan Operasi Laut Kolatarmatim Ujung Surabaya pada Kamis (12/8) ini.
Kegiatan latihan yang berlangsung hingga menjelang keberangkatan menuju Lebanon itu dibuka Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Mayor Jenderal TNI Soehartono Suratman.
Hadir dalam kesempatan tersebut Kapuspen TNI Mayjen Aslizar Tanjung, Asops KSAL Laksda TNI Dadiek Surarto, Pangarmatim Laksda TNI Bambang Suwarto, dan pejabat TNI lainnya.
"Ini merupakan pengiriman kapal perang kedua dalam misi perdamaian ke Lebanon. Pada tahun lalu, TNI juga telah mengirimkan KRI Diponegoro-365 untuk tugas yang sama," kata Asops Panglima TNI.
Jenderal bintang dua yang akrab disapa Tono Suratman ini menjelaskan pengiriman pasukan TNI dalam misi perdamaian PBB sejak 1957 saat Kontingen Garuda (Konga) pertama diterjunkan.
Sampai saat ini, kata dia, pengiriman pasukan untuk misi perdamaian ke sejumlah negara yang sedang terjadi konflik masih terus dilakukan, termasuk ke Lebanon.
"Pemerintah, DPR, Kementerian Luar Negeri, dan lembaga terkait lainnya sangat mendukung tugas mulia ini. Karena itu, TNI selalu siap mengirimkan pasukan jika diminta," kata Tono usai membuka pelatihan.
Selama berada di Lebanon, KRI Frans Kaisiepo dan seluruh personelnya akan bergabung dengan pasukan perdamaian dari 34 negara lainnya, seperti China, Spanyol, Prancis, Italia, dan Korea Selatan.
"Mereka akan bertugas di Lebanon selama enam bulan. Karena itu, fisik dan mental harus benar-benar disiapkan selain juga kesiapan pendukung tugas lainnya," kata Asops Panglima TNI.
Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Frans Kaisiepo-368 yang dikomandani Letnan Kolonel Laut (P) Wasis Priyono itu membawa: satu unit helikopter NBO-105 beserta 7 kru pesawat, 88 ABK, dua tenaga paramedis, satu personel Kopaska dan dua orang penyelam.
Dalam pelayaran menuju Lebanon sekitar hampir satu bulan, kapal bakal melintasi Jakarta, Belawan, Cochin, Salalah, Port Said, dan Beirut.
Sumber : ANTARA
Sukhoi Su-27SKM TNI AU
JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Imam Sufaat mengungkapkan, tiga unit pesawat jet tempur Sukhoi yang dipesan dari Rusia, akan tiba di Tanah Air awal September 2010.
"Jadwal tersebut lebih cepat dari semula 11 September 2010. Namun, datangnya bertahap tidak sekaligus," katanya, ketika dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (12/8).
Marsekal Imam Sufaat mengatakan, dari tiga unit pesawat Sukhoi SU-27SKM itu dua diantaranya tiba pada awal September, dan satu unit lagi tiba pada minggu ketiga di bulan yang sama. "Pesawat akan dikirim langsung ke Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin (Makassar, red) untuk dirakit dan uji terbang," ungkap Imam.
Dengan begitu, lanjut dia, tujuh pesawat Sukhoi yang baru diharapkan siap untuk tampil pada peringatan HUT ke-65 TNI pada 5 Oktober mendatang dalam formasi terbang lintas.
Sejak 2003, Indonesia telah memiliki empat pesawat tempur Sukhoi yang diadakan dari Rusia, yaitu jenis SU-30MK dan SU-27SK, masing-masing dua unit. Indonesia kemudian membeli enam pesawat Sukhoi lagi pada 2007 senilai sekitar US$300 juta atau senilai Rp2,85 triliun.
Enam pesawat Sukhoi yang dibeli itu terdiri atas tiga Sukhoi SU-30MK2 dan tiga jenis SU-27SKM. Tiga jenis Sukhoi SU-30MK2 telah tiba pada Desember 2008 dan Januari 2009.
"Tiga lagi, ya kita harapkan tiba sesuai jadwal yakni September 2010," demikian KSAU.
Sumber : MEDIAINDONESIA.COM
JAKARTA - Kementerian Pertahanan menyatakan Indonesia siap melakukan kerja sama produksi pesawat tempur dengan pihak Korea Selatan. Hal itu dinyatakan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Tae Young seusai melakukan pertemuan bilateral di Jakarta, Rabu (11/8).
Kerjasama pesawat tempur ini, kata Purnomo, merupakan perjanjian yang ditandatangani pada Juli 2010. Menyambung perjanjian sebelumnya yang diteken 2006. "Kemitraan strategis memang jadi salah satu fokusnya," ujarnya.
Purnomo mengatakan proyek kerjasama dalam pembuatan pesawat tempur KFX akan dimulai pada 2012. Diharapkan, kata dia, proyek kedua negara ini bisa menghasilkan sebuah prototipe pesawat tempur pada tahun 2020. "Kami berharap Indonesia bisa menjadi base produksinya," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Samsoeddin mengatakan Indonesia akan meminta hak penjualan juga atas pesawat yang di produksi nantinya. Saat ini, kata dia, kedua negara saedang membentuk kelompok kerja untuk terus membahas soal ini. "Ada tim pula yang pergi ke sana melihat awal proses pembuatan pesawat," ujarnya.
Sjafrie mengatakan dalam deklarasi kemitraan strategis antara Indonesia dengan Korea Selatan pada tahun 2006 silam disebut khusus soal pembuatan pesawat. Selain itu kerjasama dibangun untuk melakukan promosi bersama, fasilitasi kerja sama dalam produksi, alih teknologi, serta transfer pengetahuan terkait alat utama sistem persenjataan.
Menanggapi permintaan kerja sama ini, Menteri Pertahanan Korea Selatan HE Kim Tae Young mengatakan sungguh menguntungkan bisa bekerja sama dengan Indonesia dalam hal pembuatan pesawat tempur. Pasalnya, semua bahan baku dan industri pertahanan sudah dimiliki Indonesia, sehingga bisa memperlancar kerjasama pembuatan produk pertahanan ini.
Sumber : TEMPOINTERAKTIF.COM
Purnomo: Indonesia Ingin Membuat Pesawat Tempur 
Indonesia berkeinginan membuat pesawat tempur. Keinginan itu, antara lain, mulai terwujud melalui kerja sama pembuatan yang dilakukan dalam jangka panjang dengan Pemerintah Korea Selatan.
Selain itu, Pemerintah Indonesia juga berharap dapat meningkatkan kerja sama yang lebih baik di bidang pertahanan dengan Korsel. ”Dalam hal hubungan bilateral ini, Korsel dan Indonesia memiliki sejarah yang baik. Kita dulu pernah memesan LST (landing ship tank) di Korsel. Kita juga pernah bekerja sama membuat joint production (produksi bersama) LPD (landing platform deck) yang sekarang salah satunya dipakai untuk kapal rumah sakit,” kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Rabu (11/8) di Kementerian Pertahanan, Jakarta. Dalam jumpa pers itu, Purnomo didampingi Menteri Pertahanan Korsel Kim Tae-young.
Sebelum jumpa pers, Purnomo dan Kim menggelar pertemuan selama hampir dua jam. Dalam pertemuan, Purnomo, antara lain, didampingi Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Asisten Operasi Panglima TNI Mayor Jenderal Tono Suratman.
Purnomo menyebutkan, Indonesia juga mendapat hibah dari Korsel berupa kapal amfibi pendarat marinir yang dipakai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk pendaratan di Lampung.
Hubungan Korsel dan Indonesia semakin kuat setelah pada 2006 kedua negara menandatangani kemitraan strategis. Kerja sama pertahanan itu lebih maju setelah pada Juli 2010 kedua negara menandatangani nota kesepahaman kerja sama pembuatan pesawat tempur FSX.
Menurut Sjafrie, pembuatan prototipe pesawat tempur merupakan proyek jangka panjang. Meski demikian, proyek itu mulai dikerjakan pada tahun ini.
Sumber : KOMPAS
JAKARTA - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kanan) berbincang dengan Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Tae-Young (kiri) usai mengadakan pertemuan di Jakarta, Rabu (11/8). Pertemuan bilateral kedua pihak membahas mengenai peningkatan kerjasama dalam bidang industri pertahanan. FOTO ANTARA/Prasetyo Utomo/hp/10
MAKASSAR - Sejumlah penari beraksi saat menyambut kapal perang milik Singapura yakni kapal RSS Tenacious dan RSS Vigour, saat berlabuh di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, Selasa (10/8). Kapal perang RSS Tenacious dan RSS Vigour yang membawa 116 awak tersebut telah melakukan latihan gabungan di Laut Jawa dan Selat Singapura dengan nama Ex-Eagle 21/10 dan rencananya kedua kapal perang tersebut berada di Makassar selama tiga hari. FOTO ANTARA/Yusran Uccang/Koz/mes/10.
Star Defender 2Peperangan luar angkasa yang cukup seru dan mengasyikkan! |
| Download game ini sekarang!! |
Apache OverkillKendalikan heli Apache-mu dan hancurkan pasukan musuh! |
| Mainkan game ini sekarang!! |
Fighter Patrol 42Rasakan kendali pesawat tempur era WW-2, Spitfire & P-51D Mustang!! |
| Mainkan game ini sekarang!! |
Alien ZapFirst Person Shooter dengan musuh monster hijau dari luar angkasa! |
| Download game ini sekarang!! |
