Presiden Janjikan Skema Pendanaan Industri Pertahanan

Dari kiri ke kanan : Menteri Pertahanan Purnomo YusgiantoroPresiden, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menneg BUMN Mustafa Abubakar. (Foto : ANTARA)

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pemerintah akan memikirkan dukungan finansial termasuk investasi agar industri pertahanan dapat berkembang.

Dalam pidato pembukaan Workshop Nasional Revitalisasi Industri Pertahanan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/12), Presiden mengatakan pemerintah berupaya untuk mendukung pendanaan termasuk mencari skema pendanaan yang mungkin dalam pengembangan industri pertahanan dalam negeri.

"Yang paling penting kita harus pikirkan dukungan finansial termasuk investasi agar industri pertahanan kita bisa berkembang. Katakanlah rencananya bagus, riset bagus, semangat bagus, human capital luar biasa, ada perjanjian TNI dan industri pertahanan, tidak ada pendanaan, tidak akan terjadi apa-apa, berhenti di situ," tuturnya.

Presiden mengatakan pemerintah akan merumuskan strategi dan mekanisme pendanaan yang paling tepat untuk mendukung industri pertahanan.

"Misalnya APBN, apabila hanya bisa dikeluarkan multiyears budgeting bagaimana, yang harus ada back up pemerintah, kalau ada jaminan seperti apa, kalau tidak ada jaminan juga seperti apa," ujarnya.

Namun, Kepala Negara mengingatkan, industri pertahanan juga tidak bisa terus meminta dukungan dan perlindungan dari pemerintah karena mereka selayaknya harus bisa berkompetisi secara efektif.

Workshop Nasional Revitalisasi Industri Pertahanan dihadiri oleh 258 peserta yang berasal dari Departemen Pertahanan, TNI dan Polri serta instansi negara terkait lainnya, lembaga studi, perguruan tinggi, anggota DPR, kalangan industri serta kalangan perbankan.

Workshop yang diselenggarakan oleh Departemen Pertahanan itu dimaksudkan untuk mengembangkan pemikiran yang dapat merumuskan regulasi pemerintah dan cetak biru transaksi antara kebutuhan pengguna dan kemampuan produsen dalam periode lima tahunan secara bertahap.

Melalui workshop tersebut diharapkan para pemangku kepentingan industri pertahanan, khususnya yang terkait dengan pengguna-produsen dan pendanaan, dapat bertemu dan berdiskusi untuk menghimpun pendapat dan menyampaikan suatu pemikiran efektif dan produktif.

Dari kegiatan itu juga diharapkan dapat diterbitkan suatu produk regulasi hukum tentang pengaturan industri pertahanan dan pengaturan penjaminan pendanaan pinjaman dalam negeri.

Presiden dalam pidatonya berharap dari workshop tersebut dapat dirumuskan sebuah rencana induk strategis pembangunan industri pertahanan selama periode lima tahun mendatang.

Rencana induk itu adalah salah satu dari program 100 hari yang harus diselesaikan oleh Departemen Pertahanan.

Untuk membangun industri pertahanan dalam negeri yang berhasil, Presiden meminta industri pertahanan untuk memahami kebutuhan TNI dan Polri. Industri pertahanan dalam negeri, lanjut dia, harus dibangun seimbang antara nilai keekonomian dan mewujudkan kemandirian bangsa dalam bidang pertahanan.

Presiden dalam pidatonya juga menjanjikan pemerintah akan terus meningkatkan anggaran pertahanan disesuaikan dengan kemampaun APBN serta pendapatan domestik bruto nasional.

Sumber : ANTARA