Heli Puma 'Belum' Akan di Grounded

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Subandrio menegaskan, helikopter Puma tidak akan "dihanggarkan" sementara, selama proses investigasi berlangsung.

"Tidak akan. Kita jalankan investigasi dan helikopter yang ada tetap dioperasikan seperti biasa," katanya, di Jakarta, Sabtu(13/6).

Subandrio mengatakan, pengecekan rutin terus dilakukan terhadap semua alat utama sistem senjata (alutsista) TNI Angkatan Udara termasuk helikopter Puma yang bermarkas di Skadron Udara 8 Pangkalan Udara Atang Sendjaya, Bogor.

Sebelumnya, Kasau mengatakan salah satu penyebab jatuhnya helikopter Puma bernomor registrasi HT 3306 pada Jumat (12/6) adalah kerusakan pada sistem kontrol udara dan auto pilot.

"Karenanya, untuk pengecekan rutin terutama bagi helikopter yang masih menjalani perawatan akan difokuskan pada dua hal yakni auto pilot dan sistem kontrol udara, tanpa mengabaikan pengecekan intensif pada tiap bagian helikopter lainnya," tuturnya.

Selain pengecekan rutin, investigasi terhadap helikopter yang naas akan tetap berjalan. "Jadi, tidak ada yang dihanggarkan selama investigasi berjalan. Semua berjalan paralel," tutur Subandrio.

Perbaikan Alutsista Dalam 3 Bulan

Perbaikan alat utama sistem senjata (alutsista) harusnya selesai dalam tiga bulan. Keputusan perbaikan alutista bergantung pada keputusan Presiden.


Wapres Jusuf Kalla meninjau skuadron udara 8 di Lanud Atang Sendjaja, Bogor, Jabar, Jumat (12/6).

Capres Jusuf Kala (JK) menyatakan problem yang dihadapi dalam perawatan sistem alutista adalah masalah teknis. "Saya hanya butuh waktu tiga sampai enam bulan saja untuk memperbaiki," jelasnya di Banda Aceh, Sabtu (13/6).

JK menerangkan ada dua poin pokok dalam perawatan alutsista, yakni suku cadang dan perawatan. Seharusnya, penyelesaiannya dapat dilakukan secara cepat dengan keberanian dan kemampuan memanfaatkan jaringan.

Presiden harus berani menentukan langkah untuk melakukan audit, penambahan dana, dan memanfaatkan kerja sama antarnegara untuk melengkapi suku cadang. "Saya memiliki pengalaman dengan masalah seperti ini. Dan kalau sampai ada korban beruntun maka harus segera diselesaikan," jelasnya.

JK pernah memutuskan pembelian 150 panser untuk misi perdamaian TNI. Keputusan ini dikeluarkan tanpa membebani APBN. "Kuncinya sekali lagi adalah keberanian dan kecepatan. Jangan sampai ada korban lagi," jelasnya.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM