Monday, June 15, 2009

TNI Bahas Instruksi Pembatasan Penerbangan TNI


Heli S-58T TNI AU

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan mengevaluasi instruksi Presiden yang memerintahkan pembatasan penerbangan bagi angkutan udara TNI.

"Terjemahan dari instruksi Presiden tersebut akan ada evaluasi terhadapnya. Kalau nanti pengurangan berdampak pada kefektifan tugas pokok TNI, kita akan laporkan hal tersebut kepada Kepala Negara," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen kepada Media Indonesia di Jakarta, Minggu (14/6).

Tugas pokok TNI, jelasnya, adalah mempertahankan kedaulatan. Karena itu, TNI akan mengevaluasi sejauh mana pengurangan jam terbang itu berpengaruh dalam kemampuan TNI mempertahankan kedaulatan negara. Bagaimanapun, kata Sagom, anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk TNI sudah terbatas dan diperuntukan untuk berbagai pos, yakni angkutan udara, latihan terbang dan pengamanan.

Menurutnya, latihan terbang tidak dapat tidak dilakukan karena berkaitan dengan perawatan kemampuan para personel dalam mengoperasikan alutsista yang ada. Hal tersebut juga akan mempengaruhi kemampuan TNI dalam mengamankan kedaulatan karena patroli maritim dapat terlaksana jika personel mampu terbang. Kemampuan terbang, sambungnya, dibutuhkan pula dalam pengangkutan pergerakan militer dari satu tempat ke tempat lain.

"Kita akan melihat apa masih ada pos yang bisa dikurangi tanpa berimbas pada keefektifan pelaksanaan tugas pokok TNI," tandasnya.

Audit Menyeluruh Alutsista TNI

Pemerintah didesak menghentikan operasional alutsista TNI hingga dilakukan audit menyeluruh selesai. Hal itu disampaikan oleh pengamat militer Center for Strategic of International Study (CSIS) J Kristiadi. Penghentian sementara tersebut ditujukan agar tidak ada prajurit yang mati konyol.

Namun desakan ini tidak akan dikabulkan ungkap Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa di Senayan Jakarta, Minggu (14/6). "Kita tidak akan menghentikan operasi alutsista. Audit kan bisa dilakukan sambil jalan," tukasnya.

Hatta menyatakan Presiden memang telah memerintahkan dilakukan audit secara mendalam. "Presiden telah mengamanatkan evaluasi segala aspek dalam TNI. Jadi bukan hanya alutsista semata, juga sistem di tubuh TNI," ucapnya.

Hatta juga menampik anggapan pemerintah tidak punya komitmen terhadap peremajaan alutsista. "Pemerintah dan DPR telah berulang kali membahas hal ini dan merumuskan mekanisme yang tepat. Jadi, kalau dibilang tidak punya komitmen, sangat tidak benar," ucapnya.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM

No comments: