Kemandirian Industri Alutsista TNI

Jakarta, DMC - Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan, prinsip dalam mendorong dan mengembangkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu. “Pembangunan kemampuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) atas dasar kemampuan anggaran nyata. Secara bertahap berarti harus mengukur kemampuan tiga sampai 10 tahun kedepan”, ungkap Menhan saat menjadi Keynote Speaker dalam acara Sarasehan Kemandirian Industri Alutsista TNI, Kamis (5/6) di Markas Besar TNI Angkatan Laut, Jakarta.

Sarasehan yang diselenggarakan Markas Besar (Mabes) TNI AL ini, dibuka oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Sumardjono. Hadir dalam acara tersebut antara lain, Menteri Ristek dan Teknologi (Menristek) Kusmayanto Kadiman, Anggota Komisi I DPR RI Happy Bone Zulkarnain dan beberapa pejabat di lingkungan Departemen Pertahanan, Mabes TNI dan Mabesal.

Selain Menhan, sarasehan juga menghadirkan beberapa penceramah terkait antara lain Menristek, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas. Sarasehan berlangsung selama satu hari ini dan diikuti oleh beberapa pejabat di lingkungan Mabes TNI, TNI AL, Dephan, Departemen terkait, Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), DPR, Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) /Swasta Nasional dan perguruan tinggi.

Lebih lanjut Menhan mengatakan, industri pertahanan nasional juga dikembangkan dengan prinsip-prinsip perencanaan yang berorientasi kedepan dan berkelanjutan. “Mari berfikir 10 tahun kedepan secara sambung menyambung dengan mengembangkan perencanaan yang kedepan dan berlanjut”, ajak Menhan

Menhan mengatakan, pengembangan industri pertahanan dalam negeri akan memprioritaskan penguasaan teknologi pertahanan dalam bidang teknologi tansportasi atau mobilitas. Hal ini karena konfigurasi negara kepulauan mengharuskan untuk memusatkan sekitar 70 persen dari kemampuan mobilitas seperti kendaraan, kapal dan pesawat angkut.



“Kendaraan angkut bisa dimanfaatkan sebagai multiplayer forces untuk mendukung tugas tugas-tugas pertahanan dalam operasi militer selain perang seperti tanggap darurat”, tambah Menhan.

Menhan menambahkan, untuk mendukung pengembangan industri pertahanan dalam negeri, Dephan juga saat ini sedang mengkaji kemungkinan penggabungan badan-badan Litbang di Dephan, Mabes TNI dan Angkatan sehingga ada keterpaduan tentang fokus, pengerahan dana dan SDMnya. Trimatra terpadu adalah bagian dari perencanaan menuju efesiensi.

Sementara itu, Kasal mengatakan, saresehan dengan mengambil tema ” Pemberdayaan Potensi Nasional Dalam Rangka Mewujudkan kemandirian Industri Alusista TNI Angkatan laut” ini, diharapkan dapat menggugah semua pihak untuk menuju Indonesia yang mandiri, maju dan modern. Sarasehan juga diharapkan, akan menjadi ajang untuk membangun satu komitmen mewujudkan kemandirian nasional khususnya di sektor Industri Alutsista TNI AL.

Menurutnya, satu hal yang harus dipahami bahwa menuju kemandirian nasional di sektor industri pertahanan harus dibarengi dengan menciptakan peluang dan pasar untuk menjual produk yang dihasilkan oleh industri nasional, sehingga kemandirian nasional memiliki multiplayer efect yang bermanfaat serta menguntungkan negara dan bangsa Indonesia.

“Dengan kekayaan alam yang berlimpah serta kemampuan industri yang maju jelas sangat menguntungkan Indonesia karena proses produksi peralatan militer dari hulu sampai ke hilir dapat dikatakan hampir seluruhnya terjadi di dalam negeri”, tambah Kasal.(BDI/HDY)