DPR: Pilih Panglima TNI yang Berani Hadapi Negara Tetangga

JAKARTA--MEDIA: Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum menerima surat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait dengan pergantian Panglima TNI Marsekal (TNI) Djoko Suyanto. Pimpinan DPR meminta Presiden mengajukan Panglima TNI baru yang lebih berani dan tegas.

Demikian diungkapkan oleh Ketua DPR Agung Laksono (FPD) dan Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno (FPDIP) di Gedung MPR/DPR Senayan Jakarta, Senin (26/11).

Menurut Soetardjo, Panglima TNI baru harus lebih berani dan tegas dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada dengan kondisi peralatan pertahanan terbatas.

"Kalau ada wacana KSAD Djoko Santoso yang akan menggantikan itu silahkan saja diajukan. Tapi, kalau penakut jangan diangkat, nanti menghadapi Malaysia takut, menghadapi Singapura takut," kata Soetardjo.

Menurutnya, saat ini pemerintah tidak pernah berani menghadapi negara tetangga Malaysia yang selalu mengakui kebudayaan Indonesia sebagai kebudayaan asli mereka, termasuk perlakuan warga Malaysia terhadap masyarakat Indonesia di negeri itu.

"Adanya berbagai budaya Indonesia yang diklaim oleh Malaysia mulai dari batik sampai tarian reog merupakan akibat dari sikap pemerintah yang tidak berani dan banci. Seharusnya Indonesia memerangi Malaysia saja dengan melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Malaysia itu penipu, hutan kita dihabisi," cetus Soetardjo.

Ia meyakini, Indonesia pasti siap jika memang harus berkonfrontasi dengan Malaysia. Indonesia siap dengan jumlah penduduk yang 220 juta jiwa dan tentara terlatih. "Tapi perlu menambah peralatan yang ada," ungkap Soetardjo.

Sedangkan, Agung Laksono menyatakan, surat Presiden soal Panglima TNI belum sampai walaupun Mensesneg Hatta Rajasa sudah menyatakan akan sampai ke DPR, Senin (26/11).

"Kriteria panglima TNI harus berpegang pada undang-undang yang ada. Tidak ada masalah dari angkatan yang mana, semua terserah Presiden dengan hak prerogatifnya," ungkap Agung. (Far/OL-2)

Sumber : MIOL