Komisi I Raker Gabungan Bahas Modernisasi Alutsista TNI

JAKARTA - Komisi I DPR Senin (30/1) pagi ini menggelar rapat gabungan, antara Menteri Keuangan, Menhan, Panglima TNI dan jajarannya, serta Kepala Bappenas. Rapat ini membahas grand design modernisasi alutsista TNI. Terutama dalam hal kebijakan anggaran dan pembiayaan untuk kepentingan modernisasi alutsista TNI tersebut.

”Jadi pagi ini rapat gabungan antara Kementerian Keuangan dengan Dephan, dalam rangka dukungan anggaran untuk proses modernisasi alutsista, menuju postur kekuatan yang ideal. Karenanya, kita perlu mendengarkan paparan kebijakan dari Menkeu untuk dukungan modernisasi alutsista TNI ini,” ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq saat membuka rapat kerja gabungan ini.

Mahfudz mengatakan, program modernisasi alutsista TNI dibuat tiga tahap, hingga tahap akhir pada 2024 untuk tercapainya kekuatan pertahanan negara yang ideal.

”Anggaran untuk modernisasi TNI hingga 2014 mendatang, atau tahap pertama sebesar Rp 150 trilun. Dimana peningkatan anggaran untuk dukungan modernisasi itu telah dimulai, dengan setiap tahunnya anggaran Kemenhan ditingkatkan,” tegas Wasekjen DPP PKS ini.

Menurut Mahfudz, dalam raker sebelumnya, pekan lalu, dengan Menhan dan Panglima TNI serta jajarannya, terungkap adanya dukungan dana yang berbasis dari pinjaman dalam dan luar negeri untuk realisasi modernisasi belanja alutsista ini. Alokasi pinjaman luar negeri untuk belanja alutsista bagi TNI mencapai US$ 6,5 miliar.

”Kita perlu mendengarkan penjelasan Menkeu, alokasi pinjaman luar negeri itu bersumber dari mana saja dan bagaimana mekanisme. Dalam artian, syarat-syaratnya seperti apa, mengikat atau tidak. Kita perlu penjelesan dalam hal ini,” tegasnya.

Ia berharap peningkatan anggaran untuk Kemenhan ini juga dapat memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Seperti penyerapan tenaga kerja dalam negeri, dari pengerjaan produksi alutsista untuk modernisasi alutsista TNI.

”Sehingga peningkatan anggaran untuk modernisasi alutsista bagi TNI semestinya mampu memberi multi-efek bagi kegiatan ekonomi dalam negeri, yang pada gilirannya mampu memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan mengatasi pengangguran,” tegasnya.

Sumber : JURNALPARLEMEN.COM

Berita Terkait Lainnya : ANTARANEWS.COM