Jungle Survival NEA 2010

BANYUWANGI - Seorang AL AS meminum air dari akar tumbuhan saat latihan bersama (Latma) AL Indonesia dengan AL AS dengan tema "Naval Engagement Activity (NEA) 2010" di Hutan Selogiri, Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (31/5). Pengenalan tumbuhan dan hewan yang bisa dimakan seperti ular dan buah mengkudu di hutan, dan mencicipi nasi yang dimasak di dalam batok kelapa merupakan serangkaian Latma NEA 2010 dengan materi patroli tempur hutan dan survival jungle. FOTO ANTARA/Seno S./ss/10.

Rangkaian Latihan Bersama "NEA 2010"

SITUBONDO - Sejumlah prajurit USMC dan prajurit Korps Marinir berlatih bersama menembak reaksi di Pusat Latihan Pertempuran (Puslatpur) Korps Marinir Karangtekok, Situbondo, Minggu (30/5). Latihan yang melibatkan 200 prajurit Korps Marinir dan 250 prajurit USMC ini merupakan rangkaian dari latihan bersama Naval Engagement Activity (NEA) 2010, antara TNI AL dan US Navy dengan yang berlangsung hingga 1 Juni 2010.





Pendaratan Amfibi

Latihan pendaratan amfibi US Navy saat di Pantai Balongan, Asembagus, Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (29/5). Kegiatan latihan bersama NEA 2010 tersebut untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit matra laut, dari segi teknis maupun operasi lapangan.






Marinir Menumpang USS Tortuga

Seorang kru kapal Destroyer USS Tortuga menyambut pasukan Marinir TNI AL yang akan diangkut ke Situbondo dan Banyuwangi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kamis (27/5).




Sumber : ANTARA

Brunei Hibahkan Dua Kapal Patrolinya ke Indonesia

KDB Waspada (atas) dan KDB Pejuang, kapal patroli yang dihibahkan ke RI

BANDAR SERI BEGAWAN - Untuk mengeratkan hubungan baik yang sudah terjalin selama ini, dan memahami kebutuhan Indonesia, Brunei menghibahkan dua kapal patroli kepada TNI AL. Brunei juga menyatakan akan mempertimbangkan pembelian produk industri pertahanan Indonesia, seperti pesawat patroli dan senapan serbu.

Hal itu disepakati dalam kunjungan kerja Wakil Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin ke negara tetangga ASEAN di ujung utara Borneo ini, 24-25 Mei. Sjafrie menandatangani kesepakatan di atas bersama mitranya, Wakil Menteri Pertahanan Brunei Pehin Mohammad Yasmin Umar, di ibu kota Bandar Seri Begawan.

Dua kapal patroli yang dihibahkan Brunei merupakan Kelas Waspada, yakni KDB (Kapal Diraja Brunei) Waspada dan KDB Pejuang. Kapal yang dibuat oleh galangan Vosper Thornycroft Singapura tahun 1978-1979 ini dikategorikan sebagai kapal patroli berpeluru kendali. Memiliki bobot 210 ton, KDB Waspada memiliki dua tabung peluncur rudal antikapal Exocet MM-38, meriam antipesawat 30 mm buatan Oerlikon, dan dua senapan mesin kaliber 7,62 mm yang dimutakhirkan pada 1990-an.

”Kita sekarang perlu mempersiapkan kapan dan bagaimana kedua kapal patroli tersebut dapat dialihkan ke Indonesia,” ungkap Sjafrie ketika membahas cara memindahkan kedua kapal yang masing-masing membutuhkan sekitar 40 awak itu bersama dengan perwira TNI AL yang menyertai lawatannya.

Mengomentari hibah Brunei, Wamenhan RI menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan wujud ketulusan Brunei dalam menjalin persahabatan dengan RI. Brunei bahkan menyatakan akan mempertimbangkan serius penambahan pesawat patroli CN-235.

Sumber : KOMPAS

Komisi I DPR Menyetujui RUU Perjanjian Garis Batas Wilayah Laut RI dengan Singapura

JAKARTA – Seluruh anggota Komisi I DPR RI menyetujui pembahasan RUU perjanjian Republik Indonesia dengan Republik Singapura tentang penetapan garis batas wilayah laut wilayah kedua negara di bagian Barat Selat Singapura.

Hal tersebut disampaikan oleh ketua Komisi I DPR RI, Kemal Azis Stamboe ketika membacakan hasil kesimpulan rapat kerja Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM, Senin (24/5) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Persetujuan pembahasan RUU ini juga ditandai dengan pemberian tandatangan dari seluruh ketua fraksi yang ada di Komisi I sebagai bentuk dukungan untuk meneruskan RUU perjanjian batas wilayah laut dengan Singapura ke Forum Rapat Paripurna DPR hingga disyahkan menjadi Undang-Undang.

Tampak hadir didalam rapat dan ikut memberikan tandatangan pada naskah RUU tersebut, diantaranya, Fraksi Partai Golkar yang diwakili oleh Tantowi Yahya, Sidharto Danusubroto selaku perwakilan dari FPDIP, dan Roy Suryo Notodiprojo dari Fraksi Demokrat.

Pembahasan RUU Perjanjian Batas wilayah laut dengan Singapura ini merupakan kelanjutan dari penandatanganan perjanjian antara Indonesia dan Singapura pada 10 Maret 2009 lalu, di Jakarta.

Namun dari persetujuan maupun dukungan yang telah diberikan, beberapa fraksi anggota DPR memberikan perhatian khusus pada masalah penamaan Selat Singapura yang tercantum didalam Draft RUU tersebut. Menurut beberapa anggota Komisi I DPR, penamaan selat Singapura merupakan bahasa politik yang dapat mempengaruhi psikologi dan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Untuk itu mereka menilai, jika nantinya penamaan tersebut akan berpotensi merugikan kepentingan nasional Indonesia, maka hendaknya perjanjian ini harus ditinjau kembali.


View Larger Map

Pada kesempatan yang sama Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro yang didampingi oleh Menteri Luar Negeri, Dr. R.M. Marty M. Natalegawa, Menkumham , Patrialis Akbar, mengatakan bahwa dengan adanya penetapan perjanjian batas wilayah laut ini nantinya akan dapat menjamin kepastian hukum dan memudahkan upaya pengawasan wilayah penegakan negara.

“RUU ini akan dapat memudahkan upaya Indonesia sebagai negara pantai untuk menjamin keselamatan jalur navigasi di selat Singapura, serta dapat menumbuhkan hubungan yang selama ini terjalin dengan baik,” ungkap Menhan didepan anggota Komisi I DPR.

Disamping itu Menhan menanggapi permasalahan pemberian nama Selat Singapura ini janganlah menjadi suatu perdebatan. Karena menurut Menhan pada dasarnya adalah penamaan wilayah laut (Topomini Maritim) dibahas dan telah ditetapkan oleh suatu organisasi internasional, yakni International Hedografic Organization.

Menurut Menhan, penamaan itu bersifat netral dan telah mengikuti praktek-praktek internasional yang telah terjadi selama ini. Menhan menambahkan khusus untuk pemberian nama Selat malaka dan Selat Singapura ini juga telah tertuang dalam dokumen S23 IHO Limit of The Ocean and Seas edisi 3 pada tahun 1953.

Sumber : DMC

Kapal Perang India Kunjungi Lantamal III Jakarta

INS Rana (D-52)

JAKARTA - Wakil Komandan (Wadan) Lantamal III Kolonel Laut (P) Deny Yulianto menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Perang India INS Rana (D-52) Capt KG Vishwanathan, di Mako Lantamal III Jakarta, Selasa (25/5). Demikian siaran pers Dinas Penerangan Lantamal III Jakarta yang diterima Jurnal Nasional.

Kolonel Laut Deny Yulianto mewakili Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Dan Lantamal) III Laksamana TNI Iskandar Sitompul menyambut baik kehadiran Kapal Perang India di Jakarta dalam rangka good will visit.

Menurut Deny Yulianto kehadiran Komandan kapal perang India ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan kerja sama Angkatan Laut ke dua negara di masa yang akan datang.

Wadan Lantamal III dalam menerima kunjungan Komandan kapal perang India didampingi oleh Asops Danlantamal III Kolonel Laut (P) T.S.N.B Hutabarat, Aslog Danlantamal III Kolonel Laut (T) Suhariyanto, Asrena Danlantamal III Kolonel Laut (S) Hana Rochijadi dan Asintel Danlantamal III Letkol Laut (T) Wahyu Mujiono.

Sumber : JURNAS

Latma Naval Engagement Activity (NEA) 2010

SURABAYA - TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Amerika Serikat dari jajaran US Pacifik Command (USPACOM) akan mengelar latihan bersama. Latihan bersama (Latma) yang diberi bertajuk 'Latma Naval Engagement Activity(NEA).

Latihan ini di Markas Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) di Surabaya, Lamongan, dan Situbondo.

Latihan bersama digelar mulai tanggal 26 Mei-1 Juni 2010 dan dibuka Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Among Margono, Rabu (26/5).

Pihak Amerika Serikat hadir Commander Task Force (CTF) 73 Real Admiral Nora W. Tyson, Konsulat Amerika Serikat di Surabaya dan didampingi beberapa staf serta sekitar 100 personel Angkatan Laut Amerika Serikat.

Personel TNI AL yang akan terlibat dalam latihan bersama ini adalah Koarmatim, Lantamal V, Pasmar 1, Puspenerbal, Kobangdikal, Akademi Angkatan Laut (AAL) dan RSAL berjumlah 965 personel.

Dalam Latihan bersama ini, Angkatan Laut Amerika Serikat datang ke Surabaya dengan empat kapal perang yaitu USNS Salvor, USS Tortuga, USS Vandegrift, dan USCG Mellon yang bersandar di Dermaga Jamrud, Tanjung Perak.


USS Tortuga

Sesuai jadwal latihan yang berlangsung selama 6 hari ini akan menggelar beberapa materi seperti demonstrasi penggunaan centrix (Combined Enterrise Regional Information Exchange Sistem) di USS Tortuga, simposium kesehatan, simposium udara, training penyelaman, simposium perencanaan operasi Amfibi, latihan kamla, serta training marinir di Karang Tekok, Situbondo, Banyuwangi.

Kegiatan lain yang adalah digelarnya kolaborasi pentas musik antara band TNI AL dan US Navy. Kolaborasi pentas musik digelar di tiga tempat, yaitu di Cito Mall pada tanggal 28 Mei 2010 pukul 13.00-16.00 WIB, di Super Mall Pakuwon PTC (Pakuwon Trade Centre) pada tanggal 29-30 Mei 2010 pukul 18.00-21.00 WIB dan di SMU 5 Surabaya pada tanggal 31 Mei 2010 pukul 08.00 sampai 12.00 WIB.

Dalam rangka latihan bersama ini, pihak Angkatan Laut Amerika Serikat juga akan melaksanakan Open Ships yang memberikan kesempatan kepada masyarakat Surabaya, khususnya para siswa SMU untuk mengunjungi kapal-kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat yang bersandar di Dermaga Jamrud Tanjung Perak. Kunjungan pada tanggal 27 Mei 2010 mulai pukul 09.00-13.00 WIB.

Sumber : DETIK SURABAYA

Latihan Bersama US Navy & TNI AL, "NEA 2010"

SURABAYA - Sejumlah kru pesawat P3C Orion milik US Navy, turun dari pesawat disambut sejumlah anggota TNI AL di Apron Base Ops Lanudal Juanda Surabaya, Rabu (26/5) sore. TNI AL dan US Navy menggelar latihan bersama (latma) dengan sandi 'NEA 2010 (Naval Engagement Activity 2010). Latihan yang digelar dari 26 Mei - 1 Juni 2010 tersebut, bertujuan untuk memperkuat kerangka kerjasama bilateral Indonesia-Amerika. FOTO ANTARA/Eric Ireng/ss/pd/10

AS Belum Pulihkan Kerja Sama dengan Kopassus

DENPASAR - Amerika Serikat belum akan segera memulihkan kerja sama dengan pasukan elit Indonesia, Komando Pasukan Khusus TNI-AD, sebagaimana dilansir sejumlah media massa nasional beberapa waktu lalu.

Informasi elektronika Kedutaan Besar AS di Jakarta yang diterima ANTARA di Denpasar, Senin, menyatakan hal itu terkait kunjungan Panglima Komando Operasi Khusus Pasifik (Special Operations Command Pacific/SOCPAC) Amerika Serikat Laksamana Muda Sean Pybus ke Jakarta, baru-baru ini.

Pybus menegaskan posisi AS tentang kerja sama negaranya dengan Kopassus TNI-AD, bahwa mereka tidak pernah mengatakan negara itu akan segera memulihkan kerja sama dengan pasukan elit TNI-AD itu, seperti yang dilaporkan sejumlah media di Indonesia.

Awal pekan lalu, Pybus bertemu dengan sejumlah pejabat Indonesia di Jakarta untuk membahas hubungan militer bilateral Amerika Serikat-Indonesia.

Pemerintah AS tengah meninjau kebijakannya terhadap Komando Pasukan Khusus TNI-AD, namun hingga saat ini belum membuat keputusan tentang hal tersebut.

Kedutaan Besar AS di Jakarta itu menyatakan, laporan-laporan pers tersebut tidak akurat. Pybus tidak pernah mengatakan bahwa AS akan segera memulihkan kerja sama dengan Komando Pasukan Khusus TNI-AD.

AS juga menyatakan terus mendesak Pemerintah Indonesia untuk menyelidiki secara transparan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan anggota TNI, termasuk Kopassus, serta untuk mengadili para pelaku.

Sumber : ANTARA

Latihan Pertempuran Jarak Dekat Kodam Iskandar Muda

LHOKSEUMAWE - Sejumlah prajurit TNI-AD Kodam Iskandar Muda mengikuti pelatihan Pertempuran Jarak Dekat (PJD) dilapangan Jenderal Sudirman Lhokseumawe, Propinsi Aceh, Senin (24/5). Pelatihan PJD dan uji tempur ruangan sebagai bentuk penguatan dasar prajurit TNI dalam menjaga keutuhan keamanan negara dalam bingkai NKRI. FOTO ANTARA/Rahmad/Koz/mes/10.

Kohanudnas Gelar Latihan Petir Malindo

MEDAN - Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) gelar latihan pertahanan udara (Hanud) bersama dengan National Air Difence Operation Centre (NADOC) Tentara Diraja Malaysia (TDM) dengan sandi “Petir Malindo 10”, manufer lapangan dilaksanakan mulai 21-25 Mei 2010 dan sebagai Home base Lanud Medan, Sumatra Utara dan Butterworth, Malaysia.

Operasi Hanud Petir Malindo ini bersifat operasi sepanjang tahun, dengan dasar kesepakatan kerja sama kedua negara dalam pertahanan udara, dengan mengadakan patroli terkoordinasi (Patkor) terhadap sasaran tidak dikenal di wilayah udara perbatasan kedua negara khussunya di atas wilayah Selat Malaka. Dalam latihan Petir Malindo 10, melibatkan kesatuan Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Kosekhanudnas) III Medan dengan Sektor Operation Centre (SOC) I Butterworth, dan unsur Hanud satu flight pesawat tempur sergap Howk 200 dari Skadron Udara 12 Lanud Pakanbaru, satuan radar (Satrad) jajaran Kosekhanudnas III, Helikopter Super Puma sebagai SAR dan pendukung angkutan pesawat C-130 Hercules.

Sumber : DISPENAU

RI-Cina Rencanakan Pertemuan Konsultasi Bilateral ke-4 Bidang Pertahanan

JAKARTA - Dalam rangka mempertegas hubungan kerjasama di bidang pertahanan antara Republik Indonesia dan Cina, pemerintah dari kedua negara berencana mengadakan pertemuan konsultasi bilateral ke-4. Pertemuan tersebut rencananya akan diadakan di Indonesia dan dihadiri oleh pejabat dari kedua negara.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, usai menerima kunjungan kehormatan Vice Chairman of Central Military Commission of The People’s Republic of the People’s Liberation Army (PLA) Jenderal Guo Boxiong, Jumat pagi (21/5) di Kantor Kemhan, Jakarta.

Lebih lanjut Menhan mengatakan, pertemuan konsultasi bilateral ke - 4 antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Cina merupakan forum kerjasama teknis sektor pertahanan dan dimaksudkan untuk lebih mempererat hubungan para pejabat kedua negara (People to People Contact). Sebelumnya pertemuan konsultasi bilateral yang sama telah dilaksanakan kedua negara pada pada tahun 2007 lalu dengan agenda pertemuan membahas perjanjian kerjasama teknik pertahanan.

Menhan menjelaskan, dalam pertemuan konsultasi bilateral ke-4 kedua negara nantinya akan membahas secara terinci topik-topik permasalahan yang menyangkut kerjasama bidang pertahanan antara lain, pembahasan kerjasama dalam hal pertukaran personel pada tingkat Sesko TNI, tingkat Lemhanas, dan juga pada tingkat lembaga-lembaga perguruan yang terkait dengan pertahanan, seperti National Defence University.

“Pada pertukaran personel kali ini akan lebih diitekankan kepada perwira muda dan menengah kita akan coba tingkatkan pertukaran personel ini dengan membuka kesempatan program pertukaran antar perwira militer kedua negara,“ Jelas Menhan.

Disamping itu kerjasama pertahanan lainnya yang akan di bahas, yakni peluang latihan militer bersama dalam operasi gabungan dalam hal pengamanan non tradisional untuk mengatasi ancaman pembajakan, dan penanggulangan terorisme. Kerjasama non tradisional tersebut bertujuan untuk membangun stabilitas di kawasan ASEAN.

“Berdasarkan pengalaman latihan perang bersama dengan negara-negara tetangga untuk melaksanakan suatu koordinasi patroli Maritim, baik patroli udara maupun patroli laut (Coordinated Maritem Patrol) terutama di Selat Malaka maka kita juga akan membuka kesempatan kerjasama maritime ini dengan pihak Cina,” harap Menhan.

Dijelaskan lebih lanjut, bentuk latihan perang bersama ini juga bisa dalam bentuk latihan gabungan untuk peningkatan kemampuan pengamanan maritim yang nantinya akan digunakan pada saat kunjungan muhibah kapal-kapal perang kedua negara untuk melaksanakan kegiatan SAR (Search and Rescue).

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga mengundang pemerintah China hadir didalam acara operasi gabungan untuk latihan penanganan bencana alam DIREX 2010 (Desaster Releaf exercise / Humanitarian Assistance ) yang rencananya akan diselenggarakan bulan Mei 2011 di daerah Manado dan diikuti 27 delegasi dari negara-negara dunia.

Disamping kerjasama latihan militer bersama, Menhan menyampaikan tawaran kepada pihak Cina terkait peluang kerjasama dalam hal pembangunan dan pengembangan Peacekeeping Center yang dibangun oleh Pemerintah Indonesia sebagai fasilitas untuk membangun dan menyiapkan personel Standby Forces yang berfungsi sebagai Peacekeeping operation dalam misi perdamaian dan misi penyelamatan kemanusiaan kalau terjadi bencana. “Pada bidang penanganan Humanitarian Assistance, kita juga mengajak mereka (Pemerintah Cina) dengan membangun dan mengembangkan fasilitas Peacekeeping Center yang dibangun di daerah Sentul, Bogor,” tutur Menhan RI

Pengembangan Kerjasama Industri Pertahanan

Sehubungan dengan kerjasama teknologi pertahanan dan industri pertahanan, Pemerintah Indonesia mengundang Pemeritah Cina dalam Joint Production melalui transfer teknologi kerjasama industri pertahanan Alutsista. Khususnya, pengembangan alutsista dalam hal pembangunan rudal tipe terbaru yang diproduksi Cina “Mereka merespon secara positif, tetapi dalam pembicaraan lebih lanjut mereka harus mempertimbangkan segi bisnisnya,” kata Menhan.

Sementara itu, Jenderal Guo Boxiong menyampaikan pandangannya untuk mengembangkan hubungan dan kerjasama yang bersifat pragmatis dan berhasil antar kedua negara diberbagai bidang berdasarkan prinsip saling percaya, saling mendukung dan koordinasi.

Untuk itu Jenderal Guo Boxiong mengharapkan agar tujuan pertemuan bilateral kedua negara ini dapat memperkokoh kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan mempertahankan perkembangan secara damai dan harmonis demi memelihara perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

Kerjasama Pelatihan Pilot Pesawat Tempur Sukhoi

Pemerintah Indonesia dan Republik China sepakat untuk memantapkan kerja sama pelatihan bagi pilot-pilot pesawat jet tempur Sukhoi TNI Angkatan Udara.

Kerja sama pemantapan pelatihan itu juga menjadi satu topik bahasan dalam kunjungan kehormatan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat China (Central Commission of The People Liberation Army/PLA) Jenderal Guo Boxing.



Juru bicara Kementerian Pertahanan Mayjen I Wayan Medhio mengatakan, Indonesia telah mengirimkan pilot-pilot Sukhoi-nya berlatih di China dalam beberapa tahap.

"Sudah ada 10 pilot TNI Angkatan Udara yang melakukan pelatihan simulasi di China dalam beberapa tahap," katanya.

China merupakan salah operator terbesar pesawat jet tempur Sukhoi selain dua negara pecahan Uni Sovyet, yakni Rusia dan Ukraina. Bahkan kini China telah dipercaya sebagai salah satu negara yang memproduksi pesawat Sukhoi.

Negeri Tirai Bambu itu pun memiliki pusat pelatihan pesawat tempur seperti Sukhoi dengan berbagai varian seperti SU-27 SK dan SU-30MK yang digunakan TNI Angkatan Udara.

Beberapa negara pengguna Sukhoi adalah Indonesia, India, China, Republik Ceko, Polandia, Slovakia, Aljazair, Irak, Afghanistan, Jerman, Peru, dan Korea Utara.

Sumber : DMC

RI-Jerman Sepakat Kerjasama Pertahanan

Kapal Selam U-214 Jerman, dalam pertemuan kedua delegasi pengadaan Kapal Selam untuk TNI AL juga dibahas

JAKARTA - Senin (17/5) kemarin Delegasi dari Indonesia dan Jerman bertemu dan menghasilkan beberapa kesepakatan strategis, menurut keterangan dari Kementerian Luar Negeri di Jakarta, kesepakatan yang di capai dalam pertemuan pertama konsultasi dwipihak Indonesia-Jerman yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta menyebutkan bahwa seluruh kerjasama pertahanan kedua negara akan tercantum dalam sebuah Perjanjian Kerjasama Pertahanan (DCA), yang saat ini sedang dirundingkan.

Selain membahas mengenai pentingnya payung hukum bagi kerjasama pertahanan, pertemuan itu juga membahas langkah-langkah pelaksanaan program kerjasama bilateral untuk penguatan lembaga-lembaga demokrasi di Indonesia.

Dalam kaitan ini kedua delegasi memandang perlu untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan program kerjasama untuk mendukung proses desentralisasi di Indonesia, terutama dalam peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dalam pelayanan publik sesuai dengan Rencana Pembangunan Nasional Indonesia.

Kedua delegasi juga mengindentifikasikan langkah-langkah koordinasi untuk pelaksanaan program kerjasama untuk mendukung upaya Indonesia dalam pemberdayaan dan perlindungan hak-hak perempuan dan kerjasama untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Delegasi Indonesia dalam pertemuan itu dipimpin oleh Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kemlu RI, Retno L. P. Marsudi, sedangkan delegasi Jerman dipimpin oleh Direktur Jenderal urusan Asia dan Pasifik Kemlu Jerman, Cyrill Jean Nunn.

Secara umum pertemuan itu membahas langkah-langkah strategis untuk memajukan hubungan bilateral kedua negara sebagai tindak lanjut dari hasil-hasil kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Berlin pada Desember 2009, selain isu-isu regional dan global yang menjadi kepentingan bersama. Namun secara rinci tidak disebutkan apa-apa saja hasil kesepakatan yg dicapai antara dua delegasi tersebut.

Jerman Bangun Pangkalan Militer?

Politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga mantan Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP), Abdillah Toha, saat dimintai keterangan sehubungan dengan tercapainya kesepakatan RI-Jerman untuk membahas kerjasama di bidang pertahanan (militer) kepada ANTARA di Jakarta, Selasa (18/5) mengatakan bahwa Pemerintah seharusnya menolak berbagai bentuk kerjasama untuk membangun rencana Jerman membangun aliansi militer atau pangkalan militer di Indonesia.

"Pokoknya, selama kerjasama itu tidak menyangkut aliansi dan pangkalan militer, menghormati kedaulatan teritorial masing-masing dan lebih menekankan kepada kerjasama di bidang pendidikan (militer), teknologi dan pertukaran informasi, itu tak masalah," kata mantan Anggota Komisi I DPR RI ini.

Sumber : DEPHAN

AS Janjikan Normalisasi Kerja Sama dengan Kopassus

JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat menjanjikan segera memulihkan kembali kerja sama antarpasukan khusus militer kedua negara, terutama Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat (Kopassus).

Hal itu disampaikan Komandan Pasukan Khusus Komando Pasifik AS Laksamana Muda Sean A. Pybus saat diterima Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Aslizar Tanjung melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (18/5).

Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, Pybus menyampaikan apresiasi terhadap reformasi internal TNI yang sudah berjalan dengan sangat baik. Ia juga mengapresiasi peran TNI dalam membantu Polri memberantas terorisme.

Tak hanya itu, Pybus juga memuji kapabilitas TNI dalam penanganan masalah keamanan nasional sehingga stabilitas regional wilayah Asia Tenggara tetap terpelihara.

Terkait hal tersebut, dirinya berjanji berupaya ke berbagai pihak di Amerika Serikat khususnya melalui Kongres dan para Senator AS bahwa TNI pada umumnya dan utamanya Satuan Khusus TNI adalah mitra strategis bagi AS guna menjamin stabilitas keamanan kawasan yang memberi manfaat bilateral bagi kedua negara.

Dalam waktu dekat, Pybus berjanji melaporkan hasil pertemuan dengan Panglima TNI kepada Panglima Komando militer AS di Asia Pasifik (US PACOM) agar segera ditindaklanjuti bentuk kerja sama yang akan dilakukan, khususnya dalam rangka peningkatan daya mampu Satuan Khusus TNI meliputi Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL, dan Korpaskhas TNI AU dalam penanggulangan terorisme.

Satuan Khusus TNI telah banyak menjalin kerja sama denagn pasukan serupa dari berbagai negara, termasuk Kopassus.

Kopassus menjalin kerja sama pendidikan dan latihan dengan sejumlah negara seperti AS. Namun, kerja sama itu terhenti, menyusul embargo militer yang diterapkan AS terhadap Indonesia pada 1999.

Setelah AS mencabut embargo militernya terhadap Indonesia pada November 2005, pelatihan dan pendidikan bagi Kopassus masih belum diberikan pihak negara Paman Sam itu.



Padahal pascapencabutan embargo militer itu AS telah membuka kembali kerja sama "International Military Education and Training" (IMET), "Foreign Military Sales" (FMS), "Foreign Military Financing" (FMF), maupun "Defence Export" dengan Indonesia.

Militer AS Buka Kemungkinan Latihan Bersama

Sementara itu Senin (17/5) kemarin Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menerima kunjungan dinas Komandan Pasukan Khusus Komando Pasifik AS Laksamana Muda Sean A Pybus, di Jakarta. Pembicaraan berakhir dengan janji tindak lanjut peningkatan kapasitas satuan khusus di lingkungan TNI bekerjasama dengan militer AS.

"Laksamana Bintang Dua ini berjanji akan melaporkan hasil pertemuan kepada Panglima US PACOM sehingga dapat segera ditindaklanjuti bentuk kerjasama yang akan dilakukan, khususnya dalam rangka capacity building Satuan Khusus TNI meliputi Kopassus TNI AD dan Denjaka TNI AL serta Kopaskhas TNI AU dalam rangka penanggulangan terorisme," kata Kapuspen TNI Mayjen Aslizar Tanjung dalam rilis yang diterima Media Indonesia.

Panglima TNI sempat menyampaikan berbagai langkah yang ditempuh TNI selama dua belas tahun terakhir dalam menunjang proses demokratisasi nasional melalui reformasi internal TNI secara berkelanjutan, terarah dan konseptual terhadap struktur, kultur, doktrin, pendidikan dan latihan, serta peraturan hukum dan aturan-aturan pelibatan TNI, baik dalam Operasi Militer untuk Perang maupun Operasi Militer Selain Perang.

Atas hal ini, Laksda Pybus menyampaikan apresiasi terhadap reformasi internal TNI yang sudah berjalan dengan baik. Ia mengapresiasi peran TNI dalam membantu polri memberantas terorisme. Ia juga menyatakan akan berupaya menyampaikan ke berbagai pihak di Amerika Serikat khususnya melalui Kongres dan para Senator AS.

"TNI pada umumnya dan utamanya Satuan Khusus TNI adalah merupakan mitra strategis bagi AS guna menjamin stabilitas keamanan kawasan dan pada gilirannya, kerjasama tersebut diyakini akan memberi manfaat bilateral bagi kedua negara," tukasnya.

TNI Bangun Pembangkit Listrik di Pulau Terluar

BIAK - Mabes TNI dalam tahun 2010 sedang membangun dua unit pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di pulau terluar Barasi dan Fanildo, Kabupaten Supiori, Papua.

Komandan Kodim 1708 Biak Letkol Inf Juhari S.IP di Biak, Senin (17/5) mengemukakan pembangunan dua PLTS yang sedang dikerjakan di pulau terluar Supiori untuk membantu masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan listrik sebagai alat penerang rumah.

"Kami harapkan dengan program pembangunan dua PLTS di pulau terluar Barasi dan Fanildo segera rampung sehingga bisa dimanfaatkan penduduk setempat," ungkap Letkol Juhari.

Ia mengakui, wilayah pulau terluar Barasi dan Fanildo sangat terpencil yang juga berbatasan dengan Negara tetangga sehingga keberadaan pulau ini memerlukan penanganan khusus.

Perhatian pemerintah pusat terhadap keberadaan pulau terluar, menurut Dandim Letkol Juhari, sangat besar karena wilayah pulau terluar mempunyai potensi kekayaan hasil luat yang melimpah.

Selain itu, lanjut Dandim Biak, keberadaan pulau terluar di wilayah Republik Indonesia menjadi asset bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga harus dijaga dan dilindungi potensi alam maupun mnasyarakatnya.

Bahkan belum lama ini, lanjut Dandim Juhari, melalui tim ekspedisi garis depan nusantara telah memasang tanda batas wilayah dan milik NKRI di pulau terluar Barasi dan Fanildo.

"Dengan adanya pemasangan batas wilayah dan lambang NKRI diharapkan kedaulatan dan keutuhan wilayah pulau terluar tetap terjaga sebagai milik bangsa dan rakyat Indonesia," ungkap Dandim Letkol Juhari.

Wilayah pulau terluar Barasi dan Fanildo berada di wilayah pemerintahan kabupaten Supiori yang dikenal memiliki kekayaan laut dan berbatasan dengan negara Republik Palau.

Sumber : ANTARA

RI-Rusia Matangkan Kerja Sama Antiteror

JAKARTA - Indonesia dan Rusia akan mematangkan kerja sama antiteror dengan pembentukan kelompok kerja bersama kedua negara, kata Kepala Desk Antiteror Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Ansyaad Mbai di Jakarta, Sabtu (15/5).

Ansyaad Mbai mengemukakan, kedua negara sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman tentang kerja sama kedua pihak dalam pemberantasan terorisme, pada tiga bulan silam.

"Bulan depan, kedua negara akan membentuk kelompok kerja bersama sebagai tindak lanjut nota kesepahaman yang telah disepakati. Pertemuan pertama akan dilakukan di Rusia," ungkap Ansyaad.

Indonesia telah menjalin kerja sama serupa dengan sejumlah negara. Selain negara-negara ASEAN, kerja sama antiteror juga dilakukan bersama sejumlah negara Asia Selatan seperti India, Pakistan dan beberapa negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Afghanistan dan Kuwait.

Bentuk kerja sama yang dilakukan meliputi pertukaran data dan informasi intelijen, dan langkah-langkah persuasif seperti deradikalisasi, untuk menetralisasikan paham-paham radikal yang dianut para teroris, tutur Ansyaad.

Ia mengatakan, meski telah memiliki kerja sama dengan sejumlah negara , Indonesia masih belum setara dengan negara-negara tersebut, karena sanksi hukuman yang lemah bagi teroris.

"Di negara lain, hukumannya bisa bertahun-tahun, tiba di Indonesia hanya dihukum beberapa bulan. Ini kan timpang. Sehingga kerja sama yang dijalin juga belum maksimal dan efektif," kata Ansyaad.

Sumber : ANTARA

HUT Batalyon Zeni Tempur 10

PASURUAN - Sejumlah personel Batalyon Zeni Tempur 10 Devisi Infanteri 2 Kostrad melakukan penyergapan terhadap pelaku kejahatan di Kota Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu (15/5). Untuk memperingati hari ulang tahun Koprs Batalyon Zeni Tempur 10 Devisi Infanteri 2 Kostrad Pasuruan melakukan atraksi keterampilan bela diri, kesenian, dan teknis penyergapan terhadap pelaku kejahatan kota. FOTO ANTARA/Musyawir/ed/pras/10.

Simulasi Latihan Alap Gesit 2010

PONTIANAK - Tim SAR PUR dari Batalyon 465 Paskhas berhasil menemukan korban dan melaksanakan penyelamatan untuk mendapatkan pertolongan lanjutan ke Rumkit TK III Lanud Supadio. Sementara 1 flight Hawk 100/200 yang telah melaksanakan Air Cover berdasarkan informasi dari Air Traffic Control Bandara Supadio 1 pesawat mengalami emergency berupa Temperatur Control Failure dan melaksanakan Straight in landing.

Kejadian tersebut, bukanlah kejadian yang sebenarnya namun merupakan skenario latihan satuan Alap Gesit 2010, Selasa (11/5). Dimana Lanud Supadio diasumsikan sebagai Satlakopsud dalam Operasi Darat Gabungan Mandau Terbang 2010. Materi latihan ini dititik beratkan kepada pembuatan produk staf (Renlibat Satlakopsud Supadio), Operasi Dukungan Udara (Air Interdiction dan Close Air Support), SAR Tempur, penanganan medis, kemampuan interpretasi informasi intelijen TNI AD serta pembuatan laporan purna tugas.

”Pada Latihan Alap Gesit ini disimulasikan pada kondisi yang sesungguhnya yang mana Lanud Supadio ikut mendukung operasi gabungan TNI. Selain itu latihan ini juga untuk menguji kesiapsiagaan dan kecepatan seluruh satuan di jajaran Lanud Supadio serta mengevaluasi kembali protap yang ada apa masih layak atau perlu direvisi guna meningkatkan kemampuan operasional.

Sumber : DISPENAU

Menhan RI Bahas Peningkatan Peranan Pasukan Indonesia di PBB

JAKARTA -Menteri Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro berencana membahas peningkatan peranan dari keberadaan pasukan TNI maupun Kepolisian Indonesia dalam operasi pasukan penjaga perdamaian di Forum Badan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa saat menghadiri pertemuan bilateral dengan para petinggi PBB setingkat Under Secretary General (USG), seperti USG For Peacekeeping Operation (PKO), USG For Field Support dan USG For Humanitarian Affairs beserta staf pada tanggal, 12-13 Mei 2010 di Markas Besar PBB, New York, Amerika.

Adapun pertemuan bilateral dengan sejumlah petinggi USG ini merupakan tindak lanjut dari workshop dengan judul “The Role of the United Nations in Multidimensional Peacekeeping Operations and Post-Conflict Peacebuilding, Towards and Asean Perspective” yang diselenggarakan di Jakarta, Indonesia bulan Maret 2010.

Setidaknya ada tiga topik yang menyangkut peningkatan peranan Indonesia di PBB yangakan dibahas dalam pertemuan bilateral tersebut. Pertemuan dengan USG for PKO membahas peningkatan partisipasi indonesia dalam multidimensional peacekeeping operation baik secara kualitas maupun kuantitas serta juga menjajaki lebih lanjut kerjasama yang dapat dilakukan terkait dengan inisiatif indonesia yang ingin mendorong pendirian ASEAN Peacekeeping Center.

Terkait dengan hal itu Menhan menjelaskan tentang pendirian Peacekeeping Center atau pusat pelatihan pasukan TNI yang akan terlibat dalam PKO, akan dibangun di daerah Sentul, Bogor, Indonesia, bertujuan untuk penyiapan pasukan PKO untuk PBB yang lebih baik dengan standar internasional, serta pembentukan pasukan Standby Force untuk menangani masalah desester realief, (bencana alam). Diharapkan Peacekeeping Centre tersebut akan menjadi pusat pelatihan bagi pasukan PKO yang berasal dari negara-negara ASEAN.

Sedangkan persoalan yang di bahas pada kesempatan pertemuan dengan USG for Field Support, Menhan menyampaikan peluang yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemitraan antara PBB dengan Industri Pertahanan Indoenesia. Disamping itu Menhan juga menyampaikan kepada jajaran USG for Field Support perihal rencana pengembangan industri pertahanan Indonesia untuk memproduksi Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata) dan peralatan non Alutsista.

Rencana pengembangan tersebut dilaksanakan guna mendukung pemenuhan kebutuhan alutsista dan non alutsista di Indonesia, negara-negara yang ada di ASEAN dan negara berkembang, serta negara maju sekalipun. Dalam konteks ini Indonesia berfokus kepada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, melalui pembangunan industri pertahanan nasional

Topik lainnya yang dibahas pada forum pertemuan bilateral dengan jajaran USG for Humanitarian Affairs adalah peningkatan kemitraan antara UN-OCHA dengan Pemerintah Indonesia dan tukar pikiran mengenai operasi militer selain perang.

Selain itu negara Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim dirasakan perlu mengembangkan pembentukan pasukan wanita dalam misi humanitarian untuk menghadapi berbagai bemtuk korban bencana, baik bencana alam, perang maupun bencana humanitarian lainnya khususnya terhadap wanita dan anak-anak. Mengingat perempuan Indonesia juga telah berbuat banyak karena partisipasinya, dan perempuan telah menjadi semakin aktif bekerja untuk perdamaian karena perempuan dapat menanggapi secara naluriah untuk memelihara umat manusia demi kelangsungan hidupnya. Diharapkan nantinya Indonesia akan menjadi negara pelopor bagi negara-negara yang memiliki penduduk dengan masyarakat muslim.

Partisipasi Indonesia dalam Operasi Perdamaian ini merupakan refleksi dari kontribusi aktif Indonesia untuk terciptanya tatanan dunia atas dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Disamping itu pengerahan pasukan TNI sebagai bagian dari Misi Penjaga Perdamaian PBB untuk kembali menegaskan sikap dan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia. Sejalan dengan komitmen partisipasi Pemerintah Indonesia, diharapkan dapat memberikan bobot di bidang hubungan internasional dan kontribusi untuk pelaksanaan kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

Turut pejabat lain yang mengikuti delegasi Indonesia mendampingi Menhan kunjungan kerja di PBB, Staf Ahli Menhan Bidang Ideologi dan Politik, Dr. Agus Brotosusilo, SH, MA. Staf Khusus Presiden RI bidang Pangan dan Energi, Suharso Mursidi, Prof. DR. Jusuf Gunawan, DR. Ir. Ignatius Indiarto.

Sumber : DMC

Alokasi Tambahan Anggaran untuk Kemenhan Masih Kurang

JAKARTA - Alokasi APBN tahun 2010 untuk Kemhan/TNI sebesar Rp 42 triliun, dengan rincian Rp 5 triliun untuk pemeliharaan dan perawatan alutsista TNI , Rp 21 triliun untuk gaji dan sebagian lagi untuk belanja rutin, serta untuk tunjangan kesejahteraan prajurit/PNS. Dari Rp 5 triliun yang dikhususkan untuk pemeliharaan dan perawatan alutsista TNI masih kurang dan tidak mencukupi. Oleh sebab itu Kemhan mengajukan tambahan anggaran pada APBN-P 2010 sebesar Rp 5 triliun untuk pemeliharaan dan perawatan alutsista TNI.

Dalam peraturan Menteri Keuangan terkait dengan tunjangan perbatasan terbagi dalam tiga kriteria. Pertama Prajurit/PNS yang bertugas dan tinggal di wilayah pulau-pulau kecil terluar tanpa penduduk mendapat tunjangan sebesar Rp 150% dari gaji pokok. Kedua, Prajurit/PNS yang bertugas dan tinggal di wilayah pulau-pulau kecil terluar berpenduduk mendapat tunjangan 100% dari gaji pokok. Ketiga, Prajurit/PNS yang tinggal di wilayah perbatasan mendapat 75% dari gaji pokok. Keempat, Prajurit/PNS yang bertugas secara mobile dengan kegiatan patroli di wilayah perbatasan mendapat 50% dari gaji pokok.

Hasil rapat Komisi I DPR menyetujui tambahan anggaran untuk APBN-P Kemhan sebesar Rp 360 miliar. Dari anggaran yang disetujuI tersebut Rp 152,9 miliar untuk tunjangan prajurit yang bertugas di wilayah perbatasan dengan jumlah personel 9.940 orang. Selebihnya dioptimalkan guna memenuhi kebutuhan pokok Minimum Essencial Force (MEF).

Alokasi Anggaran Belanja Naik 1,5%

Presiden SBY saat memimpin rapat terbatas bidang pertahanan di Kemhan mengatakan, pemerintah menyadari peningkatan anggaran pertahanan negara tidak dapat sekaligus dalam jangka waktu 1-2 tahun, tetapi bertahap secara multiyear budgeting. Dengan demikian pada tahun 2014 anggaran pertahanan negara termasuk TNI dan Polri akan semakin mendekati sasaran, yakni tercapainya kekuatan minimum atau minimum essential forces. Alokasi anggaran belanja naik dari 1,2% s.d 1,5% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Anggaran tersebut akan diproyeksikan untuk membangun kekuatan dan postur pertahanan serta persenjataan TNI. Oleh karena itu pemerintah akan menyusun konsep pertahanan negara yang akan menjadi dokumen strategis dalam pengelolaan pertahanan negara, termasuk TNI dalam lima tahun mendatang. Dokumen tersebut akan menjadi penuntun dan rujukan bagi kebijakan pembangunan kekuatan dan mekanisme pertahanan negara.

Sesuai Direktif Presiden 4 Mei 2010 terbagi dalam empat kriteria. Pertama, Anggaran Pertahanan untuk tahun 2011- 2015, akan ditingkatkan menjadi 1,0% sampai dengan 1,5% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Untuk saat ini kenaikan Anggaran Pertahanan untuk tahun 2010 adalah 0,7%. Kedua, Pengembangan personil mengikuti konsep zero growth (dinamis) dan right sizing. Ketiga, pengadaan alutsista diutamakan produksi dalam negeri. Keempat, pengadaan dari luar negeri hanya jenis alutsista yang betul-betul belum dapat diproduksi di dalam negeri dan sebanyak-banyaknya melakukan transfer tekhnology.

Sementara itu, Menhan Purnomo Yusgiantoro menjelaskan, konsep pertahanan negara akan memberlakukan konsep zero growth (dinamis) dalam pengembangan SDM di tubuh TNI melalui strategi right sizing dan strategi restrukturisasi. Konsep strategi right sizing adalah upaya untuk menjaga kekuatan saat personel yang masuk dan keluar sama, sedangkan strategi restrukturisasi diwujudkan dengan melakukan penyesuaian armada dan kesatuan.

Sumber : DMC

RI-vietnam Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Pertahanan

Kapal selam Kilo Class, vietnam telah memesan 6 kapal selam ini dari Rusia. (Foto: Armybase)

HANOI - Pemerintah Indonesia dan Vietnam sepakat untuk meningkatkan kerja sama pertahanan di berbagai tingkatan dan lebih luas. Hal itu terungkap dalam pertemuan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung dan Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro, di sela-sela penyelenggaraan pertemuan ke-4 menteri pertahanan se-ASEAN (ASEAN Defence`s Minister`s Meeting/ADMM) di Hanoi, Vietnam 11-13 Mei.

PM Dung mengatakan, kerja sama pertahanan kedua negara akan semakin meningkat dilandasi hubungan dan kerja sama tradisional antara kedua pihak yang telah berlangsung baik.

Ia menambahkan, kerja sama pertahanan kedua negara ke depan juga akan semakin meningkat

melalui pertukaran informasi dan pengalaman kedua pihak dalam kerja sama pertahanan non tradisional sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi kedua negara.

Dalam kunjungan kehormatannya pada PM Dung, Menhan Purnomo Yusgiantoro menyampaikan beberapa hasil pembicaraan dengan mitranya Menhan Vietnam Jenderal Phung Quang Thanh yang tertuang dalam nota kesepahaman kerja sama pertahanan kedua negara.

Pada pertemuan ke-4 menteri pertahanan se-ASEAN Indonesia memfokuskan pada tindak lanjut dari Roadmap of the ASEAN Military Assets and Capacities in HADR (Humanitarian Assistance and Disaster Relief).

Selain itu Indonesia menyambut baik gagasan pendirian ASEAN Defence Industry Council untuk menggerakkan industri pertahanan di ASEAN serta mendorong kemandirian industri pertahanan di kawasan melalui forum ASEAN Defence Industry Dialogue.

Delegasi Indonesia berharap agar kerjasama industri pertahanan yang sedang berproses saat ini secara teknis juga dapat menjajagi kemungkinan skema kerja sama alih teknologi, produksi bersama dan pangsa pasar.

Vietnam pada Desember 2009 lalu juga telah menandatangani kontrak pembelian enam kapal selam kelas Kilo (Project 636) dari Rusia.

Sumber : ANTARA

Utusan Khusus Obama Berkunjung ke BPPT

SERPONG - Utusan khusus Presiden Amerika Serikat Barack Obama untuk bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Prof Dr Bruce Alberts, melakukan lawatan ke Laboratorium Pengembangan Agroindustri dan Teknologi Biomedis, BPPT di Puspiptek Serpong, Banten, Rabu (12/5).

Bruce Alberts bersama rombongan disambut Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Dr Marzan Aziz Iskandar dan sebelum melakukan pertemuan dengan puluhan ilmuwan BPPT, ia lebih dulu beramah-tamah.

Ahli biokimia dan biologi molekuler ini melontarkan sejumlah pertanyaan kepada Marzan antara lain berapa jumlah ilmuwan di BPPT dan bagaimana kerja sama BPPT dengan Amerika Serikat.

Alberts sebelumnya juga melakukan lawatan ke "Cibinong Science Center" Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berkaitan dengan penjajakan kembali kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).

Bruce Alberts adalah ahli biokimia terkemuka yang saat ini menjabat sebagai pemimpin redaksi majalah penelitian.

Ia merupakan profesor emeritus di Departemen Biokimia dan Biofisika di University of California, San Francisco, AS.

Ia menjabat selama dua periode enam-tahunan sebagai presiden" National Academy of Sciences" dan berperan penting dalam mengembangkan standar "National Science Education" yang menggalakkan metodologi pengajaran "sains sebagai penyelidikan", yang telah diimplementasikan dalam sistem sekolah nasional AS.

Dari tahun 2000 hingga 2005, Alberts menjabat sebagai salah satu ketua InterAcademy Council, sebuah lembaga penasihat di Amsterdam yang dikendalikan oleh para presiden dari 15 akademi sains dari seluruh dunia.

Ia diakui secara luas atas karyanya di bidang biokimia dan biologi molekular serta dikenal atas komitmennya yang kuat pada perbaikan pendidikan sains.

Alberts juga menjabat di dewan penasihat lebih dari 25 lembaga nirlaba, di antaranya Gordon and Betty Moore Foundation dan Lawrence Berkeley National Laboratory.

Program Utusan Sains AS adalah elemen inti komitmen Pemerintahan Obama untuk terlibat secara global dalam bidang Iptek.

Presiden Obama pertama kali mengumumkan program ini di Kairo pada Juni tahun lalu dan Menlu AS Clinton menunjuk tiga orang utusan, pertama Elias Zerhouni, Ahmed Zewail, dan Bruce Alberts di Marrakesh pada November tahun lalu.

Sumber : ANTARA

Pulau Terdepan yang Terus Merana

Salah satu tugu yang menjadi penanda di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Masyarakat di pulau yang berbatasan dengan wilayah Mindanao, Filipina Selatan, itu mengeluhkan pasokan bahan bakar minyak dan kebutuhan pokok yang terbatas. Gambar diambil Sabtu (1/5).

Oleh : FERRY SANTOSO

MIANGAS - Jarak ibu kota Sulawesi Utara, Manado, dengan Pulau Miangas, pulau terdepan di Kabupaten Kepulauan Talaud, yang berbatasan dengan wilayah Mindanao, Filipina, mencapai 270 nautical mile atau sekitar 486 kilometer. Sebagai perbandingan, jarak Jakarta-Semarang, Jawa Tengah, sekitar 540 kilometer.

Akan tetapi, ada perbedaan mencolok antara jarak Manado-Miangas dan Jakarta-Semarang. Jakarta-Semarang dapat ditempuh setiap saat dengan berbagai kendaraan, dari motor sampai bus. Namun, jarak Manado-Miangas hanya dapat ditempuh dengan kapal laut selama belasan jam. Itu pun tidak setiap waktu ada kapal melayari rute tersebut. Lapangan terbang belum ada. Dalam keadaan darurat, paling-paling helikopter yang bisa mendarat.

Transportasi yang terbatas menjadi kendala besar dalam pengelolaan pulau-pulau di perbatasan. Dengan keterbatasan transportasi, perdagangan antarpulau dan mobilitas penduduk sulit bergerak. Pasokan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak kurang lancar. Harga kebutuhan pokok dan bahan bakar pun tinggi. Wilayah tersebut terisolasi dan merana.

Sebagian besar masyarakat di Pulau Miangas—berpenduduk sekitar 700 jiwa—mengeluhkan pasokan kebutuhan bahan pokok dan bahan bakar yang minim serta harganya yang tinggi. Harga minyak tanah mencapai Rp 7.500 per liter dan harga bensin Rp 15.000 per liter. ”Ada juga yang menjual Rp 17.500 per liter,” kata Arfan (32), penduduk Pulau Miangas. Harga gula mencapai Rp 15.000 per kg.

Ironisnya, dengan biaya kebutuhan pokok yang tinggi, mata pencarian penduduk pun tak menentu. Mata pencarian sebagai nelayan atau petani sulit diandalkan. Mencari ikan tidak dapat diandalkan karena keterbatasan pasokan bahan bakar untuk kebutuhan perahu.

Ketua Badan Perwakilan Masyarakat Desa Miangas Pengasihan Ronny Wuon mengatakan, masyarakat yang membawa jeriken-jeriken minyak yang dibeli dari Kabupaten Talaud atau Kabupaten Sangihe, di kapal-kapal perintis, dilarang. Akibatnya, nelayan yang ingin mencari ikan dengan perahu-perahu kecil sekalipun, sulit mendapatkan solar atau bensin.

Mengandalkan sektor pertanian untuk menopang penghidupan juga tidak mudah. Arfan mengungkapkan, harga kopra di Pulau Miangas Rp 2.500 per kg. Jika kopra berhasil dikumpulkan empat karung dengan masing-masing berat 30 kg per karung, jumlah pendapatan sebesar Rp 300.000.

”Namun, biaya transportasi terlalu tinggi sehingga tidak ada untung sama sekali,” kata Arfan. Harga tiket kapal perintis saja sudah mencapai Rp 85.000 sekali jalan. ”Itu belum termasuk biaya makan di perjalanan,” kata Arfan.


KRI Yos Sudarso-353 saat berlabuh di Miangas, Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara.(*Bo/Basrul Haq/ant)

Oleh karena itu, menurut Arfan, berbagai pekerjaan sambilan harus dilakukan untuk menambah penghasilan. Misalnya, mencari berbagai jenis kerang, baik besar maupun kecil, untuk dijual. ”Kulit kerang dapat dijadikan hiasan,” katanya. Kalau ada pembeli, mereka mendapatkan uang.

Listrik

Hambatan transportasi dan bahan bakar tidak hanya mempersulit penduduk. Hambatan transportasi juga membuat infrastruktur listrik terbatas. Mesin pembangkit tidak dapat digerakkan sepenuhnya sehingga aliran listrik ke rumah-rumah penduduk berkurang.

Penerangan listrik di Miangas hanya berlangsung enam jam per hari. ”Listrik hanya menyala dari pukul 18.00 sampai pukul 24.00,” kata Arfan. Di luar jam itu, listrik mati. Namun, beberapa rumah penduduk mengandalkan listrik dari tenaga surya dengan daya yang rendah pada siang hari.

General Manager PT PLN Sulut Wirabumi mengatakan, kapasitas terpasang listrik di Pulau Miangas sebesar 2 x 40 kilowatt (kW). Namun, utilisasi hanya sebesar 26 kW. Ia mengakui, penerangan listrik hanya enam jam per hari. Hal itu dapat terjadi karena pengadaan listrik saat ini di Pulau Miangas kurang memiliki nilai ekonomis. ”Bayangkan saja, penerimaan uang dari pelanggan di Miangas hanya Rp 3,5 juta per bulan,” katanya.

Padahal, menurut Wirabumi, PLN harus mengeluarkan setidaknya Rp 100 juta untuk bahan bakar solar dan transportasi solar untuk mesin pembangkit di Pulau Miangas, termasuk beberapa pulau lain. Menurut Wirabumi, PLN memasok solar untuk mesin pembangkit di Pulau Miangas per tiga bulan. Pasokan solar di Miangas per bulan sebanyak 13 ton.

Persoalan sosial dan ekonomi, seperti keterbatasan transportasi, pasokan kebutuhan pokok, bahar bakar, listrik, dan telekomunikasi, tidak hanya dialami penduduk di Pulau Miangas, tetapi juga di pulau-pulau terluar lain, seperti Marore, Kabupaten Talaud, bahkan di hampir semua pulau terdepan, seperti di Pulau Laut atau Sekatung, Kepulauan Riau.

Untuk lebih menjawab persoalan sosial dan ekonomi di pulau-pulau terluar itu, pemerintah pun terus-menerus berupaya. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, dalam kunjungan ke Pulau Miangas dan Marore, Sulut, Sabtu (1/5), mengatakan, pemerintah segera membentuk Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan.

Badan itu akan mengoordi- nasikan kebijakan antarinstansi untuk pengelolaan wilayah perbatasan. Badan itu berada di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri. Melalui badan itu, diharapkan pengelolaan wilayah perbatasan dapat dilakukan lebih cepat.

Misalnya, menangani masalah transportasi, pasokan kebutuhan pokok dan bahan bakar, telekomunikasi, serta infrastruktur dasar, seperti listrik, di wilayah perbatasan. Namun, ke depan, perlu dilihat lagi sejauh mana badan itu dapat bekerja efektif untuk pengelolaan wilayah perbatasan.

Terkait penanganan masalah perbatasan, khususnya di Pulau Miangas, Gubernur Sulut Sarundajang mengungkapkan, pemerintah daerah berencana membangun bandara di Pulau Miangas. Dengan tersedianya bandara itu, diharapkan pasokan logistik dan mobilitas penduduk dapat lebih terbuka.

Bandara yang akan dibangun, menurut Sarundajang, berada di atas lahan seluas 14 hektar dengan nilai pembangunan sebesar Rp 30 miliar sampai Rp 40 miliar. Namun, saat ini, masih ada kendala pembebasan lahan dengan perkiraan anggaran sebesar Rp 15 miliar. Jadi, masih lamakah Miangas merana?

Sumber : KOMPAS

TNI AL dan RAN Latihan Bersama "Kasuari Exercise 2010"

KUPANG - Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VII Kupang, Nusa Tenggara Timur, akan menggelar latihan bersama Angkatan Laut Australia (Royal Australia Navy) dengan sandi "Kasuari Exercise" untuk pengamanan perairan di perbatasan kedua negara.

Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VII Kupang Laksamana Pertama (Laksma) Amri Husaini di Kupang, Senin (10/5) mengatakan, latihan itu akan berlangsung pada 11-18 Mei guna meningkatkan koordinasi dan mengetahui sistem dan prosedur operasi masing-masing pihak agar ketika mengatasi sebuah masalah, sudah paham prosedur.

Dalam latihan yang akan berlangsung sepekan ini, TNI AL akan mengerahkan dua KRI, demikian pula Australia, tetapi Amri tidak menyebutkan jumlah personel yang dikerahkan dalam latihan bersama ini.

Dia mengatakan, latihan bersama seperti ini merupakan yang ke-4 kali dan pada 2010 ini diarahkan di sekitar perairan pantai selatan Pulau Timor hingga Pulau Rote di wilayah Indonesia dan daerah sekitar Pulau Pasir (Ashmore Reef) di dalam teritori Australia.

Laksma Amri mengatakan, perairan di perbatasan kedua negara kaya akan sumber daya alam sehingga seringkali memancing orang untuk melakukan kejahatan, seperti menangkap ikan secara ilegal dan pelanggaran keamanan.

Khusus pelanggaran keamanan, kata Amri, bisa mengganggu stabilitas sehingga Angkatan Laut kedua negara perlu terus melakukan koordinasi antara lain dengan latihan pengamanan bersama.

"Kita sepakat untuk latihan bersama agar ada koordinasi, memahami prosedur sehingga tidak terjadi benturan," katanya,

Informasi yang dihimpun pers menyebutkan, wilayah perbatasan antara Indonesia dan Australia rawan gangguan keamanan, terutama penangkapan ikan secara ilegal dan menjadi jalan masuk bagi para imigran gelap yang hendak ke Australia dengan menjadikan pulau-pulau kecil di selatan seperti Rote dan Sabu sebagai tempat transit.

Para imigran gelap itu umumnya berasal dari negara yang didera perang saudara di dalam negeri seperti Afganistan dan Irak.

Dalam tahun ini, puluhan imigran gelap ditangkap aparat keamanan di Pulau Sabu dan ditahan di rumah detensi Imigrasi di Kupang hingga kini.

Sumber : ANTARA

AS Komitmen Bantu Pemeliharaan Hercules TNI AU

JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk membantu pemeliharaan pesawat-pesawat C-130 Hercules TNI-Angkatan Udara.

Demikian Atase Udara Amerika Serikat (AS) di Jakarta Kolonel Chris Stockton usai diterima Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat di Jakarta, Senin (10/5).

Program pemeliharaan yang dilaksanakan pemerintah AS terhadap pesawat-pesawat Hercules TNI Angkatan Udara itu rutin dilakukan setiap enam tahun sekali, katanya, seperti dikutip juru bicara TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama Bambang Samudro.

Pemeliharaan pesawat-pesawat Hercules TNI Angkatan Udara itu terutama menyangkut struktur dan kerangka atau badan pesawat.

Dalam waktu dekat, satu pesawat Hercules yang akan menjalani pemeliharaan di AS adalah pesawat Hercules dengan nomor registrasi A-1323.

Dalam kunjungan kehormatan kepada Kasau Imam, Kolonel Stockton didampingi Kepala ODC (Office of Defence Corporation) Kolonel Robinson.

Selain di AS, pemeliharaan pesawat-pesawat Hercules TNI Angkatan Udara juga dilakukan di depo-depo pemeliharaan TNI Angkatan Udara yakni Depo Pemeliharaan 10 Pangkalan Udara Husein Sastranegara Bandung dan Depo Pemeliharaan 30 Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh, Malang.

Sumber : ANTARA

Wamenhan Tinjau Pembuatan Munisi PT. Pindad di Malang

MALANG - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin melakukan kunjungan kerja ke Divisi Munisi PT. Pindad di Turen, Malang, Jawa Timur, Sabtu (8/5). Dalam kunjungan tersebut Wamenhan meninjau secara langsung fasilitas fisik pembuatan munisi baik kaliber besar maupun kaliber kecil.

Turut mendampingi Wamenhan dalam kunjungan tersebut Dirjen Ranahan Kemhan Laksda TNI Gunadi, M.D.A. Usai peninjauan, Wamenhan menerima paparan dari Dirut PT. Pindad (Persero) Adik Avianto Soedarsono yang menjelaskan tentang kemampuan PT. Pindad dalam memenuhi kebutuhan TNI.

Wamenhan mengatakan, kunjungan kali ini adalah untuk melihat secara spesifik sejauh mana kesiapan dan kemampuan Divisi Munisi PT.Pindad dalam memenuhi kebutuhan TNI dan rencana dalam rangka menembus pasar regional. “Saya ingin tahu betul sejauh mana quality dan capability dari PT. Pindad di Turen ini untuk bisa kita lihat dihadapkan dengan kebutuhan dan tantangan” ungkap Wamenhan.

Menurut Wamenhan, kunjungan ini juga sekaligus untuk memastikan apakah policy making dalam rangka revitalisasi industri pertahanan berkualitas dan dapat implementatif. Selain itu, melalui kunjungan ini diharapkan akan mendorong PT. Pindad khususnya Divisi Munisi dalam mendukung target yang diinginkan pemerintah bahwa di tahun 2010 ini adalah sebagai line of departure dari industri pertahanan dalam negeri, baik yang Alutsista maupun non Alutsista.



Lebih lanjut Wamenhan mengatakan, dengan adanya perspektif dari negara-negara jiran khususnya Brunei Darussalam berkaitan dengan keperluan untuk mengadakan interaksi dalam kaitan kebutuhan munisi, hal itu hendaknya tidak dilihat dari seberapa besaran profitnya, tetapi yang terpenting adalah hal itu sebagai terobosan awal dalam rangka menembus pasar regional.

Seperti halnya yang dilakukan beberapa minggu yang lalu di Malaysia yaitu penandatanganan kerjasama antara PT. Pindad dari Indonesia dengan SME Ordnance Sdn. Bhd. dari Malaysia yang telah memberikan suatu makna kebangkitan industri pertahanan dalam negeri.

Sementara itu Dirut PT Pindad mengatakan, PT. Pindad akan terus konsen terhadap masalah kualitas yang menjadi tuntutan user dalam hal ini TNI. Untuk memastikan agar kualitas terus meningkat, PT Pindad telah membeli berbagai peralatan yang cukup mahal guna mendukung proses produksi. “Sejak pemerintah mencanangkan revitalisasi industri pertahanan, PT Pindad sudah membeli beberapa mesin dan peralatan penunjang lainnya untuk meningkatkan fasilitas, kapasitas dan kualitas” ungkap Dirut PT.Pindad.

Sumber : DMC

TNI Siapkan KRI Frans Kaisiepo-368 ke Lebanon

JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia menyiapkan Kapal Republik Indonesia Frans Kaisiepo nomor lambung 368 untuk menyertai gugus tugas maritim untuk United Nation Interim Forces in Lebanon di perbatasan laut Lebanon-Israel. Kepala Bidang Penerangan Umum Mabes TNI Kolonel (AD) Prakoso yang dihubungi, Kamis (6/5), menjelaskan, KRI Frans Kaisiepo bertugas menggantikan KRI Diponegoro-365.

”KRI Diponegoro sudah setahun bertugas di Lebanon. Keberangkatan KRI Frans Kaisiepo tinggal menunggu persetujuan Panglima TNI,” kata Prakoso.

Wilayah patroli Maritime Taskforce UNIFIL berada di sekitar Kota Pelabuhan Tyre dan Al Naqura di perbatasan Lebanon-Israel.

KRI 368 Frans Kaisiepo direncanakan bertugas selama setahun di perairan Lebanon. Selain di perairan, personel TNI AL juga terlibat dalam Kontingen Garuda XXIII di daratan Lebanon selatan yang berbatasan dengan Israel dan Suriah.

Sumber : KOMPAS