Konsistensi Kebijakan Anggaran Alutsista Dipertanyakan

JAKARTA - Komisi I mempertanyakan konsistensi niat dan sikap pemerintah terkait kebijakan pertahanan, khususnya dalam hal pengadaan persenjataan dalam negeri, demi mengembangkan industri strategis pertahanan nasional.

Konsistensi tersebut dipertanyakan karena dianggap sama sekali tidak tampak atau tecermin dalam rencana alokasi anggaran belanja pertahanan tahun anggaran (TA) 2011.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PDI-P TB Hasanuddin, Kamis (3/6), seusai mengikuti rapat dengar pendapat dengan jajaran Kementerian Pertahanan yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kemhan Marsdya Eris Herryanto.

”Katanya pemerintah mau menaikkan anggaran dan berkomitmen beli senjata yang bisa diproduksi sendiri untuk majukan industri pertahanan dalam negeri. Tapi, kok, justru alokasi anggaran untuk beli senjata dalam negeri TA 2011 malah turun?” ujar Hasanuddin.

Menurut Hasanuddin, selama ini sudah terlalu banyak pernyataan komitmen dari pemerintah, mulai dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga pejabat Kementerian Pertahanan beserta jajarannya.

Tidak konsisten

Akan tetapi, pada kenyataannya, menurut Hasanuddin, alokasi anggaran untuk pengadaan senjata turun dari TA 2010 sebesar Rp 850 miliar menjadi TA 2011 sebesar Rp 800 miliar. Sementara untuk pengadaan senjata dari luar negeri dalam bentuk alokasi kredit ekspor (KE) malah naik sekitar Rp 1 triliun dari Rp 5,5 triliun menjadi Rp 6,6 triliun.

”Lha, kok bisa begitu? Kenapa yang diomongkan tidak konsisten dengan yang dilakukan,” ujar Hasanuddin.

Sementara itu, saat dihubungi terpisah, Sekjen Kemenhan Eris Herryanto menyatakan, tidak ada persoalan dalam pengalokasian anggaran, khususnya untuk pengadaan senjata. Selain itu, pemerintah, menurut dia, juga tetap konsisten dengan rencana mengembangkan industri pertahanan dalam negeri.

Sumber : KOMPAS