Mekanisme Kredit Ekspor Pengadaan Alutsista Merugikan

JAKARTA - Kredit ekspor atau disingkat KE, menjadi opsi favorit dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan. Namun, ada kerugian tersembunyi dalam pengadaan yang menggunakan KE ini. Yakni, jangka waktunya relatif pendek mengakibatkan bunga yang harus dibayar relatif tinggi. Atas hal ini, Menkeu Sri Mulyani akan mengkaji ulang penggunaan KE tersebut.

"Lihat dari masa lalu, yang menawarkan alutsista pada saat yang sama mereka juga tawarkan kreditornya. Kalau diturunkan harga alutsista, financing-nya dimahalkan. Saya tidak tahu apakah untuk menciptakan check balance atau apa. Namun, saya sudah evaluasi dari sisi pembiayaan. Ini harus direview keseluruhan," kata Menkeu saat menyampaikan keynote speech-nya dalam seminar Revitalisasi Industri Pertahanan di Jakarta, Selasa (1/12).

Ia kemudian membandingkannya dengan mekanisme pembiayaan menggunakan international bond. Dibandingkan dengan KE yang rata-rata pembiayaannya tidak lebih dari lima tahun, pengeluaran global bond lebih menjanjikan. Misalnya, dengan mengeluarkan bond senilai US$1 miliar, waktunya bisa hingga sepuluh tahun dan suku bunganya bisa lebih rendah.

"Saya memikirkan ini meski untuk pembelian alutsista, restriksinya cukup banyak. Tapi, tak menutup kemungkinan bagi kami sehingga nanti bisa lebih efisien dalam pembiayaan. Dan ini berkaitan dengan rencana pengadaan alutsista dari dalam negeri," jelasnya.

Ia juga menyoroti soal realisasi anggaran yang berasal dari KE yang tidak bisa cepat. Pasalnya, ada aturan bahwa pengeluaran anggaran tersebut memerlukan persetujuan dari DPR yang waktunya bisa memakan waktu bertahun-tahun. Ia menyadari hal tersebut akhirnya berimbas pada pembelian teknologi yang sudah ketinggalan zaman.

"DPR punya bintang anggaran. Kalau memang belum diapproval, kami belum bisa memberikan karena hak budget ada di DPR. Yang bisa saya himbau, agar Menhan bisa bicara dengan dewan agar periode persetujuan tidak terlalu lama. Sangat mungkin antara dewan dan departemen terkait untuk membuat persetujuan sehingga periodenya lebih singkat," tandasnya.

Ia juga berjanji akan bertindak cepat dan lebih pasti agar periode perencanaan, penganggaran dan realisasi tidak terlalu lama. Ia juga menyatakan akan menindak bawahannya yang memperlambat realisasi anggaran tersebut jika memang ada laporan dari user atau departemen bersangkutan.

"Saya siap kalau seandainya anak buah saya ada yang dianggap tidak cepat, terampil dalam memproses atau bahkan membuat alasan yang tidak jelas tolong diberitahu, supaya saya bisa kontrol disiplin anak buah kami," janjinya.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM