Dephan-TNI harus Miliki Rencana Matang Soal Alutsista

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution (kanan)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Departemen Pertahanan dan TNI harus memiliki perencanaan matang dan berkesinambungan dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista), sehingga pendanaannya juga dapat dialokasikan secara tepat.

Dalam Seminar Nasional Revitalisasi Industri Pertahanan Nasional di Jakarta, Selasa (1/12) Sri Mulyani meyakinkan Depkeu mendukung sepenuhnya keputusan politik pemerintah untuk menaikkan anggaran pertahanan, antara lain untuk pengadaan alutsista.

"Namun, pengajuan pengadaan alat utama sistem senjata itu harus terencana dan berkesinambungan. Jadi, jangan sampai pada tahun anggaran tertentu sudah diajukan, namun pada tahun anggaran berikutnya, tidak dicantumkan lagi, karena terlewat atau tidak diketahui oleh pejabat baru di Dephan atau TNI," katanya.

Tidak terencana dan tidak berkesinambungannya perencanaan pengadaan alutsista, lanjut dia, menyulitkan Departemen Keuangan untuk mengalokasikan anggarannya seolah-olah enggan mengeluarkan anggaran untuk persenjataan. "Padahal bukan itu, terkadang perencanaannya tidak matang. Tahun anggaran sebelumnya diajukan, tahun anggaran berikutnya terlewat. Ketika benar-benar dibutuhkan, langsung disodorkan lagi ke Depkeu yang tidak lagi mencatat pengajuan barang itu karena terlewat oleh mereka," tutur Sri Mulyani.

Jadi, tambah Menkeu, jika alat persenjataan yang dibutuhkan memang sangat jitu mendukung tugas pokok TNI menjaga kedaulatan dan keutuhan negara, pihaknya akan mendukung. "Silakan saja, asal terencana dan berkesinambungan. Industri pertahanan kita juga membutuhkan pemesanan dalam jumlah banyak untuk jangka panjang, guna lebih eksis lagi. Jadi, harus benar-benar matang apalagi pembiayaan bagi alat utama sistem senjata menggunakan sistem 'multiyears' atau tahun jamak," katanya.

Menanggapi itu, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pihaknya bersama TNI akan melakukan pembenahan ke dalam menyangkut masalah itu. "TNI sudah memiliki rencana strategis lima tahunan, bahkan untuk memenuhi kekuatan pokok minimum ke depan, kita satukan tiga renstra (rencana strategis) lima tahunan agar dapat diketahui peta kebutuhan alat utama sistem senjata yang diperlukan dan apa saja yang bisa diproduksi di dalam negeri," katanya.

Purnomo mengakui Dephan dan TNI masih harus berbenah diri agar lebih konsisten dalam pengajuan pengadaan alat utama sistem senjata. Pada Tahun Anggaran 2009 Departemen Pertahanan dan TNI mendapat anggaran sebesar Rp33,6 triliun. Hingga September 2009, Dephan.TNI mendapat tambahan anggaran dari Anggaran 999 (Bendahara Umum Negara) sebesar Rp899,27 miliar. Sedangkan pada 2010 Dephan dan TNI mendapat alokasi anggaran sebesar Rp42,3 triliun.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM