Enam Nama Calon Panglima TNI

JAKARTA - TNI menyatakan telah menyiapkan enam nama calon pengganti Panglima TNI. Meski demikian, pergantian posisi tersebut masih belum dapat dipastikan waktunya.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Marsda Sagom Tamboen kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/11). "Soal panglima kembali lagi kewenangan ada di Presiden. Bisa saja besok Presiden memerintahkan diganti. Kami sudah siap," kata Sagom.

Ia menerangkan, enam nama itu terdiri dari para kepala staf yang baru dan mantan kepala staf yang masih aktif. Calon tersebut, yakni Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo, Letnan Jenderal George Toisutta, Marsekal Subandrio, Marsekal Madya Imam Sufaat, Laksamana Tedjo Edhi Purdijatno, dan Laksamana Madya Agus Suhartono.

Kabar yang santer berkembang di lingkungan TNI bahwa Angkatan Laut yang mendapat giliran untuk menempati posisi tersebut. Terhadap hal ini, Sagom menyatakan bahwa hal itu tidak tertulis dalam perundang-undangan. "Tidak ada dalam UU yang mengatakan prioritas. Yang ada dalam UU, tiga matra itu setara. Apakah setara itu diterjemahkan seperti itu, itu kembali kepada Presiden dan tergantung kepentingan," jelasnya. Jadi, sangat mungkin jika pengganti Panglima TNI yang sekarang berasal dari matra yang sama.

Berdasarkan peraturan, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso akan memasuki pensiun pada 1 Oktober 2010. Setahun sebelum masa itu, prajurit berhak mengajukan masa persiapan pensiun (MPP) jika ingin beristirahat. Namun, Sagom menyatakan, permintaan itu belum diajukan oleh Panglima TNI hingga kini. "Dalam UU, prajurit yang ingin memanfaatkan MPP berhak mengajukan satu tahun sebelum masa pensiunnya. Jadi, satu tahun sebelum pensiun, prajurit berhak istirahat bagi yang mau," terangnya.

Pembentukan Kodam Papua belum Jelas

Sementara itu Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso di Jakarta mengatakan Pembentukan Komando Daerah Militer di Papua belum diputuskan. TNI masih menunggu kajian yang diajukan oleh TNI AD.

"Itu adalah untuk membangun kekuatan dan TNI belum menerima kajian dari TNI AD. Tentunya, harus ada kajian dulu," kata Djoko. Langkah selanjutnya, pihak Mabes TNI akan membuat tim yang akan menyurvei wilayah berdasarkan kajian tersebut. Setelah itu, pihak TNI baru akan membuat keputusan.

"Kami akan membuat tim, lalu akan membuat survei, baru akan ada keputusan," pungkasnya.

Sumber : MEDIA INDONESIA