Kontrak Kapal Selam Rampung Bulan Ini

JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno menepis kabar adanya penundaan pengadaan kapal selam. Ia yakin kontrak pembelian dan produsen asal senjata strategis itu bisa dirampungkan Departemen Pertahanan (Dephan), akhir bulan Agustus ini.

"TNI AL tak bisa dikte Dephan. Tapi harusnya bisa selesai bulan ini," katanya usai menghadiri lomba lari Hari Ulang Tahun ke-64 TNI di Monas, Jakarta, Minggu (9/8). Tedjo menjelaskan, spesifikasi teknis dan kebutuhan operasi kapal bawah air itu sudah diserahkan ke Dephan.

Dua produsen kapal selam juga telah melakukan presentasi, yaitu galangan kapal dari Jerman dan Korea Selatan. Keduanya telah menyatakan siap melakukan alih teknologi yang disyaratkan matra laut.

Ada beberapa jenis kapal yang menjadi pilihan, antara lain U-209 (Jerman), Changbogo (Korea Selatan), Kelas Kilo (Rusia), dan Scorpene (Prancis). Tedjo menyerahkan sepenuhnya pilihan pada Dephan. "Yang penting kemampuan tempurnya sesuai kebutuhan dan tingkat ancaman yang dihadapi," katanya.

Dia yakin, dua kapal dapat hadir sebelum kepemimpinan periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir. "Karena pembangunan kapal memakan waktu 3,5 tahun," katanya.

Saat ini TNI AL memiliki dua kapal selam kelas 209-1300, yakni KRI Cakra-401 dan KRI Nanggala-402. Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksma Iskandar Sitompul menjelaskan, kapal selam memiliki efek tangkal cukup besar. Kehadirannya akan membuat perimbangan kekuatan kawasan mengingat Singapura, Malaysia, dan Australia terus menambah armada bawah airnya.

"Permintaan kami tak muluk-muluk, hanya pembangunan kekuatan minimal untuk mengamankan perairan Indonesia yang sedemikian luas," katanya. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dephan Letjen Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, pembelian kapal selam tidak dianggarkan melalui APBN, tapi lewat kredit negara yang ditawarkan Rusia sebesar U$1 miliar.

Departemennya menargetkan, kontrak pembelian senjata asal negeri Beruang Merah tersebut kelar Desember tahun ini. Target tersebut sebagai tindak lanjut percepatan penyerapan sisa anggaran pertahanan dari Kredit Ekspor periode 2004-2009 yang mencapai U$1,2 miliar dolar atau sekitar Rp14 triliun.

Dephan akan menyesuaikan kalau ternyata pemerintah tidak menyediakan skema anggaran bagi pembelian kapal selam. "Bedakan antara keputusan politik dan proses manajemen di Dephan," kata lulusan Akademi Militer tahun 1974 itu.

Sumber : JURNAS