Anggaran Pertahanan 2010 Naik 20 Persen

BANDUNG - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pemerintah akan menaikkan anggaran pertahanan sebesar 20 persen pada 2010. Hal itu dikemukakan oleh Kepala Negara saat menyaksikan serah terima 40 panser 6x6 dari Direktur Utama PT Pindad kepada Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso di kawasan PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jumat (10/7) siang.

"Mulai 2010, anggaran pertahanan akan kita tingkatkan secara signifikan pada 2009 sebesar Rp 33,6 triliun, kita naikkan sekitar Rp 7 triliun atau 20 persen menjadi Rp 40,6 triliun," katanya.

Menurut Kepala Negara, peningkatan anggaran pada 2010 itu akan menjadi awal dari peningkatan bertahap anggaran pertahanan. "Tahun demi tahun akan kita tingkatkan, ...(sehingga) kita makin dekat dengan kekuatan minimum yang diperlukan," ujarnya seraya menambahkan bahwa kekuatan minimum yang diperlukan memerlukan dana setara Rp 100 trilun s/d Rp 120 trilun. Presiden mengatakan bahwa peningkatan anggaran pertahanan dapat diwujudkan seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

Kepala Negara menilai anggaran pertahanan dalam beberapa tahun terakhir memang masih di bawah kebutuhan karena pemerintah menitikberatkan pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Lebih lanjut Presiden mengatakan bahwa peningkatan anggaran secara signifikan itu hendaknya digunakan secara tepat sesuai kebutuhan, tetap mengutamakan prioritas, menggunakan audit, dan berorientasi pada pengguna.

Sementara itu, terkait penyerahan panser, Menhan Juwono mengatakan bahwa 40 buah panser APS 6x6 tersebut merupakan produksi PT Pindad yang dibiayai oleh APBN sebesar Rp 1,12 trilun untuk 154 panser.


Ruang kemudi Panser Pindad 6X6 "Anoa"

"Panser-panser itu merupakan produksi pertama kendaraan tempur dalam negeri sejak era reformasi," katanya.

Seusai menyaksikan serah terima Presiden melakukan peninjauan dan pemeriksaan panser-panser tersebut. Kepala Negara juga naik ke salah satu panser tersebut.

Cetak Biru Modernisasi Pertahanan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau bahwa alat-alat pertahanan yang dapat dibuat di dalam negeri hendaknya tidak dibeli dari luar negeri. "Alat-alat pertahanan yang bisa dibuat di dalam negeri saya larang dibeli dari luar negeri," kata Presiden.

Kepala Negara menilai kebijakan itu bukanlah suatu bentuk dari proteksionisme melainkan wujud dari komitmen pada 2005 untuk memproduksi sendiri alat-alat yang dapat dibuat di dalam negeri.

"Untuk pertahanan kita prioritaskan produk dalam negeri, itupun kita masih membeli persenjataan yang lain (dari luar negeri)," katanya.


N-250 Buatan PTDI

Namun, lanjut Presiden, hal itu hanya dapat dilakukan jika industri pertahanan dalam negeri kompetitif sehingga rakyat tidak dirugikan karena membeli produk yang sama dengan produk luar negeri dengan harga yang lebih mahal.

Menurut Kepala Negara, industri pertahanan harus kompetitif jika tidak ingin mati akibat kalah bersaing.

Selain kompetitif, lanjut dia, agar dapat memberikan sumbangan signifikan pada pembentukan postur pertahanan, industri pertahanan juga harus efisien dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan itu semua, Kepala Negara berjanji bahwa pemerintah siap membantu dengan berbagai inovasi, teknologi dan investasi.

Sebelum menyaksikan serah terima itu, Kepala Negara menggelar rapat terbatas dengan Panglima TNI Djoko Santoso, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Mensesneg Hatta Rajasa dan Seskab Sudi Silalahi untuk membahas mengenai usulan cetak biru modernisasi pertahanan Indonesia.

Kepala Negara mengatakan cetak biru moderenisasi sistem pertahanan diperlukan untuk betul-betul mewujudkan postur pertahanan yang kokoh.

Cetak biru tersebut, menurut Kepala Negara, juga akan disesuaikan dengan anggaran negara sehingga diperlukan suatu prioritas.

Sumber : KOMPAS, ANTARA