Siap Berperang Jika Ada Perintah

Satgas marinir di Ambalat. Foto: Antara

SURABAYA - Kepala Pusat Penerangan TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen menyatakan TNI siap melaksanakan kebijakan politik yang diambil negara. "Kalau perintah perang, pasti kami laksanakan," katanya. Begitu pula jika pemerintah memutuskan mengambil langkah diplomasi.

Hal ini diungkapkan menanggapi keterangan pers yang diberikan oleh presiden SBY saat ditanya mengenai kasus pelanggaran batas wilayah laut oleh kapal perang Malaysia di Pulau Jeju, Korea Selatan kemarin (2/6).

"Batas negara antara Indonesia dengan Malaysia di Ambalat tak bisa dikompromikan lagi, karena Ambalat jelas masuk wilayah Indonesia. Kami akan mengambil sikap tegas jika Malaysia kembali melakukan pelanggaran di wilayah tersebut".

"Apa yang diklaim oleh Malaysia tidak bisa kita terima karena Indonesia yakin itu wilayah Indonesia. Sejengkal daratan ataupun wilayah laut kalau itu wilayah Indonesia harus kita pertahankan, tidak ada kompromi dan toleransi karena itu harga mati," kata Presiden.

Lebih lanjut Sagom Tamboen meminta Departemen Luar Negeri segera melanjutkan diplomasi dengan pemerintah Malaysia. "Harus ditanyakan mengapa mereka melanggar prosedur yang sudah disepakati bersama."

Komandan Kapal TNI Angkatan Laut KRI Untung Suropati Mayor Salim mengatakan, situasi keamanan di Ambalat masih siaga penuh dengan tetap mempertahankan dan meningkatkan kewaspadaan.

Selain melanggar wilayah, kata dia, kapal-kapal perang Malaysia mengusir, bahkan menangkap sejumlah nelayan Indonesia karena dianggap melanggar wilayah Malaysia di Ambalat. Padahal, seharusnya di daerah yang masih dalam sengketa antara dua negara, tidak boleh ada provokasi dari salah satu pihak.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur mengusulkan perang melawan pasukan Diraja Malaysia. Ketua DPRD Kaltim, Herlan Agussalim menyatakan tindakan pasukan Diraja Malaysia sudah keterlaluan dengan mengusir nelayan Indonesia sehingga mereka takut melaut.

"Kalau masih dalam keadaan begini, sampai kapan wilayah Blok Ambalat tersebut selesai. Tak ada kepastiannya, lebih baik perang," kata Herlan.

DPRD Kaltim telah menyetujui anggaran Rp85 miliar dari APBD 2009 untuk membeli satu helikopter guna mengawasi perbatasan. "Ini sebuah bukti, bahwa Kaltim tidak main-main membantu pemerintah dan militer Indonesia untuk menjaga perbatasan."

Komandan Pleton Prajurit Intai Amfibi (Taifib) di Sebatik, Letnan Dua Marinir Deny Aprianto mengatakan, dirinya bersama pasukan lain tengah menjalani latihan siap perang.

"Latihan jika terjadi perang yang sesungguhnya di wilayah Blok Ambalat," katanya saat dihubungi wartawan. Deny mengatakan, pasukannya yang tergabung dalam Satuan tugas Marinir Ambalat telah disiapkan sebanyak 130 Korps Marinir yang terbagi beberapa tim.

"Kalau Taifib untuk satu timnya terdapat tujuh anggota. Saat ini, kami hanya menunggu perintah dari atasan. Jika perang, kami telah siap bertempur," katanya.

Sumber : JURNAS