Hasil Perundingan Ambalat Dilaporkan ke Presiden Minggu

Kapal Patroli TLDM terdeteksi di titik koordinat 04.10 utara-118.00, blok Ambalat (Foto : DETIK.COM)

TANGERANG - Hasil perundingan antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia tentang perairan Ambalat beberapa hari lalu akan dilaporkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Minggu (14/6).

"Tim Delegasi Ambalat Komisi I DPR-RI akan bertemu dengan Presiden untuk memberikan hasil laporan pertemuan dengan petinggi-petinggi Malaysia direncanakan pada hari Minggu," kata Yusron Izra Mahendra di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Kamis (11/6) malam.

Yusron yang juga Ketua Rombongan delegasi Ambalat itu mengatakan, dari sekian hasil butir perundingan, salah satu butir yang ingin disampaikan kepada presiden, tim delegasi telah melakukan beberapa kesepakatan secara politik dengan pejabat Malaysia untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang memicu konflik.

"Setelah melaporkan kepada presiden, akan ditindak lanjuti dengan pertemuan dan perundingan kedua antara kedua pemerintahan," kata Yusron.

Kendati demikian, ujarnya, salah satu butir keinginan Malaysia untuk menjaga bersama-sama perairan Ambalat ditolak tim delegasi. Tim delegasi menilai itu tidak wajar.

Patroli Basa Basi

Sementara itu Ketua Lembaga John Caine Center, M. Najib Salim Barack Atamimi, menyatakan patroli bersama yang digagas Menteri Pertahanan (Menhan) Indonesia dan Panglima Angkatan Tentara Diraja Malaysia di perairan Ambalat hanya basa-basi belaka.

"Patroli bersama yang sudah disepakati dan sudah berjalan sejak krisis Ambalat 2005 sebaiknya dihentikan, karena kenyataannya Malaysia terus melakukan provokasi dengan melakukan pelanggaran masuk wilayah kedaulatan NKRI lebih dari 100 kali," tegas Najib di Malang, Jumat (12/6).

Lembaga kajian sosial politik itu mengatakan, bahaya utama yang sering terjadi di perairan Ambalat adalah masuknya kapal Angkatan Tentara Diraja Malaysia sehingga patroli bersama antara kedua negara harus dihentikan secepatnya.

Najib yang juga pengusaha asal Malang itu menyatakan, pemerintah Indonesia harus jelas dan tegas, tidak perlu negosiasi atau diplomasi semu, sebab memang tidak ada yang harus dinegoisasikan termasuk kunjungan anggota DPR RI ke Malaysia juga tidak perlu sama sekali.

Menurut Najib, apabila pemerintah Indonesia tidak tegas dan membiarkan kondisi perbatasan seperti selama ini, maka nasib Ambalat berujung seperti Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan.

"Batas wilayah kita di perairan Ambalat sudah jelas dan secara teritorial Ambalat juga masuk wilayah Indonesia sehingga siapapun yang memasuki wilayah teritorial kita hukumnya juga jelas, tidak perlu persepsi-persepsi lain apalagi ada negosiasi dan patroli bersama. Kita yang rugi," katanya.

Ia mengakui, pertahanan Indonesia di wilayah perbatasan sangat lemah dan kesungguhan untuk mengurus teritorial juga minim.

Dia menilai tidak ada upaya serius dari pemerintah untuk mempercepat pembangunan di kawasan itu.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM/ ANTARA