Anggaran Pertahanan Dalam Debat Capres

Debat Tiga Capres yang tayangkan tv swasta di Jakarta, Kamis (18/6) malam. Foto : Antara

JAKARTA - Calon Presiden M Jusuf Kalla menegaskan untuk mengatasi persoalan alat utama sistim persenjataan (alutsista) harus dilakukan revitalisasi dan kemandirian dengan membuat sendiri.

"Untuk alutsista maka pertama harus direvitalisasi semua alutsista yang ada. Yang masih bisa digunakan tetap dipakai," kata Capres M Jusuf Kalla pada debat Capres di Jakarta, Kamis (18/6).

Menurut JK yang kini menjabat wakil presiden saat ini anggaran TNI menurun untuk itu anggaran yang ada harus digunakan secara efektif. "Selain revitalisasi, kedua membuat sendiri alutsista yang mampu kita buat dengan semangat kemandirian," kata Kalla.

Secara bersamaan, tambah Kalla ke depan harus alokasikan anggaran secara efektif dan tidak tergantung dari luar negeri. Dalam kesempatan itu Kalla juga mengaku berdasarkan ijin Presiden Yudhoyono selaku Wapres ia telah membuat 150 panser/tank di PT Pindad. Dan hal itu sudah berjalan sehingga bisa dilanjutkan. "Berikan anggaran pemeliharaan. Anggaran harus dinaikan dengan efisiensi pemakaiannya," kata Kalla.

Anggaran Dinaikkan Bertahap

Calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan anggaran pertahanan akan dinaikkan secara bertahap sesuai dengan peningkatan anggaran pemerintah.

"Anggaran pertahanan memang besar, dan yang kita miliki saat ini masih cukup jauh. Kita pernah hitung bahwa kebutuhan minimal anggaran pertahanan adalah Rp120 triliun atau 12 persen dari APBN kita sebesar Rp1.000 triliun," kata Yudhoyono dalam debat calon presiden yang diselenggarakan KPU di Jakarta, Kamis (18/6).

Yudhoyono yang dalam pilpres mendatang didampingi oleh Boediono menjelaskan saat ini anggaran pertahanan dialokasikan sebesar Rp35 triliun dan akan ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai angka kebutuhan minimal sebesar Rp120 triliun. "Ke depan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan negara, anggaran akan dinaikkan dari Rp35 triliun menjadi Rp120 triliun secara bertahap. Ada porsi lainnya untuk kesejahteraan rakyat dan ekonomi. Sementara anggaran yang ada diarahkan untuk tugas operasional, pemeliharaan alutsista, pendidikan dan patroli," tegasnya.

Menurutnya, sejalan dengan upaya memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan anggaran pemerintah maka dalam lima tahun mendatang diharapkan anggaran pertahanan akan terus meningkat.

Anggaran Pertahanan Harus Ditambah

Kemudian Megawati Soekarnoputri menyatakan anggaran pertahanan harus ditingkatkan dari yang sekarang hanya Rp 35 triliun. "Bujetnya menurut saya, hitung-hitungannya sekitar 50 triliun rupiah. Hal itu harus diutamakan dulu," ujar Mega.

Menkeu Siapkan Formula Anggaran Khusus

Menyikapi permasalahan anggaran pertahanan 2010, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan membuat desain dan formula anggaran khusus untuk memenuhi permintaan kebutuhan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI.

"Kami (pemerintah) akan mencoba formulasikan pembiayaan dan plafon yang dibutuhkan oleh TNI agar tidak merasa terkendala dalam memenuhi alutsista," ujarnya saat mengikuti rapat kerja dengan Panitia Aggaran DPR di Jakarta, Rabu (17/6)

Dia mengatakan, sebenarnya pemerintah sanggup bila diminta untuk menyediakan anggaran alutsista hingga Rp10 triliun, asal Departemen Pertahanan mampu menyerap alokasi tersebut dalam satu tahun anggaran. "Menkeu siap memberi dukungan penuh. Karena track record sejak 2002 sangat sulit diserap," ujar Menkeu menanggapi permintaan penjelasan Komisi I soal alutsista.

Pasalnya, jika diberikan alokasi yang banyak tetapi penyerapan tidak maksimal, malah makin memberatkan APBN, karena telah menambah defisit tetapi tidak bisa diserap. Menurut Sri Mulyani, TNI sering menggonta ganti pilihan dalam pengadaan alutsista sehingga menghambat penyerapan anggaran militer. Karena, selama ini pengadaan senjata suatu negara, membutuhkan mekanisme pembiayaan khusus, misalnya kredit ekspor.

Menkeu juga mengatakan bahwa format yang paling tepat untuk pengadaan alutsista adalah dengan format multiyears. Mengingat pengadaan ini adalah menyangkut rahasia negara, Menkeu menyarankan agar pembahasan dilakukan secara tertutup. Pembentukan mekanisme pengadaan alutsista ini penting agar proses tersebut bisa diaudit oleh BPK. "Secara prinsip, saya menyetujui keinginan militer ini," katanya.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM