Pemerintah Beri Peluang BUMNIS Untuk Memenuhi Kebutuhan Alutsista TNI

Surabaya - DMC, Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan (Sekjen Dephan) Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, dalam rangka mendukung pemberdayaan kemandirian industri pertahanan dalam negeri, pemerintah sebagai penentu kebijakan memberikan peluang kepada Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) untuk memenuhi kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) Tentara Nasional Indenesia (TNI) yang dipasok dari dalam negeri.

“BUMNIS harus kita kawal dalam rangka menopang kebutuhan Alutsista TNI yang dipasok dari dalam negeri, bentuk pengawalan yang kita lakukan yaitu bagaimana kebijakan – kebijakan pemerintah memberikan peluang kepada BUMNIS”, ungkap Sekjen Dephan, Jum'at (11/7) saat memimpin rapat pertemuan tiga bulanan antara penentu kebijakan, pengguna dan produsen bidang Alutsista yang ketujuh di PT. PAL Indonesia, Surabaya. Dalam pertemuan kali ini mengambil tema “Satukan visi dan misi kemandirian untuk kejayaan, martabat dan kesejahteraan bangsa Indonesia”.

Kebijakan pemerintah memberikan peluang - peluang kepada BUMNIS dalam rangka memenuhi kebutuhan Alutsista TNI merupakan salah satu dari kesimpulan dari rapat pertemuan tiga bulanan antara penentu kebijakan, pengguna dan produsen bidang Alutsista ketujuh tersebut.

Lebih lanjut Sekjen Dephan mengatakan, untuk mendukung kemandirian industri pertahanan dalam negeri juga diperlukan adanya dukungan dari semua lintas departemen terkait, sehingga kebijakan - kebijakan pemerintah dalam melancarkan kebutuhan Alutsista yang diproduksi oleh BUMNIS akan terlaksana dengan baik.

Selain itu, Sekjen Dephan mengharapkan kepada BUMNIS bahwa dengan keterlibatan BUMNIS dalam pengadaan Alutsista, maka hal - hal yang menyangkut mengenai kapabilitas dari BUMNIS itu sendiri harus menjadi perhatian utama.

Dari segi pengadaan dan penggunaan Alutsista, Departemen Pertahanan akan tetap menerapkan sistem kompetisi, karena masalah kompetisi di dalam era sekarang ini tidak dapat dihindari. “Hendaknya ada suatu pemahaman antara peluang dan kapabilitas yang diperlukan baik oleh penentu kebijakan maupun sebagai pengguna Alutsista ini kepada BUMNIS”, tambah Sekjen Dephan.



Lebih lanjut Sekjen Dephan mengharapkan, kepada TNI sebagai pengguna hendaknya mempunyai suatu skema perencanaan dari kebutuhan – kebutuhan yang perlu dipasok oleh BUMNIS, sehingga nantinya diharapkan BUMNIS tidak terdadak. “Hal ini juga berkaitan dengan road map yang dibuat oleh Bappenas dalam rangka menentukan kemana arah kebutuhan Alutsista yang diperlukan”, tambah Sekjen.

Dalam kesimpulan terakhirnya, Sekjen Dephan menekankan kepada semua pihak baik penentu kebijakan, pengguna maupun produsen bidang Alutsista untuk tetap berkomitmen dalam memberikan peluang kepada BUMNIS, dengan harapan BUMNIS juga mempunyai kapabilitas yang cukup kompetitif dalam memenuhi kebutuhan Alutsista TNI.

Saat memimpin pertemuan tiga bulanan antara penentu kebijakan, pengguna dan produsen bidang Alutsista yang ketujuh tersebut, Sekjen Dephan didampingi oleh Direktur Utama PT. PAL Indonesia Ir. Harsusanto. Hadir pula Ses Meneg BUMN Said Didu dan sejumlah pejabat eselon I dan II di lingkungan Dephan.
Dari pihak penentu kebijakan antara lain hadir beberapa perwakilan dari lintas departemen terkait seperti Departemen Keuangan, Departemen Perindustrian, Kementerian BUMN dan Bappenas. Dari pihak pengguna antara lain hadir perwakilan dari Mabes TNI dan Mabes Angkatan. Sementara itu, dari pihak produsen bidang Alutsista yaitu BUMNIS antara lain hadir para Dirut dan perwakilan dari PT. Pindad, PT. PAL Indonesia, PT. Dahana, PT. DI dan PT. LEN.(BDI/HDY)

Sumber : DMC