Pembangunan Kekuatan TNI Sesuai Kemampuan Anggaran

Sekjen Departemen Pertahanan Letjen TNI Sjafrie Samsoeddin (tengah) didampingi Direktur PT Pindad Adik Avianto melihat salah satu komponen chasis untuk Panser 6x6 di pabrik alutista PT PINDAD, di Bandung, Jawa Barat, Senin (24/3). FOTO ANTARA/Rezza Estily/Koz/ama/08.

Pertemuan ke-VI BUMNIS

Jakarta - DMC, Pembangunan dan modernisasi kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak hanya menuju pada postur ideal yang menjadi bagian dari kebutuhan modernisasi kekuatan TNI, tetapi pembangunan kekuatan TNI dilakukan atas dasar kemampuan anggaran. Demikian Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, Senin (24/3) saat memimpin pertemuan tiga bulanan antara penentu kebijakan, pengguna dan produsen bidang Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) yang ke enam di PT. Pindad, Bandung.

Menurut Sekjen Dephan, pertemuan ini dimaksudkan untuk melakukan koordinasi yang berkaitan dengan kebijakan maupun teknis dan administrasi, sehingga mamapu mendorong dan memajukan pertumbuhan industri pertahanan dalam negeri. Pada pertemuan yang ke enam tersebut, secara khusus antara lain dibicarakan mengenai optimalisasi produk dikaitkan dengan kebijakan Dephan dan kondisi negara saat ini.

Lebih lanjut Sekjen Dephan mengatakan, pembangunan kekuatan TNI yang dilakukan atas dasar kemampuan anggaran merupakan salah satu dari tiga hal yang menjadi arahan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono saat memimpin rapat terbatas di kantor Dephan pada tanggal 4 Februari 2008.

Sehingga hal itu perlu menjadi perhatian baik oleh penentu kebijakan, produsen dan juga pengguna dalam hal ini TNI untuk memberdayakan kemampuan industri pertahanan dalam negeri. Secara makro pemerintah ingin membangun kebijakan strategis dalam mengembangkan kekuatan modernisasi Alutsista TNI dalam menggunakan produksi dalam negeri yang disesuaikan dengan kepentingan nasional.

Sekjen Dephan mengharapkan, dari pertemuan tiga bulanan ini dapat direalisasikan secara bertahap mengenai kontribusi Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) dalam pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI. Selain itu diharapkan pula adanya kesinambungan antara Dephan, Bappenas, Depkeu dan departemen lain terkait dalam menetapkan kebijakan khususnya yang mengarah pada terwujudnya kemandirian di bidang industri pertahanan.

Sementara itu, Dirjen Sarana Pertahanan Dephan Marsda TNI Eris Herryanto, S.IP, MA, mengatakan kebijakan Dephan dalam setiap pengadaan Alutsista TNI mengharuskan produksi dari dalam negeri. Namun apabila tidak diproduksi di dalam negeri, maka akan diadakan dari luar dengan ketentuan dilakukan kerjasama transfer teknologi dengan BUMNIS.

Oleh karena itu, dalam hal ini Dephan meminta kesiapan dari pihak BUMNIS untuk mempersiapkan diri sehingga apabila akan ada kerjasama transfer teknologi ada kesiapan dari BUMNIS.

Pada pertemuan ke enam di PT.Pindad tersebut antara lain dihadiri Dirjen Ranahan Dephan beserta pejabat eselon I dan II dilingkungan Dephan, Asrenum dan Asrena Panglima TNI, Asrena dan Aslog masing - masing Angkatan dan pewakilan dari beberapa instansi terkait antara lain Depkeu, Bappenas, Depperind dan Kementerian BUMN. Sementara dari pihak BUMNIS antara lain hadir Dirut PT. Pindad, PT. PAL, PT. DI, PT.LEN Industri dan PT. Dahana.

Usai pertemuan, Sekjen Dephan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin didampingi Dirut PT. Pindad Adik Avianto Soedarsono dan seluruh peserta pertemuan melakukan peninjauan tempat pembuatan Panser tipe APS 2 6x6 di PT. PINDAD (BDI/HDY)

Sumber : DMC