Presiden Minta TNI Jangan Mau Didikte Rekanan

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar Tentara Nasional Indonesia (TNI) jangan mau didikte rekanan dalam menetapkan skala prioritas pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) yang dibutuhkannya.

"Jangan mau didikte. Rekanan yang harus didikte TNI. Kalau perlu tanpa rekanan," katanya, dalam pengarahannya pada Rapat Pimpinan TNI 2008 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis.

Presiden mengakui pemerintah memiliki keterbatasan dalam pengalokasian anggaran, termasuk anggaran yang dibutuhkan sektor pertahanan/TNI.

"Negara mana pun, termasuk AS dan Jepang yang merupakan kekuatan ekonomi dunia, juga selalu mengalami keterbatasan untuk mengalokasikan anggaran bagi pertahanannya," katanya.

Namun, tambah Kepala Negara, bukan berarti TNI dan sektor pertahanan tidak membutuhkan alokasi anggaran yang memadai untuk membangun kekuatannya.

Karena itu, keterbatasan alokasi anggaran yang ada harus dapat dimanfaatkan seefisien mungkin, termasuk dalam penetapan prioritas pengadaan alutsista.



"Bagaimanapun alutsista yang dimiliki TNI nilainya tidak kecil. Satu jet tempur Sukhoi atau F-16 itu setara dengan gedung-gedung SD, saluran irigasi dan ketersedian beras untuk rakyat miskin," katanya.

Dikatakannya, TNI juga merupakan salah satu sumber daya produktif yang harus dibangun kekuatannya, meski anggaran yang terbatas.

"Tentara juga memiliki produktivitas yang tinggi, yaitu rasa aman dan kedaulatan negara yang terlindungi," katanya.

Karena itu, selain mengefisienkan anggaran untuk pengadaan alutsista, anggaran yang ada juga tetap diprioritaskan dan harus ada untuk operasi-oprasi yang aktual, seperti pengamanan perbatasan, baik darat, laut maupun udara, pendidikan dan latihan serta kesiapsiagaan personil dan persenjataan, latihan bersama dan kesejahteraan prajurit.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengemukakan untuk tahun anggaran 2008 TNI mendapat anggaran Rp83 triliun dan pada 2009 Rp113,3 triliun.

Sementara realisasi pada 2006 adalah Rp30 triliun atau sekitar 37 persen dari anggaran yang diajukan.

"Apabila anggaran TNI pada 2008 dikurangi, maka hal itu akan berpengaruh pada kesiapan operasional bagi pengamanan perbatasan, pulau-pulau terluar, daerah rawan konflik dan persiapan menjelang pemilu 2009," katanya.

Setelah memberi pengarahan, Presiden Yudhoyono menyaksikan pameran industri pertahanan dalam negeri. Dalam kesempatan itu Presiden didampingi Mensesneg Hatta Rajasa, Menhan Juwono Sudarsono, Menristek Kusmayanto Kadiman, Sekkab Sudi Silalahi dan Menko Polhukkam Widodo AS. (*)

Sumber : ANTARA