Presiden Diminta Tegas Batalkan DCA

Batam (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Natuna telah tegas menolak Kesepakatan Kerjasama Pertahanan (Defence Cooperation Agreement/DCA) Indonesia-Singapura sehingga cukup alasan bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membatalkan perjanjian dwipihak itu.

Sikap tegas Presiden, dengan mendengar suara daerah, seharusnya ditunjukkan sekarang sebab DPR pun tidak akan meratifikasi perjanjian tersebut karena sangat merugikan kepentingan dan kedaulatan RI, kata Ketua Tim Komisi I DPR Sidarto Danusubroto, di Batam, Rabu malam, setelah berkunjung ke Tanjungpinang, Batam, dan Natuna.

Bersama Wakil Ketua Komisi I Arief Mudatsir Mandan (bidang pertahanan, luar negeri), ia mengemukakan, pelaksanaan DCA dapat dipastikan mengganggu kedaulatan wilayah laut dan udara di Kepri dan khususnya bagi lingkungan laut dan kehidupan nelayan di Natuna yang wilayahnya akan dijadikan daerah latihan militer.

Selengkapnya>>