Modernisasi Alutsista Dikhawatirkan Belum Bisa Terpenuhi
JAKARTA - Pemerintah masih belum menemukan solusi untuk menutupi kekurangan anggaran modernisasi alutsista. Keadaan ini bertentangan dengan semangat Presiden yang menyatakan modernisasi dan penyegaran alutsista sangat diperlukan.
Rapat kerja yang digelar Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, dan Panglima TNI tidak mendapatkan titik temu untuk memenuhi kekurangan anggaran. "Belum ada kesimpulan. Kalau hal ini kita biarkan dan tidak ada langkah-langkah terobosan bahkan sampai tahun 2014, praktis kebutuhan untuk modernisasi alutsista tidak akan terpenuhi," ujar Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq ditemui seusai rapat di gedung Parlemen, Senin (18/10).
Ia khawatir, keadaan ini akan berimplikasi pada berbagai persoalan pertahanan yang akan semakin berlarut-larut. "Nantinya masalah kedaulatan akan terganggu."
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan menyatakan membutuhkan Rp150 triliun rupiah untuk pemeliharaan dan penganggaran alutsista.
Dari jumlah tersebut, pemerintah masih kekurangan dana sebesar Rp50 triliun. Kementerian Keuangan, menjadi pihak yang bertanggungjawab untuk mencari solusi alternatif agar kebutuhan itu terpenuhi. Pemenuhan dilakukan secara bertahap, untuk tahun 2011, seharusnya pemerintah dapat menambal kekurangan dana sebesar Rp11 triliun.
Namun dalam Rapat Kerja tersebut, Menteri Keuangan menyatakan pihaknya hanya mampu menyisihkan tambahan sekitar Rp2 triliun. "Mereka masih terbelenggu oleh postur anggaran. Misalnya untuk tahun 2011 hanya bisa menyisakan tambahan kurang lebih Rp2 triliun untuk pertahanan. Sementara kebutuhannya sekitar Rp11 triliun," keluhnya.
Sumber : MEDIAINDONESIA.COM
Air Invasion
Air Invasion
Fighter Patrol 42
Alien Zap
1 comment:
Menkeu dan Pemerintah harus belajar "Skala Prioritas" dan mengeluarkan Pos-ps anggaran yang tidak perlu yaitu :
1. Pembangungan Gedung DPR
2. Pengadaan Mobil Mewah untuk Pejabat
3. Pengurangan biaya kunjungan ke luar negeri baik oleh DPR maupun Pemerintah
4. Penyelesaian Lumpur Lapindo dikembalikan kepada pihak yang bertanggung jawab (Penyebab terjadinya kelalaian)
5. Pembekuan Pemekaran wilayah yang menyedot biaya tinggi
Selain itu Pemerintah mestinya berusaha lebih keras untuk menambah sumber pendapatan negara misalnya melalui :
1. Meningkatkan kedisiplinan petugas Pajak
2. Negosiasi ulang bagi hasil proyek Pertambangan
Kami yakin jika Pemerintah serius tidak sekedar ber orasi, peningkatan anggaran pertahanan dapat tercapai.
Catatan :
Berdasarkan pengalaman pengelolaan Pemerintahan saat ini... anggaran pertahanan sebesar Rp. 150 Trilyun tak akan terwujud. Karena tak pernah ada keseriusan pemerintah. Yang ada hanya Pidato berisi janji dan perkataan manis yang jarang bisa diujudkan.
Post a Comment