TNI Perlu Rp.57 Triliun Untuk Alutsista

SURABAYA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) membutuhkan dana sedikit-dikitnya Rp.57 triliun untuk pengadaan dan pemeliharaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

"Kami berharap kondisi keuangan negara bisa memenuhi kebutuhan alutsista, baik untuk pengadaan maupun pemeliharaan, selama lima tahun ke depan," kata Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, di Surabaya, Selasa (21/9).

Pada 2010 ini TNI mendapatkan alokasi dana dari APBN untuk kebutuhan alutsista sebesar Rp.7 triliun. Pada 2011 dan 2012, diharapkan mendapatkan alokasi dana, masing-masing Rp.10 triliun dan Rp.11 triliun.

"Harapan kami pada 2011 ada penambahan dana lagi sehingga lima tahun ke depan target pemenuhan dana alutsista sebesar Rp.57 triliun bisa tercapai," katanya saat memberikan paparan di PT PAL Indonesia.

Dalam program jangka pendek ini, Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan melakukan pengadaan satu unit kapal perang jenis perusak kawal rudal (PKR) senilai Rp.2,2 triliun.

"Memang kalau dibandingkan dengan luas wilayah laut kita yang mencapai 15 juta kilometer persegi, pengadaan satu kapal saja sangat tidak cukup," kata Wamenhan yang menjabat Sekretaris Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Operasi keamanan yang dilakukan TNI, jelas dia, sebenarnya bukan hanya untuk peperangan atau pertempuran, melainkan juga untuk menjaga potensi perekonomian nasional seiring dengan makin maraknya pencurian kekayaan negara oleh pihak asing.

"Sebenarnya kita ini butuh empat PKR (perusak kawal rudal), kalau melihat luas daerah maritim. Tapi kembali lagi, harus melihat kemampuan keuangan negara. Oleh sebab itu, prioritaskan saja pembangunan PKR, sedangkan kapal selam, kita pikirkan nanti," katanya.

Sementara itu, Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur, Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto, berharap ada penambahan unsur kapal selam sesuai dengan kemampuan dukungan anggaran dari pemerintah sehingga Kekuatan pertahanan negara ini tidak terlalu jauh tertinggal dengan kekuatan negara tetangga. Ia mengemukakan satuan kapal selam senantiasa memiliki persiapan dini sebagai garda pertahanan terdepan agar mampu menusuk jauh di wilayah pertahanan musuh.

KKIP Formulasikan Grand Strategy BUMNIP

Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) akan memformulasikan koridor-koridor industri pertahanan ada awal Oktober 2010 nanti. Hal ini merupakan bagian dari komitmen untuk membangun industri pertahanan dari dalam negeri. Grand Strategy itu turut membahas anggaran pertahanan serta regulasi sistem koordinasi pertahanan dan keamanan maritim.

Sjafrie Sjamsoeddin mengemukakan pihaknya bersama kementerian terkait yang tergabung di dalam komite akan membangun grand strategy dan road map pada awal oktober nanti. "Supaya tidak terpusat kepada TNI AL saja, tetapi sinergis," tuturnya.

Sekjen Kementerian Perindustrian Agus Tjahjana berharap pada masa mendatang, penyuplai bahan baku dalam negeri untuk Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) seperti PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan PT PAL dapat dimaksimalisasikan. Dengan begitu, ketergantungan industri pertahanan terhadap supplier dari luar negeri dapat semakin berkurang sesuai target KKIP pada tahun 2024.

Sementara Deputi RIPTEK Kementerian Riset dan Teknologi Teguh Rahardjo menandaskan pihaknya siap mengakomodir keterlibatan perguruan tinggi dan tim-tim penelitan dan pengembangan (litbang) untuk mengatur grand design tersebut, termasuk penyediaan beasiswa, pelatihan, dan lain sebagainya.

Koordinasi untuk melindungi pertahanan dan keamanan maritim juga menjadi fokus utama di dalam kebijakan tersebut. Kepada para wartawan, Kemenhan mengaku kebijakan pertahanan dapat mendukung perekonomian dan sektor-sektor lainnya. Untuk itu, dibutuhkan patroli yang terkoordinasi baik untuk mendeteksi hal-hal yang ilegal.

Sumber : ANTARA, MEDIAINDONESIA