Dokumen Modernisasi Pertahanan Negara Disiapkan

JAKARTA - Pemerintah akan mempersiapkan dokumen strategis dalam pengelolaan negara. Dokumen itu akan menjadi rujukan dari kebijakan pembangunan kekuatan dan modernisasi postur pertahanan negara.

"Dokumen itu menuntut dan menjadi rujukan dari kebijakan pembangunan kekuatan dan modernisasi postur pertahanan negara kita. Termasuk di dalamnya postur TNI," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pembukaan rapat terbatas di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Selasa (4/5).

Rapat tersebut guna mendengarkan laporan dan presentasi dari menhan menyangkut draf atau konsep kebijakan pertahanan negara. Produk itu nantinya sebagaimana yang berlaku lima tahun yang lalu akan ditandatangani oleh presiden sebagai dokumen strategis dalam pengelolaan pertahanan negara.

Dalam dokumen itu juga akan membahas tentang anggaran yang diperlukan untuk memenuhi sasaran dokumen tersebut. "Dokumen ini sangat penting. Karena sangat penting, sebelum saya tanda tangani, kami ingin memastikan semuanya telah dipikirkan, disusun, dan dirumuskan dengan tepat dan benar," tukasnya.

Diakui presiden, anggaran pertahanan periode 2004-2009, jumlahnya relatif kecil. Kecil dalam arti kalau dibandingkan dengan anggaran pertahanan negara-negara ASEAN dan negara lain dan GDP Indonesia. Pasalnya, anggaran yang dimiliki negara saat itu digunakan untuk pemulihan ekonomi nasional pascakrisis dan penangganan untuk sektor-sektor prioritas yang lebih tinggi.

"Dengan makin besarnya GDP (Gross Domestic Product/produk domestik bruto) kita, makin besarnya APBN kita, dan insya Allah perekonomian kita akan terus meningkat bahkan bisa mencapai 7%. Maka sudah saatnya anggaran untuk pertahanan kita tingkatkan secara signifikan," tukasnya.

Anggaran yang diberikan diharapkan bisa efektif. Tapi tidak bisa diberikan secara keseluruhan dalam satu atau dua tahun tapi beberapa tahun. "Dengan strategi dan kebijakan yang tepat, harapan kita pada tahun 2014, postur pertahanan kita, postur TNI kita, sudah makin mendekati apa yang menjadi sasaran pembangunan kita, yakni dicapainya kekuatan minimal yang diperlukan minimun essential forces," tukasnya.

Rasio Anggaran Pertahanan di Tingkatkan

Dalam jumpa pers Menhan Purnomo Yusgiantoro, mengatakan pemerintah akan meningkatkan rasio anggaran pertahanan hingga lima tahun ke depan. Kebijakan yang diambil adalah meningkatkan rasio hingga 1,5 dari pendapatan domestik bruto dalam waktu lima tahun.

"Tadi ada pernyataan Presiden ekonomi ke depan akan membaik sehubungan dengan peningkatan GDP. Untuk itu, karena patokan defense budget menggunakan GDP diharapkan juga budget ratio akan meningkat. Tadi sekitar 1,2-1,5 dari GDP. Sekarang adalah 0,9. Ini akan mendorong MEF. Diakhir tahun kelima kita pada akhir kabinet," ujarnya.

Hal itu terangkum dalam kebijakan pertahanan negara yang sempat disampaikan kepada SBY dalam rapat terbatas di Kementerian Pertahanan. Presiden meminta Kemenhan untuk mempersiapkan pembangunan kekuatan minimal pokok (MEF) yang diarahkan agar bisa dicapai pada tiga renstra.

"Kami juga tadi sampaikan kekuatan kemampuan dan gelar dari masing-masing matra TNI saat ini. Kemudian, untuk mencapai kekuatan pokok minimal 2015 itu apa yang harus diperlukan. Apa yang bisa dibeli alutsista kita. Apa yang bisa dibangun dalam negeri apa yang tidak bisa dibangun dalam negeri tetapi berupa joint production bersama-sama produsen dalam negeri dan luar," imbuhnya.

Masalah pembiayaan juga sempat disinggung untuk menopang target tersebut hingga Indonesia bisa menangkal ancaman yang aktual dan mendesak. Beberapa poin ancaman yang disampaikan adalah terkait dengan masalah konflik horisontal, konflik vertikal, pengamanan alur laut kepulauan Indonesia juga masalah pencurian sumber kekayaan alam dan pengamanan energi yang lebih banyak berada di daerah perbatasan.

Irjen Kemenhan Marsdya Eris Herryanto menegaskan jika kebijakan untuk meningkatkan rasio anggaran pertahanan hanya bersifat pertahanan diri. Tidak ada niat untuk menyerang negara lain atau bersifat agresif.

"Ini terkait pertahanan diri. Kita bukan agresif tetapi mempertahankan diri. Tugas kita kan menjaga kedaulatan keutuhan wilayah," tukasnya.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM