Rapat Peremajaan Alutsista Digelar di Kapal KRI 591

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat koordinasi terbatas (rakortas) tentang strategi dan sistem pertahanan nasional untuk bagaimana menangkal dan mengantisipasi ancaman. Salah satunya membahas keperluan peremajaan alat utama sistem senjata (alutsista).

"Memang Presiden mengadakan ada rapat mengenai alutsista di kapal KRI 591, tapi ini tertutup. Setelah pemaparan dari Korps Marinir. Rapat ini mengenai kebijakan tentang kebutuhan sistem kemanan secara keseluruhan," kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha saat dihubungi di Jakarta, Minggu (7/2).

Menurut Julian, rapat tertutup yang dipimpin Presiden itu dihadiri oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mensesneg Sudi Silalahi, Wakil Menhan Sjafrie Sjamsjudin, Panglima TNI Djoko Santoso, KSAD Letjen George Toisutta, KSAL Laksamana Madya Agus Suhartono, dan KSAU Marsekal Muda Imam Sufaat.

Julian mengatakan, dalam rapat itu dibahas bagaimana strategi sistem pertahanan nasional untuk menangkal dan mengantisipasi ancaman yang akan muncul. Identifikasi masalah itu harus akurat karena perkembangan bisa berubah di militer.

"Ataupun menangkal serangan dari luar. Strategi militer agar bisa optimal dan pasti mengamankan negara," katanya.

Rapat itu, kata dia, juga membahas peremajaan alutsista. Pemerintah berupaya memiliki suatu persenjataan yang bukan harus banyak tapi juga diperlukan. "Sehingga bisa mengatasi kemungkinan dan tuntutan ancaman yang pasti tidak berkurang di masa mendatang," ulasnya.

Ditanya apakah juga dibahas tentang bagaimana pengadaan alutsista baru. Julian mengatakan hal itu tidak dibahas secara detail. Dalam hal ini, pemerintah hanya tidak ingin memakai alutsista yang tidak layak.

Namun demikian, lanjut Julian, alutsista tidak murah harganya. Jadi pemerintah juga melakukan pertimbangan bagaimana cara pembiyaannya.

"Yang dibutuhkan keseimbangan kebutuhan dan kepentingan, serta sesuai tuntutan," katanya.

Ditanya apakah akan ada bentuk pembiayaan baru jika APBN tidak memenuhi. Pembahasan mengenai pinjaman dan lain-lain belum sampai kesana.

"Saya sendiri belum dapat konfirmasi mengenai isi rapat secara detail karena (rapat) sangat terbatas, saya pun tidak di dalam," aku Julian.

Ditanya apakah ada rapat selanjutnya. Julian mengaku belum tahu akan hal itu. Tetapi rapat selanjutnya mungkin saja dilakukan. Sebab rapat ini adalah pemetaan, proyeksi ancaman. "Dengan keterbatasan yang kita miliki, kita tidak mungkin membeli alutsista yang mahal-mahal baik udara, laut, darat. Tapi pemerintah tetap melakukan pertimbangan komprehensif untuk memiliki persenjataan biarpun tidak besar tapi cukup efektif bisa redam ancaman yang pasti selalu datang," ulasnya.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM