Dephan Bentuk Badan Khusus Perbatasan

SURABAYA - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Purnomo Yusgiantoro menyatakan pihaknya akan segera membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk meningkatkan keamanan di kawasan dan garis perbatasan pada 200 pulau terluar Indonesia. Badan tersebut akan melakukan pendekatan militer dan nonmiliter.

"Pembentukan badan nasional itu dari sisi pertahanan akan kami kelola, sedangkan sisi sosial ekonominya akan diketuai Menteri Dalam Negeri, namun pelaksanaannya akan tetap kami kawal," katanya di sela-sela menghadiri wisuda di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur (Jatim) di Surabaya, Sabtu (9/1).

Menhan mengatakan pembentukan badan itu merupakan langkah strategis bagi negara ini untuk mengamankan sekitar 200 pulau terluar. "Dengan kehadiran kegiatan ekonomi di sejumlah pulau terluar merupakan salah satu bentuk pertahanan yang efektif untuk mencegah negara lain mengklaim wilayah RI sebagai bagian dari wilayah mereka," katanya.

Menurut dia, kehadiran kegiatan ekonomi adalah bentuk pematokan perbatasan yang paling bagus dan paling efektif untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia.

"Karena itu, seluruh departemen terkait seperti Departemen Pertahanan (Dephan), Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Departemen Pertanian (Deptan), Departemen Kehutanan (Dephut), dan departemen lain, harus bersatu padu menghadirkan kedaulatan RI melalui kekuatan nonmiliter," katanya.

Ia mencontohkan kawasan itu berada di perbatasan antara Papua dengan Papua Nugini dan Kalimantan Barat dengan Timor Leste. Sampai sekarang, permasalahan di pulau terluar itu ada yang sudah selesai tarik-menariknya seperti Papua Nugini.

"Selain itu, ada yang dalam proses negosiasi. Ada yang hingga kini belum terselesaikan seperti di Timor Leste. Ada yang belum ditetapkan dan ada yang tumpang tindih, semisal kasus Ambalat," katanya.

Sementara itu, pengamat militer yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr. Drs. Muhadjir Effendy MAP., menilai perlu adanya perubahan radikal terkait pengamanan di pulau terluar RI dan garis perbatasan dengan negara lain.

"Pengamanan itu perlu dilakukan secepatnya, apalagi negara tetangga selama ini sudah berancang-ancang mendaku (klaim) sejumlah pulau terluar sebagai miliknya. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kita bisa kecolongan pulau tersebut, padahal beberapa pulau itu memiliki sejumlah potensi yang bisa meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi," katanya.

Doktor militer alumnus Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu menyatakan potensi yang terkandung di pulau itu seperti sumber daya alam tambang dan minyak. "Untuk itu, pemerintah perlu mengerahkan dana dan upaya terpadu dalam mengamankan seluruh wilayah RI. Kalau perlu jumlah pasukan pengaman di beberapa kawasan itu ditingkatkan," katanya.

Sumber : MEDIAINDONESIA.COM