TNI Dukung Penuh Revitalisasi Industri Pertahanan Nasional

TNI Komitmen Gunakan Alutsista Dalam Negeri

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso mengatakan, TNI berkomitmen untuk menggunakan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) produk dalam negeri. Karena itu, TNI mendukung program revitalisasi industri pertahanan dimana BUMN Industri Pertahanan seperti PT Pindad, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia (PTDI) bisa memproduksi alutsista yang dibutuhkan TNI.

"Prinsipnya TNI komitmen menggunakan Alutsista produk dalam negeri," kata Djoko Santoso usai memimpin upacara Penerimaan Kembali Satgas TNI Kontingen Garuda Misi PBB UNIFIL di Lebanon tahun 2008, yang berlangsung di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (2/12).

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan Departemen Pertahanan (Dephan) akan berkoordinasi dengan TNI untuk membenahi perencanaan anggaran untuk pengadaan alutsista. Koordinasi dengan TNI tersebut bertujuan untuk mematangkan perencanaan anggaraan bagi pengadaan alutsista termasuk dalam memenuhi minimum essential force (kekuatan pokok minimum).

"Koordinasi ini juga untuk mengetahui peta kebutuhan alutsista yang bisa diproduksi di dalam negeri," kata Purnomo di sela-sela Seminar Nasional bertajuk "Revitalisasi Industri Pertahanan" di Jakarta, Selasa (1/12).

Mematangkan Rencana Anggaran

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menjadi keynote speech seminar tersebut, meminta Dephan dan TNI membuat perencanaan anggaran yang matang dan berkesinambungan untuk pengadaan alutsista.

"Perencanaan anggaran dan kebutuhan untuk pengadaan alutsista yang matang akan membantu Depkeu dalam mengalokasikan anggaran secara tepat. Namun posisi Depkeu bukan sebagai pengambil keputusan politik dalam menentukan anggaran pertahanan," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengingatkan agar pengajuan anggaran pengadaan Alutsista jangan sampai pada tahun anggaran tertentu sudah diajukan, namun pada tahun anggaran berikutnya tidak dicantumkan lagi. "Mungkin karena terlewat atau tidak diketahui oleh pejabat baru di Dephan atau TNI," katanya.

Menurutnya, apabila perencanaan anggaran tidak terencana dan tidak berkesinambungannya akan menyulitkan Departemen Keuangan dalam mengalokasikan anggaran pertahanan. "Ini membuat serba tidak enak karena seolah-olah Menteri Keuangan enggan mengeluarkan anggaran untuk persenjataan. Padahal bukan itu, terkadang perencanaannya tidak matang," katanya.

Sumber : JURNAS