Depkeu Kesulitan Inventarisasi Aset Dephan dan TNI

JAKARTA - Departemen Keuangan mengaku kesulitan melakukan inventarisasi dan penilaian terhadap satuan kerja di Departemen Pertahanan dan TNI. Padahal berbagai upaya mulai dari mengirim surat edaran hingga rapat antar Menteri sudah dilakukan.

"Usaha yang kita lakukan adalah telah melakukan rapat koordinasi dengan Dephan dan TNI, penerbitan surat edaran tentang penertiban barang milik negara di Dephan dan TNI, kemudian rapat di tingkat departemen antara Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan dan Panglima ABRI," tutur Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).

Sebelumnya Ketua BPK Anwar Nasution mengatakan, pemerintah harus melakukan pemisahan inventarisasi antara aset efektif dengan aset rongsokan ataupun yang memiliki teknologi perbankan pada Departemen Pertahanan dan TNI.

Menurut Anwar, penguasaan aset Departemen Pertahanan dan TNI dalam neraca tercatat sekitar Rp 163 triliun atau 24% dari total aset tetap pemerintah.

Sekitar Rp 47 triliun atau 29 dari aset tetap Dephan dan TNI itu berupa peralatan dan mesin berupa alutsista (Alat Utama Sistem Persenjataan).

"Untuk mengetahui kesiapan tempur TNI, kondisi aset tersebut perlu diketahui mana yang masih efektif digunakan dan mana yang sudah menjadi barang rongsokan ataupun yang teknologinya sudah jauh ketinggalan," kata Anwar.

Ketidakcermatan dalam melaporkan kondisi alutsista ini akan mengakibatkan DPR, pemerintah, dan pengguna laporan keuangan dapat tersesat (missleading) dalam mengambil keputusan atas aset tetap Dephan dan TNI.

"Dengan dapat diatasinya kelemahan tersebut di atas, diharapkan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi dalam pengoperasian peralatan dan mesin di lingkungan Dephan dan TNI dapat dihindari yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemampuan Dephan dan TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI," papar Anwar.

Sumber : DETIK.COM