TNI AL Lebih Pas Awasi Namru

JAKARTA - TNI AL dinilai paling pas mengawasi kegiatan Laboratorium Marinir Amerika Serikat (Namru) 2. "Koordinasinya menjadi setara," kata pengamat intelijen Wawan Purwanto saat Forum Publik "Menolak Namru 2" di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (28/4).

Namru pertama kali hadir tahun 1968 atas permintaan pemerintah Indonesia. Ketika itu, Presiden Soeharto menyerahkan kewenangan pengawasan kepada Laksamana Soedomo. "Kembalikan saja kewenangan tersebut," kata dia. Meski pengawasan pada TNI AL, Departemen Kesehatan tetap bisa beroperasi sebagai pelaksana penelitian.

Menurutnya, pendekatan diplomasi lebih cocok diterapkan dalam kasus Namru. Tuntutan menutup Namru, kata dia, memiliki banyak konsekuensi. "Dampaknya luar biasa. Siap tidak kita menghadapi AS?" kata Wawan. Ketimbang mempersoalkan keberadaan Namru, pemerintah seharusnya lebih fokus membangun lembaga dan pusat riset yang memadai.

"Kompetisi terbuka lebih baik," katanya. Dengan penelitian dalam negeri yang mumpuni, keberadaan Namru menjadi tidak penting. Hal senada diungkapkan Deputi Ilmu Hayati, Lembaga Ilmu Pengtahuan Indonesia (LIPI) Endang Sukara. Menurutnya, Namru bisa dijadikan lembaga riset bersama.

"Perjuangkan posisi tawar ini," kata dia. Kalaupun opsi ini ditolak, Indonesia tetap bisa melakukan penelitian sendiri. "Alat-alat yang kita punya setara kok," katanya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan di Namru di Jakarta. Spesimen yang dibawa ke luar Indonesia itu yang perlu diketahui digunakan untuk apa.

"Karena itu, pengawasan menjadi penting." Pasalnya, Indonesia tidak bisa mengontrol lagi setelah lolos ke luar. Anggota Komisi III (bidang hukum) DPR Soeripto mengatakan, Badan Intelijen Negara (BIN) harus bekerja keras mengantisipasi semua operasi illegal asing di wilayah Indonesia.

Sumber : JURNAS