Dephan Antisipasi Pengamanan Anggaran 2009

Jakarta - Departemen Pertahanan ingin melakukan antisipasi strategis pengamanan anggaran tahun 2009 yang berkaitan dengan APBN dan dengan Kredit Ekspor (KE) dengan melandasi kepada krisis global, dimana asumsinya bahwa akan terjadi dinamika terhadap mekanisme anggaran pertahanan yang berkaitan dengan pinjaman fasilitas Kredit Ekspor (KE) dan juga APBN.

Demikian disampaikan Sekjen Dephan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin usai mengadakan rapat khusus bidang anggaran dengan Kasum TNI, Para Wakil Kepala Staf Angkatan, para asisten perencanaan (Asrenum Panglima TNI dan Asrena Kepala Staf Angkatan) serta para Asisten Logistik (Aslog Panglima TNI dan Aslog Kepala Staf Angkatan), Senin (24/11), di Kantor Dephan, Jakarta.

Menurut Sekjen Dephan, dalam rapat tersebut disampaikan kepada para pimpinan TNI dan Angkatan itu agar mempunyai suatu pemahaman terhadap situasi krisis keuangan global sehingga mempunyai gambaran terhadap langkah-langkah yang harus diambil yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah.

Dijelaskan Sekjen Dephan, langkah-langkah yang akan diambil Dephan yaitu menetapkan pembatasan sesuai dengan flatform anggaran yang tersedia. Untuk fasilitas Kredit Eksport (KE) yang sedang berjalan akan diperjuangkan tetap berlanjut kontinuitasnya, guna memenuhi kebutuhan operasional. Sedangkan untuk yang akan datang, kepada TNI agar melakukan penyesuaian dan mengatur sendiri dalam bentuk prioritas berdasarkan urgensinya, sehingga dengan anggaran yang ada dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Disampaikan pula Sekjen hasil lain dari rapat tersebut, yaitu adanya kebijakan penyesuaian rekruitmen personel TNI yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia serta pembahasan mengenai upaya lebih meningkatkan dan penyempurnaan sistem proses fasilitas Kredit Ekspor.

Sementara itu Dirjen Sarana Pertahanan (Rahanan) Dephan Marsda TNI Eris Herryanto, MA,) menjelaskan bahwa dalam proses perencanaan berdasarkan kepada tiga poin, yaitu pertama kualitas, kemudian harga dan mutu dan khusus untuk pengadaan Kredit Ekspor (KE) disarankan berlangsung pararel. Sehingga proses pengadaan dibagi dua yaitu pengadaannya unit barang sendiri, kemudian yang kedua finansialnya. Dengan demikian hal ini dapat menghemat waktu serta barang yang diperoleh tidak tertinggal teknologinya. “ Kita berusaha untuk memperpendek dengan cara memparalelkan kegiatan itu”, tambah Dirjen Ranahan.

Sedangkan Dirjen Perencanaan Pertahanan (Renhan) Dephan Laksda TNI Gunadi, MDA, menjelaskan berkaiatan dengan pemotongan anggaran 3,9 %, bahwa anggaran Dephan dan TNI yang tidak diperbolehkan dipotong ada lima poin, yaitu pertama menyangkut gaji pegawai, kedua pembayaran operasional dan pemeliharaan minimum, ketiga kegiatan prioritas nasional dan keempat Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) atau KE dan terakhir adalah kegiatan pengembangan personel.

Adapun mengenai penyesuaian rekruitmen personel, Dirjen Renhan menjelaskan walaupun anggaran Dephan TNI ini cukup besar yaitu 33 triliun lebih untuk tahun anggaran 2009,dan 32 trilun untuk tahun 2008. Namun demikian dari anggaran tersebut lebih dari 50 % dikeluarkan untuk anggaran belanja pegawai, untuk itu maka perlu adanya efisiensi belanja pegawai dengan cara meninjau kembali rekruitmen supaya anggaran belanja pegawai tidak semakin membengkak.(HDY)

Sumber : DMC