Dephan Usulkan Pembentukan Badan Perbatasan

DEPARTEMEN Pertahanan (Dephan) telah mengirim surat pada Menteri Koordinator Politik Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo AS terkait konsep kebijakan perbatasan secara terintegrasi. Usulan dikirimkan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono awal September lalu.

"Bentuknya mungkin semacam badan. Kami berharap ini bisa menjadi kebijakan pemerintah secara utuh," kata Sekretaris Jenderal Dephan Letjen Sjafrie Sjamsoeddin di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dia menjelaskan, nantinya badan ini yang akan menyinkronkan semua implementasi kebijakan perbatasan agar tidak lagi tumpang tindih. Tugas pokoknya tidak hanya menangani masalah batas negara saja, sekaligus juga mengelola pembangunan dan pengembangan daerah-daerah perbatasan tersebut.

Meski mengusulkan, Sjafrie mengatakan, departemennya tak berpretensi menjadi penjuru badan perbatasan itu. Pihaknya hanya memberi fasilitas semua kepentingan sektoral terkait perbatasan.

"Formulasinya dikonsep bersama-sama kok. Menhan hanya mendorong konsep itu," katanya.

Kini, Dephan tinggal menunggu respon Kementerian Polhukam sebagai pihak yang memiliki otoritas mengangkat masalah ini sebagai kebijakan pemerintah.

Rencana ini ditanggapi positif parlemen. Wakil Ketua Komisi I (bidang pertahanan) DPR Yusron Ihza Mahendra mengaku akan mendorong usulan ini.

"Optimalisasi perbatasan harus dilakukan segera," katanya.

Meski demikian, ia meminta pembentukan badan tersebut dipikirkan secara mendalam. Jangan sampai badan ini nantinya tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

"Jangan pula sampai hanya menambah panjang birokrasi," katanya.

Selain penyiapkan konsep badan integrasi, pemerintah tengah menyusun peta jalan keterpaduan anggaran dan kebijakan pengamanan di perbatasan. Pemerintah akan lebih mengedepankan kedaulatan ekonomi lewat kegiatan ekonomi berkelanjutan.

"Lebih mengutamakan aspek pertahanan non militer," kata Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, beberapa waktu lalu.

Meski demikian, kehadiran TNI dan Polri sebagai pilar utama pertahanan dan keamanan juga tidak ditinggalkan. TNI segera menuntaskan pembangunan 11 pos pengamanan di perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Timur (Kaltim). Penyelesaian 11 pos ini merupakan tahapan dari rencana penambahan 32 pos pengamanan baru di perbatasan kedua negara.

"Agar pengamanan di perbatasan sepanjang 2000 km itu maksimal," kata Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso.

Saat ini jumah pos di perbatasan wilayah RI-Malaysia masih sangat terbatas dibanding luas wilayah yang harus diamankan.

Sumber : JURNAS