RI-Korsel Bahas Kerja Sama Industri Pertahanan

Jakarta – DMC, Joint Committee Meeting Defence Industry and Logistic Cooperation ke-15 antara Departemen Pertahanan (Dephan) dengan Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan, secara umum bertujuan untuk membahas isu-isu kerja sama logistic dan industri pertahanan kedua negara.

Demikian dikatakan Direktur Jenderal Sarana Pertahanan (Dirjen Ranahan) Marsekal Muda TNI Eris Herryanto, MA pada acara pembukaan The 15th Joint Committee Meeting, Selasa (8/7), di kantor Dephan, Jakarta.

Menurut Dirjen Ranahan Dephan, saat ini hampir seluruh negara-negara di dunia kecuali negara penghasil minyak merasakan dampak negatif melambungnya harga minyak dunia. Dampak negatif tersebut antara lain memaksa negara-negara yang terkena dampak untuk melakukan efisiensi anggaran penerimaan dan belanja negaranya.

Bagi Indonesia dampak efisiensi anggaran penerimaan dan belanja tersebut, adalah adanya penundaan beberapa anggaran yang ada di departemen dan lembaga pemerintah lainnya.

Dengan kondisi tersebut Departemen Petahanan (Dephan) mengadakan perencanaan kembali terhadap kebutuhan-kebutuhan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI yang sudah disusun sedemikian rupa dengan Korea Selatan melalui kegiatan Joint Committee Meeting.

Peninjauan dan Perencanaan Ulang

Dijelaskan Dirjen Ranahan, pertemuan ke-15 antara Dephan RI dengan Kementerian Petahanan Nasional Korea ini, khusus mendiskusikan kembali isu kerja sama yang pernah dibicarakan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang perawatan kapal selam, pembangunan kapal selam, pembuatan kendaraan tempur, pengadaan kendaraan administrasi, pembuatan alat komunikasi dan hibah LVT-7A1.

Dari beberapa isu-isu kerja sama tersebut tentunya ada yang memang dapat dilakukan kerja sama namun ada juga yang belum perlu dilakukan, semuanya dikembalikan kepada asas manfaat dan prioritas.

Saat ini Dephan bersama dengan Mabes TNI dan Mabes Angkatan sedang menyusun prioritas pengadaan atau perawatan alutsista yang memang benar-benar diperlukan berdasarkan anggaran yang diterima.

Kerjasama Alih Teknologi

Dirjen Ranahan menggaris bawahi kembali tentang kebijakan yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam pengadaan alutsista TNI. Indonesia berketetapan untuk sejauh mungkin memenuhi sendiri kebutuhan peralatan pertahanannya melalui industri pertahanan dalam negeri.

Pembelian maupun perawatan alutsista dari dan keluar negeri akan dilakukan jika industri dalam negeri tidak dapat memenuhinya.

Ditegaskan Dirjen Ranahan dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut, maka untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri agar mampu memproduksi alutsista yang memenuhi spesifikasi teknis dan persyaratan operasional TNI, perlu dibangun dan dikembangkan kerja sama dengan industri pertahanan luar negeri, termasuk kerja sama dengan industri pertahanan Korea.

Hasil akhir dari kerja sama industri pertahanan ini adalah adanya suatu alih teknologi yang akan saling menguntungkan kedua negara.

Dalam Joint Committee Meeting ke-15 ini delegasi Indonesia selain dihadiri para pimpinan Dephan dilingkungan Dirjen Ranahan dan Dirjen Strahan, Aslog dan Waaslog Mabes TNI dan angkatan serta dihadiri pimpinan dari PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia dan PT PAL. Sedangkan delegasi Kementerian Pertahanan Nasional Korea dipimpin langsung MG. Chang Gon Choi sebagai Dirjen DAPA yang baru.

Sementara itu pada hari yang sama usai acara pembukaan Joint Committee Meeting Defence Industry and Logistic Cooperation yang ke-15, Ketua delegasi Kementerian Pertahanan Nasional Korea MG. Chang Gon Choi, mengadakan kunjungan kerja kepada Sekertaris Jenderal (Sekjen) Dephan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin. (ER/HDY)

Sumber : DMC