TNI AL Kesulitan Pertahankan Kedaulatan Laut RI

Jakarta, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mutammimul Ula, di Jakarta, Senin, mengingatkan, dengan kondisi alutsista yang masih jauh dari idealnya suatu postur pertahanan Negara, TNI-AL menghadapi kesulitan dalam mempertahankan kedaulatan laut NKRI.

"Seharusnya memang perlu modernisasi dalam sistem persenjataan dan alat utama sistem senjata utama (alutsista). Tetapi kenyataannya, keterbatasan anggaran kerap menjadi alasan," katanya.

Padahal, alutsista TNI memang masih jauh untuk menjadi postur ideal sebuah sistem pertahanan Negara yang memiliki `minimum essential forces`.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Mindo S, secara terpisah mengatakan hal senada, dengan mengatakan, keadaan peralatan operasi dan persenjataan di lingkup TNI-AL benar-benar memprihatikan.

"Karena itu TNI AL harus dilengkapi dengan senjata dan kapal-kapal modern untuk menjaga kedaulatan RI untuk menangkap para penjarah hasil laut oleh kapal asing," kata Mindo S.

"Di dalam postur TNI AL 2007, kondisi alutsista kita masih memperihatinkan. Gambarannya sebagai berikut. Dari jumlah 143 kapal tak lebih dari separuh yang siap operasi," katanya.

Secara agak detil, ia memaparkan, khusus untuk susunan tempur, kapal pemukul ada 18 unit, tetapi yang siap operasi hanya 11 unit. Lalu, kapal patroli keseluruhannya ada 63 kapal. Tetapi yang siap operasi 56 kapal sedangkan dari 62 unit kapal pendukung, cuma 32 yang siap operasi.



"Untuk pesawat udara, kini jumlahnya 68 buah terdiri atas pesawat udara sayap tetap 49 unit, dengan 40 di antaranya saja yang siap operasi. Kemudian untuk pesawat sayap putar, ada 19 unit. Namun yang siap operasi 14 pesawat saja. Begitu pula dari 410 buah unit marinir, tetapi yang siap operasi hanya 308," katanya lagi.

Dari fakta tersebut, katanya, menunjukkan jumlah dan kualitas alutsista TNI AL masih jauh dari kekuatan ideal untuk menciptakan kemananan bagi kedaulatan RI (membangun keamanan laut).

Meski begitu, dia berharap, untuk membangun kedaulatan (dan keamanan laut RI), seyogianya tidak serta merta tertumpu pada TNI AL saja. "Tetapi diperlukan pendekatan yang komprehensif dan integral menyangkut upaya dan usaha multi-sektoral yang melibatkan banyak pihak," ujar Mutammimul Ula.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, mendesak Pemerintah agar semakin peka dengan kondisi objektif yang dihadapi TNI-AL dan segera memulai modernisasi secara besar-besaran di tubuh angkatan laut Indonesia itu, guna mempertahankan kedaulatan NKRI, sekaligus menghancurkan berbagai kejahatan di laut.

Kepada ANTARA, Yuddy Chrisnandi membenarkan, modernisasi itu mutlak dilakukan karena Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) hanya memiliki senjata-senjata tua.

"Itu sudah tidak efektif untuk berbagai keperluan operasi. TNI-AL harus dimodernisasi," kata mantan aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia di tahun 1999 ini.

Ia menunjuk sejumlah kasus `penjarahan` ikan di perairan Indonesia, kasus penyelundupan bernilai ratusan miliar, termasuk aktivitas pengiriman kayu dan pengerukan harta-harta karun.

"Belum lagi soal ancaman ekspansi sejumlah negara tetangga. Karena itu, TNI-AL perlu dukungan dana yang cukup untuk memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista)-nya, demi mencegah kejahatan di laut dan mempertahankan kedaulatan negara," ujar Yuddy Chrisnandi.

Sumber : ANTARA