Menhan Yakin Tak Didikte AS

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Senin (25/2), saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI di kantor DPR RI, Jakarta.

JAKARTA(SINDO) – Menhan Juwono Sudarsono memastikan pemerintah RI tidak akan didikte pihak Amerika Serikat (AS) terkait pembelian enam pesawat F-16.

”Jadi kita menegaskan kita bukan sekutu siapa-siapa. Bukan sekutu AS,Australia, atau (negara) apapun. Kita tidak mengemis, mereka semua yang menawarkan. Jadi salah kalau dianggap kita tersubordinasi, misalnya di bawah AS,” kata Juwono Sudarsono kepada wartawan di ruang kerjanya,kemarin.

Dia menilai, pemerintah Indonesia tidak akan pernah meminta bantuan apapun untuk dapat memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) kepada pemerintah Amerika Serikat (AS).Apalagi, Indonesia punya pengalaman buruk setelah diembargo pihak AS. Menhan mengakui, banyak negara maju lain yang ingin memberikan bantuan keuangan untuk pemenuhan kebutuhan alutsista TNI, seperti China, Rusia, Polandia dan India.

Namun, Indonesia tidak bisa begitu saja memanfaatkannya. Sebab, pemerintah harus menjaga keseimbangan hubungan dengan masing-masing negara. Mengenai kesepakatan dengan AS, bertujuan untuk mempererat hubungan kedua negara. Bagi Dephan dan Mabes TNI, perbaikan pesawat F-16 akan menambah jam terbang pilot F-16 TNIAU.

Karena itu, salah satu opsi dari kesepakatan dengan pemerintah AS yang akan memperbaiki dua pesawat F-16 dan pembelian tujuah F-16 baru yang ditawarkan AS, karena memang F-16 dapat digunakan untuk latihan.

”Memang Sukhoi jauh lebih canggih, tetapi memang kalau F-16 dapat digunakan untuk latihan dan tempur karena memiliki jam terbang tinggi hingga 1.200 jam, sementara kalau Sukhoi hanya dapat digunakan untuk tempur saja,dan jam terbang hanya 500 jam,”jelasnya.

Secara terpisah, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Subandrio menyambut gembira rencana pemerintah untuk membeli pesawat tempur F-16 dari AS, dan memperbaiki beberapa F-16 TNI AU yang rusak. ”Kita sangat bersyukur dan menerima dengan tangan terbuka bila rencana itu direalisasikan. Tidak ada masalah apapun terkait postur TNI AU apabila hal itu dilaksanakan.Malah kalau F- 16 itu sudah sesuai dengan rencana strategis TNI AU,” kata Subandrio.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Yusron Ihza Mahendera mengatakan, pemerintah harus melihat dahulu kepentingan dari AS di balik rencana AS itu. Sehingga pemerintah Indonesia benar-benar dapat belajar dari pengalaman masa lalu yang pernah diembargo.

”Perlu diwaspadai, tidak bisa langsung menentukan saja. Kalaupun harus membeli yang jelas kita tidak boleh diembargo lagi,kita harus mampu mencegahnya dengan cara menyeimbangkan antara kepentingan AS dengan kita,” ujar Yusron kepada SINDO, kemarin.

Sementara itu, Pengamat militer dari Universitas Indonesia (UI) Rahakundini Bakrie mengatakan, DPR seharusnya mendorong pemerintah untuk memberikan tambahan anggaran yang maksimal guna membangun kekuatan militer.

Sehingga, militer Indonesia mampu menjalankan tugas pertahanan negara secara profesional. ”Saya yang realistis saja. Anggaran untuk TNI kita sekarang ini begitu minim. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menuntut terlalu banyak kepada TNI,” katanya di Gedung DPR kemarin. (amril/ahmad baidowi)

Sumber : KORAN SINDO