Kasad Minta Industri Pertahanan Nasional Tidak Patok Harga Tinggi

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Djoko Santoso, meminta pelaku industri pertahanan nasional tidak mematok harga tinggi sehingga TNI dapat terus menggunakan produk Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dalam negeri.

"TNI, termasuk angkatan darat, berkomitmen untuk memberdayakan industri pertahanan dalam negeri. Sepanjang senjata-senjata TNI dapat diproduksi di dalam negeri, tentu kita akan memakai produk dalam negeri," katanya dalam uji kepatutan dan kelayakannya sebagai calon tunggal Panglima TNI dihadapan Komisi I DPR RI, Rabu malam.

Ia mengatakan, sejumlah alustsista TNI AD kini telah menggunakan produk industri pertahanan dalam negeri seperti kendaraan taktis (Rantis), kendaraan tempur (Ranpur), beberapa jenis amunisi dan peluru kendali.

Kasad mengemukakan, industri pertahanan nasional hingga kini masih belum mampu memproduksi alutsista berteknologi tinggi dan baru pada tahap alutsista berteknologi madya. Namun ia menambahkan harga yang diberikan produsen dalam negeri terkadang lebih mahal dibandingkan jika membeli dari luar, padahal anggaran yang dimiliki TNI terbatas.

"Tapi, karena sudah berkomitmen untuk memberdayakan industri pertahanan dalam negeri meski mahal tetap kita beli. Ke depan saya meminta agar pelaku industri pertahanan nasional dapat memberikan harga lebih murah sehingga TNI dapat terus menggunakan produk dalam negeri," katanya.



Tentang langkah yang dilakukan Djoko jika terpilih sebagai Panglima TNI, ia mengatakan, selama ini TNI telah menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan industri bersangkutan seperti PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad dan PT Pal untuk memberdayakan industri pertahanan nasional.

"TNI dan perguruan tinggi bekerja sama untuk merancang senjata-senjata yang sesuai dengan kebutuhan dan postur TNI yang selanjutnya diserahkan pada pelaku industri untuk diproduksi," katanya.

Komitmen Djoko tersebut untuk menghidupkan industri pertahanan dalam negeri disampaikannya saat menanggapi sejumlah pertanyaan anggota Komisi I DPR RI tentang komitmennya untuk memberdayakan industri pertahanan dalam negeri jika terpilih sebagai Panglima TNI menggantikan Marsekal TNI Djoko Suyanto.

Jenderal Djoko Santoso menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon tunggal Panglima TNI selama 12 jam untuk menjawab 32 pertanyaan yang disampaikan anggota Komisi I DPR RI.

Usai uji kelayakan dan kepatutan, Rabu malam ini juga Komisi I DPR RI langsung melakukan rapat paripurna internal tertutup untuk memastikan apakah Jenderal TNI Djoko Santoso layak untuk menjabat sebagai Panglima TNI periode mendatang. (*)

Sumber : ANTARA