Rekanan Bermasalah Tak Dibuka

Jakarta, Kompas - Departemen Pertahanan tidak merasa perlu atau tidak akan membuka data soal keberadaan sejumlah rekanan bermasalah dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungannya, kecuali jika rekanan itu telah divonis pidana seperti terkait kasus korupsi atau pelanggaran hukum lain.

Rekanan bermasalah, baik dalam arti terkait proses pelaksanaan dan penuntasan tender pengadaan yang telah dimenangi, maupun terkait perilaku mereka dalam menjalankan bisnis selama ini, hanya akan menjadi bahan pertimbangan Dephan.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Dephan Sjafrie Sjamsoeddin, Selasa (30/10), seusai mendampingi Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menyerahterimakan jabatan Direktur Jenderal Sarana Pertahanan dan Staf Ahli Menteri Bidang Keamanan.

"Kami tentunya juga akan membuka pintu terhadap hasil observasi dari pihak lain, baik dari kalangan pemerhati maupun media massa, soal perilaku dan etika bisnis para rekanan tadi. Namun, laporan harus disertai data karena kami tidak bisa memproses jika tidak ada data valid," ujar Sjafrie.

Menurut Sjafrie, pertimbangan untuk tidak mengumumkan data terkait rekanan itu agar tidak memunculkan dampak buruk pada perusahaan rekanan tersebut, mengingat terdapat juga sejumlah perusahaan yang menjadi rekanan di departemen lain.

Selengkapnya>>

Berita terkait lainnya :
Dephan Enggan Sebut Rekanan Nakal