Alutsista Ditunggangi DPR

JAKARTA (SINDO) – Menhan Juwono Sudarsono mensinyalir adanya keterlibatan oknum DPR dalam meloloskan rekanan pengadaan alutsista TNI. Menurut dia,ada beberapa usaha yang terus dilakukan anggota DPR untuk meminta agar dapat dimasukkan dalam pengadaan alutsista.

Modus yang digunakan, menurut Juwono, adalah dengan mendekati panitia anggaran di DPR. Hal itu artinya ada semacam calo-calo anggaran di DPR. ”Saya tidak menginginkan anggaran Dephan jadi objek calo-calo, baik rekanan maupun calo yang adalah sebagian anggota DPR yang berkepentingan,” tandas Juwono di kantor Menhan, Jakarta,kemarin. Campur tangan DPR dalam setiap pengadaan kebutuhan alutsista TNI ini dikhawatirkan dapat membuat kebocoran anggaran di Dephan. ”Dikhawatirkan, melalui anggota DPR,para rekanan selalu menawarkan diri.

Bila sudah demikian, yang terjadi adalah kebocoran anggaran, dan dapat memberatkan anggaran Dephan,” jelasnya. Untuk mengantisipasi hal ini, Menhan mengaku sudah memerintahkan Sekjen dan Irjen Dephan untuk menelaah secara terperinci anggaran berdasarkan billing center management terhadap rekanan-rekanan baik dalam maupun luar negeri, termasuk rekanan yang terkait dengan partai politik (parpol) atau sebaliknya. ”Banyak para rekanan yang mencium ada proyek itu, dan melalui DPR,mereka meminta bagian dari proyek tersebut,” ujar Juwono.

Menhan menegaskan, dirinya sangat mengetahui secara persis seluk beluk permainan DPR. Dia mengungkapkan, dirinya pernah ditugasi sebagai penasihat DPR pada 2001– 2003 untuk membangkitkan kemampuan anggota DPR,terutama di komisi-komisi. Dengan pengalamannya itu, Juwono mengaku hafal dengan permainan yang dilancarkan anggota DPR. ”Saya pernah bertugas sebagai penasihat di DPR. Jadi, saya tahu persis isi perut dan permainan baik DPR lama maupun DPR sekarang,” tandasnya.

Menanggapi tudingan Menhan, Wakil Ketua Komisi I DPR Arief Mudatsir Mandan menyatakan, secara politis, DPR juga memiliki hak bujet untuk mengawasi sehingga tidak ada alasan DPR tidak boleh berbicara untuk terlibat dalam pengadaan alutsista TNI. ”Alutsista merupakan sistem pertahanan negara yang ke depannya akan menjadi pertanyaan dan harus dipertanggung jawabkan ke rakyat. Karena itu, saya menilai pernyataan Menhan satu hal yang aneh,” ungkap Arief kepada SINDO tadi malam.

Dia mengatakan, jika halhal yang sifatnya konseptual, apalagi mengenai pengadaan dari APBN, tentunya DPR wajib membicarakannya. Namun bila sifatnya teknis, tentunya menjadi urusan pemerintah (Dephan),bukan DPR. Menanggapi adanya permainan antara rekanan dan DPR untuk memuluskan proyek-proyek pengadaan alutsista, Arief membantah hal itu. Dia menyatakan, selama ini pihaknya belum pernah menemui hal tersebut.

Di tempat terpisah, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Djoko Santoso menyatakan, untuk memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista), sjajaran TNI AD sudah memesan sebanyak 16 unit helikopter buatan Rusia. Helikopter yang dipesan itu berjenis MI-35 sebanyak 6 unit, dan MI-17 sebanyak 10 unit.

”Pembangunan kekuatan pertahanan nasional termasuk alutsista merupakan hal yang wajar, di mana senjata yang sudah tidak terpakai atau usang akan diganti secara bertahap,” tegas Djoko Susanto seusai sertijab Pangdam V Brawijaya di haslaman Makodam V Brawijaya, Surabaya,kemarin.Untuk pengadaan alutsista itu, TNI AD membutuhkan alokasi anggaran sebesar USD120 juta. Selain helikopter, rencananya dana sebesar itu juga untuk melengkapi alutsista lain di tubuh TNI AD,di antaranya senjata laras panjang, 8 unit mortir, 100 kendaraan APC,baterai rudal, serta pembangunan pangkalan alat senjata.

Sedangkan sisanya akan dipesan dari produksi dalam negeri. Tentunya, ungkap Djoko, bagi alutsista yang bisa diproduksi dalam negeri. ”Jika ada yang dibuat di sini, ya kita beli dari sini.Tapi jika tidak ada, ya kita beli alat-alat tersebut dari luar negeri,”ungkapnya. Selain Rusia, alutsista juga didatangkan dari China dan Polandia untuk baterai rudal. Menurut Djoko,alokasi anggaran untuk pengadaan alutsista tersebut didapatkan dari kredit ekspor tahun 2007.”Sedangkan anggaran pembangunan pangkalan alat-alat senjata sekitar Rp500 miliar,” jelasnya. (amril amrullah/zaki zubaidi)

Sumber : SINDO

Berita terkait lainnya :
Tuduhan Percaloan Alutsista Di DPR Harus Diusut Tuntas