Ketua Adat Biak Menolak Proyek Peluncuran Satelit

BIAK, KOMPAS - Sebanyak 27 mananuir atau pemimpin adat dari 396 keret atau kelompok masyarakat pribumi di Papua sepakat menolak pengembangan Biak Numfor sebagai lokasi peluncuran satelit-satelit Rusia dari Air Launch System atau ALS.

Kesepakatan tersebut merupakan hasil pertemuan ketua-ketua adat yang berasal dari daerah Biak, Biak Utara, Biak Timur, Biak Barat, Numfor, dan Supiori, Selasa (11/9) di Biak.

Para pemimpin adat menilai, peluncuran satelit dari Biak lebih banyak memberikan dampak negatif karena berpotensi membuat masyarakat Biak semakin tersisih di tanahnya sendiri.

"Di mana-mana investor tidak pernah mau tahu dampak sosial yang dialami masyarakat lokal. Contoh paling nyata terjadi pada korban lumpur Lapindo di Sidoarjo (Jawa Timur). Kami tak mau masyarakat kami jadi korban," kata Mananuir Saul Ronsumbre.

Para pemimpin adat juga menyayangkan penandatanganan persetujuan dengan Pemerintah Rusia tanpa sosialisasi kepada masyarakat setempat. Selain itu, tokoh adat sepakat menolak klaim tanah PT Angkasa Pura I atas lokasi Bandara Frans Kaisiepo.

Dalam pertemuan yang sama, Mananuir Jusuf Mampioper, yang juga mantan Asisten I Pemkab Biak-Numfor, menyatakan, penelusuran dokumen hukum membuktikan bahwa Bandara Frans Kaisiepo, Pangkalan TNI AU di Manuhua, dan Pangkalan TNI AL dibangun di atas tanah ulayat. (ROW)