Suaidy : Anggaran Pertahanan Belum Cukupi Kebutuhan Riil

Bandarlampung, Mantan Kasum TNI, Suaidy Marasabessy, mengatakan kenaikan anggaran pertahanan dalam RAPBN 2008 belum mencukupi kebutuhan riil, karena pemerintah tampak lebih berorientasi pada pembangunan sektor ekonomi menjelang Pemilu 2009.

"Anggaran yang dialokasikan untuk pertahanan dan keamanan negara selama ini belum mencukupi kebutuhan riil, apalagi kalau sampai dipotong," kata Ketua DPP Partai Hanura itu saat diminta tanggapannya di Jakarta, Minggu.

Anggaran pertahanan tahun 2007 telah menunjukkan bahwa biaya pertahanan dan keamanan masih sangat kurang, dan hal itu bisa terlihat dari berbagai persoalan yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara.

Dia mencontohkannya pada perentangan bendera RMS di Ambon belum lama ini, pengibaran bendera OPM di Jayapura, atau penurunan bendera Merah-Putih di Aceh beberapa waktu lalu.

Selain itu, masih tetap terjadi gangguan klasik atas keamanan, seperti illegal logging, illegal fishing, aksi teror, sengketa perbatasan dengan negara tetangga dan aksi kriminal yang belakangan ini makin marak.

" Hal itu semua menunjukkan bahwa anggara belanja pertahanan dan keamanan belum mencukupi kebutuhan riil," katanya.

Pemotongan anggaran pertahanan negara dalam RAPBN 2008 awalnya disampaikan anggota Komisi I DPR Djoko Susilo. Pemotongan itu disebutkannya akan membahayakan keamanan dan keselamatan negara.

Namun Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono mengatakan, tidak ada pemotongan anggaran bagi departemen yang dipimpinnya pada Tahun Anggaran (TA) 2008.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Kenegaraan dan Keterangan Pemerintah atas RAPBN Tahun 2008 dan Nota Keuangannya menyatakan bahwa pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp33,7 triliun untuk Departemen Pertahanan (Dephan).

Alokasi itu meningkat dari anggaran 2007 sebesar Rp32,6 triliun yang digunakan untuk belanja pegawai Rp14,6 triliun, belanja barang Rp8 triliun dan belanja modal Rp9,9 triliun.

Dari alokasi sebesar Rp32,6 triliun itu,maka sekitar Rp16,3 triliun atau 50,04 persen dari keseluruhan anggaran pertahanan diperuntukkan bagi kesejahteraan prajurit.

Meski demikian, pemerintah berencana melakukan pemotongan anggaran di 14 departemen untuk mendukung pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan dan pendidikan.

Bappenas memproyeksikan dibutuhkan dana sekitae Rp31 triliun untuk menyokong penyelesaian lumpur Lapindo di Sidoardjo Jatim , atau masing-masing departemen harus rela dipotong anggarannya sebesar Rp2 triliun.

Menurut Suaidy, pemerintah tampak lebih berorientasi pada pembangunan sektor ekonomi menjelang Pemilu 2009, dan ada keyakinan melalui politik diplomasi yang selama ini dikembangkan pemerintah bahwa negara- negara kawasan akan menjamin keamanan Indonesia.

"Bila ini asumsinya dalam penyusunan anggaran pertahanan dan keamanan negara, kelihatannya masyarakat perlu bersiap untuk suatu saat harus kecewa terhadap situasi negaranya yang tidak aman dan damai," katanya.

Kurang signifikan

Sementara itu, berbagai pengamat mengatakan bahwa kenaikan anggaran pertahanan dalam RAPBN 2008 kurang signifikan dengan tantangan yang dihadapi Indonesia, baik atas ancaman eksternal maupun internal.

Menurut Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Jeffrie Geovanie, kenaikan anggaran pertahanan yang kurang signifikan itu akan berpengaruh terhadap kapabilitas dan kapasitas TNI-Polri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Menurut Jeffrie , kondisi Alutsista Indonesia secara umum masih memprihatinkan dan kurang layak dipakai, sementara anggaran militer tahun lalu hanya Rp32,64 triliun.

Meski anggaran pertahanan sebenarnya mengalami kenaikan dari Rp32,64 triliun tahun lalu menjadi Rp33,78 triliun, namun kenaikannya kurang signifikan jika dibandingkan dengan kebutuhan TNI untuk memodernisasi Alutsistanya.

Menurut Jeffrie, pembiayaan pertahanan itu semestinya berdasarkan strategi dasar Indonesia di bidang pertahanan, dan dari situlah akan diidentifikasi ancaman- ancaman negara yang sesungguhnya.

"Kalau hal itu sudah jelas maka kita akan tahu postur pertahanan dan gelar pasukan seperti apa yang akan kita bangun, dan semuanya itu berimplikasi pada besaran anggaran. Kita selama ini hanya berkutat pada anggaran pertahanan yang di APBN, bukan pada konsep pembiayaan pertahanan," katanya.

Mengenai ancaman terhadap keamanan negara, ia mengatakan sebenarnya ancaman internal lebih serius dibandingkan ancaman eksternal, seperti kemiskinan, pengangguran, kebodohan dan tingkat kesehatan masyarakat yang masih rendah.

Sumber : Antara