Anggaran Pertahanan Naik Sedikit

Dalam RAPBN yang diumumkan pekan lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan anggaran pertahanan meningkat sedikit dari Rp. 29,5 trilyun menjadi Rp. 33,7 trilyun.

Ini memang masih tetap merupakan anggaran pertahanan kecil di Asia Tenggara, tapi sudah sesuai dengan harapan khalayak ramai yang menginginkan supaya anggaran pendidikan lebih tinggi. Apa keistimewaan anggaran ini? Berikut penjelasan pakar militer Hariyono dari Universitas Negeri Malang.

Pemerintah hati-hati
Hariyono: Nah ini memang problem pak. Jadi ketika negara Indonesia pertahanannya relatif butuh kemampuan finansial yang kuat, anggarannya masih sangat terbatas. Dan ini yang sedang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Jadi dalam konteks yang sekarang ini, kasus Ambalat atau kasus ketegangan dengan Singapura, itu menggugah semangat tidak hanya TNI, tetapi orang Indonesia pada umumnya, sehingga sadar bahwa pertahanan itu menjadi penting.

Cuma juga di dalam negeri, itu tuntutan dari para pendidik untuk meminta anggaran pendidikan yang lebih dari biasanya yaitu sesuai konstitusi 20% juga sangat tinggi. Nah, ini yang rupanya membuat pemerintah bersikap hati-hati, di satu sisi memang meningkatkan daya bargaining dengan kekuatan luar negeri, di sisi lain, di internal mereka kesulitan anggaran. Dan pembelian beberapa peralatan militer dari Rusia saya pikir cukup cerdik, karena ya selama ini sangat tergantung dari Amerika bisa agak dikurangi.

Radio Nederland Wereldomroep [RNW]: Jadi memang pilihannya adalah apakah menaikkan anggaran pertahanan atau anggaran pendidikan. Tapi kalau menurut anda bagaimana langkah yang sudah ditempuh ini, sekarang akhirnya kan baik pendidikan maupun pertahanan ditingkatkan, dua-duanya, tapi peningkatannya tidak bisa banyak.

Turun terus
Hariyono: Pendidikan untuk jangka panjang itu memang sangat strategis. Tapi pada saat yang bersamaan, situasi politik di Indonesia, terutama sebagai negara kepulauan, itu membutuhkan pertahanan yang lebih bagus. Karena kita lihat semua bahwa anggaran pertahanan pada masa Orde Baru itu memang unik. Ketika presidennya seorang militer, anggaran militernya justru semakin turun menerus. Terus dulu waktu presidennya Soekarno anggaran militernya sangat tinggi. Sehingga wibawa TNI di kalangan negara-negara tetangga juga menurun.

Sekarang rupanya di kalangan internal TNI maupun di jajaran politisi, termasuk DPR, itu sepakat bahwa anggaran pertahanan dibutuhkan, karena walaupun TNI mungkin pada masa Orde Baru tidak menjalankan tugas dan perannya secara maksimal, tetapi sebagai kebutuhan negara TNI menjadi tulang punggung yang mencerminkan harga diri bangsa kita di dalam menghadapi tekanan-tekanan politik yang mengarah pada tekanan militer.

RNW: Yang menarik adalah tadi anda mengatakan bahwa dulu di zaman Bung Karno yang presiden sipil itu anggaran pertahananannya cukup tinggi, tapi sekarang di zaman SBY yang berlatarbelakang militer itu anggaran pertahanannya tidak setinggi dulu. Lalu apakah dengan demikian SBY menghadapi masalah dengan kalangan militer sendiri?

Jawaban menarik Hariyono bisa di dengar di Gema Warta pagi www.ranesi.nl.